ADVERTORIAL
Sekda Sudirman: Atasi Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Pemerintah Terus Perkuat Sektor Produksi Dalam Bentuk Operasi Pasar
Jambi – Upaya bantu penuhi kebutuhan pokok masyarakat Jambi selama bulan Ramadhan Tahun 1446 H/2025 M ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi Sudirman mengatakan Bazar Ramadhan yang diselenggarakan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Jambi sangat membantu.
Bazar Ramadhan ini dibuka pada Selasa, 25 Februari 2025 pagi di Kantor DWP Provinsi Jambi.
“Kami Pemerintah Provinsi Jambi menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas penyelenggaraan kegiatan Ramadhan 1446 Hijriah tahun 2025 yang sukses dilaksanakan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jambi, berkolaborasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan terkait. Partisipasi aktif dalam menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, guna mendukung persiapan ibadah puasa dan Idul Fitri, merupakan wujud nyata komitmen DWP Provinsi Jambi dalam membantu masyarakat kurang mampu. Partisipasi tersebut melibatkan hampir seluruh OPD dalam penjualan sembako,” ujar Sekda Sudirman.
“Program subsidi harga ini terbukti efektif meringankan beban masyarakat, meskipun selisihnya hanya Rp 15.000-Rp 20.000 per item, stok barang telah habis terjual. Kami optimistis antusiasme masyarakat akan berlanjut hingga tiga hari kedepan diseluruh DWP Provinsi Jambi. Kami mendorong kabupaten/kota dan instansi vertikal untuk melaksanakan program serupa. Momentum menjelang dan selama Ramadhan sangat tepat untuk membantu meringankan beban masyarakat Jambi terkait kebutuhan pokok, mengingat tren kenaikan harga menjelang Ramadhan dan Lebaran. Oleh karena itu, perlu adanya inisiatif serupa ditingkat kabupaten/kota dan instansi vertikal,” katanya.
Selanjutnya Sekda Sudirman juga membacakan sambutan Gubernur Jambi Al Haris yang mengatakan bahwa Fluktuasi harga bahan pangan sering terjadi di daerah-daerah di Indonesia, apalagi menjelang bulan Ramadhan dan hari-hari besar keagamaan. Penyebab kenaikan diantaranya permintaan yang meningkat dari masyarakat, ketersediaan bahan pangan, kenaikan biaya distribusi, dan psikologi pasar menjelang Ramadan. Kenaikan harga bahan pangan tentunya akan berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat.
Melalui Sekda Sudirman Gubernur Jambi menuturkan, untuk mengatasi kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Ramadhan, pemerintah terus memperkuat sektor produksi baik perusahaan swasta maupun perusahaan negara serta langkah taktis dilapangan dalam bentuk operasi pasar, guna mendorong pemenuhan kebutuhan bahan pangan masyarakat serta stabilisasi harga untuk menurunkan harga beberapa bahan pangan yang mengalami tren kenaikan menjelang dan selama Ramadhan.
Lebih lanjut Gubernur Jambi mengatakan, pelaksanaan bazar menjelang Ramadhan ini juga merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Pelaksanaan bazar menjangkau masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhannya menjelang bulan Ramadhan.
“Oleh karena itu, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jambi, pihak panitia penyelenggara beserta pelaku usaha UMKM yang turut berpartisipasi dalam pelaksanaan bazar ini. Bazar ini sebagai wujud refleksi kepedulian nyata dalam melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan untuk membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu dalam memenuhi ketersediaan kebutuhan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau menjelang bulan Ramadhan 1446 H,” katanya.
“Saya berpesan agar kebutuhan pokok yang ada di bazar ini diprioritaskan dan mendahulukan masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, bazar ini juga dapat menjadi wadah dalam memamerkan, mempromosikan, dan menjual hasil karya para perajin serta produk para pelaku usaha UMKM di Provinsi Jambi. Kegiatan ini sejalan dengan salah satu misi pembangunan Provinsi Jambi, yakni Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah,” tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Panitia Pelaksana Habibah Raden Najmi melaporkan bahwa dasar pelaksanaan Bazar Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jambi Tahun 2025, merujuk Surat Keputusan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jambi Nomor 01 Tahun 2025 tanggal 3 Februari 2025 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana.
“Bazar ini merupakan program kerja tahunan bidang ekonomi, bertujuan membantu memenuhi kebutuhan anggota DWP Provinsi Jambi dan masyarakat sekitar dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan 1446 Hijriah Tahun 2025,” ucapnya.
ADVERTORIAL
Pemkab Jember Gelontor Rp91,1 Miliar untuk 11.237 Mahasiswa
DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember menggelontorkan anggaran sekitar Rp91,1 miliar untuk program Beasiswa Cinta Bergema periode 2025-2026.
Anggaran tersebut mencakup realisasi beasiswa 2025, pencairan tahap I dan II 2026, serta alokasi bagi penerima baru tahun ini.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Arief Tyahyono, mengatakan program tersebut terus dievaluasi untuk memastikan bantuan pendidikan diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan.
Pada 2025, jumlah pendaftar Beasiswa Cinta Bergema mencapai 17.351 orang.
Mereka berasal dari 103 perguruan tinggi, terdiri atas 20 kampus di Jember, 79 kampus di luar Jember, dan empat perguruan tinggi luar negeri.
Setelah melalui proses verifikasi dan seleksi, sebanyak 7.161 mahasiswa dinyatakan lolos tahap akhir.
Namun, 124 peserta ditahan pencairannya sehingga jumlah penerima yang dananya direalisasikan mencapai 7.037 mahasiswa.
Realisasi anggaran beasiswa pada 2025 mencapai Rp31,99 miliar.
Memasuki 2026, Pemkab Jember kembali melakukan verifikasi dan validasi terhadap data penerima sebelumnya.
Hasilnya, sebanyak 6.562 mahasiswa masih memenuhi syarat untuk dipertahankan sebagai penerima, sementara 475 mahasiswa dinyatakan gugur.
Untuk penerima lama, pencairan tahap pertama 2026 mencapai Rp25 miliar. Sementara pencairan tahap kedua mencapai Rp18,9 miliar.
Di tahun yang sama, pendaftar baru Beasiswa Cinta Bergema tercatat sebanyak 11.469 orang dari 136 perguruan tinggi.
Rinciannya, 22 perguruan tinggi berada di Jember, 113 di luar Jember, dan satu perguruan tinggi luar negeri, yakni Al-Azhar Mesir.
Pemkab Jember menyiapkan kuota 4.200 penerima baru dengan anggaran sebesar Rp15,3 miliar.
Dengan akumulasi tersebut, total anggaran program Beasiswa Cinta Bergema periode 2025-2026 mencapai sekitar Rp91,19 miliar atau dibulatkan menjadi Rp91,1 miliar.
Arief menyebut jumlah penerima manfaat program tersebut hingga 2026 telah mencapai 11.237 mahasiswa.
Angka itu sudah melampaui separuh target RPJMD Jember yang menetapkan 20 ribu penerima manfaat.
“Program unggulan Beasiswa Cinta Bergema, telah menunjukkan progres signifikan. Hingga kurun waktu 2025–2026, penerima manfaat bantuan pendidikan ini sudah menembus angka 11.237 mahasiswa,” kata Arief.
Menurut dia, perhatian Pemkab Jember terhadap pendidikan tidak berhenti pada bantuan biaya kuliah.
Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah daerah.
Sepanjang 2025, sebanyak 124 satuan pendidikan telah menyelesaikan revitalisasi.
Program tersebut berlanjut pada 2026 dengan 256 lembaga pendidikan yang telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Arief mengatakan perbaikan fasilitas sekolah diperlukan agar siswa tidak hanya memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan, tetapi juga memperoleh lingkungan belajar yang layak.
“Pendidikan bukan sekadar membantu anak-anak untuk bisa melanjutkan kuliah, melainkan juga memastikan mereka dapat mengenyam ilmu di lingkungan belajar yang jauh lebih baik. Kami ingin anak-anak Jember terus melangkah lebih jauh dan meraih masa depan mereka,” tuturnya.
ADVERTORIAL
Kukuhkan Pengurus Baru, Pemkab Jember dan MUI Garap Sektor Sosial-Kesehatan
DETAIL.ID, Jember – Pengukuhan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jember periode 2026–2031 menjadi pijakan awal penguatan kerja sama antara ulama dan pemerintah daerah.
Berlangsung di Pendopo Wahyawibawagraha, Minggu, 23 Agustus 2026, sebanyak 23 pengurus resmi dilantik dengan KH. Abdul Haris, sebagai Ketua MUI Kabupaten Jember.
Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, mengungkapkan bahwa tata kelola daerah memerlukan integrasi antara program birokrasi dan peran sentral lembaga keagamaan.
Pendekatan kultural ulama dinilai sangat krusial, terutama dalam menembus persoalan penerimaan program kesehatan, edukasi imunisasi anak, hingga penanganan warga miskin ekstrem dan disabilitas melalui skema home care.
“Saya mohon bantuan kepada MUI. Ada di beberapa tempat yang tidak ikut imunisasi karena masih menganggap imunisasi itu haram. Walaupun MUI sudah mengeluarkan fatwa, mudah-mudahan bisa diperkuat dengan MUI Kabupaten Jember. Kolaborasi antara pemerintah dengan MUI ini perlu diperluas, salah satunya untuk menjawab persoalan imunisasi sebagai upaya menyiapkan generasi-generasi Indonesia yang berkualitas,” tutur Gus Fawait.
Di sisi lain, Ketua MUI Kabupaten Jember, KH. Abdul Haris, menegaskan komitmennya untuk memosisikan MUI sebagai mitra strategis yang tetap objektif dan kritis.
Pembagian peran antara pembangunan material oleh pemerintah dan pembinaan spiritual oleh ulama diharapkan mampu menciptakan keseimbangan dalam pembangunan daerah.
“Saya sangat setuju bahwa kolaborasi antara pemerintah dengan MUI ini perlu diperluas. Kita ingin bersama-sama memastikan pembangunan Jember tidak hanya menghasilkan kemajuan secara material, tetapi juga melahirkan masyarakat yang sehat, berpendidikan, berkarakter, dan memiliki masa depan yang lebih baik,” kata KH. Abdul Haris. (*)
ADVERTORIAL
Hadiri IISMEX 2026 di Jakarta, Fadhil Arief Tegaskan Dorong Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif terhadap Perkembangan Teknologi
Batanghari – Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief menghadiri Indonesia International Smart City Expo & Forum (IISMEX) 2026 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta pada Rabu, 12 Agustus 2026.
Ajang yang berlangsung pada 11-13 Agustus 2026 tersebut menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batanghari untuk memperluas wawasan dan membangun jejaring kemitraan dalam pengembangan smart city.
Partisipasi Pemkab Batanghari difokuskan pada pengembangan konsep kota cerdas, transformasi digital, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Batanghari.
Melalui forum internasional tersebut, Pemkab Batanghari menegaskan komitmennya mendorong tata kelola pemerintahan yang inovatif, efektif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Percepatan digitalisasi diharapkan dapat menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, dan transparan bagi masyarakat.
Selain itu, Pemkab Batanghari berkomitmen terus menghadirkan inovasi berbasis teknologi sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan. (*)



