PERKARA
Pemeran Video Syur KN Bikin Laporan Pengaduan di Polda Jambi, Kuasa Hukum Sebut KN Adalah Korban
DETAIL.ID, Jambi – Mengaku sebagai korban, KN sosok pelakon video syur yang viral belakangan membuat laporan pengaduan di Polda Jambi pada Sabtu 18 Mei 2024.
Didampingi tim kuasa hukumnya KN tak bergeming saat dicoba konfirmasi oleh awak media. Kuasa hukumnya Abdurahman Sayuti menyampaikan bahwa pihaknya hanya berfokus bikin pengaduan atas video viral kliennya.
“Kita buat laporan sebagai bentuk bahwasanya klien kita ini adalah korban daripada video yang viral itu,” kata Abdurahman Sayuti pada Sabtu, 18 Mei 2024.
Kuasa hukum KN itu menduga video syur KN dengan sosok wanita berinisial MAA tersebut telah diakses secara ilegal oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab hingga menjadi viral belakangan. Alasannya karena handphone KN sempat diperbaiki atau diservis pada salah satu tempat servis handphone di daerah Nusa Indah, Kota Jambi.
“Dimana pada saat servis itu mereka meninta kata sandi, dengan alasan supaya mempermudah dalam proses servis. Diduga pada waktu itu video itu diambil, akhirnya menyebar,” ujarnya.
Menurut Abdurahman Sayuti, handphone milik mantan Presma Unja tersebut pertama diservis pada 20 April 2024. Kemudian sempat selesai dan dibawa pulang oleh KN, tak lama kemudian entah kenapa handphonenya pun minta servis lagi.
“Kemudian terjadi masalah lagi, dikembalikan lagi 2 Mei. Rentang 2 sampai 4 Mei itulah kemudian pada 4 Mei ada video viral,” katanya.
Kalau berdasarkan klaim kuasa hukum KN, pada 4 Mei tersebut posisi handphone milik KN masih berada di tempat servis. Saat itu KN disebut mengetabui video pribadinya menyebar dari seorang saksi inisial S.
“Jadi KN mendatangi tempat servis itu dan menanyakan posisi handphone dan meminta klarifikasi. Mereka tidak bisa memberikan keterangan yang memuaskan terhadap video KN yang menyebar,” katanya.
Namun kuasa hukum KN itu belum mau membeberkan siapa yang mereka laporkan dalam kasus kliennya ini. Dia berdalih bahwa seiring dengan berjalannya proses penyelidikan, nanti juga akan ketahuan.
Kuasa hukum KN juga sekaligus mengklarifikasi bahwa antara kliennya dengan sosok pelakon perempuan dalam video viral tersebut berstatus suami istri alias sudah nikah.
“Korban KN dan MAA itu adalah suami istri. Dan videonya itu adalah video wajar kalau suami istri. Yang tidak wajar itu yang menyebarkan,” katanya.
Terus, lanjut Sayuti, video itu dibuat pada Agustus 2023. Keduanya KN dan MAA disebut menikah pada Januari 2023. Sementara itu video syur tersebut, kata Sayuti dibuat pada Agustus dan Januari 2024.
Selanjutnya, pihak KN juga menyebut sudah menyerahkan sejumlah barang bukti kepada penyidik sebagai bahan pelengkap dari keterangannya.
“Jadi hari ini siapa siapa yang tidak menahan diri, berusaha untuk mendapat keuntungan atau merugikan klien kami. Kami akan arahkan ke situ juga. Kondisi ini sebenarnya sama-sama tidak kita inginkan, kalaupun terjadi pada kita tidak menginginkan seperti itu,” katanya.
Sementara itu KN, tampak tak mau dikonfirmasi. Soal motif pembuatan video syur yang sekarang viral itu, kuasa hukumnya menyebut tak ada motif lain selain untuk konsumsi pribadi.
“Yang jelas video itu karena itu adalah aktivitas pribadi maka itu untuk konsumsi pribadi,” ujarnya.
Reporter: Juan Ambarita
DETAIL.ID, Jambi – Sebanyak 32 kasus Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) diungkap oleh Polda Jambi dan jajaran sepanjang Januari – Oktober 2026, dengan total 71 tersangka. Kapolda Jambi Irjen Pol Widodo menyampaikan hal itu saat konferensi pers di Mapolda Jambi, Senin, 26 Oktober 2026.
Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita 3503,64 gram emas, 12 alat berat, 1 kendaraan, dan uang tunai Rp 108.123.000. Widodo menegaskan penindakan terhadap PETI masih akan terus dilakukan. Sejumlah perkara masih dalam penyidikan.
”Polda Jambi bersama seluruh jajaran berkomitmen untuk terus melakukan penindakan terhadap aktivitas penambangan emas tanpa izin di wilayah Provinsi Jambi. Kami tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada upaya mencegah dampak yang lebih luas terhadap lingkungan, kesehatan, keselamatan, serta kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat,” kata Widodo.
Menurut Kapolda Jambi tersebut, PETI dapat merusak ekosistem dan lahan, memicu erosi, serta mencemari air akibat penggunaan bahan berbahaya, termasuk logam berat. Aktivitas itu juga membahayakan penambang dan masyarakat karena tidak menerapkan standar keselamatan kerja, serta mengurangi penerimaan negara dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Selain itu PETI juga berpotensi memicu konflik sosial, Kapolda turut menyoroti dugaan penganiayaan di RT 06 Desa Berembang, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muarojambi pada Jumat, 9 Oktober 2026.
Peristiwa itu melibatkan korban berinisial MEZ dan terduga pelaku FA. FA sendiri telah diamankan di Polres Muarojambi untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
Kapolda Jambi pun mengimbau masyarakat untuk tidak terlibat dalam aktivitas PETI dan melaporkan kegiatan ilegal tersebut melalui Call Center Polri 110.
Reporter: Juan Ambarita
DETAIL.ID, Jambi – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jambi menjatuhkan vonis 1 tahun penjara dan denda Rp50 juta terhadap mantan Direktur Teknik Perumda Air Minum Tirta Mayang Jambi, Mustazal Khomidi, dalam perkara pengadaan bahan kimia sucolite, Jumat 23 Oktober 2026.
Dalam sidang putusan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Tatap, Mustazal dinyatakan bebas dari dakwaan primer karena, sebagaimana disampaikan dalam persidangan, tidak ditemukan fakta hukum yang mendukung dakwaan tersebut.
”Hakim vonis bebas primer, artinya pokok perkara tidak terbukti di persidangan, jelas itu,” kata PH Wahyu Agus Prayugo.
Sementara itu, mantan Kepala ULP Perumda Tirta Mayang, Heri Pitriadi, divonis 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp50 juta, dengan ketentuan subsider apabila denda tidak dibayar.
Vonis terhadap kedua terdakwa lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa sebelumnya. Mustazal dituntut 1 tahun 6 bulan penjara, sedangkan Heri Pitriadi sebelumnya dituntut 2 tahun penjara.
Sementara pihak penyedia Bahan Sucolite, Direktur PT DHS Rusdi Wahab dijatuhi hukuman 1,6 tahun dengan uang pengganti 780 juta dari tuntutan JPU 4 Tahun penjara dan denda 4 Miliar. (*)
DETAIL.ID, Jambi – Sidang perkara korupsi pengadaan tanah untuk jalan menuju pelabuhan ujung jabung kembali berlanjut di Pengadilan Negeri Jambi, Kamis 22 Oktober 2026. Kali ini, JPU kembali menghadirkan 4 saksi yang pernah berdinas di PUTR Provinsi Jambi.
Pertama ada, Wahyudi Apnizan, Sekdis PUTR yang menjabat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Tanah atau Kasubbag Program PUTR pada 2013. Wahyudi menyampaikan pembebasan lahan atas penetapan lokasi periode awal atau SK Penlok 2013, telah dibayarkan pada 2014.
Dari anggaran Rp12M, realisasinya sejumlah Rp3,2M untuk 76 bidang tanah. Namun untuk detail lokasi hingga luasan, Wahyudi mengaku tidak tau. Disinggung penasehat hukum terdakwa apakah tanah yang tidak punya alas hak tetap dibayarkan, dirinya membantah.
”Dari 76 yang kami bayarkan semuanya punya alas hak,” ujar Wahyudi.
Menurut Wahyudi, proses pengadaan tanah dimulai dari perencanaan oleh Dinas PUTR, kemudian penetapan lokasi (penlok) lewat SK Gubernur, Daftar Nominatip (DNP) oleh BPN, lanjut penilaian oleh KJPP hingga pembayaran kembali oleh PUTR.
Namun ketika ditanya apakah survey awal melibaykan pihak BPN, Wahyudi mengaku tidak tau. Akan tetapi menututnya Satgas A dan B untuk pengadaan tanah telah ada lebih dulu ada semenjak proyek jalan untuk ujung jabung dimunculkan.
Saksi selanjutnya, Ferdian ASN bidang Aset dan Pertanahan yang masuk dalam SK Satgas B yang dipimpin oleh terdakwa M Desrizal mengklaim dirinya berfokus pada pendampingan pengumpulan data.
Dari sisa lahan yang direncanakan untuk pembebasan terdapat 522 bidang tanah meliputi 5 Desa yakni Sungai Keruh, Rantau Rasau, Simpang Datuk, hingga ke Ujung Jabung. Ada juga yang masuk dalam areal perkebunan sawit PT Metro Yakin Jaya (MYJ).
”Pengambilan data oleh Tim Persiapan, memanggil Kades untuk pendataan. Kemudian didatangi semua rumah yang terkena, tapi ada yang tidak ada dirumah,” kata Ferdian.
Namun hasil BAP Ferdian pada penyidik Kejati, tercatat lain. Sebab hanya ada 5 rumah yang didatangi sebagai sampel. Meski begitu, inventarisasi data diklaim selesai pada akhir 2019. Kata, Ferdian, hasilnya langsung diserahkan pada Ketua Satgas.
Proses diklaim berlanjut dengan adanya sosialisasi pada masyarakat terdampak terkait ganti kerugian. Sebagian ada sanggahan, hingga rapat di kantor BPN. Masyarakat disebut tidak ada keberatan pasca SK Penlok 2019 ditetapkan. Ganti rugi tanah kemudian dilaksanakan dengan cara transfer, tunai, ada juga secara konsinyasi (penitipan pada pengadilan).
Masalahnya terdapat tanah masyatakat yang disebut dilakukan pembayaran pada PT MYJ. Pembayaran dilakukan di kantor ATR/BPN oleh PPTK Kasi Pertanahan, Mayorita di kantor BPN.
”Yang saya dengar. Pembayaran cash (tunai) lahan PT MYJ yang sudah keluar jadi plasma. Satunya lagi (terhadap MYJ) konsinyasi,” ujarnya.
Disinggung kembali apakah data perencanaan dilakukan pengecekan kembali. Ferdian tak menjawab konkrit. Menurutnya dirinya hanya fokus pada pendampingan tim perencanaan hingga mengurus akomodasi.
Sementara masyarakat yang tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan lahan, menurutnya tetap dicatatkan. Alasannya Ferdian ngaku tidak tau. Menurutnya data-data yang kurang diperbolehkan menyusul untuk melengkapi bukti kepemilikan tanah.
”Jika tidak, selanjutnya dikembalikan ke BPN,” katanya. Namun Ferdian kembali mengaku tidak tau siapa yang mengembalikan, maupun jumlah masyarakat terdampak yang tidak dapat menunjukan bukti kepemilikan tanahnya.
Sementara berdasarkan kesaksian saksi Chandra Budiman, PTT Bid Tata Ruang PUTR pada 2017-2020. Tim melakukan pendataan dengan didampingi oleh Kades setempat. Saat wabah Covid-19 melanda pada 2019, tim kemudian ditarik mundur.
Menariknya, Candra mengaku tidak pernah mengetahui soal DNP hasil pendataan. Dirinya baru melihat DNP ketika ia ditugaskan untuk menempelkan data tersebut sebagai pengumuman bagi para warga terdampak di Kantor-kantor desa terkait.
Pasca terbit DNP, pihak KJPP Agus, Ali, Firdaus & Rekan kemudian disebut turun ke lapangan. Pembayaran oleh pihak PUTR kemudian berlanjut bermodalkan hasil penilaian KJPP. Pembayaran pada pihak PT MYJ bergulir jadi topik pertanyaan dalam sidang.
Dimana pembayaran tunai kepada pihak MYJ kemudian disebut duserahkan pada 5 orang warga yang mengklaim lahan tersebut. Seingat Chandra, setidaknya terdapat 5 warga yang menerima pembayaran tersebut. Namun ia mengaku tidak tau betul soal jumlahnya. Kalau perhitungan dia, melebihi ratusan juta.
”Setelah saya melihat dokumen penilaian ulang KJPP ada beberapa bidang tanah masyarakt. Sepengetahuan saya KJPP menyampaikan hal ini ke BPN bahwa itu merupakan penyerahan dari masyatakat,” ujarnya.
Sama seperti saksi lainnya, Yusuf, ASN pada Sekretariat PUTR 2018 – 2023 juga banyak mengaku tidak tau ketika dicecar Penasehat Hukum, JPU, maupun Hakim. Yusuf ngaku hanya menyiapkan akomodasi tim, tidak mengawasi pekerjaan.
Terkait persoalan pembayaran pada PT MYJ yang dilakukan oleh PPTK PUTR, ia mengaku bahwa hanya mengetahui timbul persoalan pasca penilaian. Lantaran terdapat kepemilikan masyarakat dalam areal PT MYJ.
”Di rapat-rapat, masyarakat menanggapi positif saja karena mereka juga membutuhkan jalan itu,” katanya.
Disinggung Hakim terkait adanya pelaksanaan verifikasi ulang oleh PPK maupun PPTK PUTR atas penilaian KJPP. Yusuf mengaku tidak tau.
Atas keterangan berbelit para saksi, terdakwa Anggasana Siboro di ruang sidang menekankan bahwa permintaan pencairan oleh BPN Tanjabtim diserahkan pada PUTR lantaran telah disertai dengan alas hak yang jelas. Atau adanya bukti kepemilikan asli.
Sementara Terdakwa Desrizal, menekankan bahwa pendataan oleh Satgas B yang dipimpinnya dilakukan oleh sejumlah instansi yang tergabung dalam Tim. Hasilnya kemudian diserahkan pada staffnya untuk kemudian jadi DNP.
”Hasil lapangan kita bikin daftar nominatip, kami serahkan kepada Ketua Pengadaan Tanah untuk diumumkan,” katanya.
Perkara korupsi pengadaan tanah bakal kembali berlanjut dengan saksi lanjutan dari JPU, pada Rabu 28 Oktober 2026.
Reporter: Juan Ambarita
Birokrasi Satu Atap MPP Jember Dapat Pujian MenPAN-RB
Januari Hingga Oktober: Polda Jambi Ungkap 32 Kasus PETI, 71 Pelaku Jadi Tersangka
Hadiri Apel Gelar Pasukan Patuh Siginjai 2026, Sekda Zulhifni Ingatkan Taat Berlalulintas
Ketua TP PKK Merangin Lavita Syukur Berikan Bantuan ‘Genting’
Mantan Dirtek PDAM Tirta Mayang Divonis 1 Tahun
Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Kementerian ATR/BPN Realisasikan Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur dan Konsolidasi Tanah
Masuk Bursa Calon Rektor UIN KHAS Jember, Prof Chotib Usung Konsep Sapta Laksya PASTI
Minim Verifikasi, PUTR Provinsi Jambi Cairkan Duit Ganti Rugi Tanah Jalan Ujung Jabung
Satres Narkoba Polres Tebo Tangkap 3 Orang Terduga Pelaku Penyalahgunaan Narkotika
17 Kapus, 42 Pejabat dan Dewas PDAM Dilantik, Ini Pesan Wabup A. Khafidh
Aplikasi RisetCar Diduga Investasi Bodong, Pengguna Keluhkan Gagal Tarik Dana
Risetcar Terbukti Penipuan, Ratusan Ribu Anggota Alami Kerugian Puluhan Miliar Rupiah
Suami yang Bunuh Istrinya di Pondok, Akhirnya Meregang Nyawa di RSUD Bangko
Tutorial Perampasan Aset Ditutorialkan Rakyat di Rumah Uya Kuya
Jaksa Tak Tutup Kemungkinan Untuk Tersangka Baru di Kasus Korupsi PJU Kerinci
Demi Mempersiapkan Pemimpin Pelayan Masa Depan, SMA Kolese De Britto Yogyakarta Resmi Buka Pendaftaran Siswa Baru
Datang dan Bergabung! SMA Kolese De Britto Bakal Gelar Open House 2025
Sumbar dan Jambi Siap Bersinergi Jadi Tuan Rumah PON 2032
Panca Wijaya Akbar Lantik 8 Eselon II Pemkab Ogan Ilir
Pembangunan Stockpile Batu Bara dan Penolakan Warga: Ujian Serius Bagi Pemerintah
