PERKARA
Kesaksian Belum Mengarah Langsung Keterlibatan Suliyanti, Jaksa KPK: Zumi Zola Pasti Dipanggil
DETAIL.ID, Jambi – Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi menghadirkan 3 orang saksi yakni M Zuber, Gusrizal, dan Poprianto dalam agenda sidang pemeriksaan saksi suap ketok palu RAPBD 2017 yang kini menjerat terdakwa mantan anggota dewan fraksi Demokrat, Suliyanti pada Rabu, 20 Agustus 2025.
Dalam kesaksiannya atas berbagai pertanyaan penuntut umum, 3 orang saksi yang tak lain merupakan mantan anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014–2019 dari fraksi Golkar itu, tak secara gamblang menyebut keterlibatan istri Burhanuddin Mahir tersebut dalam menerima suap.
M Zuber merespons pertanyaan penuntut umum dengan mengaku sudah banyak lupa. Namun ia mengakui menerima uang sebesar Rp 200 juta dalam hal pengesahan RAPBD 2017. Duit suap tersebut diperoleh dua kali penyerahan oleh Kusnindar, anggota Fraksi Nasdem dan Gusrizal pada awal Januari dan Maret 2017. Sementara untuk RAPBD 2018, dirinya mengaku hanya terima Rp 100 juta.
“Saya sendiri 300. Sudah dikembalikan semua ke rekening KPK,” ujar Zuber.
Gusrizal juga menyampaikan keterangan senada, menerima uang Rp 200 juta dengan 2 termin dari Kusnindar. Kata Gusrizal, termin pertama Kusnindar datang ke rumah menyerahkan duit cash Rp 100 juta. Termin kedua, giliran dirinya menjemput ke rumah Kusnindar. Namun berdasarkan pengakuannya, juga terdapat potongan dari duit suap tersebut senilai Rp 15 juta yang mengalir ke fraksi.
“Untuk apa dipotong, saya enggak tahu. Kalau di zaman itu kita bertanya dengan almarhum Pak Zoerman (mantan ketua Fraksi Golkar), kita yang kena tokok. Kita di Golkar sistemnya satu komando,” ujarnya seraya tertawa.
Gusrizal juga mengakui bahwa Komisi III saat itu juga menerima uang sebesar Rp 175 juta di luar anggaran untuk suap ketok palu yang Rp 200 juta.
Sama seperti M Zuber dan Poprianto, Gusrizal mengaku semua duit-duit suap dalam pusaran RAPBD yang diterimanya dari pihak eksekutif atau mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola kala itu. Dan sudah sepenuhnya dikembalikan ke negara lewat rekening kas KPK.
Sementara penasihat hukum terdakwa mempertegas kembali kepada para saksi, apakah setiap anggota DPRD kala itu akan menerima suap untuk pengesahan RAPBD. Hal tersebut, dibenarkan oleh para saksi. Namun tidak secara gamblang menyebutkan. “Iya, kami cuma dengar di fraksi,” kata Zuber.
Sesi beralih pada Majelis Hakim. Hakim Anggota Lamhot Nainggolan mempertanyakan apakah kehadiran anggota DPRD Provinsi Jambi saat itu mencapai 100 persen. Ketiga saksi mengaku lupa. Menurut mereka kehadiran tentu dapat dikroscek pada absensi.
“Untuk yang tidak hadir, ada (kebagian) enggak uang ketok palu ini?” ujar Hakim Lamhot.
“Golkar hadir semua, fraksi lain kami tidak tahu,” ujar Popri.
Lamhot menilai bahwa perkara suap RAPBD Provinsi Jambi tergolong unik, lantaran suap diberi setelah pengesahan RAPBD 2017 menjadi Perda pada November 2016.
“Komitmen apa yang dipegang? Karena ketok palu di November, penyerahan di Januari dan Maret? Atau ada angin surga sebelumnya sehingga ada desakan dari anggota?” ujarnya mencecar ketiga saksi.
Namun di sini saksi kompak menjawab tidak mengetahui lebih lanjut soal komitmen tersebut. Mereka kembali menekankan bahwa fraksi Golkar kala itu satu komando. Selain itu riak-riaknya sudah beredar di fraksi soal imbal jasa atau suap dalam pengesahan RAPBD.
Di luar persidangan Jaksa KPK Bernard Simanjuntak kepada sejumlah awak media menyampaikan kala itu semua fraksi menerima uang suap dari pihak eksekutif. Khusus Komisi III terdapat komitmen berupa paket pekerjaan pada Dinas PUPR namun kemudian dialihkan dalam bentuk uang senilai Rp 175 juta.
Sementara terkait keterangan saksi yang belum mengarah secara langsung pada keterlibatan terdakwa, Jaksa KPK tersebut bilang pihaknya bakal menghadirkan
sejumlah saksi lainnya pada sidang 27 Agustus mendatang. Mereka bahkan juga memastikan untuk memanggil mantan Gubernur Jambi Zumi Zola ke persidangan sebagai saksi. “Nanti, itu strategi kami. Tapi pasti kami akan panggil,” ujarnya.
Sebelumnya dalam dakwaan, Suliyanti disebut turut serta menerima uang senilai Rp 200 juta bersama-sama dengan 44 anggota DPRD periode yang sama kala itu, yang perkaranya telah diputus dan berkekuatan hukum tetap. Begitu pula anggota DPRD periode 2014-2019 lainnya.
Uang tersebut merupakan bagian dari total suap sebesar Rp 13,165 miliar yang bersumber dari mantan Gubernur Jambi 2016 – 2021, Zumi Zola Zulkifli yang dikumpulkan dari sejumlah kontraktor.
Reporter: Juan Ambarita
DETAIL.ID, Jambi – Mantan Kepala Desa Muara Emat, Kabupaten Kerinci, Jasman, dituntut pidana 3 tahun 6 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kerinci Sungaipenuh.
Tuntutan tersebut dibacakan JPU dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jambi pada Senin, 10 Agustus 2026.
Selain pidana penjara, Jasman dituntut membayar denda Rp 50 juta subsider 50 hari kurungan. Ia juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 769 juta.
Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun 9 bulan.
”Terbukti bersalah dan dihukum 3 tahun 6 bulan penjara, denda Rp 50 juta,” kata JPU saat membacakan tuntutan.
Jasman dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair, yakni Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam tuntutannya, JPU menyebut hal yang meringankan yakni Jasman telah membayar uang pengganti sebesar Rp 125 juta. Sementara hal yang memberatkan, terdakwa dinilai tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi.
Kuasa hukum Jasman, Essy mengatakan pihaknya akan menyampaikan nota pembelaan secara tertulis pada persidangan berikutnya.
”Kita akan sampaikan pembelaan di sidang selanjutnya,” ujar Essy.
Essy juga sependapat dengan jaksa terkait hal yang meringankan, khususnya upaya terdakwa membayar kerugian keuangan negara.
Dalam perkara ini, Jasman didakwa melakukan korupsi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Muara Emat tahun anggaran 2020 dan 2021.
Berdasarkan dakwaan, perbuatan tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 894.851.610.
Pada 2020, terdapat sejumlah kegiatan yang disebut tidak dilaksanakan namun dibuatkan laporan pertanggungjawaban (SPJ), di antaranya pembangunan jalan lingkungan berupa rabat beton dengan anggaran Rp 243,5 juta.
Jaksa menyebut pekerjaan tersebut sebenarnya merupakan bantuan sosial melalui program CSR PT Kerinci Merangin Hydro (PLTA Merangin). Selain itu, terdapat SPJ yang dinilai tidak dapat diyakini kebenarannya dengan nilai Rp 169 juta.
Sementara pada 2021, jaksa menemukan sejumlah kegiatan yang tidak dilaksanakan atau dipertanggungjawabkan tidak sesuai kondisi sebenarnya. Salah satunya pembangunan Pertashop dengan anggaran Rp 205,3 juta.
Jaksa juga menyebut adanya SPJ Dana Desa yang tidak sesuai kondisi sebenarnya senilai Rp 208,6 juta serta kegiatan yang tidak dilaksanakan dan tidak memiliki SPJ sebesar Rp 43,5 juta.
Berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Kerinci Nomor 700/072/LHAPKKN/ITDA/2025 tertanggal 20 Oktober 2025, total kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp 894,85 juta.
Atas perkara tersebut, Jasman didakwa dengan dakwaan primair Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Tipikor.
Sementara dakwaan subsidair menyangkut penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada terdakwa karena jabatannya sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Pekan depan, sidang bakal dilanjutkan dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa dan penasihat hukumnya.
Reporter: Juan Ambarita
PERKARA
Polisi Tipu Polisi Buat Jadi Polisi: Kerugian Korban Capai Rp 7,8 Milliar, Dua Oknum Ditahan
DETAIL.ID, Jambi – Dugaan penipuan berkedok rekrutmen penerimaan Bintara Polri TA 2026 yang melibatkan seorang oknum personel Biro SDM Polda Jambi berinisial Bripda D tengah didalami Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Jambi. Total kerugian sementara yang teridentifikasi dalam perkara ini mencapai sekitar Rp 7,8 miliar.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, laporan dugaan penipuan tersebut diterima Sentra Pelayanan Pengaduan (Yanduan) Propam Polda Jambi pada Senin, 3 Agustus 2026 sekitar pukul 13.30 WIB. Laporan itu kini ditindaklanjuti Subbid Paminal Propam Polda Jambi melalui proses pengumpulan bahan dan keterangan.
Sejumlah korban telah tercatat dalam perkara ini, baik dari kalangan masyarakat sipil maupun anggota Polri. Purwanto salah seorang warga sipil, mengaku mengalami kerugian sebesar Rp 500 juta terkait seleksi anaknya.
Selain itu, Kasat Narkoba Polres Kerinci melaporkan kerugian Rp 750 juta. Kapolsek Sungai Bahar Polres Muaro Jambi mengaku mengalami kerugian Rp 700 juta, sementara Kapolsek Rantau Panjang Polres Bungo juga melaporkan kerugian sebesar Rp 700 juta.
Korban lainnya, Alim warga Kabupaten Sarolangun, mengaku mengalami kerugian Rp 900 juta. Seorang warga sipil asal Kabupaten Bungo juga disebut menjadi korban, namun nilai kerugiannya belum dirinci.
Kasus ini juga menyeret seorang anggota Polresta Jambi yang mengaku mengalami kerugian hingga Rp 3, 5 miliar terkait 4 calon siswa Polri, terdiri atas dua peserta seleksi Polda Jambi dan dua peserta seleksi Polda Sumatera Selatan.
Korban lain yang turut melapor di antaranya ADC Dirpamobvit Polda Jambi dengan kerugian Rp 525 juta. Sementara ADC Karo SDM Polda Jambi mengaku mengalami kerugian Rp 113 juta yang diduga berkaitan dengan janji mutasi personel.
Di luar dugaan penipuan rekrutmen, Brigpol Dery juga melaporkan kerugian sebesar Rp 800 juta terkait bisnis jual beli minyak. Bharada Wahyu Narwastu Kirana, personel Satbrimob Polda Jambi, mengaku mengalami kerugian Rp 150 juta yang disebut berkaitan dengan janji usaha.
Sementara itu, Bripda Arif Budimansah Siagian dari Spripim Polda Jambi melaporkan kerugian sebesar Rp 80 juta yang disebut berkaitan dengan pinjaman uang untuk biaya persalinan istri dan modal usaha.
Propam Polda Jambi saat ini masih melakukan pendalaman terhadap laporan tersebut melalui pengumpulan bahan keterangan, penyusunan laporan, serta pelaporan kepada pimpinan untuk proses lebih lanjut. Nilai kerugian diperkirakan masih dapat bertambah karena disebut masih ada korban lain yang belum membuat laporan resmi.
Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji membenarkan bahwa dua orang yang diduga terlibat dalam perkara tersebut telah diamankan.
”Keduanya saat ini sudah kita tahan,” kata Erlan, Kamis, 6 Agustus 2026.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dalam proses rekrutmen anggota Polri.
”Jangan percaya kalau ada orang yang menjanjikan untuk menjadi anggota Polri tanpa mekanisme yang ada,” katanya.
Reporter: Juan Ambarita
DETAIL.ID, Jambi – Penyidik Pidsus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi menyerahkan tersangka dan barang bukti (Tahap II) perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan akses jalan menuju Pelabuhan Ujung Jabung kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjungjabung Timur, Selasa malam, 4 Agustus 2026.
Dua tersangka yang diserahkan yakni Aanggasana Siboro selaku eks Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tanjungjabung Timur periode 2019 hingga April 2022 yang juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, serta M Desrizal Kepala Seksi Penetapan dan Pendaftaran Hak Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjungjabung Timur periode 2019–2022 yang bertugas sebagai Ketua Satgas B.
Pelimpahan tersangka dan barang bukti dilakukan setelah penyidik Pidsus Kejati Jambi menerima pemberitahuan bahwa berkas perkara kedua tersangka telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut Umum.
”Usai proses Tahap II, kedua tersangka langsung ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 4 Agustus hingga 23 Agustus 2026, di Lembaga Pemasyarakatan Jambi untuk kepentingan proses penuntutan,” ujar Kasipenkum Kejati Jambi, Noly Wijaya.
Adapun kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengadaan tanah pembangunan akses jalan menuju Pelabuhan Ujung Jabung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019–2023.
Kedua tersangka didakwa melanggar ketentuan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pasal primair maupun subsidiair sesuai hasil penyidikan.
Kata Noly, setelah Tahap II Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjungjabung Timur akan menyusun surat dakwaan dan segera melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi untuk menjalani proses persidangan.
Reporter: Juan Ambarita
Pemkab Jember Perketat Regulasi Penjualan Miras
Pemkab Jember Bakal Aktifkan Lagi Parkir Berlangganan demi Genjot Retribusi
DPRD dan Pemkab Jember Simak Pidato Kenegaraan, Gus Fawait Tekankan Pemerataan Ekonomi dan Ketahanan Pangan
FKPT Provinsi Jambi Jadi Narasumber FGD Pencegahan Radikalisme dan Intoleransi di Polda Jambi
Karhutla! Sekber PSDH Desak Evaluasi Tata Kelola Gambut
Gerak Cepat Tanpa Menunggu Pusat, Pemkab Jember Gelontorkan Layanan Homecare Jemput Bola
Buka PRESTASI Bersama KPK, Menteri ATR/Kepala BPN Tanamkan Semangat Bekerja Mempermudah Rakyat
Pemerintah Kota Pasuruan Salurkan Bantuan 150 RTLH dari Anggaran APBD 2026
Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin Koordinasikan Sertipikasi Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Merangin
Pansus Bahas PI 10 Persen, BUMD Diminta Serahkan Kajian Ekonomi dalam 7 Hari Kedepan
Aplikasi RisetCar Diduga Investasi Bodong, Pengguna Keluhkan Gagal Tarik Dana
Risetcar Terbukti Penipuan, Ratusan Ribu Anggota Alami Kerugian Puluhan Miliar Rupiah
Suami yang Bunuh Istrinya di Pondok, Akhirnya Meregang Nyawa di RSUD Bangko
Jaksa Tak Tutup Kemungkinan Untuk Tersangka Baru di Kasus Korupsi PJU Kerinci
Tutorial Perampasan Aset Ditutorialkan Rakyat di Rumah Uya Kuya
Demi Mempersiapkan Pemimpin Pelayan Masa Depan, SMA Kolese De Britto Yogyakarta Resmi Buka Pendaftaran Siswa Baru
Datang dan Bergabung! SMA Kolese De Britto Bakal Gelar Open House 2025
Panca Wijaya Akbar Lantik 8 Eselon II Pemkab Ogan Ilir
Sumbar dan Jambi Siap Bersinergi Jadi Tuan Rumah PON 2032
Pembangunan Stockpile Batu Bara dan Penolakan Warga: Ujian Serius Bagi Pemerintah
