DAERAH
Feri Irawan: Pengusaha Batu Bara Harus Tanggung Jawab, Jangan Mengelola dengan Cara Barbar
DETAIL.ID, Jambi – Aksi demontrasi yang dilakukan ratusan sopir batu bara di Kantor Gubernur Jambi pada Senin, 22 Januari 2024 ricuh. Orang-orang melempari Kantor Gubernur Jambi dengan batu. Kaca-kaca jendela pecah, lampu-lampu di taman rusak. Dua mobil kendaraan dinas ikut jadi sasaran pedemo.
Polisi berulang kali menembakkan gas air mata dan watercanon untuk membubarkan massa yang kadung emosi.
Para sopir yang tergabung dalam Komunitas Supir Batu Bara atau KS Bara itu menuntut Gubernur Jambi Al Haris membuka kembali hauling batu bara setelah hampir satu bulan disetop, sejak 1 Januari 2024.
“Ini bukan masalah sepele, ini masalah perut,” kata Tursiman, Ketua KS Bara.
Dia bilang, sebulan tidak bisa bekerja membuat ekonomi anggota KS Bara morat-marit. “Jadi saya tidak bisa melarang, kalau mereka emosi.”
Feri Irawan Direktur Perkumpulan Hijau, sebuah organisasi yang fokus pada isu lingkungan di Jambi menilai aksi demontrasi yang dilakukan ratusan sopir angkutan batu bara di Kantor Gubernur Jambi, tidak lepas dari kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi zaman Gubernur Hasan Basri Agus (HBA).
Diketahui gagasan jalan khusus batu bara muncul zaman HBA. Mantan Bupati Sarolangun itu menargetkan pembangunan jalan batu bara rampung dan mulai digunakan pada 2014. Akan tetapi rencana itu tidak juga terwujud meski sudah 3 kali ganti gubernur. “Jadi kalau mau dievaluasi harus dari hulu ke hilir,” katanya pada Selasa, 23 Januari 2024.
Menurut Feri, keputusan Gubernur Jambi menghentikan aktivitas angkutan batu bara lewat jalur darat, sebagai upaya untuk menekan perusahaan agar segera mempercepat pembangunan jalan khusus, yang sebelumnya ditargetkan rampung akhir 2023. Tetapi penghentian hauling batu bara ditentang para sopir angkutan batu bara, tapi di satu sisi banyak masyarakat yang mendukung.
Feri bilang, selama ini yang luput dari perhatian adalah banyaknya jumlah korban jiwa akibat kecelakaan yang melibatkan angkutan batu bara. Dalam catatan Perkumpulan Hijau, selama hampir 9 tahun terakhir setidaknya lebih dari 120 orang meninggal. Angka sebenarnya diperkirakan jauh lebih besar. “Itu belum yang luka, atau cacat,” ujarnya.
Dia meminta para sopir juga harus mengerti situasi saat ini. Karena banyak masyarakat yang mendukung penghentian aktivitas angkutan batu bara lewat jalur darat. “Kita harus berpikir, bagaimana keluarga korban itu sekarang.”
Kendati demikian pemerintah juga harus memiliki solusi untuk para sopir angkutan batu bara yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas transportasi batu bara. Dalam catatan Pemprov Jambi, setidaknya ada 11 ribu lebih orang yang bekerja sebagai sopir tambang batu bara. Dan pada 2022 tidak kurang dari 56 ribu orang di Jambi bekerja di sektor pertambangan.
Menurut Feri, jalur sungai yang saat ini digunakan untuk angkutan batu bara adalah solusi sementara. Dia khawatir aktivitas angkutan batubara melalui jalur sungai berkepanjangan akan berdampak buruk terhadap ekosistem sungai.
“Belum lagi masyarakat kita masih banyak yang memanfaatkan sungai. Kalau sampai terjadi pencemaran dari angkutan batu bara itu tidak hanya ekosistem sungai yang rusak, warga sepanjang aliran sungai juga terdampak.”
Pemerintah, kata Feri, harus melakukan pengawasan total terhadap aktivitas angkutan batu bara di sungai. “Jangan sampai ada batu bara yang tumpah atau kejadian kemarin tongkang nabrak jembatan. Jadi ini harus diawasi. Kalau tidak ini hanya akan mengalihkan masalah dari darat ke sungai.”
Mantan Direktur Walhi Jambi ini menuntut pihak pengusaha tambang batu bara dan pemegang IUP bertanggungjawab. Sebab, tuntutan para sopir disebabkan ketidakmampuan para pengusaha tambang batu bara membuat jalur khusus.
“Bukan hanya pemerintah yang tanggung jawab, perusahaan tambang juga harus ikut tanggung jawab. Kalau dia sudah membuka tambang, berarti sudah siap dengan risiko yang harus dihadapi.”
Perkumpulan Hijau mencatat ada 67 perusahaan tambang yang kini beroperasi produksi di Jambi. 18 berada di Kabupaten Sarolangun, 16 di Tebo, 13 di Batanghari, 12 di Bungo, 5 di Muarojambi dan 3 di wilayah Tanjungjabung Barat.
Dia juga mendukung penuh Gubernur Jambi untuk menyelesaikan persoalan tambang batu bara dari hulu sampai hilir. Termasuk kerusakan lingkungan akibat tambang batu bara.
Feri menyebut banyak lubang tambang yang ditinggal begitu saja tanpa direklamasi. Bahkan lubang bekas tambang batu bara di Tebo telah menelan korban.
“Rakyat Jambi sekarang dikorbankan, sopir truk batu bara, pengguna jalan, dan masyarakat yang rumahnya di pinggiran jalan yang menjadi jalur angkutan batu bara, semua jadi korban.”
Pemerintah harus mengevaluasi semua izin tambang di Jambi, yang terbukti lalai harus dicabut. “Semua ini karena pengusaha tambang mengelola tambang dengan cara barbar. Jangan cuma ngeruk hasilnya saja, tapi dampak dan risikonya masyarakat yang disuruh nanggung,” ucap Feri dengan tegas.
“Gubernur harus tegas, masyarakat Jambi harus jadi prioritas.” (*)
DETAIL.ID, Sumenep – Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Sumenep, Shandy Eko Budilaksono, mengulas penonaktifan peserta segmen PBI-JK dalam sosialisasi status kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Aula Arya Wiraraja, Lantai II Kantor Pemerintah Kabupaten Sumenep, agar peserta memahami prosedur verifikasi dan reaktivasi sesuai ketentuan.
Kegiatan ini dihadiri Kabag Kesra Setda Sumenep Kamiluddin, Kepala Dinas Sosial P3A Abd. Rahman Riadi, perwakilan OPD, serta BPS.
Forum tersebut memperkuat koordinasi lintas sektor guna menjaga validitas data kepesertaan dan memastikan perlindungan kesehatan berjalan tepat sasaran.
Dalam pemaparannya, Shandy meminta peserta rutin mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi BPJS Kesehatan serta berkoordinasi dengan pemerintah desa atau dinas sosial jika terjadi perubahan status pada segmen PBI-JK.
“Peserta JKN perlu memastikan status kepesertaannya selalu aktif agar tidak terkendala saat mengakses pelayanan kesehatan, bisa menggunakan kanal layanan non tatap muka seperti Aplikasi Mobile JKN, Care Center 165, dan PANDAWA di 08118165165. Apabila terdapat penonaktifan pada segmen PBI-JK, masyarakat dapat berkoordinasi dengan pemerintah desa atau dinas sosial setempat untuk proses verifikasi dan reaktivasi sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Shandy.
Ia juga menyampaikan kolaborasi antara BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, dan aparatur desa menjadi faktor krusial dalam mempercepat penyampaian informasi kepada masyarakat.
Validasi dan pembaruan data, menurutnya, harus berlangsung berkesinambungan agar program JKN tetap optimal.
“Kami ingin peserta memahami bahwa menjaga status kepesertaan tetap aktif merupakan bagian dari tanggung jawab bersama. Jika ada kendala administratif, segera laporkan dan urus sesuai prosedur agar saat membutuhkan layanan kesehatan tidak mengalami hambatan,” katanya.
Kepala Bagian Kesra Setda Sumenep Kamiluddin menyebut sosialisasi ini relevan dengan kondisi di lapangan, menyusul adanya penonaktifan kepesertaan PBI-JK di wilayah Sumenep.
“Belakangan ini memang ada penonaktifan kepesertaan PBI-JK, sehingga masyarakat perlu mendapatkan informasi yang lebih jelas. Melalui sosialisasi ini, kami ingin peserta JKN di Sumenep tidak bingung dan tahu harus berbuat apa ketika status kepesertaannya berubah,” ujar Kamiluddin.
Ia juga mendorong peserta yang hadir untuk meneruskan informasi tersebut kepada masyarakat di wilayah masing-masing agar kesadaran menjaga status kepesertaan tetap aktif semakin kuat.
“Melalui sosialisasi ini, kami ingin masyarakat benar-benar memahami pentingnya rutin cek status kepesertaan JKN, termasuk hak dan kewajibannya. Kami juga mengajak seluruh peserta yang hadir hari ini untuk menyampaikan kembali informasi ini kepada masyarakat di wilayah masing-masing agar kesadaran menjaga status kepesertaan tetap aktif semakin kuat,” tuturnya.
DETAIL.ID, Merangin – Bupati Merangin, M. Syukur mengisi rangkaian kegiatan Safari Ramadan 1447 H tingkat Kabupaten Merangin di Masjid Arafah, Desa Sungai Sahut, Kecamatan Tabir Selatan, Merangin pada Kamis, 26 Februari 2026.
Acara tersebut turut dihadiri oleh unsur Forkopimda Merangin dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mulai dari Kadis Kominfo Ahmad Khoirudin, Kadis PUPR, Kadis BPKAD, Kadis TPH, Dirut PDAM hingga jajaran pimpinan Bank 9 Jambi dan Baznas Merangin.
Dalam sambutannya, Bupati M. Syukur menyampaikan komitmen membangun infrastruktur meski dalam kondisi efisiensi dan pengurangan anggaran.
“Saya memastikan setiap tahun selama saya menjabat Bupati, Tabir Selatan tetap dapat pengaspalan. Tahun 2026 ini ada juga proyek betonisasi, nyambung dari Sinar Gading keluar. Meskipun belum sepenuhnya, tapi tetap ada progres nyata tahun ini,” ujar M. Syukur.
Bupati juga memaparkan data perbandingan yang menunjukkan peningkatan signifikan pada sektor aksesibilitas. Pada tahun 2025, pembangunan jalan mencapai hampir 18 km, meningkat drastis dibandingkan tahun 2024 yang hanya 8 km.
“Kita lakukan efisiensi anggaran dan kita lakukan skala prioritas. Hasilnya, pembangunan jalan di masa kepemimpinan saya meningkat dua kali lipat lebih dibanding tahun sebelumnya,” tuturnya.
Selain memaparkan program pembangunan, Bupati M. Syukur juga memberikan klarifikasi penting terkait kondisi Bank 9 Jambi guna meredam kekhawatiran masyarakat. Ia menegaskan bahwa stabilitas bank daerah tersebut tetap terjaga meski saat ini sedang dalam pengawasan OJK.
“Bapak dan Ibu jangan khawatir, saya sudah rapat dengan OJK dan para pemegang saham. Dipastikan tidak ada duit nasabah yang hilang. Bank Jambi adalah aset daerah kita, jadi jangan berbondong-bondong mengambil uang karena takut hilang,” ucap Bupati.
Terkait gangguan pada layanan ATM dan e-banking, Bupati menjelaskan hal tersebut dilakukan karena adanya rekomendasi audit forensik dari OJK. Ia juga menjamin bahwa seluruh ASN tetap akan menerima gaji tepat waktu melalui mekanisme pengambilan manual selama proses sistem diperbaiki.
Menutup rangkaian acara, dilakukan penyerahan bantuan secara simbolis untuk mendukung kemaslahatan umat di Desa Sungai Sahut dari CSR Bank 9 Jambi: Rp 5 juta dan bantuan Baznas Kabupaten Merangin: Rp 1,5 juta.
Bupati berharap bantuan tersebut dapat bermanfaat bagi masjid dan masyarakat sekitar. Ia juga menyampaikan permohonan maaf karena jadwal Safari Ramadan sempat tertunda beberapa kali demi menyesuaikan agenda bersama Pemerintah Provinsi Jambi. (*)
DETAIL.ID, Pasuruan – Satuan Lalu Lintas Polres Pasuruan Kota terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan bebas dari praktik percaloan maupun pungutan liar (pungli) melalui layanan Samsat dan Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas).
Kasatlantas Polres Pasuruan Kota, AKP Amrullah Setiawan, S.T.K., S.I.K., menegaskan bahwa pelayanan terbaik kepada masyarakat menjadi prioritas utama dengan mengedepankan kemudahan, kecepatan, dan keterbukaan informasi.
“Kami berkomitmen memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Seluruh proses di Samsat dan Satpas dilaksanakan sesuai prosedur resmi, transparan, serta tanpa calo dan tanpa pungutan liar,” katanya pada Kamis, 26 Februari 2026.
Sementara itu, Kasi Propam Polres Pasuruan Kota, IPDA Ferdiawan Ubaidillah, S.H., menyampaikan bahwa pengawasan terhadap pelayanan kepolisian terus dilakukan secara ketat. Ia juga mengimbau masyarakat agar segera melaporkan apabila menemukan pelanggaran oleh anggota untuk segera ditindaklanjuti.
Komitmen tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah seorang warga Kota Pasuruan mengaku pelayanan berlangsung tertib, jelas, dan nyaman tanpa biaya di luar ketentuan.
“Alurnya mudah diikuti, petugas membantu dengan baik, dan prosesnya transparan. Kami merasa lebih percaya untuk mengurus sendiri,” ujarnya.
Melalui pelayanan yang konsisten dan pengawasan berkelanjutan, Polres Pasuruan Kota terus menjaga kepercayaan masyarakat dengan menghadirkan layanan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepuasan publik. (Tina)
Pemkab Sumenep dan BPJS Kesehatan Bahas Penonaktifan PBI-JK dalam Sosialisasi JKN
Safari Ramadan di Tabir Selatan, Bupati M. Syukur Berkomitmen Membangun Infrastruktur
Bupati Jember Bentuk Satgas Khusus Awasi Ratusan SPPG dengan CCTV
Samsat dan Satpas Polres Pasuruan Kota Profesional Utamakan Pelayanan Tanpa Ada Pungli
Didemo Enam Orang Aktivis, Polwan Polres Sarolangun Sambut dengan Humanis
Bupati Fadhil Arief Kukuhkan Aliansi Jurnalis Batanghari Masa Bakti 2025-2028
Al Haris: Bank Jambi Bertanggung Jawab Sepenuhnya, Kami Sebagai Pemegang Saham Juga Bertanggung Jawab
Bupati M. Syukur Jamin Gaji ASN Aman dan Minta Nasabah Bank Jambi Tak Panik
Kunjungan Menko Pangan Zulkifli Hasan di Singosari, KDKMP Disiapkan Jadi Penggerak Ekonomi Desa
Sertifikat Warisan Budaya Khas Kecamatan Tosari Resmi Sebagai Budaya Takbenda Indonesia
Aplikasi RisetCar Diduga Investasi Bodong, Pengguna Keluhkan Gagal Tarik Dana
Risetcar Terbukti Penipuan, Ratusan Ribu Anggota Alami Kerugian Puluhan Miliar Rupiah
Suami yang Bunuh Istrinya di Pondok, Akhirnya Meregang Nyawa di RSUD Bangko
Jaksa Tak Tutup Kemungkinan Untuk Tersangka Baru di Kasus Korupsi PJU Kerinci
Demi Mempersiapkan Pemimpin Pelayan Masa Depan, SMA Kolese De Britto Yogyakarta Resmi Buka Pendaftaran Siswa Baru
Datang dan Bergabung! SMA Kolese De Britto Bakal Gelar Open House 2025
Panca Wijaya Akbar Lantik 8 Eselon II Pemkab Ogan Ilir
Sumbar dan Jambi Siap Bersinergi Jadi Tuan Rumah PON 2032
Pembangunan Stockpile Batu Bara dan Penolakan Warga: Ujian Serius Bagi Pemerintah
Tutorial Perampasan Aset Ditutorialkan Rakyat di Rumah Uya Kuya
