PERKARA
Punya 2 Laporan Polisi di Polda Jambi, Pinto Diperiksa Terkait Laporan Rahma Syifa
DETAIL.ID, Jambi – Diam-diam, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Jambi, Pinto Jayanegara rupanya menghadiri agenda pemeriksaan polisi di Sub Dit 1 Ditreskrimum Polda Jambi pada Senin lalu, 12 Agustus 2024.
Hal ini terkonfirmasi oleh Direktur Reskrimum Polda Jambi Kombes Pol Andri Ananta. Pinto disebut hadir di hadapan penyidik guna memenuhi undangan klarifikasi atas laporan terkait dugaan kasus penggelapan yang dilakukan dengan menahan hak berupa uang perjalanan dinas dan uang reses mantan stafnya Rahma Asy Syifa.
“Jadi baru hari ini karna juga memang minta waktunya diundur dan kami juga menerima informasi dari pihak pengacaranya dan alhamdulillah hari ini dia bisa dihadirkan,” kata Andri pada Senin lalu, 12 Agustus 2024, kepada wartawan.
Direktur Reskrimum Polda Jambi itu juga menyampaikan bahwa proses pemeriksaan sudah dilakukan penyidik. Namun Andri belum mengungkap lebih jauh terkait materi pemeriksan terhadap terlapor Pinto.
“Sudah berlangsung nanti saya akan sampaikan pada rekan-rekan, yang jelas yang bersangkutan sudah bisa hadir,” ujar Andri.
Terungkap juga bahwa agenda pemeriksaan Pinto seharusnya berlangsung pada Minggu sebelumnya. Namun dikarenakan terlapor disebut mengajukan permohonan pengunduran waktu dengan dalih adanya aktivitas yang tak bisa ditinggalkan. Pemeriksaan baru berlangsung pada Senin 12 Agustus lalu.
Pada hari yang sama juga, Rahma Syifa memberikan keterangan dan sejumlah alat bukti pada sidang etik BK DPRD Provinsi Jambi. Kuasa hukum Syifa, Ilham Kurniawan juga menungkap soal 2 laporan polisi Pinto di Polda Jambi atas masalahnya dengan kliennya.
Yakni dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Waka II tersebut dalam hal SPPD fiktif dan SPJ fiktif yang sedang bergulir di Sub Dit Tipikor Polda Jambi serta laporan Syifa soal dugaan penggelapan uang perjalanan dinas dan uang reses yang tidak dibayarkan di Sub Dit 1 Krimum Polda Jambi. Kata Ilham, lebih kurang sudah 7 saksi dari pihaknya yang sudah diperiksa Polisi.
“Dari kawan-kasan masyarakat sipil lah yang mengawal ini, supaya keadilan bagi Syifa ini bisa tercapai,” katanya.
Sementara itu terkait laporan masyarakat atas dugaan korupsi Waka II DPRD Provinsi Jambi tersebut dalam hal SPPD fiktif dan SPJ fiktif yang bergulir di Sub Dit Tipikor Ditreskrimsus Polda Jambi, belum diperoleh perkembangan informasi lebih lanjut. Kasubdit Tipikor AKBP Ade Dirman belum merespons upaya konfirmasi awak media.
Reporter: Juan Ambarita
DETAIL.ID, Jambi – Dua tersangka korupsi Dana Alokasi Khusus Dinas Pendidikan Sekolah Menengah Khusus (DAK Disdik SMK) 2022, David Hadiosman dan Bukri menjalani pemeriksaan di Ditreskrimsus Polda Jambi pada Kamis, 5 Februari 2026.
Berdasarkan pantauan di Polda Jambi, David Hadiosman memasuki ruangan penyidik Sub Dit Tipikor Ditreskrimsus sekitar pukul 13.50 WIB. Ia berjalan menuju ruang pemeriksaan tanpa banyak memberikan komentar kepada sejumlah media.
Usai dicecar pertanyaan sekitar 3 jam, akhirnya David keluar dari ruangan pemeriksaan. David membantah adanya pertemuan antara dirinya dan Varial Adhi Putra di salah satu hotel untuk membicarakan fee proyek, termasuk fee sebesar 3 persen yang diduga ia terima.
”Tidak ada pertemuan di hotel, apa lagi ada fee proyek 3 persen,” kata David, Kamis, 5 Februari 2026.
Menurutnya pertanyaan-pertanyaan penyidik kali ini tak jauh beda dari pemeriksaan pemeriksaan sebelumnya.
“Pertanyaan lama yang di ulang,” ujarnya.
Sementara itu, Kuasa Hukum David Hadiosman, Rahhiantri juga tak banyak bicara, menurutnya dirinya baru kali ini mendampingi David.
”Saya baru ditunjuk hari ini, untuk lebih jelasnya harus baca BAP terlebih dahulu,” katanya.
Sementara itu tersangka lainnya, Bukri lewat kuasa hukumnya Ilham Kurniawan mengaku bahwa kliennya dihadapkan dengan kurang lebih 50 pertanyaan. Namun ia tak merinci lebih lanjut materi pertanyaan penyidik.
”Kalau diperiksa ada 3 jam, sekitar 50 pertanyaan, untuk materi pemeriksaan ke penyidik saja,” ujarnya.
Reporter: Juan Ambarita
DETAIL.ID, Jambi – Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan peralatan praktik utama Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik SMK di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi kembali mengungkap fakta baru pada Rabu, 4 Februari 2026.
Sejumlah saksi mengakui menerima aliran uang, baik dari para terdakwa maupun dari mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Varial Adhi Putra.
Dalam persidangan, saksi Yopi sosok ASN pada Disdik Jambi kala kasus ini bermula
mengaku menerima uang dari terdakwa Rudy Wage serta dari mantan Kadisdik Jambi, Varial Adhi Putra.
”Uang dari Rudi Wage saya simpan. Kalau dari Pak Kadis itu dikasih Rp 10 juta untuk uang makan minum. Kami ada 6 orang, jadi satu orang Rp 1 juta dan Rp 4 juta dipakai untuk makan minum,” ujarnya di hadapan majelis hakim.
Selain itu Yopi juga mengaku menerima uang Tunjangan Hari Raya (THR) dari Varial Adhi Putra sebesar Rp 5 juta.
Namun menurut Yopi total duit senilai Rp 15 juta tersebut telah ia kembalikan pada penyidik.
Selain Yopi, saksi Solihin juga mengakui menerima aliran dana dari terdakwa Rudy Wage. Uang tersebut disebut sebagai uang makan bagi ‘rekan-rekan’ di dinas.
Dalam persidangan, terungkap adanya 4 kali transfer dana dari Rudy Wage kepada saksi Solihin, masing-masing sebesar Rp 10 juta, Rp 15 juta, Rp 2,5 juta, serta transfer terakhir lebih dari Rp 20 juta.
Selain mengungkap aliran uang, jaksa penuntut umum juga menyoroti adanya kejanggalan dalam proses pengadaan alat praktik SMK. Jaksa menyebut terdapat dugaan pemesanan barang dilakukan sebelum anggaran kegiatan disahkan.
Jaksa menduga pemesanan peralatan praktik SMK dilakukan lebih dahulu sebelum penetapan anggaran kegiatan tersebut disetujui secara resmi.
Adapun sidang dengan terdakwa Wawan Setiawan selaku pemilik PT Indotec Lestari Prima (ILP), Endah Susanti (PT Tahta Djaga Internasional), Zainul Havis Kabid SMK sekaligus PPK serta Rudy Wage Soeparman (perantara) masih bakal berlanjut dengan agenda keterangan saksi pada pekan depan.
Reporter: Juan Ambarita
DETAIL.ID, Jambi – Komisaris Utama PT Prosympac Agro Lestari (PAL), Bengawan Kamto dan Mantan Komisaris PT PAL Arief Rohman menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jambi pada Senin, 2 Februari 2026.
Dalam dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Bengawan Kamto dan Arief Rohman disebut bersama-sama dengan para saksi yang sebelumnya telah diperiksa dan diadili di PN Jambi yakni Viktor Gunawan, Wendy Haryanto, dan Rais Gunawan.
Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang kemudian menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 105 Milliar dari pengajuan kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja bada SKM BNI Palembang tahun 2018 – 2019.
JPU menguraikan bahwa kedua terdakwa menyadari dan menginsafi, pengurusan hingga pengajuan kredit pada Bank BNI oleh Viktor Gunawan dan Wendy Haryanto. Yang dimana pengajuan kredit tidak dilandasi dengan kondisi umum perusahaan yang sebenarnya.
JPU menjerat kedua terdakwa dengan Pasal 603 UU No 1 tahun 2023 tentang KUHP. Sbsider, Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
”Nanti kita agendakan ada 6-7 saksi untuk pak Bengawan, pada 12 Februari,” ujar JPU Suryadi, usai sidang.
Atas dakwaan JPU, Tim Penasehat Hukum Bengawan Kamto tidak mengajukan eksepsi. Sementara Penasehat Hukum Arief Rohman menyampaikan bakal menyampaikan eksepsi pada sidang selanjutnya.
Ilham Kurniawan, salah satu tim penasehat hukum Terdakwa Bengawan Kamto usai pembacaan dakwaan bilang pihaknya bakal memfokuskan pada pokok perkara untuk membuktikan dan membantah dakwan-dakwaan yang dinilai tidak relevan dengan kondisi sebenarnya.
”Nanti kami akan hadirkan saksi a de charge, juga ahli, termasuk juga bukti-bukti surat yang tidak masuk dalam berkas,” kata Ilham.
Menurutnya, kliennya merupakan pembeli. Selain itu juga kliennya mengalami kerugian terkait proses yang dinilai tidak transparan dari pemilik sebelumnya.
Kata Ilham, benar atau tidaknya hal tersebut pihaknya bakal membuktikan dalam pembuktian. Lebih lanjut menurut Ilham, selam ini juga PT PAL banyak disubsidi oleh perusahaan lainnya milik Bengawan Kamto, yang bahkan itu belum terdapat pengembalian.
”Peran beliau satu sebagai Komisaris, yang bukan sebagai pelaksana. Pelaksananya adalah Direktur yang lama Wendi dan Direktur yang baru Viktor. Sesuai dengan UU 40 tahun 2007, yang bertanggungjawab jalannya roda perusahaan adalah Direktur,” ujarnya.
Pekan depan, 12 Februari 2026, sidang bakal kembali berlanjut dengan agenda eksepsi (keberatan) oleh terdakwa Arief Rohman dan saksi dari penuntut umum untuk terdakwa Bengawan Kamto.
Reporter: Juan Ambarita
Sekda Zulhifni Resmikan Masjid Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan
Staf Ahli Hendri Widodo Lepas Ratusan Peserta Jalan Santai Peringati Satu Dekade RS Raudhah
Plt Sekda Ogan Ilir Lepas Keberangkatan Pengurus dan Anggota PWI Ogan Ilir Ikuti HPN 2026 di Banten
Ulama dan Jemaah Padati Alun-alun Jember, Gus Fawait Pimpin Doa Bersama Keselamatan Bangsa
Sekda Zulhifni Buka Konfercab XX PMII, Dorong Inovasi dan Penguatan Kaderisasi
Mbah Wiji Jadi Wisudawati Tertua, Bupati M. Syukur Mewisuda 147 Siswa Selantang
Libatkan Pelajar, Gus Fawait Gerakkan Aksi Bersih Pantai Selatan Jember
Bupati Jember Tinjau Bantaran Sungai, Dorong Penataan Demi Hentikan Banjir Tahunan
Luas Tanam Sawah di Merangin Naik 11 Persen, Bupati M. Syukur Pacu Bantuan Alsintan dan Infrastruktur
Dukung Ketahanan Pangan dan Lingkungan, Bupati M. Syukur Dampingi Gubernur Al Haris Tanam Padi dan Salurkan Bantuan BiosCF ISFL di Desa Seling
Aplikasi RisetCar Diduga Investasi Bodong, Pengguna Keluhkan Gagal Tarik Dana
Risetcar Terbukti Penipuan, Ratusan Ribu Anggota Alami Kerugian Puluhan Miliar Rupiah
Suami yang Bunuh Istrinya di Pondok, Akhirnya Meregang Nyawa di RSUD Bangko
Jaksa Tak Tutup Kemungkinan Untuk Tersangka Baru di Kasus Korupsi PJU Kerinci
Demi Mempersiapkan Pemimpin Pelayan Masa Depan, SMA Kolese De Britto Yogyakarta Resmi Buka Pendaftaran Siswa Baru
Panca Wijaya Akbar Lantik 8 Eselon II Pemkab Ogan Ilir
Datang dan Bergabung! SMA Kolese De Britto Bakal Gelar Open House 2025
Sumbar dan Jambi Siap Bersinergi Jadi Tuan Rumah PON 2032
Pembangunan Stockpile Batu Bara dan Penolakan Warga: Ujian Serius Bagi Pemerintah
Tutorial Perampasan Aset Ditutorialkan Rakyat di Rumah Uya Kuya
