Connect with us

DAERAH

Temuan Baut-baut pada Proyek Kantor Wali Kota Jambi Senilai Rp 105 Miliar

DETAIL.ID

Published

on

Baut-baut pada bangunan fisik Kantor Wali Kota Jambi. (ist)

DETAIL.ID, Jambi – Pembangunan gedung Kantor Wali Kota Jambi yang menelan duit setidaknya mencapai Rp 105 miliar dari APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023 ternyata tak luput dari sejumlah masalah.

Lihat saja kondisi fisik bangunan yang sudah diresmikan oleh mantan Wali Kota Jambi 2 periode, Syarif Fasha di akhir masa jabatannya pada Oktober 2023 lalu. Terdapat item yang menonjol, yakni dinding granit yang penuh dengan baut.

Laman Web LPSE Kota Jambi mencatat Pembangunan Kantor Wali Kota TA 2022 menelan anggaran sebesar Rp 35 miliar itu dimenangkan oleh PT Station Energi Indonesia (SEI) yang beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto RT 34 Kel Payo Lebar Kecamatan Jelutung. Pada TA 2023 paket pekerjaan lanjutan kembali dimenangkan oleh badan usaha yang sama dengan nilai kontrak Rp 70 miliar. Namun kini kondisi fisik bangunan atas proyek Rp 105 miliar itu jadi sorotan.

“Granit yang dipasang saat ini tidak mempunyai daya rekat. Dimana setiap keping granit dipasang dengan menggunakan baut, teori pemasangan granit tersebut jelas bukan hasil perencanaan,” ujar salah seorang sumber, belum lama ini.

Sumber yang tak mau identitasnya disebut itu pun mengkhawatirkan kondisi tersebut, sebab ketahanan pemasangan granit yang bertumpu pada kekuatan baut itu dinilai sangat berbahaya bagi orang yang tengah berada di bawahnya.

“Bisa saja granit itu jatuh karena kondisi bautnya yang sudah berkarat atau pengaruh korosi lain,” ujarnya.

Menurut dia jelas bahwa siapa pun yang memerintahkan atau memberikan saran atas pengerjaan paket kegiatan butuh konfirmasi ke dinas terkait. Kondisi gedung kini pun menimbulkan dugaan adanya ketidaksesuaian spesifikasi.

Atas kondisi fisik bangunan Rp 105 miliar yang penuh tanda tanya itu, sumber yang merupakan warga Kota Jambi itu ragu terhadap pelaksana kegiatan, konsultan pengawas hingga OPD atau Dinas PUPR Kota Jambi yang membawahi proyek gede itu.

Ditambah lagi informasi yang dihimpun bahwa sang pemilik proyek tersebut diduga merupakan orang yang sama dengan pemilik paket RTH Rp 34,5 miliar di Pasar, Kota Jambi. Namun dengan tercatat pada sistem dengan nama yang berbeda.

BPK juga mencatat hasil pemeriksaan atas LKPD Pemkot Jambi TA 2022 dimana berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik pekerjaan menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume dan kelebihan pembayaran item pekerjaan pembangunan kantor wali kota Jambi yang digarap PT SEI sebesar Rp 562.389.814,64.

“Terdapat kekurangan volume pada item pekerjaan besi D 16, besi D 19 dan besi D 22 dengan total sebesar Rp 337.390.722,52. Selain hal tersebut juga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp 224.999.092,12. Hal tersebut disebabkan karena ketidaksesuaian bahan yang digunakan dengan rincian pada AHSP untuk item pekerjaan beksiting.” tulis auditor BPK dalam LHP atas LKPD Pemkot Jambi TA 2022.

Selanjutnya pemeriksaan tahun berikutnya yakni LHP BPK atas LKPD Pemkot Jambi TA 2023 BPK kembali menemukan kekurangan volume pada paket pembangunan kantor walikota jambi (lanjutan) sebesar Rp 313.084.900,29.

“Selain kekurangan volume, pemeriksaan fisik atas item pekerjaan dinding granit tile ukuran 60 × 60 cm (Polish) menunjukkan lapisan dinding granit tidak menempel dengan sempurna,” tulis auditor BPK dalam LHP yang diterima Pj Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih, 7 Mei 2024 lalu.

Soal dinding granit kantor walikota Jambi, BPK menambahkan, hasil pengujian terhadap dokumen perencanaan dan dokumen kontrak serta spesifikasi teknis dalam subbab pekerjaan finishing lantai dan dinding menunjukkan pemasangan dinding granit tidak didukung dengan perkuatan tambahan.

Reporter: Juan Ambarita

DAERAH

Fadly Amran: 40 Hari Pertaman Jabat Wali Kota Padang Beberapa Program Unggulan Sudah Terealisasi

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Padang – Di momen Idul Fitri 1446 H, Wali Kota Padang Fadly Amran, menyampaikan kinerjanya bersama Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir selama 40 hari pertama menjabat sebagai Wali Kota Padang.

Penyampaian ini dibacakan oleh Fadly Amran dalam kata sambutannya sesaat sebelum dimulainya Shalat Idul Fitri 1446 H di Gelanggang Balai Kota Aie Pacah, Senin, 31 Maret 2025.

Di hadapan seribuan jemaah shalat Idul Fitri 1446 H, dituturkan Fadly bahwa dalam 40 hari jalannya kepemimpinannya sebagai Wali Kota Padang, beberapa aktivasi Program Unggulan (Progul) sudah berhasil direalisasikan.

“Alhamdulillah atas izin Allah SWT, pada 40 hari pertama masa jabatan kami ini, beberapa aktivasi Progul sudah berhasil direalisasikan. Seperti dokter warga, BPJS Kesehatan Gratis, Dubalang Kota, Penataan Kawasan Pantai, perbaikan jalan dan drainase kota, dan segera diaktivasi juga pemberian seragam dan LKS gratis bagi siswa kurang mampu,” ujar Fadly Amran.

Fadly juga menegaskan bahwa prestasi ini tidak akan bisa diraih tanpa adanya dukungan semua pihak.

“Semua raihan ini tidak terlepas dari peran semua stakeholders Kota Padang. Baik itu aparatur Pemko Padang, pelaku usaha dan swasta, unsur Forkopimda, BUMN dan BUMD, serta masyarakat Kota Padang,” katanya lagi.

Dalam kata sambutannya ini selain meminta dukungan, kritik dan saran yang konstruktif bagi kejayaan Kota Padang, Fadly juga menyinggung tentang perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina.

“Di hari yang fitri ini, mayoritas dari kita bergembira, tetapi tidak boleh kita lupakan perjuangan saudara seiman kita yang jauh di sana, di negeri para nabi, Palestina. Mari kita sisihkan sebagian rezeki kita untuk mendukung perjuangan saudara-saudara kita di sana,” ujar Fadly lagi.

Pelaksanaan shalat Idul Fitri 1446 H di Gelanggang Balai Kota Aie Pacah terasa semakin khusyuk dan istimewa karena Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, langsung bertindak sebagai penceramah.

Reporter: Diona

Continue Reading

DAERAH

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Pantau Sejumlah Pos Pengamanan di Kota Padang

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Padang – Satu hari menjelang Lebaran Idul Fitri 1446 H, Wali Kota Padang Fadly Amran bersama Wakil Wali Kota Maigus Nasir, mendampingi unsur Forkopimda Sumbar melakukan pemantauan ke sejumlah Pos Pengamanan (Pospam) di Kota Padang pada Minggu, 30 Maret 2025.

Beberapa Pospam yang dikunjungi, seperti Pospam depan Masjid Al Hakim Pantai Padang, berlanjut ke Pospam Danau Cimpago dan diakhiri di Pospam depan Aroma Kitchen Parupuk Tabing.

Fadly Amran saat ditemui wartawan, menekankan pentingnya memastikan kesiapan petugas untuk menjaga ketertiban dan memberikan layanan terbaik kepada warga serta pengunjung selama liburan Lebaran.

“Keamanan dan kenyamanan masyarakat selama libur Lebaran adalah prioritas kita. Melalui pos pengamanan ini, kita harapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat serta pengunjung yang datang ke Kota Padang,” ujarnya yang hadir bersama unsur Forkopimda Kota Padang dan sejumlah pimpinan OPD.

Lebih lanjut, Fadly juga menyampaikan pentingnya kerja sama antara berbagai pihak, termasuk kepolisian, TNI dan masyarakat dalam menciptakan suasana yang kondusif selama perayaan Hari Raya Idul Fitri.

Ia pun mengimbau masyarakat serta wisatawan senantiasa menjaga keamanan dan kenyamanan, serta melaporkan kepada petugas jika menemukan hal-hal yang tak diinginkan.

“Mari kita ciptakan libur Lebaran yang aman dan nyaman di Kota Padang. Semoga Lebaran kita tahun ini berkah dan penuh kebahagiaan,” kata Fadly Amran diamini Wakil Wali Kota Maigus Nasir.

Pada kesempatan yang sama, Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta menegaskan pihaknya siap mengawal arus mudik yang melintasi daerah Sumbar serta pelaksanaan Lebaran agar aman dan nyaman melalui Operasi Ketupat Singgalang 2025 yang berlangsung dari 26 Maret hingga 8 April 2025.

“Kami tekankan kepada seluruh personel yang bertugas di pos agar memberikan pelayanan prima dan pengamanan optimal kepada masyarakat,” tutur Jenderal bintang dua ini.

Reporter: Diona

Continue Reading

NUSANTARA

Pro Kontra Silang Hangoluan di Titik Nol Habatahon, Campur Aduk Religi dan Identitas Batak

DETAIL.ID

Published

on

Titik Nil Habatahon. (ist)

DETAIL.ID, Medan – Proyek akulturasi budaya dan religi yakni pembangunan Silang Hangoluan (Salib Kehidupan) di lokasi Titik Nol Habatahon (Batak) di Huta Parik Sabungan, Desa Simarrihit Limbong, Sianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir, tak henti-hentinya menuai perbincangan.

Pro dan kontra bergulir dikalangan etnis Batak, yang terdiri dari beragam penganut agama, kepercayaan dan marga berbeda-beda. Selain masalah identitas budaya serta religi yang terkesan dipaksa campur aduk, proyek tersebut terkesan minim
kajian akademik serta musyawarah terbuka dalam penentuan titik nol peradaban suku Batak di daerah Limbong.

Namun ditengah peliknya ketidaksepahaman serta tak ada alasan yang dapat diterima akal sehat, Pemerintah Samosir bersama beberapa organisasi yang mengatasnamakan marga tetap tancap gas dalam proyek tersebut. Dan belakangan kian pelik dengan adanya pembangunan simbol salah satu agama.

Awal Maret lalu tepatnya pada 12 Maret 2025, Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk bersama Ketua Parsadaan Pomparan Limbong Mulana Indonesia (PPLMI), Mayjen (Purn) Bernhard Limbong sudah meletakkan batu pertama pembangunan salib suci ‘Silang Hangoluan’ di Titik Nol Habatahon.

Ceritanya, salib Silang Hangoluan bakal dibangun dengan tinggi keseluruhan 52 meter, sekaligus menjadi ikon salib tertinggi di dunia. Kalau berdasarkan klaim Benhard sebagaimana tersebar dalam berbagai media massa, pembangunan salib tersebut menelan biaya Rp 52 Milliar dan bersumber dari dana pribadinya.

“Menjadi suatu ikon salib tertinggi di dunia. Ini bukan mimpi, saya tidak pemberi harapan palsu, sebelum saya dipanggil Tuhan, saya akan berbuat sesuai dengan berkat yang diberi Tuhan,” kata Bernhard.

Namun Ketua PPLMI tersebut juga tak lupa menyinggung soal peran serta dari Pemkab Samosir. Ditengah efisiensi anggaran saat ini, Bernhard meminta Pemkab Samosir menjalin kerjasama agar dapat mencari PAD sehingga pembangunan dapat tetap berjalan.

Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk pun mengapresiasi pembangunan Salib Suci ‘Silang Hangoluan’. Menurut dia, Salib Suci yang berada di kawasan Titik Nol Habatahon itu bakal menjadi objek wisata religi baru yang berfokus pada spiritual. Seluruh masyarakat dihimbau mendukung pembangunan salib suci, karna diyakini bakal berdampak bagi perekonomian masyarakat.

“Saya tertegun dan sangat senang dalam acara ini. Masih ada putra daerah yang sangat peduli dengan daerah asalnya, mulai dari perencanaan sampai pembangunan. Saya yakin tempat ini akan menjadi salah satu ikon yang layak dikunjungi wisatawan dan menjadi suatu kebanggaan masyarakat Samosir,” ujar Ariston, saat itu.

Benhard dan Ariston bersepakat dan saling sanjung atas proyek gede tersebut. Banyak masyarakat juga menyambut baik, namun tak sedikit yang getol mengkritisi dan mempersoalkan proyek itu. Salah satunya tokoh masyarakat batak sekaligus Ketua Umum Ormas Horas Bangso Batak (HBB), Lamsiang Sitompul.

Ketua Umum HBB tersebut secara vokal menolak pembangunan Salib Suci di areal Titik Nol Habatahon. Lantaran dinilai masalah kesukuan (Batak) sudah ditarik-tarik kedalam spritual (Agama). Video penolakannya pun beredar luas di media sosial.

“Kalau titik nol peradaban orang batak, bikin aja Titik Nol Habatahon. Kalau titik nol ha-kristenon, bikin aja titik nol ha-kristenon. Harus kita pisahkan lah. Jangan paksa. Orang batak itu ada yang muslim, mungkin Hindu, Budha dan kepercayaan lain,” ujar Lamsiang, di media sosialnya, belum lama ini.

Ketua Umum HBB tersebut pun mengajak agar etnis Batak pada umumnya baik di dalam pemerintahan atau diluar agar lebih bijak dalam memahami konteks. Sebab Batak sebagai identitas suku adat istiadat dan budaya jauh lebih dulu eksis sebelum agama konvensional masuk ke dalam sendi kehidupan masyarakat Indonesia.

Disamping hal tersebut, pembangunan proyek yang berdiri atas nama kesukuan dan religi yang menelan dana miliaran rupiah tersebut juga tak luput dari sorotan atas segala ketertiban administrasi macam Amdal serta berbagai perizinan terkait lainnya hingga kejelasan sumber pendanaan.

Namun dengan segala gejolak pro kontra yang ditimbulkan, pembangunan tetap berlanjut. Tanpa adanya penjelasan lebih lanjut dari pemerintah setempat yang dapat memecah persoalan yang ada.

Reporter: Juan Ambarita 

Continue Reading
Advertisement ads ads
Advertisement ads