ADVERTORIAL
Sekda Sudirman: Atasi Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Pemerintah Terus Perkuat Sektor Produksi Dalam Bentuk Operasi Pasar
Jambi – Upaya bantu penuhi kebutuhan pokok masyarakat Jambi selama bulan Ramadhan Tahun 1446 H/2025 M ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi Sudirman mengatakan Bazar Ramadhan yang diselenggarakan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Jambi sangat membantu.
Bazar Ramadhan ini dibuka pada Selasa, 25 Februari 2025 pagi di Kantor DWP Provinsi Jambi.
“Kami Pemerintah Provinsi Jambi menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas penyelenggaraan kegiatan Ramadhan 1446 Hijriah tahun 2025 yang sukses dilaksanakan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jambi, berkolaborasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan terkait. Partisipasi aktif dalam menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, guna mendukung persiapan ibadah puasa dan Idul Fitri, merupakan wujud nyata komitmen DWP Provinsi Jambi dalam membantu masyarakat kurang mampu. Partisipasi tersebut melibatkan hampir seluruh OPD dalam penjualan sembako,” ujar Sekda Sudirman.
“Program subsidi harga ini terbukti efektif meringankan beban masyarakat, meskipun selisihnya hanya Rp 15.000-Rp 20.000 per item, stok barang telah habis terjual. Kami optimistis antusiasme masyarakat akan berlanjut hingga tiga hari kedepan diseluruh DWP Provinsi Jambi. Kami mendorong kabupaten/kota dan instansi vertikal untuk melaksanakan program serupa. Momentum menjelang dan selama Ramadhan sangat tepat untuk membantu meringankan beban masyarakat Jambi terkait kebutuhan pokok, mengingat tren kenaikan harga menjelang Ramadhan dan Lebaran. Oleh karena itu, perlu adanya inisiatif serupa ditingkat kabupaten/kota dan instansi vertikal,” katanya.
Selanjutnya Sekda Sudirman juga membacakan sambutan Gubernur Jambi Al Haris yang mengatakan bahwa Fluktuasi harga bahan pangan sering terjadi di daerah-daerah di Indonesia, apalagi menjelang bulan Ramadhan dan hari-hari besar keagamaan. Penyebab kenaikan diantaranya permintaan yang meningkat dari masyarakat, ketersediaan bahan pangan, kenaikan biaya distribusi, dan psikologi pasar menjelang Ramadan. Kenaikan harga bahan pangan tentunya akan berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat.
Melalui Sekda Sudirman Gubernur Jambi menuturkan, untuk mengatasi kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Ramadhan, pemerintah terus memperkuat sektor produksi baik perusahaan swasta maupun perusahaan negara serta langkah taktis dilapangan dalam bentuk operasi pasar, guna mendorong pemenuhan kebutuhan bahan pangan masyarakat serta stabilisasi harga untuk menurunkan harga beberapa bahan pangan yang mengalami tren kenaikan menjelang dan selama Ramadhan.
Lebih lanjut Gubernur Jambi mengatakan, pelaksanaan bazar menjelang Ramadhan ini juga merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Pelaksanaan bazar menjangkau masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhannya menjelang bulan Ramadhan.
“Oleh karena itu, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jambi, pihak panitia penyelenggara beserta pelaku usaha UMKM yang turut berpartisipasi dalam pelaksanaan bazar ini. Bazar ini sebagai wujud refleksi kepedulian nyata dalam melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan untuk membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu dalam memenuhi ketersediaan kebutuhan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau menjelang bulan Ramadhan 1446 H,” katanya.
“Saya berpesan agar kebutuhan pokok yang ada di bazar ini diprioritaskan dan mendahulukan masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, bazar ini juga dapat menjadi wadah dalam memamerkan, mempromosikan, dan menjual hasil karya para perajin serta produk para pelaku usaha UMKM di Provinsi Jambi. Kegiatan ini sejalan dengan salah satu misi pembangunan Provinsi Jambi, yakni Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah,” tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Panitia Pelaksana Habibah Raden Najmi melaporkan bahwa dasar pelaksanaan Bazar Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jambi Tahun 2025, merujuk Surat Keputusan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jambi Nomor 01 Tahun 2025 tanggal 3 Februari 2025 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana.
“Bazar ini merupakan program kerja tahunan bidang ekonomi, bertujuan membantu memenuhi kebutuhan anggota DWP Provinsi Jambi dan masyarakat sekitar dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan 1446 Hijriah Tahun 2025,” ucapnya.
ADVERTORIAL
Gus Fawait Percepat Pemulihan Banjir Jember, Kebut Perbaikan Tanggul dan Drainase
DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, memfokuskan percepatan pemulihan pascabanjir yang merendam 23 desa di 10 kecamatan dengan total 7.445 kepala keluarga terdampak.
Bupati muda ini menyampaikan hal itu dalam program Jurnal Nusantara salah satu televisi nasional melalui sambungan daring, Senin, 16 Februari 2026.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember mencatat ratusan warga sempat mengungsi ke tempat aman.
Satu warga meninggal dunia akibat tersengat arus listrik saat membersihkan rumah dari genangan banjir.
Banjir merendam Desa Nogosari dan Rambipuji di Kecamatan Rambipuji serta Desa Glundengan di Kecamatan Wuluhan.
Ketinggian air mencapai 1 hingga 1,5 meter akibat luapan Sungai Bedadung dan Sungai Dinoyo yang berhulu di Pegunungan Argopuro ketika curah hujan meningkat ekstrem.
Gus Fawait menetapkan status tanggap darurat sejak 12 hingga 26 Februari 2026.
Pemerintah Kabupaten Jember menggerakkan evakuasi warga, mendirikan posko, menyalurkan logistik, dan mengoordinasikan lintas instansi untuk menjaga keselamatan masyarakat.
“Status tanggap darurat kami tetapkan sejak tanggal 12 hingga 24 Februari. Kami berkoordinasi dengan seluruh unsur terkait untuk memastikan keselamatan warga serta mempercepat penanganan di lapangan,” kata Gus Fawait.
Memasuki tahap pemulihan, Pemkab Jember mempercepat normalisasi sungai, perbaikan tanggul, serta penguatan sistem drainase.
Arus banjir merusak sejumlah fasilitas umum dan infrastruktur sehingga pemerintah daerah mengarahkan langkah teknis agar kerusakan tidak meluas dan risiko banjir berulang dapat ditekan.
Gus Fawait memastikan kondisi lapangan terus membaik.
Air telah surut di sebagian besar wilayah dan warga kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan sisa lumpur serta memulai kembali aktivitas.
“Alhamdulillah, saat ini kondisi relatif normal. Air sudah surut dan warga yang mengungsi sudah kembali. Kami terus mendampingi proses pemulihan agar masyarakat dapat bangkit secepatnya,” ujarnya.
Berdasarkan rilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), potensi hujan lebat disertai angin kencang masih terjadi hingga sepekan ke depan.
Gus Fawait mengajak warga meningkatkan kewaspadaan, khususnya di kawasan daerah aliran sungai.
“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tetap waspada terhadap cuaca ekstrem. Pemerintah bersama seluruh elemen akan terus siaga. Empati dan gotong royong menjadi kunci agar Jember dapat pulih secara perlahan namun pasti,” tuturnya.
Reporter: Dyah Kusuma
ADVERTORIAL
Pemprov Jatim Tinjau Sejumlah Jembatan Putus Pascabanjir, Pj Sekda Jember: Kita Petakan Skala Prioritas!
DETAIL.ID, Jember – Tim teknis Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur dan BPBD Jawa Timur meninjau tiga jembatan putus akibat banjir di Kabupaten Jember pada Minggu, 15 Februari 2026, setelah Bupati Jember Muhammad Fawait menjalin komunikasi langsung dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa agar penanganan infrastruktur berjalan cepat dan terkoordinasi.
Peninjauan dilakukan di sejumlah titik terdampak.
Rombongan didampingi Penjabat (Pj) Sekda Jember Akhmad Helmi Lukman, Kepala BPBD Jember Edi Budi Susilo, Kepala Diskominfo Jember Regar Jeane Dealen Nangka, serta stakeholder terkait.
Lokasi pertama yang dicek yakni jembatan gantung di Dusun Darungan, Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi.
Jembatan sepanjang 105 meter dengan lebar 1,5 meter yang diresmikan pada 2005 itu kembali rusak setelah diterjang banjir tiga hari lalu.
Arus sungai menghantam konstruksi hingga empat kaki penyangga di sisi utara dan selatan hancur, menyisakan serpihan besi dan beton bercampur limbah sampah plastik maupun organik.
Akibatnya, jembatan tidak lagi dapat dilalui.
Warga yang hendak menuju wilayah seberang harus memutar lewat Mangli dengan jarak tempuh sekitar 5–10 kilometer.
Jembatan tersebut tercatat sudah dua kali rusak akibat banjir, dan perbaikan terakhir dilakukan sebulan lalu dengan dana swadaya masyarakat sekitar Rp10 juta.
Dampaknya dirasakan warga yang bekerja maupun pelajar, termasuk warga yang bekerja di Perumahan Griya Mangli Indah serta siswa SDN Jubung 01 dan SMKN 5 Jember.
Rombongan kemudian bergerak ke Jembatan Cempaka di Desa Pakis dan Jembatan Sentool di Kecamatan Panti.
Kedua jembatan tersebut ambruk diterjang banjir hingga terputus.
Jembatan di Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, juga mengalami kerusakan parah.
Pj Sekda Jember Akhmad Helmi Lukman menyampaikan banjir berdampak luas pada berbagai infrastruktur.
“Kami melihat beberapa titik yang terdampak. Banjir ini menyasar infrastruktur desa, kabupaten, hingga provinsi. Semuanya kita tinjau untuk dipetakan mana skala prioritas yang bisa segera diatasi oleh pihak provinsi maupun kabupaten,” katanya.
Ia juga menyebut data sementara kerusakan yang tercatat.
“Banyak infrastruktur yang rusak, ada dam, tiga jembatan, hingga sekitar 500 sampai 1.000 hektar lahan pertanian yang ikut terdampak,” ujarnya.
Kabid Pembangunan Jembatan dan Jalan DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Budi Hartono, menguraikan hasil pengamatan teknis di lapangan.
“Rata-rata jembatan yang tadi ditinjau tidak kuat jika diterjang banjir besar. Kalau ada banjir dengan ketinggian 2 meter saja, konstruksinya sudah tidak mampu menahan beban arus,” ucapnya.
Ia juga menyampaikan rencana pembaruan struktur jembatan.
“Harapan kami, nantinya jembatan diperpanjang dan diperlebar, apalagi ini merupakan akses penghubung utama masyarakat,” katanya.
“Selanjutnya dari PU Provinsi masih akan mengkaji ulang serta melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Pemerintah Kabupaten juga Provinsi agar penanganan ini tepat sasaran,” tuturnya.
Sebelumnya, Muhammad Fawait menjalin komunikasi langsung dengan Khofifah Indar Parawansa sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Timur menurunkan tim teknis untuk mengecek kerusakan infrastruktur pascabanjir.
Di tengah dampak banjir yang masih dirasakan warga, langkah tersebut dijalankan sebagai kerja senyap agar pemulihan berlangsung cepat dan terkoordinasi.
Penulis: Dyah Kusuma
ADVERTORIAL
Kerja Senyap Bupati Fawait Percepat Respons Provinsi, Tim PU dan BPBD Jatim Cek Jembatan dan Jalan Rusak di Jember
DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait menggerakkan tim teknis Dinas PU Bina Marga Jawa Timur dan BPBD Jawa Timur turun ke Jember untuk mengecek kerusakan infrastruktur pascabanjir, Minggu, 15 Februari 2026 pukul 08.00 WIB.
Langkah ini ia tempuh melalui kerja senyap dan koordinasi lintas pemerintahan guna memastikan pemulihan berjalan cepat di tengah dampak banjir yang masih dirasakan warga.
Tim teknis menjadwalkan peninjauan pada sejumlah titik kerusakan, terutama jembatan terdampak banjir.
Mereka juga mengecek ruas jalan provinsi yang melintasi Kecamatan Gumukmas, Kencong, hingga wilayah Jombang yang selama ini mengalami kerusakan.
Langkah tersebut menjadi tindak lanjut komunikasi langsung antara Bupati Jember dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada akhir pekan lalu.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jember Regar Jeane menyampaikan, kepala daerah memilih pendekatan kerja senyap selama penanganan bencana dengan fokus menggerakkan seluruh unsur di lapangan dan menetapkan status tanggap darurat agar penanganan lebih terkoordinasi.
“Bupati memastikan seluruh tim bergerak, mulai dari Dinsos, BPBD, camat hingga relawan. Alhamdulillah kesigapan itu dirasakan langsung masyarakat,” ujar Regar.
Ia juga menguraikan respons pemerintah provinsi atas komunikasi yang terjalin.
“Melalui komunikasi tersebut, gubernur merespons dengan memerintahkan tim turun mengecek jembatan yang rusak akibat banjir dan jalan provinsi yang rusak hingga menuai keluhan warga,” kata Regar.
Di tengah situasi bencana, pemerintah daerah menjaga stabilitas psikologis masyarakat dengan fokus pada penyelesaian persoalan di lapangan.
“Melainkan menitikberatkan pada penyelesaian masalah di lapangan,” tuturnya.
Reporter: Dyah Kusuma


