DETAIL.ID, Medan – Kepala Desa (Kades), Lurah, maupun aparatur sipil negara (ASN) di sejumlah daerah di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terlihat cenderung tidak netral dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.
Hal tersebut diungkapkan oleh Komisioner Koordinator Divisi, Humas, data, dan Informasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumut, Saut Boangmanalu, kepada para wartawan di Medan pada Jumat, 22 November 2024.
Bahkan, kata Saut Boangmanalu, selain ketiga perangkat pemerintah paling bawah tersebut, para tokoh masyarakat pun menunjukan kecenderungan yang sama di dalam pelaksanaan pilkada kali ini.
ArtikelTerkait
Pihaknya sendiri mencatat setidaknya ada 40 pelanggaran di berbagai daerah yang melibatkan empat kelompok di atas.
“Berdasarkan laporan resmi, pelanggaran tersebut terdiri dari 8 pelanggaran administratif, 19 pelanggaran kode etik, 2 pelanggaran pidana, dan 11 pelanggaran hukum lainnya,” ucap Saut Boangmanalu.
“Beberapa kasus yang kami temukan di antaranya adalah ketidaknetralan Kades, Lurah, dan ASN mendukung salah satu pasangan calon melalui media sosial (medsos),” kata Saut Boangmanalu.
Bahkan pihaknya menemukan fakta adanya sejumlah kegiatan yang dilakukan ASN untuk menguntungkan pasangan calon kepala daerah (KDh) tertentu.
Ia menyebutkan, dari 40 pelanggaran yang tercatat, Kabupaten Nias Selatan (Nisel) sebanyak 14 pelanggaran, kota Gunung Sitoli sebanyak 4 pelanggaran, dan Kabupaten Padang Lawas (Palas) sebanyak 4 pelanggaran.
Semua daerah itu, ujar Saut Boangmanalu, tercatat menjadi daerah dengan jumlah pelanggaran pilkada terbanyak.
“Di ketiga wilayah ini, ditemukan beberapa Kades yang terang-terangan berpihak kepada pasangan calon KDh tertentu,” tutur Saut Boangmanalu.
“Selain itu, ASN di wilayah tersebut juga terlibat dalam kegiatan yang mendukung salah satu pasangan calon secara tidak langsung,” tutur Saut Boangmanalu lebih lanjut.
Pihaknya menghimbau masyarakat untuk turut serta memantau jalannya pilkada serentak dan melaporkan segala bentuk pelanggaran yang terjadi.
Bawaslu Sumut, kata dia, menegaskan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dalam menciptakan pilkada yang bersih.
“Kami sudah menyiapkan mekanisme pelaporan yang mudah diakses masyarakat, baik melalui aplikasi, situs resmi, maupun laporan langsung di posko pengawasan,” ujar Saut.
Adapun untuk pelanggaran pidana, Bawaslu Sumut sudah menyerahkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.
Langkah ini diambil untuk memberikan efek jera kepada para pelaku dan memastikan proses pilkada berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku.
“Dengan tinggal beberapa hari lagi menuju Pilkada serentak, semua pihak diimbau untuk menjaga integritas dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan,” ujarnya.
“Kami menegaskan akan terus memperketat pengawasan hingga hari pemungutan suara untuk memastikan bahwa demokrasi di Sumut berjalan dengan jujur, adil, dan bermartabat,” kata Saut Boangmanalu.
Reporter: Heno
Discussion about this post