Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Sekda Sudirman: Pemprov Akan Kejar 380 Titik Program MBG

DETAIL.ID

Published

on

Jambi – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi Dr. H. Sudirman, SH, MH meresmikan dan melaunching SPPG Makan Bergizi Gratis (MBG) Pasir Putih yang berlokasi di Jln. H. Badar No. 36 Rt. 23 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Jum’at, 1 Agustus 2025.

Hadir dalam kesempatan ini Wakil Wali Kota Jambi Diza Harza Aljosha, Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 1 Sujatmiko, Perwakilan Kemenko Polkam RI Kharisma Chandra, Kepala Yayasan Olivia Aliniasi bagi Pendidikan Pratiwi Anisa.

Dalam wawancaranya Sekda Sudirman mengapresiasi bagi para mitra yang bekerjasama dengan Pemerintah untuk mewujudkan Makan Bergizi Gratis di Provinsi Jambi.

“Selamat kami ucapkan khusus bagi Yayasan Olivia yang dikomandoi oleh bu Tiwi beserta jajaran yang sudah menginisiasi untuk terbentuknya SPPG ini. Kita menyadari betul bahwa target yang akan kita wujudkan 380 titik dan MBG ini harus segera kita wujudkan dalam rangka untuk membantu anak-anak kita, ibu hamil, termasuk balita, terpenuhi gizinya,” ucap Sekda Sudirman.

Dikatakan Sekda Sudirman, dengan terpenuhinya makanan yang sehat bagi anak-anak dan ibu hamil akan meningkatkan SDM Indonesia.

“Terima kasih dan apresiasi juga kepada semua pihak yang sudah ikut membantu menyukseskan program MBG yang menjadi Asta Citanya pak Presiden, kolaborasi dan sinergi dari seluruh komponen insya Allah akan bisa merealisasikan tumbuh kembangnya anak, tumbuh kembangnya ibu dan balita itu menjadi sehat dan memiliki energi yang baik,” katanya.

Dijelaskan Sekda Sudirman, di Jambi masih harus mengejar untuk tersedianya penyediaan MBG.

“Di Jambi masih jauh, 251 dari 380. Ya, kita harus kejar lagi terutama untuk di kabupaten, kalau di Kota Jambi sudah sangat luar biasa. Semua intervensinya luar biasa untuk dapur bergizi gratis ini di kabupaten kota selain Kota Jambi, harus dipacu lagi,” katanya.

Sekda Sudirman juga mengungkapkan bahwa mitra dari pelaksana MBG harus terus didorong dan diyakinkan bahwa program ini juga memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat.

“Para pemodal ini harus memiliki pemahaman yang tersosialisasikan dengan baik.Ini kan ada kekhawatiran kalau bangun dengan uang sendiri, tapi nanti kalau pelunasannya seperti apa, masih ada kecemasan, keraguan, karena memang dapur ini didominasi oleh pihak yang bisa kita katakan pihak rekan yang memiliki modal awal untuk bisa membangun. Jadi kita harus perlu mendorong para pemodal untuk ikut bersama-sama dengan Pemerintah untuk bisa membantu berdirinya dapur bergizi gratis,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 1 Sujatmiko meyatakan bahwa Badan Gizi Nasional mengeluarkan suatu kebijakan dalam mendukung program makan bergizi gratis secara nasional.

“Sinergi kolaborasi dan kerjasama dengan unsur-unsur Kementerian, Lembaga TNI/Polri, termasuk pemerintah daerah dan kelembagaan-kelembagaan yang lain ini jumlahnya juga cukup signifikan dan perkembangannya cukup bagus sampai sekarang ini. Yang paling utama bahwa pemerintah atau Badan Gizi Nasional juga sangat menghormati dan menghargai kemitraan dari unsur mandiri. Baik itu perorangan, kelompok masyarakat maupun yayasan,” kata Sujatmiko.

Dijelaskan Sujatmiko, kondisi yang ada sekarang seluruh wilayah Indonesia sekarang ini berjumlah 2501 satuan pelayanan gizi.

“Jadi baru 2501 satuan pelayanan gizi, ini nanti tumpengnya sudah dipotong berarti menjadi 2502. Tetapi kita cukup bangga karena itu kontribusi adalah dari Provinsi Jambi dan ada juga yang agak cukup memprihatinkan karena Provinsi Jambi ini mendapat ranking 2 dari bawah. Jadi diantara 10 provinsi di Sumatera ini Provinsi Jambi. Keberadaan SPPG berkaitan dengan kuantitas atau jumlah ini adalah 2 dari bawah kita ada kita, ada Provinsi Bangka Belitung,” katanya.

Sujatmiko juga menerangkan bahwa hal ini tidak membuat berkecil hati karena perkembangan di Jambi cukup tinggi juga.

“Ini yang menyusul dalam proses ini sejumlah 156, ya mudah-mudahan nanti bisa menyalip provinsi yang lain. Bapak ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini kami sampaikan bahwa mengapa hal tersebut atau pertumbuhan mungkin di luar wilayah Jawa relatif lebih lambat ya. Barangkali kita supaya tidak ragu-ragu, khususnya untuk calon mitra yang dari jalur mandiri. Kekhawatiran mitra khususnya mandiri ini hal yang terjadi sebelumnya yaitu pada bulan bulan Januari dan Februari dimana memang kondisi pada waktu itu anggaran yang ada belum bisa diturunkan untuk melaksanakan operasional satuan pelayanan pembangunan gizi. Pada awal operasional itu terdapat mitra yang harus menanggung dana talangan. Artinya menangani terlebih dahulu. Ini suatu hal yang sangat menakutkan,” katanya.

Advertisement Advertisement

ADVERTORIAL

Gus Fawait Minta Puskesmas di Sekitar Wisata Jember Siaga Selama Libur Lebaran

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember saat meminta Nakes siaga di kawasan wisata. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait, meminta puskesmas di sekitar kawasan wisata menyiagakan ambulans dan tenaga medis selama periode libur Lebaran, Jumat, 20 Maret 2026.

Instruksi tersebut ia sampaikan kepada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana agar layanan kesehatan tetap tersedia di lokasi yang berpotensi mengalami lonjakan kunjungan wisatawan.

“Saya minta puskesmas, khususnya yang di sekitar wilayah wisata, kiranya nanti untuk bersiap siaga terkait masalah ambulans apabila dibutuhkan oleh masing-masing objek wisata di Kabupaten Jember,” kata Gus Fawait.

Gus Fawait juga meminta perhatian khusus pada kawasan wisata yang diperkirakan dipadati pengunjung selama libur Lebaran.

“Jangan sampai ada daerah-daerah yang menjadi pusat titik kumpul massa malah tidak ada ambulans dan tenaga medisnya. Terutama Papuma dan Watu Ulo ini akan membeludak sehingga perlu dukungan penuh untuk memastikan mereka standby di sana,” ujarnya.

Penyiagaan tenaga medis dan ambulans di kawasan wisata tersebut bertujuan memastikan wisatawan dan masyarakat sekitar memperoleh layanan kesehatan dengan cepat ketika terjadi keadaan darurat selama masa libur Lebaran.

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jember, Muhammad Zamroni, menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah memetakan sembilan titik strategis yang menjadi fokus penyiagaan layanan kesehatan selama masa libur.

“Penyiagaan personel medis ini dijadwalkan berlangsung mulai 13 Maret hingga 29 Maret 2026,” ucap Zamroni.

Beberapa lokasi yang menjadi prioritas meliputi Alun-alun Jember, Kecamatan Puger dan kawasan sekitarnya seperti Pondok Dalem dan Paseban, serta destinasi wisata Pantai Watu Ulo dan Pantai Papuma.

Continue Reading

ADVERTORIAL

Gus Fawait Ajak Warga Jember Manfaatkan Layanan Publik Gratis

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember berpidato dalam Safari Ramadan di Ledokombo, Selasa (17/3/2026). (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, mengajak warga memanfaatkan berbagai layanan publik gratis saat Safari Ramadan di Kecamatan Ledokombo, Selasa, 17 Maret 2026.

Gus Fawait menggunakan agenda tersebut untuk bertemu langsung dengan masyarakat sekaligus menyampaikan berbagai program layanan yang dapat diakses warga Kabupaten Jember tanpa biaya.

Dalam rangkaian kegiatan itu, ia berdialog dengan berbagai elemen masyarakat di Ledokombo.

Ia juga menyerahkan santunan kepada anak yatim serta meresmikan pemasangan instalasi listrik gratis bagi warga kurang mampu.

Gus Fawait menguraikan bahwa sebagian warga masih belum mengetahui hak mereka dalam mengakses layanan publik yang telah disediakan pemerintah daerah.

“Kabupaten Jember ini memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Ternyata di lapangan, masih banyak warga yang belum tahu kalau ada program pengobatan gratis hanya dengan KTP, pembuatan dokumen kependudukan yang mudah, dan lain sebagainya,” ujar Gus Fawait.

Melalui Safari Ramadan tersebut, ia juga memberi penjelasan mengenai program Universal Health Coverage (UHC) yang memungkinkan warga memperoleh layanan pengobatan gratis cukup menggunakan KTP.

Selain itu, pemerintah daerah juga memberi kemudahan dalam pengurusan berbagai dokumen administrasi kependudukan.

Selain layanan kesehatan dan administrasi kependudukan, sosialisasi tersebut turut membahas isu lain di masyarakat, antara lain pencegahan pernikahan dini, penurunan angka stunting, serta persoalan infrastruktur.

Pada akhir kegiatan, Gus Fawait mengajak warga memanfaatkan layanan pengaduan Wadul Gus’e untuk menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di lapangan, mulai dari warga miskin yang belum menerima bantuan hingga kendala pelayanan publik di Kabupaten Jember.

Continue Reading

ADVERTORIAL

Bupati Jember Larang ASN Pakai Mobil Dinas untuk Mudik

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember, Muhammad Fawait. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Menjelang perayaan Idulfitri 1447 Hijriah, Bupati Jember Muhammad Fawait menegaskan larangan penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, termasuk untuk keperluan mudik Lebaran.

Penegasan tersebut disampaikan melalui Surat Edaran Bupati Jember tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga integritas aparatur sipil negara (ASN) sekaligus mencegah penyalahgunaan fasilitas negara.

Gus Fawait menyebut, kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat serta imbauan dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait pengendalian gratifikasi pada momentum hari raya.

“Sudah ada pelarangan, termasuk dari KPK. Karena ini sudah jelas dari pemerintah pusat, otomatis kita harus mengikuti,” ujarnya saat ditemui dalam kegiatan sahur bersama, Senin, 16 Maret 2026)m.

Ia menekankan bahwa kendaraan dinas hanya diperuntukkan bagi kepentingan kedinasan dan pelayanan publik, bukan untuk kebutuhan pribadi ASN.

“Fasilitas negara harus digunakan secara tepat guna. Kendaraan dinas bukan untuk kepentingan pribadi, termasuk untuk mudik Lebaran,” katanya.

Untuk memastikan kebijakan berjalan optimal, Bupati telah menginstruksikan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) agar segera menyosialisasikan surat edaran tersebut kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Jember.

Selain itu, Pemkab Jember juga mulai menerapkan langkah efisiensi penggunaan kendaraan operasional.

Dalam beberapa agenda dinas, pejabat daerah terlihat menggunakan satu kendaraan secara bersama sebagai bentuk penghematan bahan bakar minyak (BBM) dan pengendalian belanja operasional.

“Kita ingin memberi contoh bahwa penggunaan fasilitas negara harus benar-benar efisien dan tepat sasaran,” ujarnya.

Continue Reading
Advertisement Seedbacklink
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs