DAERAH
Meleset! Ternyata Pemprov Belum Kebagian Apa-apa dari Bandara Sultan Thaha Syaifuddin, Lihat Pemeriksaan BPK Ini!
DETAIL.ID, Jambi – Ternyata, Pemerintah Provinsi Jambi belum mendapatkan bagi hasil keuntungan usaha atas kerja sama pemanfaatan aset tanah yang dikelola oleh PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Sultan Thaha Syaifuddin. Hal ini terungkap dalam LHP Pemprov Jambi TA 2023, yang diserahkan BPK Perwakilan Provinsi Jambi, belum lama ini.
Padahal kerja sama pemanfaatan tanah yang didasari oleh adendum II Perjanjian Kersa Sama (PKS) No 01 tanggal 4 Desember 2018 untuk jangka waktu 50 tahun terhitung sejak 26 Februari 2015 itu sudah mengatur kontribusi tetap PT AP II kepada Pemprov Jambi sebesar Rp 119.800.500 per tahun.
PKS antara kedua belah pihak juga mengatur adanya pembagian keuntungan usaha PT AP II kepada Pemprov Jambi setiap tahunnya dihitung berdasarkan persentase nilai investasi kedua belah dengan keuntungan usaha yang harus dibayarkan selambat-lambatnya bulan April tiap tahunnya, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya berita acara operasional bandara oleh kedua belah pihak.
Namun auditor BPK mencatat Pemprov Jambi malah belum sama sekali mendapatkan bagi hasil keuntungan usaha PT AP II (persero) terhitung sejak berita acara operasional bandara ditandatangani oleh para pihak pada tahun 2018 lalu.
“Berita acara operasional bandara telah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan Eksekutif General Manager Kantor Cabang PT AP II (Persero) Bandara Sultan Thaha Jambi pada 19 Februari 2018 dengan Nomor BAC.12.01/12/02/2018/0050 dan Nomor 432/SETDA.PBMD.2.2/II/2018. Namun dari 2018 hingga akhir 2023 Pemprov Jambi belum pernah mendapatkan bagi hasil keuntungan usaha PT AP II (persero),” tulis auditor BPK dalam LHP TA 2023 yang sudah diserahkan ke Pemprov Jambi, 24 Juni 2024.
Dari LHP BPK, diperoleh juga informasi bahwa dalam PKS para pihak sepakat bahwa keuntungan usaha pada tanah yang diusahakan berdasarkan total pendapatan usaha bandara atas tanah yang diperjanjikan dimuranghi biaya-biaya, dengan pendapatan diaudit oleh oleh BPK RI atau BPKP atau auditor independen yang disepakati oleh para pihak.
Pada 27 April 2018 BPKPD diketahui menyampaikan surat permintaan laporan keuangan (LK) 2016 dan 2017 kepada PT AP II Bandara Sultan Thaha. Berdasarkan laporan laba rugi unaudited tahun 2017 tercatat laba bersih sebesar Rp 21.218.854.070,00.
Namun BPKPD belum pernah berkoodinasi untuk perhitungan pembagian keuntungan usaha pada tahun 2017 dan tidak memperoleh LK 2018 s.d 2023, sehingga Pemprov Jambi tidak mengetahui pembagian keuntungan yang seharusnya. Pemprov Jambi juga disebut belum menghitung nilai investasi bangunan/fasilitas dan tanah yang dikerjasamakan.
Kasubbid Retribusi dan pendapatan menerangkan bahwa diatas tanah yang dikerjasamakan. Pemprov tidak ada melakukan investasi bangunan/fasilitas.
Berdasarkan CaLK unaudited TA 2023, Investasi Pemprov Jambi atas tanah seluas 79.867 meter persegi itu dicatat pada rekening properti investasi senilai Rp 1.597.340.000,00, sedangkan nilai investasi PT AP II (persero) atas bangunan/fasilitas diatas tanah yang dikerjasamakan belum diketahui.
Pemprov telah membentuk tim evaluasi atas penetapan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan terhadap pemanfaatan lahan milik pemprov oleh PT AP II berdasarkan Kepgub No 240/Kep.Gub/BPKPD-3.2/2023 tanggal 10 Maret 2023.
Dan pada saat ini, tim evaluasi sedang mendata luas aset tanah, sedangkan pendataan jumlah dan luasan bangunan/fasilitas yang diinvestasikan oleh PT AP II belum dikoordinasikan dengan PT AP II.
Eksekutif General Manager Kantor Cabang PT AP II Bandara STS Jambi menerangkan PT AP II Bandara STS Jambi mengalami kerugian dari tahun 2016 s.d 2023 karena pembangunan bandara memiliki depresiasi yang tinggi serta hingga sekarang pendapatan yang diperoleh masih rendah.
Sedangkan investasi tanah Pemprov Jambi mengalami kenaikan selaras dengan peningkatan NJOP.
Saat ini, PT AP II (persero) masih menunggu finalisasi BPKPD terkait hasil pengukuran ulang tanah yang menjadi nilai investasi pemprov jambi.
“Atas keterangan tersebut, BPK telah menyampaikan permintaan LK tahun 2018 s.d 2023 audited kepada Eksekutif General Manager Kantor Cabang Bandara AP II (persero) Bandara Sultan Thaha Jambi berdasarkan surat No 53/Terinci/LKPD/Prov.Jambi/5/2024 tanggal 16 Mei 2024, namun sampai dengan berakhirnya pemeriksaan tidak diperoleh, sehingga tidak dapat dikakukan pemeriksaan atas laporan laba rugi tahun 2018 s.d 2023,” tulis auditor BPK.
Sementara itu upaya konfirmasi lebih lanjut terhadap Kepala BPKPD Provinsi Jambi Agus Pringadi belum membuahkan hasil, Agus dikonformasi via telfon tidak merespons. Via pesan WhatsApp dirinya berdalih lagi dinas. “Maaf saya sedang dinas,” katanya.
Reporter: Juan Ambarita
DAERAH
Hangatnya Bukber di Pendopo, PSHT Merangin Sebut Bupati M. Syukur Saudara Kami
DETAIL.ID, Merangin – Suasana kekeluargaan menyelimuti Pendopo Rumah Dinas Bupati Merangin pada Kamis, 5 Maret 2026.
Bupati Merangin, M. Syukur, menggelar acara buka puasa bersama para sesepuh dan anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Merangin.
Pertemuan ini bukan hanya agenda formal pemerintahan, melainkan ajang reuni bagi Bupati M. Syukur yang merupakan “warga” resmi PSHT sejak Agustus 2022 lalu.
Kala itu, Bupati M. Syukur disahkan menjadi warga PSHT di Gedung Balai Prajurit Marinir (BAPRA) Cilandak, Jakarta Selatan, bersama Ketua DPD RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti. Tak heran, kedekatan emosional terpancar kuat dalam obrolan hangat sepanjang acara.
Ketua PSHT Cabang Merangin, Puryanto, menegaskan bahwa hubungan PSHT dengan orang nomor satu di Merangin tersebut lebih dari sekadar urusan birokrasi.
“Selain menjabat sebagai Bupati, Pak Syukur adalah saudara kami, bagian tak terpisahkan dari keluarga besar PSHT,” ujar Puryanto yang disambut senyum hangat sang Bupati.
Dalam kesempatan itu, Puryanto menyampaikan rencana peresmian Padepokan Pencak Silat PSHT di Desa Mentawak, Kecamatan Bangko.
Gayung bersambut, Bupati M. Syukur juga memuji kualitas bangunan padepokan yang dinilainya sebagai salah satu yang terbaik.
“Untuk skala Provinsi Jambi, saya rasa belum ada yang menandingi padepokan di Merangin ini. Luar biasa, bahkan orang lewat sering mengira itu gedung pemerintah,” ucap puji Bupati yang langsung disambut riuh tepuk tangan.
Ia pun menantang PSHT untuk menggelar kejuaraan pencak silat tingkat kabupaten maupun provinsi untuk memperebutkan Piala Bupati sebagai rangkaian acara sebelum peresmian padepokan.
Meski berstatus sebagai Bupati Merangin. M. Syukur menegaskan hal tersebut tidak akan mengubah garis persaudaraan yang telah terjalin. Ia menjamin akses komunikasi bagi para “dulur” PSHT akan selalu terbuka lebar.
“Rumah dinas ini terbuka 24 jam. Silakan mampir kalau mau ngopi. Meski tugas negara membuat saya jarang sempat mampir ke padepokan, yakinlah saya tetap Syukur yang dulu. Kita berjuang bersama untuk kebaikan,” katanya.
Selain bersilaturahim yang penuh keakraban, dihadapan keluarga besar PSHT, Bupati M. Syukur juga memaparkan sejumlah capaian dan program sosial pemerintah yang dapat diakses oleh masyarakat Merangin.
Seperti program pemberian beasiswa kuliah bagi mahasiswa berprestasi dan bantuan peralatan sekolah bagi warga kurang mampu, bantuan perlengkapan sekolah gratis serta kursus bahasa asing gratis di tingkat kecamatan.
Ada juga program jaminan kesehatan (Jamkesda) yang rencananya akan ditambah kuota sebanyak 10.000 orang.
Saat ini, RSUD Kolonel Abundjani telah memiliki fasilitas CT Scan, Mamografi dan Cathlab untuk pemeriksaan penyakit jantung.
“Sekarang pemeriksaan jantung dan cuci darah tidak perlu lagi ke Muara Bungo, di Merangin sudah tersedia,” tuturnya.
Disisi lain, bupati M. Syukur juga mengungkapkan komitmen dalam upaya membangun infrastruktur.
Pada tahun 2025, ditengah badai efisiensi anggaran dan pemangkasan anggaran Rp150 miliar, pemerintah tetap berhasil membangun jalan sepanjang 18 km pada tahun serta mendapat bantuan pusat sebesar Rp30 miliar. Sementara, pada tahun 2024, panjang jalan yang dibangun hanya 8 kilometer.
Dibidang keagamaan, Bupati M. Syukur juga menyampaikan program bantuan Rp 100 juta untuk pondok pesantren dan program unggulan lainnya.
Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati, A. Khafidh, Sekda Zulhifni, Ketua PSHT Merangin Puryanto,Asisten I Sukoso, Kadis Kominfo Ahmad Khoirudin, tokoh-tokoh PSHT, serta sejumlah tamu undangan lainnya. (*)
DAERAH
Baznas Merangin Salurkan Rp 3,65 Miliar untuk Fakir Miskin dan Anak Yatim, Wabup: Semoga Bermanfaat
DETAIL.ID, Merangin – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Merangin terus menunjukkan komitmennya dalam upaya pengentasan kemiskinan dan kepedulian sosial.
Kali ini, dana sebesar Rp 3,65 miliar digelontorkan untuk menyantuni ribuan fakir miskin serta anak yatim di seluruh pelosok Bumi Tali Undang Tambang Teliti.
Penyaluran Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Merangin, A. Khafid di Kantor Baznas Merangin, komplek Gedung Islamic Center Masjid Agung Baitul Makmur, Kamis, 5 Maret 2026.
Dana sebesar Rp 3.657.000.000 tersebut dibagi ke dalam dua kategori penerima manfaat utama. Yakni Rp.2.967.000.000 disalurkan kepada 14.835 orang fakir miskin yang masing-masing menerima Rp. 200.000.
Sisanya Rp. 690.000.000 disalurkan untuk 2.303 anak yatim yang masing-masing menerima Rp. 300.000.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Merangin, A. Khafid, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada para Muzakki (pembayar zakat) dan pengelola Baznas yang telah bekerja keras menghimpun serta menyalurkan dana umat secara transparan.
“Pemerintah Kabupaten Merangin sangat mengapresiasi langkah Baznas. Dana ini merupakan amanah dari para muzakki yang harus sampai ke tangan yang tepat. Kami berharap santunan ini dapat meringankan beban ekonomi keluarga kita yang membutuhkan, serta membantu kebutuhan sekolah bagi anak-anak yatim kita,” ujar Wabup.
Menutup arahannya, A. Khafid berharap agar program seperti ini dapat terus berkelanjutan dan jangkauannya semakin luas. Beliau juga mengajak seluruh ASN dan masyarakat yang mampu untuk terus menyalurkan zakatnya melalui lembaga resmi.
“Semoga bantuan ini bermanfaat dan menjadi keberkahan bagi kita semua, baik bagi yang menerima maupun bagi mereka yang telah berzakat. Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat solidaritas sosial di Kabupaten Merangin,” tuturnya.
Turut hadir dalam acara, Ketua TP PKK Merangin Lavita Syukur, Ketua DWP Sri Rezeki Zulhifni, Asisten I Sukoso dan sejumlah pejabat lainnya. (*)
DAERAH
Wabup Merangin Sampaikan Kucuran Dana APBN Rp 1,4 Miliar untuk Budi Daya Ikan
DETAIL.ID, Merangin – Wakil Bupati Merangin, A. Khafidh melanjutkan rangkaian kegiatan Safari Ramadan 1447 Hijriah di Masjid Miftahul Jannah Desa Mensango Kecamatan Tabir Lintas, Merangin pada Rabu, 4 Maret 2026.
Dalam sambutannya, Wabup A. Khafidh menyampaikan adanya bantuan APBN Rp 1,4 miliar dari Kementerian Sosial untuk budi daya ikan di kawasan Dambetuk Desa Tambang Baru.
Kucuran dana tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Tim Kementerian Sosial ke Kabupaten Merangin beberapa waktu lalu.
Wabup menjelaskan, program ini tidak hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pembinaan terhadap warga Suku Anak Dalam (SAD) serta masyarakat di sekitar Desa Mensango dan Desa Tambang Baru.
“Pak Kadis Sosial hari ini langsung hadir, beliau baru pulang dari Jakarta membawa kabar bantuan Rp 1,4 miliar untuk pengembangan budidaya ikan. Secara teknis, silakan para kepala desa berkoordinasi untuk pelaksanaannya,” ujar Wabup A. Khafidh.
Selain sektor perikanan, Pemerintah Kabupaten juga menunjukkan komitmen di bidang keagamaan. Wabup mengumumkan bahwa sebanyak 93 pondok pesantren yang terdaftar di Kementerian Agama akan menerima bantuan masing-masing sebesar Rp 100 juta.
Terkait stabilitas harga pangan selama Ramadan, Wabup memastikan harga beras di pasar masih terkendali di kisaran Rp 11.700 (Bulog) hingga Rp 17.000. Ia mengimbau warga untuk melapor jika menemukan harga yang tidak wajar.
“Jika ada yang menjual beras sampai Rp 18.000, segera lapor ke Pak Camat. Kami akan langsung instruksikan Bulog untuk melakukan operasi pasar atau ‘gerojok’ stok pangan,” tuturnya.
Meski harga pangan stabil, Wabup mengakui adanya kendala pada ketersediaan gas LPG 3 kg. Pemkab Merangin terus mendesak pemerintah pusat untuk menambah kuota guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang melonjak.
Sebagai solusi jangka pendek, operasi pasar akan terus digalakkan meski kapasitas distribusi saat ini masih terbatas di angka 500 tabung per sesi.
Di akhir acara, Wabup Khafidh menyerahkan bantuan secara simbolis kepada pengurus Masjid Miftahul Jannah berupa bantuan CSR Bank Jambi Rp 5.000.000 dan bantuan BAZNAS Rp 1.500.000. (*)


