Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Al Haris Resmi Serahkan Aset Kampus Pondok Meja ke Unja

Published

on

Jambi – Setelah melalui proses yang cukup panjang dan lama, akhir kampus pondok meja resmi menjadi aset Universitas Jambi (Unja). Bangunan eks RSBI ini diserahkan langsung Gubernur Jambi Al Haris kepada Rektor Unja Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H.

Penandatanganan serah terima hibah lahan dan bangunan Eks RSBI kampus Pondok Meja antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Universitas Jambi ini berlangsung di Balairung Unja Mendalo, Selasa, 17 September 2024. Selain disaksikan petinggi Universitas Jambi, juga disaksikan mahasiswa kampus orange.

Rektor Unja Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H. mengatakan proses penyerahan kampus Pondok Meja itu sudah berlangsung sejak lama, sudah beberapa kali pergantian Gubernur dan empat rektor universitas Jambi.

“Alhamdulillah sekarang Gubernurnya Doktor Al Haris baru terealisasi serah terima kepada Universitas Jambi. Ini dari perjuangan yang luar biasa sudah empat rektor, Alhamdulillah saya sampai di ujungnya bisa serah terima melalui Bapak Gubernur doktor Al Haris,” kata Rektor.

“Terima kasih tak terhingga, mudah-mudahan apa yang diserahkan ini akan menjadi berkah untuk universitas Jambi, berkah untuk Provinsi Jambi. Ini akan membuat adik-adik kita kuliah di Pondok Meja menjadi tenang, kemudian kita bisa melakukan renovasi, kita bisa melakukan rehab di sana, karena selama ini tidak bisa kita membangun tidak bisa kita melakukan pemeliharaan,” ujar Dr. Helmi.

“Dengan diserahkan ini maka Insya Allah mulai tahun depan kampus ini akan kita perbaiki fasilitasnya, kita perbaiki kita tambah sehingga adik-adik semua yang kuliah di sana dari mulai prodi kesehatan masyarakat kemudian teknik akan lebih nyaman kuliah,” tuturnya lagi.

Sementara itu Gubernur Jambi Al Haris mengatakan aset gedung eks RSBI itu sudah ia tinjau sejak akhir 2021 lalu, karena lokasinya bersebelahan dengan SPN maka dirinya meminta BPN untuk kembali mengukurnya.

“Karena memang prosesnya tidak mudah, ternyata disitu lokasinya terhimpit dengan SPN aset kita, maka kita minta BPN menghitung ulang, Alhamdulillah akhirnya sudah selesai dan hari ini kita serahkan ke Universitas Jambi,” kata Al Haris.

Al Haris pada kesempatan itu, Pemerintah Provinsi Jambi dengan program beasiswa Dumisake cukup banyak membantu biaya kuliah mahasiswa S1 dan S3 Universitas Jambi.

“Untuk Unja ini ditotalkan Rp 2,5 Miliar, itu untuk membantu biaya kuliah mahasiswa tidak mampu dan mahasiswa berprestasi. Ini sebagai bentuk kehadiran pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia kita,” kata Al Haris lagi.

Advertisement

ADVERTORIAL

Rawat Tradisi Gus Miek, Bupati Jember Siap Bumikan Majelis Moloekatan

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember menghadiri Majelis Moloekatan Gus Miek, Sabtu (23/5/2026), malam. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Halaman Pemkab Jember kembali bergetar oleh lantunan ayat suci dan selawat dalam agenda Majelis Sema’an Al-Qur’an dan Dzikrul Ghofilin Moloekatan Gus Miek, Sabtu, 23 Mei 2026.

Memasuki tahun kedua pelaksanaannya sejak 2025, agenda spiritual yang digagas oleh waliyullah KH. Moch. Hamim Jazuli (Gus Miek) ini sukses menyedot ratusan jamaah, tokoh agama, kiai, dan gus dari berbagai penjuru Jember.

Langkah Pemkab Jember memfasilitasi majelis akbar ini menjadi bukti nyata komitmen daerah dalam merawat tradisi religi sekaligus memperkuat ukhuwah islamiyah di bumi pendalungan.

Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, menegaskan bahwa pemerintah daerah siap mengawal penuh syiar Al-Qur’an dan pembumian majelis dzikir semacam ini demi keberkahan daerah.

Sebagai pemimpin yang tumbuh dari kultur pesantren, Gus Fawait juga menyampaikan pesan menyentuh mengenai ketakzimannya kepada garis keturunan (dzurriyah) para ulama besar.

“Saya hanya seorang santri yang tidak punya apa-apa kecuali rasa cinta kepada wali Allah, kepada Gus Miek dan dzurriyah beliau-beliau. Untuk kegiatan yang berkaitan dengan majelis ini, Pemerintah Kabupaten Jember siap ikut serta membumikan majelis ini semampu kami sebagai kepala daerah. Kami berharap doa dari para kiai, para gus, dan seluruh jamaah untuk Kabupaten Jember,” kata Gus Fawait.

Melalui majelis ini, Pemkab Jember berharap kekuatan doa kolektif dari para ulama dan jamaah yang hadir mampu menjadi benteng spiritual sekaligus motor penggerak kebaikan bagi kemaslahatan masyarakat, bangsa, dan umat.

Continue Reading

ADVERTORIAL

Jemaah Haji Wajib Pastikan Status BPJS Kesehatan Tetap Aktif

DETAIL.ID

Published

on

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan, Galih Anjung Sari. (Foto: Dok/Humas BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan)

DETAIL.ID, Sumenep — BPJS Kesehatan mengingatkan seluruh calon jemaah haji untuk memastikan status kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mereka dalam kondisi aktif sebelum berangkat ke tanah suci.

Hal ini krusial untuk memberikan perlindungan finansial dan kesehatan bagi jemaah maupun keluarga yang ditinggal di tanah air.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan, Galih Anjung Sari, menegaskan bahwa status aktif JKN kini menjadi salah satu syarat administrasi wajib.

Mengingat gangguan kesehatan bisa terjadi kapan saja tanpa diduga, jaminan ini akan memastikan jemaah mendapatkan layanan medis tanpa kendala biaya.

“Calon jemaah haji bisa saja mengalami gangguan kesehatan kapan saja. Oleh sebab itu, pentingnya menjaga status kepesertaan JKN tetap aktif agar saat membutuhkan pelayanan kesehatan, biaya pengobatan dapat dijamin sesuai ketentuan,” kata Galih.

Galih juga mengimbau masyarakat memanfaatkan layanan digital seperti PANDAWA atau Aplikasi Mobile JKN untuk mengecek status kepesertaan mereka secara berkala demi kelancaran ibadah.

Manfaat dari kepatuhan ini diakui langsung oleh Maryamah (68), salah satu peserta JKN asal Kabupaten Sumenep.

Ia mengaku merasa jauh lebih tenang dan bisa berkonsentrasi penuh pada ibadahnya di tanah suci karena urusan perlindungan kesehatan telah terjamin.

“Menjaga status kepesertaan JKN tetap aktif menurut saya memang menjadi kewajiban sebagai peserta. Kita tidak pernah tahu kapan akan sakit, sehingga perlindungan kesehatan sangat penting dimiliki,” tutur Maryamah.

Melalui kemudahan Aplikasi Mobile JKN, Maryamah menambahkan bahwa pengecekan status kini sangat praktis karena dapat diakses kapan saja dan di mana saja tanpa harus mengantre di kantor BPJS Kesehatan.

Reporter: Zainul Hasan

Continue Reading

ADVERTORIAL

Bermasalah! Pemkab Jember Minta SPPG Al Mubarok dan Sumbersari 2 Ditutup

DETAIL.ID

Published

on

Pj. Sekda Jember, Achmad Imam Fauzi, diwawancarai media. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember merekomendasikan penghentian operasional dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayahnya, yaitu SPPG Al Mubarok Kaliwates dan SPPG Sumbersari 2.

Rekomendasi tersebut disampaikan langsung melalui surat resmi Bupati Jember, Gus Fawait, kepada Badan Gizi Nasional menyusul hasil evaluasi lapangan dan aduan masyarakat melalui kanal “Wadul Guse”.

Menurut PJ Sekretaris Daerah Jember sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG), Achmad Imam Fauzi, surat tersebut dikirimkan pada 22 Mei 2026.

Langkah ini diambil setelah ditemukan berbagai masalah fatal terkait standar kebersihan, pengelolaan makanan, hingga keamanan kerja di kedua dapur tersebut.

Masalah serius terjadi di SPPG Al Mubarok Kaliwates yang diduga kuat menjadi penyebab keracunan makanan pada sejumlah anak PAUD dan TK.

Selain itu, petugas menemukan pelanggaran fatal berupa peletakan tabung gas di ruang tertutup yang mengancam keselamatan.

“Faktanya ada korban. Itu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Keselamatan penerima manfaat program harus menjadi prioritas utama,” ujar Fauzi.

Di sisi lain, SPPG Sumbersari 2 juga dinilai bermasalah setelah sempat mengalami kebakaran akibat kebocoran gas di ruang oven pengering.

Kondisi ini diperparah dengan lokasi bangunan yang berada di dekat saluran irigasi besar dan rawan terjangkit banjir.

Pemkab Jember menegaskan tidak akan main-main dengan Program MBG karena menyangkut kesehatan anak-anak.

Seluruh mitra pun diwajibkan memenuhi standar operasional yang ketat.

Walau demikian, nasib akhir dari operasional kedua SPPG ini kini sepenuhnya berada di tangan keputusan Badan Gizi Nasional.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs