DETAIL.ID, Jambi – Lagi – lagi mantan Walikota Sungaipenuh, Ahmadi Zubir absen menghadiri panggilan JPU guna dimintai kesaksian pada sidang kasus korupsi dana hibah KONI Sungaipenuh pada Senin, 28 Oktober 2024.
“Panggilan kami terkendala karena alasannya memang kampanye. jadi kami tidak bida memaksakan,” ujar Yogi, JPU Kejari Sungaipenuh.
Sempat terjadi perdebatan yang alot antara penasehat hukum Terdakwa dengan Majelis Hakim soal ketidakhadiran saksi Ahmadi Zubir di persidangan.
ArtikelTerkait
Sementara itu, di ruang sidang terdapat 4 saksi yang dihadirkan, diantaranya Kadispora Sungaipenuh Don Fitrajaya, Ketua Cabor Taekwondo sekaligus Mantan Ketua Komisi II DPRD Sungaipenuh Ferry Satria, staff inspektorat dan staff KONI.
Salah satu kuasa hukum terdakwa pun menyayangkan ketidakhadiran Ahmadi Zubir, sebab dia menilai bahwa keterangan Ahmadi Zubir berkaitan erat dengan kepentingan hukum kliennya yakni Khusairi karena berkas perkara secara splitsing dan kerugian dibebankan kepada kliennya.
“Memang ada sedikit perdebatan tadi mengenai salah satu saksi yang sekarang juga calon Wakil Wali Kota kalau tidak salah. Jadi tidak bisa hadir karna kampanye. Tapi kita masih terus katakan bahwa dia harus datang,” kata Frandi Nababan.
Menurut Frandi hal tersebut lantaran adanya dakwaan JPU yang menyebutkan bahwa terdapat aliran dana hibah KONI setidaknya sekitar Rp 148 juta kepada saksi Ahmadi Zubir yang kala peristiwa ini bergulir, Ahmadi menjabat sebagai Wali Kota Sungaipenuh.
“Jadi harus terkonfirmasi secara utuh, apalagi pembuktiannya kan betul-betul secara substansi ya. Jadi ini beda dengan pembuktian kayak perkara di perdata ini pidana. Kalau kita didakwakan kerugiannya sekian, maka jaksa membuktikan sekian,” ucap Frandi.
Kuasa hukum terdakwa Khusairi tersebut pun menekankan bahwa demi tegaknya hukum dan terangnya perkara. Ahmadi Zubir seharusnya datang guna memberikan kesaksian.
Selain itu, Frandi juga mengklaim bahwa sebenarnya tidak ada kerugian signifikan yang dilakukan oleh kliennya. Menurutnya ada banyak dicampurkan oleh JPU atas kerugian yang dilakukan oleh pihak lain namun dilimpahkan kepada berkas perkara kliennya.
“Contoh saksi Agung ya, itu ada nilai mark up yang dia tandatangan sekitar Rp 400 juta. Itukan ga boleh dilimpahkan ke kita. Terus kemudian yang tadi yang harusnya ada keterangan dakwaan itu Rp 148 juta yang mengalir kepada Wali Kota sebelumnya dan Calon Wali Kota sekarang. Itu juga ga boleh dikasih ke kita. Jadi kita harus betul-betul sesuai dengan on the track lah,” katanya.
Sementara itu, Yogi, JPU Kejari Sungaipenuh dikonfirmasi usai sidang soal ketidakhadiran Ahmadi Zubir, menyampaikan kembali bahwa kampanye menjadi dalih atas ketidakhadirannya.
“Majelis Hakim juga tadi menyampaikan apabila tidak hadir nanti keterangan dibacakan atau apa, itu majelis hakim mempertimbangkan dalam putusannya,” kata Yogi.
Sementara disinggung soal kemungkinan pemanggilan paksa bagi Ahmadi Zubir, Yogi bilang bahwa hal itu merupakan kebijakan dari pengadilan.
Untuk dugaan campur aduk nilai kerugian negara yang terhadap masing-masing terdakwa. Menurut Yogi total nilai kerugian adalah sekitar Rp 800 juta, namun dia menggarisbawahi nilai tersebut berada dalam 1 rangkaian.
“Majelis hakim sudah menjelaskan bahwa inikan 800 itu pasti ada porsinya masing-masing. Tapi didalam 1 rangkaian, keterlibatan ini, keterlibatan itu,” katanya.
Reporter: Juan Ambarita
Discussion about this post