DAERAH
Feri Irawan: Pengusaha Batu Bara Harus Tanggung Jawab, Jangan Mengelola dengan Cara Barbar
DETAIL.ID, Jambi – Aksi demontrasi yang dilakukan ratusan sopir batu bara di Kantor Gubernur Jambi pada Senin, 22 Januari 2024 ricuh. Orang-orang melempari Kantor Gubernur Jambi dengan batu. Kaca-kaca jendela pecah, lampu-lampu di taman rusak. Dua mobil kendaraan dinas ikut jadi sasaran pedemo.
Polisi berulang kali menembakkan gas air mata dan watercanon untuk membubarkan massa yang kadung emosi.
Para sopir yang tergabung dalam Komunitas Supir Batu Bara atau KS Bara itu menuntut Gubernur Jambi Al Haris membuka kembali hauling batu bara setelah hampir satu bulan disetop, sejak 1 Januari 2024.
“Ini bukan masalah sepele, ini masalah perut,” kata Tursiman, Ketua KS Bara.
Dia bilang, sebulan tidak bisa bekerja membuat ekonomi anggota KS Bara morat-marit. “Jadi saya tidak bisa melarang, kalau mereka emosi.”
Feri Irawan Direktur Perkumpulan Hijau, sebuah organisasi yang fokus pada isu lingkungan di Jambi menilai aksi demontrasi yang dilakukan ratusan sopir angkutan batu bara di Kantor Gubernur Jambi, tidak lepas dari kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi zaman Gubernur Hasan Basri Agus (HBA).
Diketahui gagasan jalan khusus batu bara muncul zaman HBA. Mantan Bupati Sarolangun itu menargetkan pembangunan jalan batu bara rampung dan mulai digunakan pada 2014. Akan tetapi rencana itu tidak juga terwujud meski sudah 3 kali ganti gubernur. “Jadi kalau mau dievaluasi harus dari hulu ke hilir,” katanya pada Selasa, 23 Januari 2024.
Menurut Feri, keputusan Gubernur Jambi menghentikan aktivitas angkutan batu bara lewat jalur darat, sebagai upaya untuk menekan perusahaan agar segera mempercepat pembangunan jalan khusus, yang sebelumnya ditargetkan rampung akhir 2023. Tetapi penghentian hauling batu bara ditentang para sopir angkutan batu bara, tapi di satu sisi banyak masyarakat yang mendukung.
Feri bilang, selama ini yang luput dari perhatian adalah banyaknya jumlah korban jiwa akibat kecelakaan yang melibatkan angkutan batu bara. Dalam catatan Perkumpulan Hijau, selama hampir 9 tahun terakhir setidaknya lebih dari 120 orang meninggal. Angka sebenarnya diperkirakan jauh lebih besar. “Itu belum yang luka, atau cacat,” ujarnya.
Dia meminta para sopir juga harus mengerti situasi saat ini. Karena banyak masyarakat yang mendukung penghentian aktivitas angkutan batu bara lewat jalur darat. “Kita harus berpikir, bagaimana keluarga korban itu sekarang.”
Kendati demikian pemerintah juga harus memiliki solusi untuk para sopir angkutan batu bara yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas transportasi batu bara. Dalam catatan Pemprov Jambi, setidaknya ada 11 ribu lebih orang yang bekerja sebagai sopir tambang batu bara. Dan pada 2022 tidak kurang dari 56 ribu orang di Jambi bekerja di sektor pertambangan.
Menurut Feri, jalur sungai yang saat ini digunakan untuk angkutan batu bara adalah solusi sementara. Dia khawatir aktivitas angkutan batubara melalui jalur sungai berkepanjangan akan berdampak buruk terhadap ekosistem sungai.
“Belum lagi masyarakat kita masih banyak yang memanfaatkan sungai. Kalau sampai terjadi pencemaran dari angkutan batu bara itu tidak hanya ekosistem sungai yang rusak, warga sepanjang aliran sungai juga terdampak.”
Pemerintah, kata Feri, harus melakukan pengawasan total terhadap aktivitas angkutan batu bara di sungai. “Jangan sampai ada batu bara yang tumpah atau kejadian kemarin tongkang nabrak jembatan. Jadi ini harus diawasi. Kalau tidak ini hanya akan mengalihkan masalah dari darat ke sungai.”
Mantan Direktur Walhi Jambi ini menuntut pihak pengusaha tambang batu bara dan pemegang IUP bertanggungjawab. Sebab, tuntutan para sopir disebabkan ketidakmampuan para pengusaha tambang batu bara membuat jalur khusus.
“Bukan hanya pemerintah yang tanggung jawab, perusahaan tambang juga harus ikut tanggung jawab. Kalau dia sudah membuka tambang, berarti sudah siap dengan risiko yang harus dihadapi.”
Perkumpulan Hijau mencatat ada 67 perusahaan tambang yang kini beroperasi produksi di Jambi. 18 berada di Kabupaten Sarolangun, 16 di Tebo, 13 di Batanghari, 12 di Bungo, 5 di Muarojambi dan 3 di wilayah Tanjungjabung Barat.
Dia juga mendukung penuh Gubernur Jambi untuk menyelesaikan persoalan tambang batu bara dari hulu sampai hilir. Termasuk kerusakan lingkungan akibat tambang batu bara.
Feri menyebut banyak lubang tambang yang ditinggal begitu saja tanpa direklamasi. Bahkan lubang bekas tambang batu bara di Tebo telah menelan korban.
“Rakyat Jambi sekarang dikorbankan, sopir truk batu bara, pengguna jalan, dan masyarakat yang rumahnya di pinggiran jalan yang menjadi jalur angkutan batu bara, semua jadi korban.”
Pemerintah harus mengevaluasi semua izin tambang di Jambi, yang terbukti lalai harus dicabut. “Semua ini karena pengusaha tambang mengelola tambang dengan cara barbar. Jangan cuma ngeruk hasilnya saja, tapi dampak dan risikonya masyarakat yang disuruh nanggung,” ucap Feri dengan tegas.
“Gubernur harus tegas, masyarakat Jambi harus jadi prioritas.” (*)
DAERAH
Tiga Bulan Uang Insentif Relawan Pemadam Kebakaran Ogan Ilir Belum Dibayar, Wabup Akan Panggil Dinas Terkait
DETAIL.ID, Indralaya – Uang insentif Relawan Pemadam Kebakaran Kabupaten Ogan Ilir yang seharusnya diterima tiap tiga bulan sekali ternyata masih ada yang belum dibayar.
Informasi yang dikumpulkan menyebutkan, uang insentif yang belum dibayar tiga bulan di penghujung tahun 2025. Terhitung sejak Oktober – Desember 2025.
Informasi ini diperjelas oleh salah satu Relawan Pemadam Kebakaran di Kecamatan Indralaya, Ogan Ilir yang tak mau disebutkan namanya. Ia mengeluhkan uang insentif belum dibayar pada Oktober – Desember 2025. Sebelumnya, ia mengaku insentif sebesar Rp 200 ribu dibayar lancar.
Relawan Pemadam kebakaran, ini terbentuk secara resmi dan dikukuhkan oleh Bupati Ogan Ilir, Panca Wijaya Akbar sebanyak 2.410 relawan yang tersebar di 241 Desa/Kelurahan dalam 16 Kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir. Mereka dikukuhkan di Komplek Perkantoran Terpadu (KPT) Tanjung Senai pada 2 Mei 2024 lalu.
Wakil Bupati Ogan Ilir, H. Ardani mengatakan, dirinya akan memanggil kepada dinas terkait untuk menyelesaikan masalah insentif Relawan Pemadam Kebakaran yang belum dibayar selama 3 bulan terakhir tahun 2025 (Oktober, November, Desember). “Nanti akan saya panggil kepala dinas yang bersangkutan,” katanya ketika ditemui di Masjid Agung An Nur Tanjung Senai pada Senin, 23 Februari 2026.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Ogan Ilir, Al Matiin Tiara Dika hingga kini belum memberikan tanggapan.
Reporter: Suhanda
DETAIL.ID, Pasuruan – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Muhamad Zaini menegaskan komitmennya untuk tetap mengawal aspirasi rakyat dan memastikan stabilitas kebutuhan pokok. Hal ini disampaikan dalam program podcast “Jawara” (Jagongan Wakil Rakyat)
Dalam dialog tersebut, Muhammad Zaini memaparkan beberapa poin strategis terkait kesiapan pemerintah daerah dan legislatif di bulan puasa tentang Jaminan Stok dan Stabilitas Harga Pangan di wilayah Pasuruan.
Menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait kenaikan harga sembako, Zaini menjelaskan bahwa DPRD telah berkoordinasi intensif dengan Pemerintah Daerah. Monitoring telah dilakukan di sejumlah pasar besar seperti Pasar Ngempit, Pasar Prigen, dan Pasar Sukorejo.
“Kami pastikan ketersediaan pangan tersedia dan harganya stabil. Jangan sampai saat warga hendak berbuka puasa, bahan pokok justru sulit didapat,” kata Zaini pada Senin, 23 Februari 2026.
Kami selaku wakil ketua DPRD kabupaten Pasuruan membuka Pelayanan Publik Tetap Maksimal meskipun terdapat penyesuaian jam kerja selama Ramadan, Zaini menjamin kualitas pelayanan di kantor DPRD tidak akan menurun. Secara personal, pimpinan dan anggota dewan tetap membuka kanal pengaduan selama 24 jam, baik melalui media sosial maupun pertemuan langsung.
Ia juga membagikan kabar baik mengenai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2025 yang mencapai angka 88,82% (kategori sangat baik). Bahkan, poin untuk penanganan pengaduan masyarakat mencapai 99,01%, yang menunjukkan responsivitas DPRD terhadap keluhan warga.
“Seluruh anggota dewan akan turun ke dapil masing-masing untuk menyerap aspirasi sekaligus bersilaturahmi. Ada juga kegiatan Safari Ramadan seperti bagi-bagi takjil, khataman Alquran, hingga tarawih keliling,” ujarnya. (Tina)
DETAIL.ID, Pasuruan – Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Perhubungan membuka pendaftaran progam mudik gratis di tahun ini agar berlebaran ke kampung halaman dengan keluarga masing-masing.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, Digdo Sutjahjo mengatakan, pihaknya menyediakan bus dengan rute berbeda yang berencana untuk bertujuan bermudik yang bisa dipilih oleh masyarakat.
Dinas Perhubungan juga menyediakan 6 rute agar berlebaran bersama keluarga dengan bus mudik gratis yang telah disediakan ini tak hanya disediakan bagi warga Kabupaten Pasuruan saja. “Namun juga untuk pendatang yang bekerja di wilayah Pasuruan serta tinggal di wilayah Pasuruan yang ditunjukkan dengan surat keterangan domisili,” kata Digdo Sutjahjo pada Senin, 23 Februari 2026.
Dinas Perhubungan mengeluarkan 6 unit bus yang disiapkan dalam program mudik gratis dengan kapasitas 240 kursi bus-bus tersebut akan mengantar para pemudik dengan 6 rute bertujuan. Di antaranya Jalur A untuk Madiun – Maospati – Ngawi – Solo. Sedangkan Jalur B untuk bertujuan Nganjuk, Madiun – Ponorogo – Pacitan. Jalur C tujuan Kediri-Tulungagung- Trenggalek. Kemudian Jalur D untuk Lamongan-Babat-Tuban.
Selanjutnya untuk Jalur E tujuan Situbondo- Banyuwangi dan Jalur F tujuan Lumajang-Jember. “Sedangkan untuk pendaftaran sudah kami buka sejak tanggal 20 Februari sampai 17 Maret 2026,” ucapnya
Digdo Sutjahjo menjelaskan untuk mekanisme pendaftaran, setiap calon pemudik dapat mendaftar melalui tautan resmi https://forms.gle/adaDweJaohdKGAc27 atau memindai kode QR pada poster resmi di akun media sosial Dinas Perhubungan Pasuruan.
Selanjutnya, untuk syarat administrasinya calon pemudik wajib melampirkan data KTP dan Kartu Keluarga untuk verifikasi anggota keluarga. Sedangkan bagi warga ber-KTP luar daerah yang tinggal di Pasuruan wajib melampirkan surat keterangan dari RT/RW atau tempat kerja.
“Bagi yang calon pemudik yang berminat, kami sarankan segera mendaftar sebelum habis. Karena pendaftaran akan ditutup sewaktu-waktu jika kuota terpenuhi,” ujarnya.
Lebih lanjut Digdo menjelaskan bahwa seluruh peserta mudik gratis dijadwalkan berangkat secara serentak pada 18 Maret 2026 dengan titik di halaman Kantor Satpol PP, Komplek Perkantoran Raci, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.
Untuk informasi tambahan, sebelum pemberangkatan pihak Dinas Perhubungan memeriksa barang bawaan. Peserta mudik dilarang membawa hewan peliharaan, senjata tajam, narkoba, miras, hingga makanan berbau menyengat (seperti durian).
“Terkait larangan barang bawaan itu, guna memastikan penumpang dapat mudik secara aman dan nyaman,” katanya. (Tina)
Pemkab Jember Siapkan Bus Mudik Gratis 2026 Rute Jakarta, Bali, dan Madura
Polres Probolinggo Amankan 3 Tersangka Pencuri Koper Milik Turis Thailand di Gunung Bromo
Eks Kadishub Kerinci Dituntut Paling Berat, Jaksa: Terkait Aliran Dana, Kemungkinan Proses Anggota Dewan
Tiga Bulan Uang Insentif Relawan Pemadam Kebakaran Ogan Ilir Belum Dibayar, Wabup Akan Panggil Dinas Terkait
Konsisten Berdayakan SAD, PT SAL Tunjukkan Peran Dunia Usaha Dukung Pembangunan Berkelanjutan di Jambi
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Memastikan Stabilitas Kebutuhan Pokok
Empat Poin Penting yang Dibawa Bupati H M Syukur Setelah Bertemu Menteri Maruarar Sirait
Temui Menteri Perumahan, Bupati M. Syukur Perjuangkan Hunian Layak Bagi Masyarakat
Dishub Kabupaten Pasuruan Buka Progam Mudik Gratis
Sidang Korupsi Kredit Rp 105 M, Saksi Ngaku Setor Rp 400 Juta Biar Izin Terbit
Aplikasi RisetCar Diduga Investasi Bodong, Pengguna Keluhkan Gagal Tarik Dana
Risetcar Terbukti Penipuan, Ratusan Ribu Anggota Alami Kerugian Puluhan Miliar Rupiah
Suami yang Bunuh Istrinya di Pondok, Akhirnya Meregang Nyawa di RSUD Bangko
Jaksa Tak Tutup Kemungkinan Untuk Tersangka Baru di Kasus Korupsi PJU Kerinci
Demi Mempersiapkan Pemimpin Pelayan Masa Depan, SMA Kolese De Britto Yogyakarta Resmi Buka Pendaftaran Siswa Baru
Panca Wijaya Akbar Lantik 8 Eselon II Pemkab Ogan Ilir
Datang dan Bergabung! SMA Kolese De Britto Bakal Gelar Open House 2025
Sumbar dan Jambi Siap Bersinergi Jadi Tuan Rumah PON 2032
Pembangunan Stockpile Batu Bara dan Penolakan Warga: Ujian Serius Bagi Pemerintah
Tutorial Perampasan Aset Ditutorialkan Rakyat di Rumah Uya Kuya
