Connect with us
Advertisement

DAERAH

Pemda Diminta Bangun Kerjasama dengan Bank Sumut Demi Kejar Pertumbuhan Ekonomi

DETAIL.ID

Published

on

Inilah lokasi gedung Bank Sumut di Jalan Imam Bonjol, Medan. Pemprov, Pemkab, dan Pemko di Sumut diminta membangun sinergisitas pembiayaan pembangunan dengan Bank Sumut. (ist)

DETAIL.ID, Medan – Seluruh pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Sumatera Utara (Sumut), baik pemerintah provinsi (Pemprov), pemerintah kota (Pemko), maupun pemerintah kabupaten (Pemkab), diminta untuk membangun kolaborasi dan kerjasama dengan Bank Sumut.

Sebagai informasi, PT Bank Sumut sendiri merupakan badan usaha milik daerah (BUMD) di tingkat provinsi, tetapi saham-sahamnya dimiliki oleh Pemprov, Pemkab, dan Pemko di Sumut.

“Pemda harus kreatif dalam mencari sumber pembiayaan pembangunannya. Salah satu caranya adalah bersinergi dengan bank daerah, dalam hal ini Bank Sumut,” kata pengamat ekonomi asal kota Medan, Gunawan Benjamin, kepada para wartawan di Medan, Minggu, 5 Januari 2025.

Kolaborasi tersebut, kata pengajar di sejumlah kampus ternama di ibukota Sumut ini, perlu dilakukan untuk mencari sumber pembiayaan pembangunan.

Di samping itu, kata dia, kebijakan Pemkab dan Pemko bisa bersinergi dengan Pemprov sehingga bisa menekan penggunaan anggaran dan lebih optimal dalam mencapai target pembangunan.

Gunawan bilang bahwa di tahun ini kinerja ekonomi Sumut diproyeksikan masih akan mampu tumbuh dalam rentang 4.5 persen hingga 5 persen.

“Saya mengubah ekspektasi yang lebih optimis seiring dengan kebijakan pemerintah yang merubah kebijakan PPN sebesar 12 persen hanya diperuntukkan pada barang mewah yang tidak akan memicu tekanan daya beli pada masyarakat secara umum,” kata dia.

Namun, di saat yang sama ia juga mengingatkan kalau di tahun 2025 ini ekonomi Sumut tidak akan mampu mengandalkan belanja pemerintah daerah atau melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) saja sebagai motor penggerak ekonomi.

Karena itu dia menilai akan ada lebih banyak Pemkab dan Pemko di Sumut yang mengalami defisit APBD seiring dengan melemahnya pendapatan daerah serta realisasi belanja yang akan lebih tinggi dari pendapatan.

“Namun, belanja pemerintah dalam menggelontorkan anggaran perlindungan sosial akan mampu menjaga pengeluaran rumah tangga,” ujarnya

Dan program ini, tuturnya lebih lanjut, akan mengikuti pola kebijakan pemerintah pusat yang akan didistribusikan di daerah.

“Kebijakan ini akan banyak menyelamatkan belanja masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan,” ucap Gunawan Benjamin.

Adapun sektor usaha yang akan menjadi tulang punggung perekonomian masih di dominasi oleh sektor pertanian, berikut subsektor lainnya seperti peternakan dan perkebunan, lalu disusul kemudian industri pengolahan.

“Sementara itu sektor perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan berpeluang untuk stagnan di tahun ini,” kata Gunawan Benjamin memprediksi.

Kalau dilihat dari sisi pengeluaran, dirinya melihat ekspor masih berpeluang mengalami tekanan karena sangat bergantung kepada kinerja ekonomi negara lain yang menjadi mitra dagang Sumut.

Dan situasinya, sambung Gunawan, masih tidak menentu dikarenakan adanya ancaman perang dagang jilid II, ditambah dengan tensi geopolitik yang kian memburuk.

“Ekspektasi pertumbuhan ekonomi Sumut ke depan juga berpeluang untuk berubah di kuartal pertama tahun 2025 ini,” tutur Gunawan.

Hal ini terjadi, kata dia, karena pelaku ekonomi juga tengah menanti kebijakan apa yang akan diambil oleh Donald Trump selaku presiden terpilih Amerika Serikat (AS) setelah dilantik pada 20 Januari 2025.

“Ada tantangan berat jika tensi geoekonomi maupun politik memanas. Untuk itu, seperti saya katakan di awal tadi, Pemda harus kreatif dalam mencari sumber pembiayaan pembangunannya, termasuk bersinergi dengan Bank Sumut,” tutur Gunawan Benjamin.

Reporter: Heno

Advertisement Advertisement

DAERAH

Jelang Nataru Antrian Panjang BBM Terjadi di Muaro Bungo, Kata Pertamina Begini…

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), antrian panjang kendaraan terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Bungo, Jambi. Kondisi ini membuat masyarakat resah karena harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM).

Pantauan pada beberapa unggahan di media sosial dan laporan media massa lokal menunjukkan antrian memanjang di beberapa SPBU, di antaranya SPBU Candika, SPBU di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, serta sejumlah SPBU lainnya di Muaro Bungo.

Menanggapi kondisi tersebut, Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) mengklaim ketersediaan dan kelancaran penyaluran BBM, baik subsidi maupun non-subsidi, di wilayah Muaro Bungo tetap terjaga.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Rusminto Wahyudi, mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan suplai dan distribusi BBM ke seluruh SPBU guna memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.

“Pertamina Patra Niaga mencatat adanya keterlambatan sementara dalam distribusi BBM di wilayah Muaro Bungo akibat penyesuaian suplai dan pengaturan distribusi. Penyesuaian ini dilakukan secara terencana dan bersifat sementara serta saat ini dalam proses normalisasi,” ujar Rusminto, Selasa 23 Desember 2025.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Pertamina menginformasikan ketersediaan produk Solar dapat diperoleh di SPBU 24.372.21, SPBU 24.372.48, SPBU 24.372.22, dan SPBU 24.372.63. Sementara itu, produk Pertalite tersedia di SPBU 24.372.48, SPBU 24.372.21, dan SPBU 24.372.63.

Adapun produk Pertamax dengan stok mencukupi tersedia di SPBU 24.372.22 dan SPBU 24.372.63. Saat ini, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel juga tengah melakukan perencanaan pengiriman prioritas ke sejumlah SPBU di wilayah Muaro Bungo.

Rusminto menegaskan Pertamina akan terus menjaga keandalan distribusi BBM melalui pengawasan operasional yang ketat, koordinasi dengan lembaga penyalur, serta pemantauan suplai secara berkala.

“Masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut terkait produk, layanan, maupun pengaduan dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135,” katanya.

Reporter: Juan Ambarita 

Continue Reading

DAERAH

Imigrasi Jambi Perkuat Pengawasan WNA hingga Tingkat Desa

DETAIL.ID

Published

on

Jambi – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Provinsi Jambi terus memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing (WNA) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan hingga masyarakat di tingkat desa.

Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Provinsi Jambi, Pertrus Teguh Afrianto mengatakan pengawasan WNA dilakukan secara berkelanjutan melalui sejumlah program yang telah dirancang oleh Direktorat Jenderal Imigrasi bersama unit pelaksana teknis (UPT) di daerah.

“Kami membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) yang bekerja secara kontinu melalui pengumpulan informasi, koordinasi lintas instansi, serta operasi gabungan untuk memastikan keberadaan dan kegiatan orang asing sesuai ketentuan,” kata Pertrus, dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2025 Imigrasi Jambi, Senin 22 Januari 2025.

Selain pengawasan internal, Imigrasi Jambi juga melibatkan peran aktif masyarakat dengan melakukan sosialisasi di tingkat desa. Masyarakat diminta memberikan informasi apabila terdapat WNA yang tinggal atau melakukan aktivitas di wilayahnya.

“Setiap ada WNA yang datang ke suatu wilayah, kami selalu berkoordinasi dan meminta informasi terkait kegiatan yang bersangkutan,” ujarnya.

Untuk memperkuat pengawasan berbasis masyarakat, Imigrasi Jambi membentuk desa binaan serta Petugas Imigrasi Pembinaan Desa (PIMPASA). Program tersebut bertujuan mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penyelundupan manusia (TPPM), sekaligus sebagai sistem peringatan dini dan deteksi awal terhadap keberadaan WNA.

“PIMPASA kami kembangkan sebagai early warning system di tingkat desa,” katanya.

Pengawasan juga dilakukan melalui pemanfaatan teknologi, salah satunya Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA). Melalui aplikasi tersebut, hotel dan penginapan wajib melaporkan keberadaan tamu WNA.

“Data WNA yang menginap di hotel-hotel di Provinsi Jambi termonitor melalui APOA. Jika ada yang tidak terdata, akan terdeteksi melalui pengawasan di lapangan,” ujarnya.

Menurut Pertrus, peran media dan pemerintah daerah turut membantu pengawasan melalui penyampaian informasi terkait aktivitas WNA. Informasi tersebut menjadi bahan pemantauan dan tindak lanjut oleh petugas Imigrasi.

Terkait isu warga negara Indonesia (WNI) yang berangkat ke Kamboja secara ilegal, Pertrus mengakui terdapat tantangan karena Provinsi Jambi belum memiliki Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) internasional.

“Keberangkatan ke luar negeri umumnya melalui TPI di Medan, Jakarta, Surabaya, Bali, dan daerah lainnya,” katanya.

Meski demikian, pihaknya telah melakukan langkah antisipasi dengan memperkuat koordinasi dan pengawasan di TPI utama, termasuk pendalaman terhadap penumpang yang diduga akan bekerja secara nonprosedural.

“Petugas di TPI telah kami minta untuk lebih cermat dalam melakukan pemeriksaan terhadap penumpang,” ujarnya. (*)

Continue Reading

Uncategorized

Merangin adalah Kabupaten Pertama di Jambi yang pada Paripurna Terbuka HUT ke-76 Dihadiri Menteri

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin –Merangin dibawah kepemimpinan Bupati H M Syukur dan Wabup H A Khafid, mengukir sejarah baru. Betapa tidak, Merangin menjadi satu-satunya kabupaten di Provinsi Jambi yang pada Paripurna Istimewa Hari Ulang Tahun (HUT) dihadiri Menteri.

Pada Paripurna Istimewa HUT ke-76 Kabupaten Merangin tersebut, hadir Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan (Zulhas), yang tampil ceria di hadapan masyarakat Merangin.

Kehadiran Menko Pangan RI di Bumi Tali Undang Tambang Teliti Kabupaten Merangin itu menjadi momentum penting, sekaligus kebanggaan bagi Pemerintah Daerah dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Merangin.

Masyarakat luas mencatat, kehadiran Menko Pangan di Merangin tersebut, menandakan adanya kedekatan dan komunikasi yang baik antara Bupati H M Syukur dengan kalangan pejabat Pemerintah Pusat.

Tidak hanya di Paripurna, bahkan sebelum tiba di Gedung Dewan Bupati H M Syukur mengajak Zulhas blusukan ke kebun di kawasan Mentawak, untuk panen raya jagung bersama masyarakat.

Bupati dalam sambutan Paripurna Terbuka di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Merangin itu, menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi luar biasa atas kehadiran Menko Pangan Zulhas tersebut.

“Ini merupakan kehormatan besar bagi masyarakat Kabupaten Merangin. Kehadiran Menko Pangan RI pada rapat paripurna HUT ke-76 ini, menunjukkan sinergi yang kuat antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat,” ujar Bupati.

Bahkan masyarakat luas melihat, untuk beberapa tahun terakhir HUT Provinsi Jambi saja sangat jarang dihadiri pejabat Pemerintah Pusat sekelas Menteri. Tapi ini HUT kabupaten bisa dihadiri Menteri.

Rapat paripurna terbuka itu berlangsung meriah, dipimpin Ketua DPRD Merangin Muhammad Rivaldi. Tampak hadir Gubernur Jambi H Al Haris bersama Ketua TP PKK Provinsi Jambi Hj Hesnidar Haris, Ketua TP PKK Kabupaten Merangin Hj Lavita Syukur.

Hadir juga Wabup H A Khafid bersama Wakil Ketua TP PKK Merangin Hj Emi Minarsih Khafid, Sekda Zulhifni bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan Merangin Ny Kiki Zulhifni, para bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi.

Tidak hanya itu, hadir para anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi Jambi, DPRD Merangin, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan para ketua organisasi kemasyarakatan.

Kehadiran para pejabat lintas daerah dan Pusat tersebut, semakin menegaskan Kabupaten Merangin dalam pembangunan berkolaborasi dan sinergi demi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Continue Reading
Advertisement Advertisement
Advertisement ads

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs