Jambi – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., beserta Ketua TP-PKK Provinsi Hj. Hesnidar Haris, SE menghadiri acara Kenal Pamit Kapolda Jambi dari Irjen Pol. Krisno H. Siregar, S.IK., M.H., kepada Kapolda Jambi yang baru Irjen Pol. Drs. Widodo, S.H., M.H., beserta Ibu, bertempat di Aula Lantai 3 Gedung Siginjai Polda Jambi, Rabu, 14 Oktober 2026 malam.

Acara kenal pamit berlangsung hangat dan penuh keakraban, dihadiri oleh unsur Forkopimda Provinsi Jambi, para Bupati/Wali Kota, PJU Polda Jambi, serta Bhayangkari, tokoh masyarakat Jambi, pemangku adat serta para undangan lainnya.

Dalam sambutan dan arahannya, Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa dalam pengabdian kepada negara, ada pertemuan dan ada perpisahan.

“Malam hari ini kita tentunya ada awal ada akhirnya, ada pertemuan ada pula perpisahan. Malam hari ini ada kenal pamit,” ujar Gubernur Al Haris.

Ia menegaskan, sebagai anak bangsa, pengabdian bisa dilakukan dimanapun dan dalam kondisi apapun.

“Jadi memang kita ini dalam mengabdi untuk negara, kita bisa saja bertugas dimanapun, kondisi apapun, yang penting kita di bawah Merah Putih. Nah itulah kita, anak bangsa,” katanya.

Gubernur kemudian mengenang kebersamaannya dengan Irjen Krisno H. Siregar selama menjabat sebagai Kapolda Jambi. Salah satu karakter yang paling diingatnya adalah kegemaran Irjen Krisno bernyanyi.

“Saya kenal Bang Krisno ini waktu beliau jadi Kapolda, jadi awal masuk kesini, di perjalanan dia suka nyanyi,” ucapnya sambil mengenang.

Gubernur Al Haris juga menceritakan banyak program kolaboratif yang berhasil dijalankan bersama Polda Jambi, mulai dari kampanye anti judi online, anti narkoba, anti bullying, hingga anti intoleransi di kalangan pelajar.

“Kita langsung kumpulkan anak-anak sekolah, SMA, SMK. Kita mulai kampanye anti judi online, termasuk juga anti narkoba, anti bullying, dan juga anti intoleransi. Kita jalan,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Al Haris juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Irjen Krisno dalam program-program sosial, termasuk rencana pembangunan panti di Kerinci yang akan terus dilanjutkan meskipun Irjen Krisno telah pindah tugas.

“Beliau berdinas kembali ke PTIK dan kita masih ada program membuat panti kreativitas di Kerinci. Saya sudah lapor dengan Mas Arsyad, insya Allah beliau tetap kuat dukung dari Jakarta,” ujarnya.

Pada sesi wawancara Gubernur Al Haris Kembali menyampaikan ucapan terima kasih dan selamat datang kepada Kapolda yang lama dan Kapolda yang baru.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Jambi dan seluruh masyarakat, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kepala Kepolisian Daerah yang sebelumnya, Bapak Irjen Pol. Krisno H. Siregar, S.IK., M.H. atas dedikasi, pengabdian, dan kerja sama yang telah terjalin selama menjalankan tugas di Provinsi Jambi,” ucap Gubernur Al Haris.

“Kepada Kapolda yang baru, Bapak Irjen Pol. Drs. Widodo, S.H., M.H., saya mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas di Provinsi Jambi. Kami menyambut kehadiran Bapak dengan penuh harapan dan optimisme, semoga amanah ini dapat dijalankan dengan baik serta membawa kemajuan bagi institusi Polri dan masyarakat di daerah ini,” katanya lagi.

Gubernur Al Haris mengakui sudah mengenal sosok Irjen Widodo sebelumnya saat bertugas di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Saya tentu menyambut dengan hangat kehadiran pejabat baru, Bapak Irjen Pol. Drs. Widodo, S.H., M.H., yang saya sudah kenal sebelumnya dari beliau di BPN dulu,” ujarnya.

Gubernur Al Harus berharap dengan kehadiran Kapolda baru, sinergi antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Polda Jambi semakin kuat dalam menjaga stabilitas daerah.

Ia juga mengungkapkan bahwa Irjen Krisno akan melanjutkan pengabdian di Badan Narkotika Nasional (BNN), sebuah penugasan yang dinilai sangat tepat mengingat rekam jejaknya.

“Jangan lupa, beliau akan bertugas ditempat yang baru, di BNN. Artinya beliau masih mengabdi. Apalagi masalah narkoba, beliau yang tugasnya di BNN, beliau memang sudah pernah juga di bagian narkoba,” katanya.

“Ini tentu beliau akan banyak berbuat bakti untuk Indonesia, dan harapan kita khusus untuk Jambi, masalah narkoba kita bisa berkurang,” ucap Gubernur Al Haris.

Sementara itu, Kapolda Jambi yang baru, Irjen Pol. Drs. Widodo, S.H., M.H., dalam sambutan dan arahan perdananya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi serta fondasi yang telah dibangun oleh Kapolda sebelumnya bagi Polda Jambi.

“Semoga segala pengabdian menjadi amal ibadah dan kesuksesan senantiasa menyertai langkah pengabdian berikutnya,” ujar Irjen Widodo.

Sebagai Kapolda Jambi yang baru, Irjen Widodo menyadari bahwa amanah yang diembannya bukan sekadar jabatan, melainkan tanggung jawab besar.

“Sebagai Kapolda Jambi yang baru, saya menyadari bahwa amanah ini bukan sekedar jabatan, melainkan tanggung jawab besar untuk menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan menghadirkan keadilan secara merata bagi seluruh masyarakat Jambi,” tuturnya.

Jenderal bintang dua itu juga menyampaikan bahwa dirinya hadir bukan untuk memulai segala sesuatu dari nol.

“Saya hadir bukan untuk memulai segala sesuatu dari nol, melainkan melanjutkan hal-hal baik, memperkuat yang sudah kuat, dan membenahi apa yang masih perlu diperbaiki,” katanya.

Irjen Widodo meyakini keberhasilan Polri tidak dapat dicapai sendiri, diperlukan sinergi yang kuat dengan seluruh pihak.

“Saya meyakini bahwa keberhasilan Polri tidak dapat dicapai sendiri, diperlukan sinergi yang kuat dengan Pemerintah Daerah, TNI, seluruh unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan tentunya dukungan dari seluruh masyarakat Jambi,” katanya.

Di akhir sambutannya, Kapolda Jambi meminta doa restu kepada seluruh masyarakat Provinsi Jambi agar dapat menjalankan amanah dengan baik.

“Kami mohon doa restu dari seluruh masyarakat Jambi, agar Polda Jambi dapat terus bekerja sama, hadir sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, serta mewujudkan Jambi yang aman, damai dan kondusif,” ucap Irjen Pol Widodo.

Sementara itu juga, Irjen Pol. Krisno H. Siregar, S.IK., M.H., dalam sambutannya mengatakan bahwa selama menjabat, Polda Jambi telah bekerja sebagai sebuah tim yang solid.

“Kita bekerja sebagai suatu tim, kita bukan saja bentuk jargon, tapi dalam arti kerja yang nyata,” katanya.

Pada kesempatan itu, Irjen Krisno juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh tokoh adat dan tokoh agama di Provinsi Jambi yang telah mendukung tugas-tugas kepolisian.

“Terima kasih kepada para tokoh adat dan tokoh agama di Provinsi Jambi,” ucapnya.

Momen haru terjadi saat Irjen Krisno menceritakan kebanggaannya telah dianugerahi gelar adat dari Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi.

“Mohon maaf saya lupa, gelar saya sekarang adalah Datuk Adipati Utamo Siginjai Sakti. Saya bertanggung jawab untuk menjadi duta besar LAM dimanapun kami ditempatkan,” ucapnya. (*)

Jambi – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Dr. H. Sudirman, S.H., M.H., menekankan pentingnya menjaga soliditas organisasi, memperkuat kebersamaan, serta membangun sinergi antara serikat pekerja, pemerintah, dan dunia usaha.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB) Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia–Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPTI-KSPSI) Provinsi Jambi di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Rabu, 14 Oktober 2026.

Dalam sambutannya, Sekda Sudirman menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya MUSDALUB sebagai bagian dari dinamika organisasi dan pelaksanaan amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Menurutnya, FSPTI-KSPSI memiliki peran strategis dalam memperjuangkan aspirasi dan meningkatkan kesejahteraan anggota, khususnya para pekerja di sektor transportasi, termasuk kegiatan jasa bongkar muat yang mendukung kelancaran distribusi barang dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Melalui musyawarah ini, diharapkan dapat terpilih kepengurusan yang mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi kebersamaan, serta menjaga soliditas dan kekompakan organisasi,” ujarnya.

Sekda Sudirman juga berharap MUSDALUB dapat menghasilkan keputusan terbaik bagi keberlanjutan organisasi, termasuk penyusunan program kerja yang terarah dan berkesinambungan.

Ia menegaskan bahwa kepengurusan yang terbentuk nantinya harus mampu memperkuat hubungan internal organisasi sekaligus membangun komunikasi dan kerja sama dengan pemerintah, dunia usaha, serta para pemangku kepentingan lainnya.

Lebih lanjut, Sekda Sudirman mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen mendorong peningkatan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja, baik di sektor formal maupun informal.

Salah satu aspek penting dalam upaya tersebut adalah kebijakan pengupahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.

“Serikat pekerja diharapkan dapat berperan aktif sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan, serta mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif di Provinsi Jambi,” katanya.

Selain itu, Sekda Sudirman juga mengajak seluruh anggota FSPTI-KSPSI Provinsi Jambi untuk senantiasa menaati peraturan yang berlaku, mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, serta menjaga hubungan yang harmonis antara pekerja, pengusaha, pemerintah, dan masyarakat.

“Kebersamaan dan sinergi seluruh pihak merupakan modal penting dalam mewujudkan tenaga kerja yang profesional dan berkualitas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pembangunan ekonomi daerah yang produktif dan berkelanjutan,” tuturnya.

Baca Juga : Danrem 042/Gapu Dampingi Waaspers Kasad Pantau Pelaksanaan Garjas Cata PK TNI AD Gel-II TA 2021
Sementara itu, Ketua Umum FSPTI-KSPSI, Surya Batubara, dalam sambutannya mengajak seluruh anggota untuk mendukung kebijakan pemerintah serta menjaga kebersamaan di dalam organisasi.

Ia berharap pelaksanaan MUSDALUB berlangsung dengan baik dan seluruh pihak dapat menjaga kondisi tetap kondusif tanpa menimbulkan pertentangan.

“Musyawarah Daerah Luar Biasa ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi organisasi untuk memperkuat persatuan, meningkatkan kualitas kepengurusan, serta memperluas kontribusi FSPTI-KSPSI dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan pekerja di Provinsi Jambi,” ucapnya.

Sementara itu juga, Ketua Panitia, Bayu Eka Putra dalam laporannya menyampaikan bahwa pihaknya turut mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola dan keberlanjutan organisasi FSPTI-KSPSI Provinsi Jambi. (*)

Jambi – Kepemilikan dokumen kependudukan menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan hak-hak warga negara terpenuhi, termasuk bagi masyarakat adat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pelayanan.

Atas upaya memfasilitasi kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi warga Suku Anak Dalam (SAD), Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Natalius Pigai, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jambi beserta pemerintah kabupaten/kota.

Apresiasi tersebut disampaikan Natalius Pigai saat memberikan kuliah umum sekaligus membahas penguatan kapasitas HAM bagi masyarakat di Auditorium UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Rabu, 14 Oktober 2026.

Menurut Natalius Pigai, kepemilikan KTP tidak sekadar berkaitan dengan administrasi kependudukan, tetapi juga menjadi dasar pengakuan seseorang sebagai warga negara secara sah.

Dokumen tersebut membuka jalan bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai hak yang dijamin negara.

“Saya menyerahkan KTP atas nama pemerintah kepada warga Suku Anak Dalam. Ini adalah salah satu elemen terpenting mereka diakui secara sah sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Natalius Pigai.

Ia menjelaskan, pengakuan kewarganegaraan menjadi langkah awal bagi masyarakat, terutama kelompok marginal, untuk mengakses hak-hak mendasar. Hak tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, kesempatan ekonomi, hingga partisipasi dalam kehidupan demokrasi.

“Ketika status warga negara sudah terpenuhi, maka seluruh hak melekat lainnya akan ikut berjalan, mulai dari hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak ekonomi, hingga hak atas demokrasi,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Jambi Al Haris turut mendampingi Menteri HAM RI sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan edukasi HAM di daerah. Sejumlah pejabat dan unsur akademisi juga hadir, di antaranya Wali Kota Jambi Maulana, Bupati Batang Hari, Rektor UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, civitas akademika, serta mahasiswa.

Kegiatan itu juga ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) terkait HAM.

Selain menyoroti pentingnya dokumen kependudukan, Natalius Pigai mengingatkan perlunya memperluas pemahaman masyarakat mengenai HAM.

Menurut dia, upaya menghadirkan keadilan bagi masyarakat kecil tidak cukup hanya mengandalkan mekanisme hukum formal, yang dalam kondisi tertentu membutuhkan biaya dan sulit dijangkau oleh kelompok rentan.

Ia menilai pendekatan HAM dapat menjadi salah satu jalan untuk memperluas akses terhadap keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa membedakan latar belakang maupun kondisi sosial ekonomi. Untuk itu,Kementerian HAM mendorong penguatan pendidikan HAM secara luas, baik melalui lembaga pendidikan formal maupun kegiatan langsung di tengah masyarakat.

Upaya tersebut mencakup integrasi materi HAM ke dalam kurikulum, pengembangan sertifikasi HAM, serta sosialisasi dari desa ke desa dan kampung ke kampung hingga tingkat provinsi.

“Untuk mencapai hal tersebut, Kementerian HAM terus mendorong langkah-langkah strategis nasional, di antaranya dengan memberikan pendidikan HAM secara masif, mengintegrasikan kurikulum dan sertifikasi HAM di lembaga pendidikan formal maupun masyarakat umum, edukasi di lapangan dengan melakukan sosialisasi dan edukasi HAM secara langsung dari desa ke desa, kampung ke kampung, hingga ke tingkat provinsi. Dan membangun kesadaran HAM jangka panjang agar seluruh bangsa Indonesia tumbuh menjadi masyarakat yang inklusif dan berperadaban tinggi,” katanya.

Natalius Pigai menambahkan, kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperlukan agar pemenuhan dan pengakuan HAM dapat berlangsung lebih cepat serta menjangkau masyarakat secara merata.

Ia menegaskan bahwa akses terhadap keadilan harus dapat dirasakan semua kalangan, termasuk masyarakat yang hidup dalam kondisi ekonomi sulit.

“Cara paling sederhana dan elegan untuk menghadirkan keadilan bagi semua orang adalah melalui HAM. Orang kecil di bawah kolong jembatan pun berhak merasakan keadilan. Selama ini mereka harus berjuang keras di proses hukum formal yang mahal,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Natalius Pigai juga menyinggung capaian Indonesia dalam bidang HAM di tingkat internasional. Ia menyebut Indonesia pernah memimpin Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan meraih predikat terbaik dalam program pendidikan HAM tingkat dunia.

Meski demikian, ia menilai kesadaran masyarakat Indonesia mengenai HAM masih perlu diperkuat. Menurut dia, membangun pemahaman yang menyeluruh membutuhkan proses panjang, konsistensi kebijakan, serta keterlibatan berbagai pihak.

“Indonesia masih berbudaya hukum formal, di mana hukum formal itu sendiri seringkali belum mampu memberikan keadilan yang merata bagi rakyat miskin. Dan pembangunan kesadaran HAM membutuhkan waktu panjang, bahkan bisa memakan waktu 30 hingga 50 tahun ke depan, agar rakyat Indonesia dapat menjadi bangsa yang berkesadaran HAM,” tuturnya. (*)