ADVERTORIAL
Sekda Sudirman: Atasi Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Pemerintah Terus Perkuat Sektor Produksi Dalam Bentuk Operasi Pasar

Jambi – Upaya bantu penuhi kebutuhan pokok masyarakat Jambi selama bulan Ramadhan Tahun 1446 H/2025 M ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi Sudirman mengatakan Bazar Ramadhan yang diselenggarakan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Jambi sangat membantu.
Bazar Ramadhan ini dibuka pada Selasa, 25 Februari 2025 pagi di Kantor DWP Provinsi Jambi.
“Kami Pemerintah Provinsi Jambi menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas penyelenggaraan kegiatan Ramadhan 1446 Hijriah tahun 2025 yang sukses dilaksanakan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jambi, berkolaborasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan terkait. Partisipasi aktif dalam menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, guna mendukung persiapan ibadah puasa dan Idul Fitri, merupakan wujud nyata komitmen DWP Provinsi Jambi dalam membantu masyarakat kurang mampu. Partisipasi tersebut melibatkan hampir seluruh OPD dalam penjualan sembako,” ujar Sekda Sudirman.
“Program subsidi harga ini terbukti efektif meringankan beban masyarakat, meskipun selisihnya hanya Rp 15.000-Rp 20.000 per item, stok barang telah habis terjual. Kami optimistis antusiasme masyarakat akan berlanjut hingga tiga hari kedepan diseluruh DWP Provinsi Jambi. Kami mendorong kabupaten/kota dan instansi vertikal untuk melaksanakan program serupa. Momentum menjelang dan selama Ramadhan sangat tepat untuk membantu meringankan beban masyarakat Jambi terkait kebutuhan pokok, mengingat tren kenaikan harga menjelang Ramadhan dan Lebaran. Oleh karena itu, perlu adanya inisiatif serupa ditingkat kabupaten/kota dan instansi vertikal,” katanya.
Selanjutnya Sekda Sudirman juga membacakan sambutan Gubernur Jambi Al Haris yang mengatakan bahwa Fluktuasi harga bahan pangan sering terjadi di daerah-daerah di Indonesia, apalagi menjelang bulan Ramadhan dan hari-hari besar keagamaan. Penyebab kenaikan diantaranya permintaan yang meningkat dari masyarakat, ketersediaan bahan pangan, kenaikan biaya distribusi, dan psikologi pasar menjelang Ramadan. Kenaikan harga bahan pangan tentunya akan berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat.
Melalui Sekda Sudirman Gubernur Jambi menuturkan, untuk mengatasi kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Ramadhan, pemerintah terus memperkuat sektor produksi baik perusahaan swasta maupun perusahaan negara serta langkah taktis dilapangan dalam bentuk operasi pasar, guna mendorong pemenuhan kebutuhan bahan pangan masyarakat serta stabilisasi harga untuk menurunkan harga beberapa bahan pangan yang mengalami tren kenaikan menjelang dan selama Ramadhan.
Lebih lanjut Gubernur Jambi mengatakan, pelaksanaan bazar menjelang Ramadhan ini juga merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Pelaksanaan bazar menjangkau masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhannya menjelang bulan Ramadhan.
“Oleh karena itu, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jambi, pihak panitia penyelenggara beserta pelaku usaha UMKM yang turut berpartisipasi dalam pelaksanaan bazar ini. Bazar ini sebagai wujud refleksi kepedulian nyata dalam melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan untuk membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu dalam memenuhi ketersediaan kebutuhan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau menjelang bulan Ramadhan 1446 H,” katanya.
“Saya berpesan agar kebutuhan pokok yang ada di bazar ini diprioritaskan dan mendahulukan masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, bazar ini juga dapat menjadi wadah dalam memamerkan, mempromosikan, dan menjual hasil karya para perajin serta produk para pelaku usaha UMKM di Provinsi Jambi. Kegiatan ini sejalan dengan salah satu misi pembangunan Provinsi Jambi, yakni Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah,” tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Panitia Pelaksana Habibah Raden Najmi melaporkan bahwa dasar pelaksanaan Bazar Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jambi Tahun 2025, merujuk Surat Keputusan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jambi Nomor 01 Tahun 2025 tanggal 3 Februari 2025 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana.
“Bazar ini merupakan program kerja tahunan bidang ekonomi, bertujuan membantu memenuhi kebutuhan anggota DWP Provinsi Jambi dan masyarakat sekitar dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan 1446 Hijriah Tahun 2025,” ucapnya.

Natuna
Bupati Natuna Sambut Kunjungan Kerja Komandan Pangkodaeral IV

DETAIL.ID, Natuna – Pemerintah Kabupaten Natuna menyambut kedatangan Komandan Komando Daerah Angkatan Laut IV (Dankodaeral IV) Batam – Kepulauan Riau beserta rombongan dalam rangka kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna, Selasa, 21 Oktober 2025. Penyambutan berlangsung di ruang tunggu khusus VIP Lanud Raden Sadjad, Ranai.
Kehadiran Dankodaeral IV beserta rombongan disambut langsung oleh Bupati Natuna, Cen Sui Lan bersama Wakil Bupati Natuna, Sekretaris Daerah, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Natuna.
Dalam kesempatan ini, Bupati Natuna menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang atas kunjungan kerja Dankodaeral IV ke Natuna. Beliau menegaskan bahwa sinergi antara Pemerintah Daerah dan jajaran TNI Angkatan Laut memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung pembangunan daerah di wilayah perbatasan.
“Kami menyambut baik kehadiran Dankodaeral IV di Natuna. Kunjungan ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara Pemerintah Daerah dan TNI dalam menjaga kedaulatan serta mendorong kemajuan daerah perbatasan,” ujar Cen Sui Lan.
Lebih lanjut, Bupati Natuna berharap agar kolaborasi lintas sektor, terutama dengan instansi pertahanan dan keamanan, terus ditingkatkan demi terciptanya keamanan laut dan kesejahteraan masyarakat Natuna.
Kunjungan kerja Dankodaeral IV ini juga menjadi bentuk perhatian strategis terhadap posisi Natuna sebagai salah satu wilayah terdepan yang memiliki arti penting dalam pertahanan nasional dan potensi kelautan Indonesia.
Repoter: Saipul Bahari
ADVERTORIAL
Bupati Merangin Teken MoU dengan Kanwil Ditjenpas Jambi

DETAIL.ID, Merangin – Pemkab Merangin dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jambi, melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada Selasa, 21 Oktober 2025.
Penandatanganan kesepakatan bersama yang bertujuan untuk menguatkan sinergitas dalam mendukung penyelenggaraan dan pembinaan pemasyarakatan tersebut, berlangsung khidmat di Auditorium rumah dinas b5upati Merangin.
Pada kesempatan itu, Bupati juga menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS), antara Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Bangko dengan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemkab Merangin.
Penandatanganan itu merupakan tindak lanjut dari transformasi linier Kabinet Merah Putih, yang salah satunya menyikapi perubahan nomenklatur dari Kemenkumham, menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
“Terimakasih Pak Kanwil sudah datang ke Merangin. Kami menyambut baik kerjasama ini, apalagi mungkin ada 90 persen penghuni Lapas warga Merangin. Melalui bimbingan itu warga binaan nanti semakin mudah beradaptasi di luar,” ujar Bupati.
Dalam candaannya, Bupati mengharapkan agar Lapas tidak terus-menerus membangun memperbanyak ruang tahanan, karena konotasinya semakin bertambah jumlah warga binaan nya.
Pembinaan keterampilan dan keahlian kepada warga binaan itu terang bupati, sangat penting. Bupati mempersilahkan semua OPD menindaklanjuti MoU, melakukan pembinaan ke warga binaan baik pertanian, perkebunan dan bidang lainnya.
“Saya minta para Kepala OPD, perjanjian ini bukan sekadar seremonial belaka, tetapi harus diimplementasikan secara nyata, demi mewujudkan warga binaan yang terampil, mampu menjalani kehidupan sosial lebih baik lagi setelah bebas nanti,” ucap Bupati.
Mengingat sebagian besar warga binaan itu dari kasus Narkoba, Bupati mengingatkan jajarannya jangan sekali-kali terlibat bahaya pengaruh Narkoba.
“Jangan nian satupun Aparatur Sipil Negara kita terlibat Narkoba,” kata Bupati.
Terpisah, Kepala Kanwil Ditjenpas Jambi Hidayat mengungkapkan sangat berterima kasih kepada Bupati Merangin dan jajarannya yang sangat mensupport, MoU yang dilakukan.
Melalui MoU itu terang Kanwil, Bupati telah mengoptimalkan fungsi pembinaan yang luar biasa untuk warga binaan. Kolaborasi tersebut menunjang program Asta Cita Presiden Prabowo, agar bisa lebih baik lagi.
“Warga binaan membutuhkan keahlian dan keterampilan, agar bisa mendapatkan pekerjaan setelah bebas nanti. Ini tentunya harus disupport Pemerintah Daerah, untuk mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat,” kata Hidayat.
Di penghujung acara, Kanwil menyerahkan merchandise kepada Bupati Merangin dan sebaliknya, Bupati juga menyerahkan merchandise Merangin ke Kanwil dibarengi senyum khas H M Syukur penuh keakraban.
Reporter: Daryanto
ADVERTORIAL
Terima Audiensi dari BPKP Jambi, Gubernur Al Haris Bahas Kajian Strategis untuk Kebijakan Daerah

Jambi – Gubernur Jambi Al Haris menerima audiensi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jambi, yang dilaksanakan di Rumah Dinas Gubernur Jambi pada Selasa, 14 Oktober 2025.
Audiensi ini dihadiri langsung Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, Mardiyanto Arif Rakhmadi, dan Gubernur Al Haris didampingi Inspektur daerah Provinsi Jambi, Agus Herianto.
Pertemuan ini membahas berbagai kajian strategis yang dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan penting di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Al Haris mengungkapkan bahwa pihaknya meminta pendampingan dan telaah dari BPKP untuk memastikan setiap kebijakan daerah berbasis pada data dan analisis yang akurat.
“Saya banyak meminta kajian dari mereka dalam hal apapun. Misalnya kajian terkait dengan MBG, Kepmen 14 tentang sumur rakyat, Koperasi Merah Putih, dan Potensi Pajak Rakyat,” ujar Al Haris.
Dia menambahkan, masih terdapat beberapa potensi pendapatan daerah yang belum tergarap optimal, salah satunya dari sektor pertambangan galian C.
“Galian C belum ada kita pungut dari Pemda setempat,” katanya.
Menurut Al Haris, peran BPKP sangat penting dalam memberikan kajian, telaah, dan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat tata kelola pemerintahan.
“BPKP ini kan badan yang memberikan kajian dan telaah kepada kami untuk mengambil kebijakan,” tuturnya.