ADVERTORIAL
Gubernur Jambi: Pemerintah Terus Berupaya dan Berkomitmen Dalam Selesaikan Masalah Trasnsportasi Batu Bara
Jambi – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S. Sos, MH menyatakan bahwa masih terdapat banyak kelemahan-kelemahan baik di transportasi air maupun di transportasi darat terutama tentang pengaturan batu bara. Pernyataan ini dikatakannya saat menjadi Inspektur Upacara Hari Perhubungan Nasional tahun 2024 di Lapangan Kantor Gubernur Jambi, Selasa, 17 September 2024.
Upacara tersebut juga dihadiri para pejabat dari Dinas Perhubungan, ASN, dan para Kepala OPD Lingkup pemerintah Provinsi Jambi.
Gubernur Al Haris menjelaskan, saat ini pemerintah masih terus mencari dan berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan transportasi batu bara.
“Saat ini kita masih dibentur-benturkan dengan masalah batubara sehingga memang masyarakat masih merasakan ketidaknyamanan dalam bertransportasi, dan ini menjadi Pekerjaan Rumah (PR) kita semua. Dan saya menghimbau semua elemen baik insan Perhubungan, Polisi Lalu Lintas, Satpol PP dan semua masyarakat untuk bersama-sama berkomitmen dalam menciptakan keselamatan, rasa nyaman, aman, bagi para pengemudi dan juga bagi masyarakat,” ujar Gubernur Al Haris.
Gubernur Al Haris memahami keinginan masyarakat yang menginginkan perbaikan dalam sistem trasportasi terutama dalam pengaturan tentang batu bara.
“Saya mengerti betul bahwa masyarakat berharap kita dalam bertransportasi lalu lintas itu lancar, nyaman sampai tujuan, tidak ada korban kecelakaan, tetapi masalahnya adalah contohnya batu bara, kewenangan tidak kepada seorang Gubernur, kewenangan ada pada Kementerian ESDM, sehingga kami tidak bisa tegas mengambil sanksi-sanksi apabila ada pihak yang tidak patuh, karena kewenangan tidak ada,” ucap Gubernur Al Haris.
Gubernur Al Haris juga mengatakan jika permasalahan batubara ini dapat diatur dengan baik maka akan memperbaiki sistem transportasi tersebut.
“Masalah ini menjadi masalah kita semua, kalau bisa diatur dengan baik ini pasti bisa memperbaiki sistem transportasi. Dan mumpung forum hari perhubungan ini saya sampaikan bahwa ketika kita lepaskan kendaraan di mulut tambang misalnya 1000 kendaraan, apakah 1000 kendaraan juga yang sampai ke pelabuhan, atau lebih dari 5000 yang sampai,” ujar Gubernur Al Haris.
Gubernur Al Haris menyatakan bahwa masalah ini menjadi PR besar.
“Kalau semua pihak berkomitmen, pemilik tambang berkomitmen, di jalan juga petugas berkomitmen, saya yakin dan percaya ini bisa diatur sebetul-betulnya, batubara ini berjalan, tidak macet, ini prestasi sebetulnya, tapi apa boleh buat, masyarakat juga merasakan betapa susahnya mereka, kecelakaan meningkat, korban jiwa meningkat, ekonomi yang menjual bahan pangan juga terganggu,” kata Gubernur Al Haris.
“Untuk itu kami mengambil langkah-langkah yaitu dengan mengeluarkan Ingub, dan itu bukan hanya saya tetapi hasil bersama, yaitu bersama Kapolda, Danrem, Kajati walaupun mereka diwakili tapi itu lembaga-lembaga yang bicara disitu. Jadi ini menujukkan ada komitmen bersama dan kita mendorong agar pengusaha-pengusaha tambang itu lebih cepat menyelesaikan Hauling batubara itu, agar mereka tidak hanya mengeruk keuntungan saja tapi dia tidak berkomitmen untuk membuat jalan batubara itu yang kita harapkan,” kata Gubernur Al Haris.
Dalam kesempatan ini juga Gubernur Al Haris kembali menegaskan kepada para ASN untuk menjaga netralitas pada Pilkada.
”Pada tanggal 26 ini saya akan cuti, dan untuk ASN saya pesan jadilah ASN yang tidak boleh berpihak kemanapun, jaga netralitas kita dalam berpolitik. Saya tahu ASN kita masih mempunyai hak pilih, hak suara, silahkan dukung saat dalam bilik suara, tidak usah ikut Tim Sukses kemana-mana,” kata Gubernur Al Haris.
“Saya tahu sudah ada ASN yang sudah jadi Tim Sukses, saya lihat ada berfoto-foto di posko-posko, saya pesan kepada ASN semuanya tidak boleh berpihak kemanapun. Jangan ciptakan situasi memecah belah dalam politik,” tutur Gubernur Al Haris.
Sebelumnya, Gubernur Al Haris juga membacakan sambutan tertulis dari Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, mengingatkan kepada seluruh peserta upacara Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) untuk menjadikan sebagai momentum terhadap bakti dan karya yang telah diberikan dibidang transportasi untuk bangsa dan negara.
“Melalui tema Harhubnas tahun 2024 Transportasi Maju Nusantara Baru agar semua pihak pemangku kepentingan sektor transportasi untuk menilik kembali hal yang telah di raih selama 10 tahun belakang. Sesuai dengan komitmen menjaga keberlanjutan dari pencapaian tersebut sekaligus membuat catatan peningkatan di masa yang akan datang sesuai dengan Visi Presiden RI yakni terwujudnya Indonesia Maju, Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong,” kata Menhub.
Selanjutnya Menhub juga menambahkan saat ini sektor transportasi telah membuktikan komitmen untuk berkolaborasi mewujudkan konektivitas sehingga seluruh wilayah Indonesia dapat terhubung, berdaulat dan meraih kemandirian ekonomi.
“Saat ini kita perlu mensyukuri bahwa Indonesia telah layak bersanding dengan negara maju lainnya di dunia, salah satunya kereta cepat yang mampu melaju dengan kecepatan 350km/jam dan memangkas waktu tempuh Jakarta-Bandung hanya 45 menit, menjadikan kita sebagai negara pertama di Asia yang menerapkan teknologi ini,” ucap Menhub.
ADVERTORIAL
Serahkan Lebih dari 1.000 Sertipikat Tanah Wakaf dalam ICOP 2026, Menteri Nusron Minta Penerima Jadi Pionir Percepatan
DETAIL.ID, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyerahkan 1.029 sertipikat tanah wakaf dan 3 Sertipikat Hak Milik (SHM) untuk badan hukum keagamaan, dalam acara International Conference on Pesantren (ICOP) 2026 dan Penyerahan Sertipikat Wakaf, yang diselenggarakan di Universitas Darunnajah, Jakarta, Sabtu, 6 Juni 2026. Momen ini juga digunakan Menteri Nusron untuk mengajak para penerima berkontribusi memperluas gerakan sertipikasi tanah wakaf di berbagai daerah.
“Bapak/Ibu yang tanahnya sudah disertipikatkan, kami mohon menjadi contoh dan pionir untuk mengajak nazir masjid, musala, dan pondok pesantren lainnya yang belum tersertipikatkan agar bekerja sama dengan Kementerian Agama dan ATR/BPN. Ayo kita sertipikatkan bersama-sama,” ujar Menteri Nusron.
Dari total 1.032 sertipikat yang diserahkan dalam kesempatan ini, sebanyak 251 sertipikat adalah aset dari Banten, 687 dari Jawa Barat, dan 94 dari DKI Jakarta. Kementerian ATR/BPN juga menggandeng berbagai organisasi masyarakat dan pondok pesantren untuk mempercepat proses sertipikasi wakaf, dengan target seluruh sertipikat tanah wakaf rampung sebelum 2029 sebagai warisan pengamanan aset umat. “Target kami, tahun 2028 kalau bisa sudah sapu bersih 100% selesai tanah wakaf ini,” kata Menteri Nusron.
Kepada seluruh peserta dan penerima sertipikat di ICOP 2026, Menteri Nusron juga menjelaskan bahwa tanah wakaf merupakan salah satu dari lima jenis tanah dalam sistem pertanahan nasional. Kelima jenis tanah tersebut, yaitu tanah negara, tanah hak, tanah ulayat atau tanah adat, tanah aset, serta tanah wakaf yang telah diakui dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
Secara nasional, dari sekitar 126,7 juta bidang tanah yang terdaftar di Indonesia, sebanyak 97 juta bidang telah bersertipikat. Sementara itu, khusus tanah wakaf tercatat ada sebanyak 522.026 bidang, namun baru 306.189 bidang yang telah bersertipikat. Jika dibandingkan, tingkat sertipikasi tanah wakaf saat ini baru mencapai sekitar 58,65%.
Meski demikian, langkah menjamin keamanan tanah-tanah wakaf ini terus berproses. Sejak 2016, jumlah bidang tanah wakaf bersertipikat meningkat signifikan, dari 100.144 bidang menjadi tambahan sekitar 206.045 bidang atau naik lebih dari 200%. Di momen ini, Menteri Nusron mengapresiasi peningkatan kesadaran masyarakat untuk menyertipikatkan tanah wakaf.
“Saya berterima kasih kepada para wakif dan nazir. Kesadaran untuk menyertipikatkan tanah wakaf semakin meningkat. Ini menunjukkan kesadaran untuk mengamankan aset umat juga meningkat,” tutur Menteri Nusron.
Dalam rangkaian acara ini, Menteri ATR/Kepala BPN turut didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Lampri; Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, PPAT, dan Mitra Kerja, Ana Anida; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat beserta jajaran. (*)
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn
Situs: atrbpn.go.id
PPID: ppid.atrbpn.go.id
WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000
DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait, terus melakukan terobosan kreatif demi memajukan daerahnya melalui kekuatan digital.
Memanfaatkan potensi media sosial, ia menggerakkan sekitar 22 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Jember untuk secara masif mempromosikan keunggulan dan berita positif Jember setiap hari Jumat.
Plh. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jember, Gatot Triyono, menuturkan bahwa langkah ini lahir dari pemikiran modern bupati dalam membangun algoritma positif di internet.
Dengan berseliwerannya kabar baik, Jember diharapkan menjadi magnet baru yang memikat bagi wisatawan maupun investor.
“Tugasnya sederhana, setiap Jumat bupati meminta tolong agar para ASN ikut menyebarkan berita baik tentang Jember,” tutur Gatot.
Melalui instruksi memposting ulang informasi publik di akun pribadi masing-masing, para ASN kini berperan sebagai duta promosi yang mengedepankan rasa cinta pada daerah.
Komitmen para abdi negara ini pun berbalas manis dengan jaminan kesejahteraan yang tetap utuh dari kepala daerah.
“Reward-nya oleh Gus Bupati sudah diberikan di awal. Saat daerah lain melakukan pemotongan TPP (Tambahan Penghasilan Pengawai), Gus Bupati menjaga tidak ada pengurangan TPP di semua ASN Pemkab Jember,” kata Gatot.
Gatot pun mengajak seluruh jajaran ASN untuk senantiasa tegak lurus mendukung visi mulia sang pemimpin demi kemajuan bersama.
“Partisipasi aktif ini tidak hanya sekadar tugas, melainkan kontribusi nyata yang akan berdampak baik bagi kemakmuran masyarakat Jember.” ucapnya.
DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember memastikan akan membenahi mekanisme penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi bagi kalangan petani dan nelayan.
Langkah taktis ini diambil sebagai respons cepat setelah munculnya sejumlah kendala teknis dalam proses pembelian di lapangan.
Komitmen pembenahan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Jember, Muhammad Fawait, saat menghadiri agenda Pro Gus’e Update di Kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) Jember, Sabtu, 6 Juni 2026.
Gus Fawait memaparkan bahwa kebutuhan pasokan BBM subsidi sangat vital untuk menyokong operasional alat mesin pertanian (alsintan) serta aktivitas melaut para nelayan.
Oleh sebab itu, regulasi yang dinilai menghambat produktivitas warga akan segera dievaluasi total.
“Insyaallah akan ada perbaikan SOP terkait pembelian BBM subsidi untuk alsintan dan para petani kita. Pada prinsipnya, Pemerintah Kabupaten Jember akan terus melakukan perbaikan-perbaikan untuk mempermudah petani dan juga nelayan,” ujar Gus Fawait.
Ia tidak menampik adanya persoalan dalam pelaksanaan kebijakan distribusi di tingkat bawah.
Namun, pihak pemkab menegaskan tidak akan menutup mata terhadap seluruh keluhan yang dialami masyarakat.
“Beberapa waktu lalu memang ada kejadian yang berkaitan dengan BBM subsidi. Jika ada kendala yang membuat proses tersendat, saya mohon maaf sebesar-besarnya atas nama Pemerintah Kabupaten Jember,” tuturnya.
Lebih lanjut, Gus Fawait menerangkan bahwa hambatan tersebut murni berada pada ranah tata kelola birokrasi daerah dan bukan dipicu oleh keterbatasan kuota.
Ia memastikan alokasi BBM maupun pupuk bersubsidi dari pusat sebenarnya masih sangat mencukupi kebutuhan riil di daerah.
“Yang salah bukan pemerintah pusat, tetapi Pemerintah Kabupaten Jember, karena kuota BBM ada dan kuota pupuk juga tersedia,” katanya.
Selain merombak SOP, Pemkab Jember kini bergerak cepat guna memastikan sistem pelayanan publik berjalan lebih cepat, efektif, dan responsif agar hambatan serupa tidak kembali terulang di kemudian hari.
Gus Fawait juga memaparkan bahwa atensi pemerintah terhadap penguatan sektor agraria terus merangkak naik.
Hal tersebut terefleksi nyata dari masifnya dukungan anggaran serta berbagai program strategis yang digelontorkan melalui instrumen APBN dari tahun ke tahun.
“Perhatian pemerintah pusat kepada sektor pertanian bisa dilihat dari data dan angka. Dari tahun ke tahun sektor pertanian mendapatkan perhatian yang besar melalui APBN,” ujarnya.
Sudah Sudah Dilantik, Camat Pamenang Selatan Tak Kunjung Menempati Rumah Dinas, Abaikan Imbauan Bupati Merangin
Sisi lain Fenomena Puncak Gunung Es LGBT di Merangin
Serahkan Lebih dari 1.000 Sertipikat Tanah Wakaf dalam ICOP 2026, Menteri Nusron Minta Penerima Jadi Pionir Percepatan
22 Ribu ASN Jember Serentak Promosikan Potensi Daerah
Pemkab Jember Evaluasi SOP BBM Subsidi untuk Permudah Petani dan Nelayan
Anggaran Pertanian Tembus Rp312 Miliar, Terbesar Sepanjang Sejarah Jember
Peringatan HLUN 2026, Pemkab Jember Komitmen Muliakan Lansia Lewat Program Nyata
A Journey, Kontingen Pesparawi Provinsi Jambi Siap Berkompetisi
Lantik 130 Pejabat, Menteri ATR/Kepala BPN: Berikan Manfaat dan Pelayanan yang Adil bagi Masyarakat
Sekolah Rakyat Jambi Baru 70 Persen, Pemerintah Kejar Rampung Sebelum Juli
Aplikasi RisetCar Diduga Investasi Bodong, Pengguna Keluhkan Gagal Tarik Dana
Risetcar Terbukti Penipuan, Ratusan Ribu Anggota Alami Kerugian Puluhan Miliar Rupiah
Suami yang Bunuh Istrinya di Pondok, Akhirnya Meregang Nyawa di RSUD Bangko
Jaksa Tak Tutup Kemungkinan Untuk Tersangka Baru di Kasus Korupsi PJU Kerinci
Demi Mempersiapkan Pemimpin Pelayan Masa Depan, SMA Kolese De Britto Yogyakarta Resmi Buka Pendaftaran Siswa Baru
Datang dan Bergabung! SMA Kolese De Britto Bakal Gelar Open House 2025
Panca Wijaya Akbar Lantik 8 Eselon II Pemkab Ogan Ilir
Sumbar dan Jambi Siap Bersinergi Jadi Tuan Rumah PON 2032
Pembangunan Stockpile Batu Bara dan Penolakan Warga: Ujian Serius Bagi Pemerintah
Tutorial Perampasan Aset Ditutorialkan Rakyat di Rumah Uya Kuya
