DETAIL.ID, Jambi – Aksi demontrasi yang dilakukan ratusan sopir batu bara di Kantor Gubernur Jambi pada Senin, 22 Januari 2024 ricuh. Orang-orang melempari Kantor Gubernur Jambi dengan batu. Kaca-kaca jendela pecah, lampu-lampu di taman rusak. Dua mobil kendaraan dinas ikut jadi sasaran pedemo.

Polisi berulang kali menembakkan gas air mata dan watercanon untuk membubarkan massa yang kadung emosi.

Para sopir yang tergabung dalam Komunitas Supir Batu Bara atau KS Bara itu menuntut Gubernur Jambi Al Haris membuka kembali hauling batu bara setelah hampir satu bulan disetop, sejak 1 Januari 2024.

“Ini bukan masalah sepele, ini masalah perut,” kata Tursiman, Ketua KS Bara.

Dia bilang, sebulan tidak bisa bekerja membuat ekonomi anggota KS Bara morat-marit. “Jadi saya tidak bisa melarang, kalau mereka emosi.”

Feri Irawan Direktur Perkumpulan Hijau, sebuah organisasi yang fokus pada isu lingkungan di Jambi menilai aksi demontrasi yang dilakukan ratusan sopir angkutan batu bara di Kantor Gubernur Jambi, tidak lepas dari kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi zaman Gubernur Hasan Basri Agus (HBA).

Diketahui gagasan jalan khusus batu bara muncul zaman HBA. Mantan Bupati Sarolangun itu menargetkan pembangunan jalan batu bara rampung dan mulai digunakan pada 2014. Akan tetapi rencana itu tidak juga terwujud meski sudah 3 kali ganti gubernur. “Jadi kalau mau dievaluasi harus dari hulu ke hilir,” katanya pada Selasa, 23 Januari 2024.

Menurut Feri, keputusan Gubernur Jambi menghentikan aktivitas angkutan batu bara lewat jalur darat, sebagai upaya untuk menekan perusahaan agar segera mempercepat pembangunan jalan khusus, yang sebelumnya ditargetkan rampung akhir 2023. Tetapi penghentian hauling batu bara ditentang para sopir angkutan batu bara, tapi di satu sisi banyak masyarakat yang mendukung.

Feri bilang, selama ini yang luput dari perhatian adalah banyaknya jumlah korban jiwa akibat kecelakaan yang melibatkan angkutan batu bara. Dalam catatan Perkumpulan Hijau, selama hampir 9 tahun terakhir setidaknya lebih dari 120 orang meninggal. Angka sebenarnya diperkirakan jauh lebih besar. “Itu belum yang luka, atau cacat,” ujarnya.

Dia meminta para sopir juga harus mengerti situasi saat ini. Karena banyak masyarakat yang mendukung penghentian aktivitas angkutan batu bara lewat jalur darat. “Kita harus berpikir, bagaimana keluarga korban itu sekarang.”

Kendati demikian pemerintah juga harus memiliki solusi untuk para sopir angkutan batu bara yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas transportasi batu bara. Dalam catatan Pemprov Jambi, setidaknya ada 11 ribu lebih orang yang bekerja sebagai sopir tambang batu bara. Dan pada 2022 tidak kurang dari 56 ribu orang di Jambi bekerja di sektor pertambangan.

Menurut Feri, jalur sungai yang saat ini digunakan untuk angkutan batu bara adalah solusi sementara. Dia khawatir aktivitas angkutan batubara melalui jalur sungai berkepanjangan akan berdampak buruk terhadap ekosistem sungai.

“Belum lagi masyarakat kita masih banyak yang memanfaatkan sungai. Kalau sampai terjadi pencemaran dari angkutan batu bara itu tidak hanya ekosistem sungai yang rusak, warga sepanjang aliran sungai juga terdampak.”

Pemerintah, kata Feri, harus melakukan pengawasan total terhadap aktivitas angkutan batu bara di sungai. “Jangan sampai ada batu bara yang tumpah atau kejadian kemarin tongkang nabrak jembatan. Jadi ini harus diawasi. Kalau tidak ini hanya akan mengalihkan masalah dari darat ke sungai.”

Mantan Direktur Walhi Jambi ini menuntut pihak pengusaha tambang batu bara dan pemegang IUP bertanggungjawab. Sebab, tuntutan para sopir disebabkan ketidakmampuan para pengusaha tambang batu bara membuat jalur khusus.

“Bukan hanya pemerintah yang tanggung jawab, perusahaan tambang juga harus ikut tanggung jawab. Kalau dia sudah membuka tambang, berarti sudah siap dengan risiko yang harus dihadapi.”

Perkumpulan Hijau mencatat ada 67 perusahaan tambang yang kini beroperasi produksi di Jambi. 18 berada di Kabupaten Sarolangun, 16 di Tebo, 13 di Batanghari, 12 di Bungo, 5 di Muarojambi dan 3 di wilayah Tanjungjabung Barat.

Dia juga mendukung penuh Gubernur Jambi untuk menyelesaikan persoalan tambang batu bara dari hulu sampai hilir. Termasuk kerusakan lingkungan akibat tambang batu bara.

Feri menyebut banyak lubang tambang yang ditinggal begitu saja tanpa direklamasi. Bahkan lubang bekas tambang batu bara di Tebo telah menelan korban.

“Rakyat Jambi sekarang dikorbankan, sopir truk batu bara, pengguna jalan, dan masyarakat yang rumahnya di pinggiran jalan yang menjadi jalur angkutan batu bara, semua jadi korban.”

Pemerintah harus mengevaluasi semua izin tambang di Jambi, yang terbukti lalai harus dicabut. “Semua ini karena pengusaha tambang mengelola tambang dengan cara barbar. Jangan cuma ngeruk hasilnya saja, tapi dampak dan risikonya masyarakat yang disuruh nanggung,” ucap Feri dengan tegas.

“Gubernur harus tegas, masyarakat Jambi harus jadi prioritas.” (*)