ADVERTORIAL
Hesnidar Haris Tekankan Penguatan PKK dari RT, RW, Hingga Dasa Wisma Dalam Bimtek Se-Provinsi Jambi
Jambi – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Hj. Hesnidar Haris, SE (Hesti Haris), menegaskan pentingnya penguatan PKK yang dimulai dari tingkat RT, RW, Dasa Wisma hingga kabupaten/kota. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pengurus TP-PKK Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jambi, dengan fokus pada penguatan kelembagaan, administrasi, serta pemahaman 10 Program Pokok PKK. Acara ini digelar di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Rabu, 20 Agustus 2025 pagi.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten II Bidang Perekonomian Setda Provinsi Jambi Johansyah, Ketua TP-PKK Kabupaten/Kota, serta jajaran pengurus TP-PKK se-Provinsi Jambi.
Dalam sambutan dan arahannya Hj. Hesti Haris menegaskan bahwa garda terdepan dari Gerakan PKK adalah PKK di tingkat RT, RW, dan Dasa Wisma. “Ke depan, ketiga elemen inilah yang benar-benar diminta untuk kita aktifkan bersama. Karena itu, pada kesempatan hari ini kita bekali terlebih dahulu dengan informasi dan ilmu yang dapat disampaikan serta disebarluaskan hingga ke tingkat bawah,” ujar Hj. Hesti Haris.
Pada kesempatan tersebut Hj. Hesti Haris menyampaikan hasil Rakernas X PKK yang telah digelar secara nasional. Dari Rakernas tersebut, ditetapkan tiga dokumen utama sebagai acuan pelaksanaan Gerakan PKK, yaitu Rencana Induk Gerakan PKK Tahun 2025–2029, Strategi Gerakan PKK, serta Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan PKK.
Dikatakan Hj. Hesti Haris, Rakernas X PKK juga menghasilkan sejumlah rekomendasi penting, antara lain usulan revisi terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020. Revisi tersebut mencakup penyesuaian masa jabatan Ketua TP-PKK Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, penambahan unsur Wakil Ketua dan Sekretaris pada struktur TP-PKK Provinsi serta Kabupaten/Kota, serta penguatan peran Kelompok Dasawisma dengan diintegrasikan kedalam struktur kelembagaan resmi.
“Mulai dari provinsi, kabupaten, hingga kota, bidang kelembagaan PKK harus menyesuaikan dengan keputusan terbaru tersebut. Walaupun rumusan kepengurusan baru masih dalam proses, sementara ini kita tetap mengikuti arahan pusat, termasuk terkait struktur organisasi dan tata kelola kelembagaan,” ujar Hj. Hesti Haris.
Selain kelembagaan, Ketua TP-PKK Provinsi Jambi tersebut juga menekankan pentingnya penguatan administrasi melalui penerapan aplikasi Si Gadis Jambi (Sistem Informasi Keluarga dan Sistem PKK Jambi). Ia meminta setiap kabupaten minimal memiliki satu kecamatan sebagai pilot project pelaksanaan program ini. Untuk mempercepat pelaksanaan, Pemprov Jambi akan mengadakan lomba penerapan Si Gadis Jambi mulai tahun depan.
“Tanpa adanya kompetisi, biasanya pergerakan berjalan lambat, padahal sistem ini sudah kita bangun sejak beberapa tahun lalu. Dengan lomba tersebut, kita dapat mengetahui kelemahan sekaligus manfaat dari penerapan Si Gadis Jambi. Harapan saya, satu kabupaten minimal satu kecamatan, dan seluruh desa serta kelurahan wajib melaksanakan tiga jenis data keluarga,” katanya.
Sebagai penutup, Hj. Hesti Haris menegaskan bahwa data PKK memiliki peran penting dalam mendukung program pemerintah. Hal ini terbukti saat kunjungannya ke DKI Jakarta, dimana data pemerintah daerah setempat banyak mengacu pada data PKK karena dinilai lengkap dan mencakup berbagai aspek kehidupan keluarga.
Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian Setda Provinsi Jambi, Johansyah, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Bimtek ini. Ia menilai kegiatan tersebut menjadi langkah penting dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, administrasi, serta pemahaman 10 Program Pokok PKK di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Jambi.
ADVERTORIAL
Bupati Jember Larang ASN Pakai Mobil Dinas untuk Mudik
DETAIL.ID, Jember – Menjelang perayaan Idulfitri 1447 Hijriah, Bupati Jember Muhammad Fawait menegaskan larangan penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, termasuk untuk keperluan mudik Lebaran.
Penegasan tersebut disampaikan melalui Surat Edaran Bupati Jember tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga integritas aparatur sipil negara (ASN) sekaligus mencegah penyalahgunaan fasilitas negara.
Gus Fawait menyebut, kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat serta imbauan dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait pengendalian gratifikasi pada momentum hari raya.
“Sudah ada pelarangan, termasuk dari KPK. Karena ini sudah jelas dari pemerintah pusat, otomatis kita harus mengikuti,” ujarnya saat ditemui dalam kegiatan sahur bersama, Senin, 16 Maret 2026)m.
Ia menekankan bahwa kendaraan dinas hanya diperuntukkan bagi kepentingan kedinasan dan pelayanan publik, bukan untuk kebutuhan pribadi ASN.
“Fasilitas negara harus digunakan secara tepat guna. Kendaraan dinas bukan untuk kepentingan pribadi, termasuk untuk mudik Lebaran,” katanya.
Untuk memastikan kebijakan berjalan optimal, Bupati telah menginstruksikan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) agar segera menyosialisasikan surat edaran tersebut kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Jember.
Selain itu, Pemkab Jember juga mulai menerapkan langkah efisiensi penggunaan kendaraan operasional.
Dalam beberapa agenda dinas, pejabat daerah terlihat menggunakan satu kendaraan secara bersama sebagai bentuk penghematan bahan bakar minyak (BBM) dan pengendalian belanja operasional.
“Kita ingin memberi contoh bahwa penggunaan fasilitas negara harus benar-benar efisien dan tepat sasaran,” ujarnya.
ADVERTORIAL
Dekopinda Jember Resmi Dilantik, Siap Dorong Koperasi Lebih Modern dan Diminati Generasi Muda
DETAIL.ID, Jember – Gerakan koperasi di Kabupaten Jember memasuki fase baru setelah jajaran pimpinan Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Jember masa bakti 2026–2030 resmi dilantik di Pendopo Wahyawibawagraha, Jumat, 13 Maret 2026.
Pelantikan tersebut dihadiri Ketua Umum Dekopin, pemerintah daerah, serta para pegiat koperasi dari berbagai sektor.
Pelantikan ini menjadi momentum konsolidasi bagi gerakan koperasi di Jember sekaligus memperkuat peran Dekopinda sebagai wadah tunggal gerakan koperasi di daerah.
Dengan kepengurusan baru, koperasi diharapkan semakin adaptif terhadap perkembangan zaman dan mampu menjadi pilar penting dalam mendorong ekonomi kerakyatan.
Ketua Umum Dekopin, Bambang Haryadi, menegaskan bahwa Dekopin merupakan organisasi yang menaungi seluruh gerakan koperasi di Indonesia.
Ia mengajak seluruh koperasi di daerah untuk bersinergi dan berjalan selaras dengan program pembangunan pemerintah.
Ia juga menyoroti perlunya memperluas pemahaman masyarakat mengenai peran koperasi yang tidak hanya sebatas simpan pinjam.
Menurutnya, koperasi memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi rakyat apabila dikelola secara kolaboratif.
“Pekerjaan rumah kita bersama adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi. Selama ini masih banyak stigma bahwa koperasi hanya identik dengan simpan pinjam. Padahal koperasi memiliki potensi besar sebagai mesin penggerak ekonomi rakyat,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawait atau Gus Fawait menegaskan dukungan pemerintah daerah dalam memperkuat koperasi sebagai instrumen pemerataan ekonomi.
Ia menyebut koperasi sangat selaras dengan semangat gotong royong yang menjadi nilai dasar masyarakat Indonesia.
“Pemerataan ekonomi salah satunya melalui koperasi. Karena itu kami sepakat bahwa koperasi di Jember ke depan tidak hanya berkembang di kalangan generasi lama, tetapi juga harus menjadi ruang ekonomi bagi generasi milenial dan generasi Z,” ujarnya.
Gus Fawait juga mendorong pengenalan koperasi sejak dini di lingkungan pendidikan agar generasi muda memahami nilai dan jati diri koperasi.
Pemerintah Kabupaten Jember, katanya, akan terus bersinergi dengan Dekopinda dan Dinas Koperasi untuk memperkuat ekosistem koperasi di daerah.
“Kami ingin koperasi benar-benar menjadi kekuatan ekonomi di Jember. Jika koperasi bisa dikonsolidasikan dengan baik, maka dampaknya akan besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Gus Fawait.
Ketua Dekopinda Kabupaten Jember periode 2026–2030, Ardi Pujo Prabowo, menyampaikan bahwa kepengurusan baru telah menetapkan sejumlah prioritas kerja untuk lima tahun ke depan.
Salah satunya adalah memperkenalkan kembali Dekopinda kepada masyarakat luas agar keberadaannya semakin dikenal.
Selain itu, pihaknya juga akan fokus pada penguatan kelembagaan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi melalui pelatihan, pendidikan, dan pendampingan manajemen.
Langkah tersebut dilakukan agar koperasi dapat dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Dekopinda juga berkomitmen memperluas kolaborasi antar koperasi serta membangun kemitraan dengan berbagai pihak guna membuka akses pasar dan permodalan yang lebih luas.
Di tengah perkembangan teknologi, digitalisasi koperasi juga menjadi agenda strategis yang akan terus didorong. Menurut Ardi, pemanfaatan teknologi menjadi kunci agar koperasi tetap relevan dan mampu bersaing.
“Kami ingin koperasi di Kabupaten Jember mampu beradaptasi dengan era digitalisasi. Dengan teknologi, koperasi bisa meningkatkan pelayanan kepada anggota sekaligus memperkuat daya saing di pasar,” tuturnya.
ADVERTORIAL
Aktivitas Warga Melonjak Saat Ramadan, Dishub Jember Berlakukan Sistem Satu Arah di Kawasan Kampus
DETAIL.ID, Jember – Lonjakan aktivitas masyarakat selama Ramadan membuat arus lalu lintas di kawasan kampus Jember mengalami kepadatan signifikan, terutama menjelang waktu berbuka puasa.
Untuk mengurai kemacetan tersebut, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Jember menerapkan rekayasa lalu lintas berupa Sistem Satu Arah (SSA) mulai 13 Maret hingga 19 Maret 2026.
Rekayasa lalu lintas tersebut diberlakukan setiap hari pada pukul 15.30 hingga 18.00 WIB, waktu yang selama ini dikenal sebagai jam rawan kemacetan di wilayah tersebut.
Kepala Dinas Perhubungan Jember, Gatot Triyono, mengatakan penerapan SSA merupakan langkah yang diambil setelah pihaknya mengevaluasi kondisi lalu lintas selama Ramadan yang dinilai semakin padat.
“Selama bulan Ramadan ini, kondisi arus lalu lintas di wilayah kampus terpantau sangat padat dan macet. Kami menilai penempatan personel saja kurang optimal, sehingga diperlukan rekayasa lalu lintas berupa SSA untuk meningkatkan kelancaran,” ujar Gatot saat ditemui di lokasi, Jumat, 13 Maret 2026.
Untuk mendukung kebijakan tersebut, Dishub Jember bersama Satlantas Polres Jember menurunkan personel gabungan guna melakukan pengaturan lalu lintas di sejumlah titik strategis.
Total terdapat 36 petugas yang diterjunkan, terdiri dari 24 personel Dishub dan 12 personel dari Satlantas Polres Jember.
Selain melakukan pengaturan arus kendaraan, tim gabungan juga melaksanakan operasi penertiban parkir di kawasan Segitiga Emas.
Penertiban difokuskan pada kendaraan yang parkir tidak sesuai tempatnya serta keberadaan juru parkir liar yang masih beroperasi.
“Kami menyisir kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya serta menindak juru parkir liar yang masih nekat beroperasi. Ini adalah bagian dari upaya menyeluruh agar akses jalan tetap lancar bagi masyarakat yang beraktivitas di sore hari,” katanya.
Sebelum kebijakan tersebut diberlakukan, Dishub Jember juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sejak Kamis malam melalui media sosial resmi serta koordinasi dengan pihak kecamatan, kelurahan, hingga pengurus RT dan RW di sekitar kawasan kampus.


