PERISTIWA
Konsorsium Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo Bakal Mensomasi PT AMI di Desa Muara Kilis, Ini Penyebabnya
DETAIL.ID, Tebo – PT Asia Multi Investama (AMI), yang berlokasi di Desa Muara Kilis, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, diketahui telah beroperasi sebagai perusahaan tambang batubara sejak tahun 2008.
Selama lebih dari satu dekade, perusahaan ini terus melanjutkan aktivitas penambangannya, dan sekarang menjadi sorotan konsorsium Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo.
Pasalnya, keberadaan PT AMI di Desa Muara Kilis yang seharusnya membawa dampak ekonomi dan sosial yang bagi bagi masyarakat sekitar. Namun, aktivitas penambangan yang berlangsung selama bertahun-tahun ini diduga telah menimbulkan berbagai isu lingkungan, baik itu terkait ekonomi, pendidikan, sosial, budaya serta kerusakan ekosistem dan polusi.
Sesuai Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor 311 Tahun 2014 tentang Persetujuan Pengabungan Atas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Sesuai dengan Keputusan Bupati Tebo Nomor 161/ESDM/2010 dengan Keputusan Bupati Tebo Nomor 216 Tahun 2013 kepada PT AMI, IUP OP PT AMI seluas 4.000 hektare lebih.
Pola penguasaan lahan tersebut sebagian adalah hak milik PT AMI yang didapat dari jual beli dengan masyarakat. Hal ini diketahui berdasarkan tagihan pajak PBB – P2 dari Bakeuda Tebo setiap tahunnya yang masuk ke desa Muara Kilis, yang dibayarkan langsung oleh manajemen PT AMI. Sementara, sebagian lagi lahan PT AMI masuk ke dalam izin HGU PT Satya Kisma Usaha (SKU) dan masyarakat.
Lalu, seperti apa pengelolaan dan pengawasan lingkungan terhadap aktivitas tambang yang dilakukan oleh PT Asia Multi Investama (AMI)?
Meski perusahaan tersebut beraktivitas di wilayah Desa Muara Kilis, namun pemerintah desa mengaku tidak pernah dilibatkan dalam pengawasan lingkungan. Hal ini tentunya membuat pihak desa tidak mengetahui seperti apa pengawasan lingkungan yang dilakukan para pihak terhadap dampak dari aktivitas tambang batubara yang dilakukan PT AMI selama ini.
Untuk mengontrol dan memantau kondisi lingkungan, pemerintah desa hanya bisa bersurat kepada manajemen perusahaan jika terdapat debu akibat aktivitas cool gething atau hauling dari aktivitas kendaraan PT AMI.
Hal ini dilakukan karena kegiatan cool gething atau hauling mengunakan jalan desa yang bisanya digunakan masyarakat Desa Muara Kilis untuk penunjang perekonomian dan akses anak-anak yang berada di dusun dalam ke sekolah.
“Kita sangat menyayangkan tindakan PT AMI yang selama ini diduga mengabaikan pemerintah desa tempat,” kata Ahmad Firdaus, Ketua Konsorsium Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo.
Firdaus mengungkapkan jika pihaknya telah melakukan observasi terhadap keberadaan PT AMI di Desa Muara Kilis, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi tersebut.
Hasil observasi, lanjut dia, banyak persoalan yang mesti menjadi perhatian bersama, baik dari pihak perusahaan, pihak desa, pemerintah maupun aparat penegak hukum (APH).
Salah satunya, kata dia, kegiatan sosial yang dilakukan PT AMI selama ini boleh dikatakan sangat minim atau tidak sesuai dengan aktivitas perusahaan tambang batu bara tersebut.
Bahkan baru-baru ini, akibat bantuan hauling sebesar Rp 10.000 yang dibayarkan setiap bulan melalui oleh perusahaan ke rekening desa (Bank 9 Jambi), justru menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
Pasalnya, pihak perusahaan tidak pernah memberikan petunjuk atas penggunaan dana tersebut dan juga tidak ada perjanjian atau MOU atas bantuan hauling tersebut.
Lebih jauh Firdaus mengungkapkan bahwa selama PT AMI beraktivitas di Desa Muara Kilis, tidak satupun fasilitas umum atau infrastruktur yang dibangun. Yang ada, kata dia, hanya perbaikan jalan desa yang digunakan oleh perusahaan tersebut untuk kegiatan tambang.
“Ternyata selama ini PT AMI menggunakan jalan desa untuk kegiatan tambangnya. Itupun sifatnya pinjam pakai tanpa ada perjanjian atau MOU antara PT AMI dengan pihak desa,” ujar Firdaus.
Ditanya apakah ada manfaat keberadaan PT AMI terhadap desa, Firdaus mengungkapkan bahwa secara data mungkin ada, namun secara fakta yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir ini, justru keberadaan PT AMI menimbulkan konflik antar kelompok masyarakat dengan pemerintah desa.
“Kita mungkin sudah sama-sama tahu jika baru-baru ini terjadi konflik antar kelompok masyarakat dengan perangkat desa. Setelah kita telusuri, ternyata pokok masalahnya adalah bantuan hauling sebesar Rp10.000 per angkutan. Dan bantuan itu tidak pernah dijelaskan secara teknis seperti apa penggunaannya,” ucap dia.
Selama ini, lanjut Firdaus lagi, PT AMI tidak pernah melibatkan pihak desa dalam menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
Selain itu, Firdaus juga mengungkapkan bahwa ada beberapa lubang bekas galian di area tambang yang belum ditutup dan tidak ada manfaatnya.
“Dalam waktu dekat ini kita akan mensomasi PT AMI terkait beberapa persolan yang kita temukan sesuai hasil observasi. Kita juga bakal menyurati Kementerian ESDM, para pihak termasuk APH terkait aktivitas tambang yang dilakukan oleh PT AMI selama ini,” tuturnya.
Reporter: Syahrial
DETAIL.ID, Merangin – Warga Desa Aur Berduri, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin mendadak geger pada Kamis siang, 16 April 2026. Seorang pria ditemukan tak bernyawa dalam posisi tertindih sepeda motor miliknya di ruas jalan PT Sesra Lama, RT 11.
Korban diketahui bernama Pardi (56), seorang buruh tani yang berdomisili di Desa Batang Kibul, RT 05, Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin.
Peristiwa ini pertama kali diketahui sekira pukul 12.10 WIB. Berdasarkan keterangan saksi, Sariman (45), dirinya dihampiri oleh warga yang melintas dan menginformasikan adanya pengendara yang terjatuh.
Bersama saksi lainnya, Sunarto (48), mereka bergegas menuju lokasi dan menemukan korban sudah dalam posisi tertindih sepeda motor Honda Revo bernomor polisi BH 5956 YE. Saat diperiksa, korban sudah tidak bernafas. Atas dasar kemanusiaan, saksi sempat memindahkan motor yang menindih tubuh korban sebelum melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa Aur Berduri, Yaamar.
Mendapat laporan tersebut, Kapolsek Bangko IPTU Adri Sukam, S.Pd. beserta jajaran langsung terjun ke lokasi kejadian (TKP). Area segera dipasangi garis polisi (police line) oleh Personil Piket Pamapta dan Satreskrim Polres Merangin untuk kepentingan olah TKP.
“Sekira pukul 15.30 WIB, jenazah korban dievakuasi menggunakan ambulans Desa Sei Kapasa menuju RS Umum Abunjani Bangko dengan disaksikan oleh pihak keluarga,” ujar IPTU Adri Sukam.
Berdasarkan hasil pemeriksaan medis oleh dr. Aprinal Alfajri, korban diduga kuat meninggal dunia akibat penyakit jantung. Di lokasi kejadian, polisi juga mengamankan sejumlah barang milik korban, di antaranya:
- Satu unit sepeda motor Honda Revo (BH 5956 YE).
- Tas hitam berisi dompet dengan uang tunai Rp295.000.
- Identitas diri (KTP, SIM C, dan STNK).
“Saat ini jenazah masih berada di rumah sakit, sementara barang bukti telah diamankan oleh Sat Reskrim Polres Merangin untuk penyelidikan lebih lanjut,” kata Kapolsek.
Reporter: Daryanto
PERISTIWA
Diduga Gunakan Jalan Desa Tanpa Izin, Warga Semambu Laporkan PT Tebo Alam Lestari ke Polisi
DETAIL.ID, Tebo – Perwakilan masyarakat Desa Semambu, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, resmi melaporkan aktivitas PT Tebo Alam Lestari ke Polres Tebo. Perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut diduga menggunakan jalan desa tanpa izin sejak tahun 2017 hingga 2026.
Laporan yang dilayangkan pada 12 April 2026 itu menyebutkan, armada truk pengangkut tandan buah segar (TBS) milik perusahaan secara terus-menerus melintasi jalan desa yang berada di kawasan permukiman warga tanpa melalui musyawarah maupun persetujuan pemerintah desa.
”Penggunaan jalan ini dilakukan tanpa izin dan tanpa kesepakatan dengan masyarakat maupun pemerintah desa,” tulis perwakilan warga dalam laporan resmi yang ditujukan kepada Kapolres Tebo.
Akibat aktivitas tersebut, warga mengeluhkan sejumlah dampak serius, mulai dari kerusakan infrastruktur jalan desa yang dibangun menggunakan Dana Desa, hingga terganggunya akses mobilitas masyarakat. Selain itu, risiko kecelakaan lalu lintas juga meningkat, terutama bagi anak-anak, serta munculnya polusi debu dan kebisingan.
Dalam laporannya, warga juga menguraikan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan perusahaan. Di antaranya mengacu pada Pasal 257 dan Pasal 521 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan perusakan dan penggunaan tanpa izin, serta Pasal 63 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan yang mengatur gangguan terhadap fungsi jalan.
Selain itu, warga juga menyinggung Pasal 274 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait perbuatan yang menyebabkan kerusakan atau gangguan fungsi jalan.
Dalam tuntutannya, masyarakat meminta aparat kepolisian segera menghentikan aktivitas armada PT Tebo Alam Lestari yang melintasi jalan desa. Warga juga mendesak perusahaan bertanggung jawab atas kerusakan jalan yang telah terjadi, serta memproses dugaan tindak pidana yang dinilai merugikan masyarakat.
Sebagai bukti pendukung, warga turut melampirkan dokumentasi berupa foto-foto kerusakan jalan dan daftar tanda tangan masyarakat yang menyatakan keberatan atas aktivitas tersebut.
Laporan ini ditandatangani oleh sejumlah perwakilan masyarakat, di antaranya tokoh masyarakat Akmal, Ketua Karang Taruna Amri, Ketua Lembaga Adat Zakaria, para kepala dusun, serta ketua RT setempat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak PT Tebo Alam Lestari maupun Polres Tebo terkait laporan tersebut.
Reporter: Juan Ambarita
DETAIL.ID, Tebo – Aktivitas pengalihan alur sungai di lahan milik Setiardi alias Bagong di Desa Sido Rukun, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, terus menuai sorotan. Kali ini, giliran DPP Lembaga Pemantau Penyelamat Lingkungan Hidup (LP2LH), Hary Irawan yang angkat bicara.
Ketua DPP LP2LH, Hary Irawan menegaskan, pihaknya telah melakukan investigasi terkait dugaan pengalihan alur sungai tersebut. Hasilnya ditemukan indikasi kuat adanya perubahan fisik aliran sungai di lokasi dimaksud.
”Kami melakukan penelusuran melalui aplikasi digital berbasis geospasial. Dari situ kami mendapatkan titik koordinat yang menguatkan bahwa aktivitas pengalihan alur sungai memang terjadi di lokasi tersebut,” ujar pria yang akrab disapa Wawan tersebut, Kamis 9 April 2026.
Berdasarkan data yang dihimpun, LP2LH menyimpulkan telah terjadi perubahan signifikan pada alur sungai. Sebelum aktivitas berlangsung, aliran sungai disebut mengarah ke kanan, namun kini telah dialihkan ke sisi kiri.
”Perubahan ini menunjukkan adanya modifikasi fisik yang cukup signifikan, baik sebelum maupun setelah aktivitas dilakukan,” kata Wawan.
Atas temuan tersebut, LP2LH menilai aktivitas itu berpotensi melanggar sejumlah regulasi. Di antaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, khususnya Pasal 25 dan Pasal 36, dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 71.
Selain itu, dugaan pelanggaran juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terutama Pasal 67 dan 68 serta Pasal 69, dengan ancaman pidana pada Pasal 98 ayat (1).
Sebagai langkah lanjutan, LP2LH berencana melayangkan surat somasi kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tebo. Somasi tersebut ditujukan untuk mempertanyakan tindak lanjut pemerintah daerah yang dinilai belum jelas.
”Dalam waktu dekat kami akan menyurati DLH Tebo. Ini sebagai bentuk pertanyaan atas penanganan yang terkesan mandek terhadap kasus ini,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran aktif seluruh pihak, terutama pemerintah, dalam merespons persoalan lingkungan. Menurutnya, jika dibiarkan, kondisi ini dapat menurunkan kepercayaan publik.
”Kita harus mengingatkan pemerintah agar tidak membiarkan persoalan ini menjadi liar di tengah masyarakat. Jika tidak ditangani serius, kepercayaan publik bisa menurun,” katanya.
Reporter: Juan Ambarita
Inovasi Layanan Publik Jember Raih Apresiasi PWI Jatim Award 2026, Gus Fawait Persembahkan untuk Rakyat
Program Revitalisasi SMAN 6 Muarojambi Diduga Dikelola Sendiri Oleh Kepala Sekolahnya
Lantik Dewan Pengawas RSUD Kol. Abundjani, Bupati M. Syukur: Jadilah Mata dan Telinga yang Objektif
Warga Aur Berduri Digemparkan Penemuan Mayat Tertindih Motor
Jember Jadi Poros Ekonomi Baru, Rp 207 Miliar Mengalir Setiap Bulan ke Desa-desa
Komut PT PAL Bengawan Kamto Kembali ke Tahanan
Enam Bulan Pelarian Alung Kurir Narkoba 58 Kilo, Akhirnya Kembali ke Tangan Polisi
Pemerintah Kota Probolinggo Luncurkan SAPA BOS Guna Cegah Korupsi Dana Pendidikan
Rehab SDN Petung III Pasrepan Rampung, Bupati Pasuruan Berterima Kasih pada Bank Jatim
BPJS Kesehatan Luncurkan 8 Program Quick Wins, Targetkan Layanan Lebih Cepat
Aplikasi RisetCar Diduga Investasi Bodong, Pengguna Keluhkan Gagal Tarik Dana
Risetcar Terbukti Penipuan, Ratusan Ribu Anggota Alami Kerugian Puluhan Miliar Rupiah
Suami yang Bunuh Istrinya di Pondok, Akhirnya Meregang Nyawa di RSUD Bangko
Jaksa Tak Tutup Kemungkinan Untuk Tersangka Baru di Kasus Korupsi PJU Kerinci
Demi Mempersiapkan Pemimpin Pelayan Masa Depan, SMA Kolese De Britto Yogyakarta Resmi Buka Pendaftaran Siswa Baru
Panca Wijaya Akbar Lantik 8 Eselon II Pemkab Ogan Ilir
Datang dan Bergabung! SMA Kolese De Britto Bakal Gelar Open House 2025
Sumbar dan Jambi Siap Bersinergi Jadi Tuan Rumah PON 2032
Pembangunan Stockpile Batu Bara dan Penolakan Warga: Ujian Serius Bagi Pemerintah
Tutorial Perampasan Aset Ditutorialkan Rakyat di Rumah Uya Kuya
