Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Pelabuhan Selat Lampa Resmi Berstatus Internasional, Bupati Cen Sui Lan Dorong Natuna Menjadi Pusat Ekspor-Impor Perbatasan

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Natuna – Pelabuhan Selat Lampa di Kabupaten Natuna kini resmi menyandang status pelabuhan internasional setelah diterbitkannya Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Nomor AL.301/II/14/DP-25 tertanggal 1 Juli 2025.

Keputusan strategis ini menandai babak baru transformasi ekonomi wilayah perbatasan yang memiliki posisi geostrategis di jalur pelayaran internasional Laut Natuna Utara. Penetapan tersebut sekaligus membuka jalan bagi Natuna untuk memainkan peran penting dalam rantai pasok perdagangan global.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Pemerintah Kabupaten Natuna mengadakan audiensi dengan Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri pada Senin siang, 8 September 2025.

Audiensi ini merupakan kelanjutan dari Rapat Koordinasi yang dilaksanakan pada 25 Agustus 2025 di Gedung Daerah, yang membahas rencana penguatan Pelabuhan Selat Lampa sebagai pusat ekspor-impor. Pertemuan tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat ekosistem perdagangan, mulai dari penguatan kapasitas pelaku usaha lokal, penyusunan tata kelola layanan, hingga peningkatan kompetensi SDM yang terlibat dalam aktivitas logistik internasional.

Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Bupati Natuna, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Dinas Perindagkopum Natuna, serta perwakilan pelaku usaha yang bergerak di sektor ekspor-impor.

Dalam forum strategis tersebut, Bupati Natuna menegaskan bahwa peralihan status Pelabuhan Selat Lampa tidak boleh berhenti pada aspek administratif semata. Ia menekankan perlunya percepatan aktivitas perdagangan luar negeri yang berkelanjutan agar status internasional dapat berfungsi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, dan penguatan posisi Natuna sebagai pintu gerbang perdagangan nasional di perbatasan. Bupati juga menyoroti pentingnya penyediaan fasilitas kepabeanan, karantina, dan logistik yang sesuai standar internasional.

Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad menyambut penetapan ini sebagai bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi maritim di kawasan perbatasan. Menurutnya, kehadiran pelabuhan internasional di Selat Lampa akan mengintegrasikan Natuna ke dalam jejaring perdagangan global sekaligus memperluas akses pasar bagi komoditas unggulan, khususnya sektor perikanan tangkap, produk olahan laut, serta potensi energi yang menjadi keunggulan daerah.

Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Drs. Isy Karim, M.Si., mengapresiasi langkah proaktif Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Natuna dalam mengembangkan potensi perdagangan perbatasan. Kementerian Perdagangan menyatakan kesiapannya mendukung penyelenggaraan kegiatan ekspor-impor di Selat Lampa dengan tetap mengacu pada regulasi yang berlaku, khususnya klasifikasi komoditas dan prosedur perizinan. Hasil audiensi ini akan disampaikan kepada Menteri Perdagangan sebagai dasar penguatan kebijakan lanjutan.

Bupati Natuna menyampaikan terima kasih atas komitmen Kementerian Perdagangan yang bersedia memberikan pendampingan teknis bagi kelancaran operasional pelabuhan internasional. Ia menilai sinergi lintas sektor merupakan faktor penentu keberhasilan transformasi Natuna menuju pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dengan dukungan regulasi yang jelas, infrastruktur memadai, serta kesiapan pelaku usaha lokal, Pelabuhan Selat Lampa diyakini mampu menjadi katalis integrasi ekonomi perbatasan dengan arus perdagangan global.

Penetapan Selat Lampa sebagai pelabuhan internasional juga dipandang sebagai momentum penting untuk memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia di kawasan strategis Laut Natuna. Aktivitas perdagangan lintas batas yang terkelola baik tidak hanya meningkatkan nilai tambah komoditas lokal, tetapi juga memperkokoh kehadiran negara di wilayah perbatasan.

Dalam jangka panjang pemerintah daerah bersama pemerintah pusat menargetkan pengembangan ekosistem pelabuhan yang berdaya saing tinggi, mencakup pembangunan kawasan industri penunjang, penyediaan fasilitas bongkar muat modern, serta penerapan teknologi informasi dalam tata kelola logistik. Visi jangka panjang ini diharapkan mampu mewujudkan Selat Lampa sebagai simpul perdagangan maritim yang tidak hanya menghubungkan Natuna dengan pasar internasional, tetapi juga mendorong pemerataan pembangunan ekonomi nasional dari wilayah terdepan Republik Indonesia.

Reporter: Saipul Bahari

Advertisement

ADVERTORIAL

Menteri Nusron Ingin Target PTSL Tahun 2027 Ditambah untuk Perluas Kepastian Hukum bagi Masyarakat

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menginginkan target program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2027 ditambah. Menurutnya, PTSL menjadi salah satu program strategis untuk memperluas kepastian hukum hak atas tanah masyarakat melalui pendaftaran tanah secara lengkap berbasis wilayah.

“Pertama, soal prioritas PTSL pada tahun 2027 supaya ditambah. Pada tahun ini dan juga tahun depan, prioritas kami tidak hanya PTSL, tetapi juga penambahan sertipikasi per sektor, yakni sektor perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” tutur Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Kerja bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.

Menteri Nusron menjelaskan, PTSL ini menjadi program strategis karena dilaksanakan berbasis wilayah desa dengan tujuan mewujudkan pendaftaran tanah secara lengkap. Melalui program tersebut, seluruh bidang tanah dalam satu desa didaftarkan secara bersamaan, mulai dari rumah tinggal, lahan pertanian, perkebunan, tanah wakaf, tempat ibadah, hingga area pemakaman.

“Kalau PTSL berbasis wilayah desa, maka seluruh bidang tanah dalam satu desa didaftarkan secara bersamaan. Namun, bagi masyarakat yang belum terjangkau PTSL, khususnya di sektor perumahan, kami menyiapkan skema sertipikasi gratis. Ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program Tiga Juta Rumah agar MBR memperoleh kepastian hukum atas rumah yang mereka tempati,” ujar Menteri Nusron.

Selain melalui PTSL, Kementerian ATR/BPN menjalankan program sertipikasi rumah bagi MBR untuk menjangkau masyarakat yang belum terfasilitasi melalui program PTSL. Langkah ini juga menjadi bagian dari dukungan Kementerian ATR/BPN terhadap program Tiga Juta Rumah yang dicetuskan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Untuk mendukung program tersebut, di tahun 2026 ini Kementerian ATR/BPN mendapat target menyertipikasi satu juta rumah bagi MBR. Dalam menjalankan program sertipikasi tanah ini, Menteri Nusron mengatakan bahwa Kementerian ATR/BPN membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah daerah maupun Anggota DPR RI guna mengidentifikasi masyarakat yang memenuhi kriteria penerima. Rumah milik MBR yang belum bersertipikat, termasuk yang menerima program bedah rumah pada periode 2016-2025, dapat diusulkan untuk mengikuti program sertipikasi gratis tersebut.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, yang menjadi pimpinan rapat kerja kali ini pun menyampaikan dukungannya terhadap program Kementerian ATR/BPN, termasuk usulan penambahan target PTSL.

“Terkait usulan penambahan target PTSL yang terintegrasi, saya sependapat karena program ini memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan layak menjadi salah satu program prioritas pada Tahun Anggaran 2027,” katanya.

Adapun dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI ini, turut hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan. Hadir pula sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (*)

Continue Reading

ADVERTORIAL

Gus Fawait Ajak Gus dan Ning Jember 2026 Jadi Motor Kebangkitan Ekonomi Daerah

DETAIL.ID

Published

on

Malam Grand Final Pemilihan Gus & Ning Jember 2026, Sabtu (13/6/2026). (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember mengajak para finalis dan pemenang Gus dan Ning Jember 2026 untuk berperan aktif mendukung pembangunan daerah.

Ajakan tersebut disampaikan Bupati Jember, Gus Fawait, saat memberikan apresiasi kepada seluruh peserta yang berhasil menembus jajaran lima besar.

Gus Fawait menyebut para finalis merupakan aset daerah yang memiliki prestasi luar biasa.

Menurutnya, pencapaian mereka tidak hanya diukur dari kemampuan akademis, tetapi juga dari penguasaan seni serta kepedulian dalam melestarikan budaya lokal.

Dalam arahannya, Gus Fawait juga memaparkan sejumlah capaian yang telah diraih Kabupaten Jember.

Pemerintah daerah, kata dia, terus menjalankan komitmen memberikan layanan kesehatan gratis, terutama bagi masyarakat kurang mampu.

Di sektor konektivitas, Bandara Jember yang kini melayani penerbangan langsung menuju Jakarta turut menjadi bagian dari upaya memperkuat akses transportasi dan mobilitas masyarakat.

Pada bidang ekonomi, Gus Fawait mengungkapkan capaian positif yang diraih Jember sepanjang 2025.

“Performa ekonomi Jember telah menjadi yang terbaik di wilayah Sekarkijang, ditandai dengan angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Gus Fawait.

Dia optimistis Jember akan berkembang menjadi kekuatan ekonomi baru di kawasan timur Pulau Jawa.

Visi tersebut diharapkan mendapat dukungan dari Gus dan Ning Jember 2026 melalui kontribusi nyata di berbagai bidang.

Menutup sambutannya, Gus Fawait menyampaikan pesan kepada kalangan mahasiswa agar tetap aktif menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab.

Pemerintah, menurutnya, membuka ruang bagi kritik, demonstrasi, maupun audiensi sebagai bagian dari demokrasi.

“Penyampaian pendapat tidak disertai tindakan yang mengarah pada caci maki, penghinaan, maupun pelecehan martabat karena bertentangan dengan nilai budaya masyarakat Jember,” tuturnya.

Continue Reading

ADVERTORIAL

Bupati Jember Siapkan P4MI dan Perda PMI

DETAIL.ID

Published

on

Gerakan Nasional Migran Aman di Alun-Alun Jember, Minggu (14/6/2026). (Foto: Dok/Diskominfo Jember - ZONA INDONESIA)

DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember memperkuat upaya perlindungan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui kerja sama dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dalam Gerakan Nasional Migran Aman yang digelar di Alun-Alun Jember, Minggu, 14 Juni 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Jember Gus Fawait menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan pelayanan yang lebih mudah agar masyarakat tidak lagi harus mengurus berbagai kebutuhan pekerja migran ke luar daerah.

“Mereka harus ke Surabaya, Malang, dan Banyuwangi. Terlalu jauh, butuh waktu 3 sampai 4 jam. Mungkin itu juga yang membuat banyak yang berangkat pakai jalur non-prosedural,” ujar Gus Fawait.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Jember telah berkoordinasi dengan kementerian terkait dan menyiapkan lokasi apabila pembentukan Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) di Kabupaten Jember mendapat persetujuan.

Kemudahan juga diberikan pada layanan pemeriksaan kesehatan bagi calon pekerja migran.

Tiga Rumah Sakit Daerah di Jember kini disiapkan untuk melayani medical check-up sehingga masyarakat tidak perlu lagi melakukan pemeriksaan di luar daerah.

“Insya Allah harganya, tiga rumah sakit ini adalah yang termurah se-Jawa Timur, tapi kualitasnya tetap terjaga,” kata Gus Fawait.

Selain pelayanan administrasi dan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Jember telah menguji coba program beasiswa bagi putra-putri PMI untuk melanjutkan pendidikan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Pemerintah daerah juga berencana menambah kuota penerima beasiswa pada tahun ini.

Pemkab Jember turut menyatakan kesiapan menyediakan lahan apabila Kementerian P2MI membangun pusat pelatihan kerja di Jember.

Program tersebut akan disinergikan dengan lulusan SMK untuk mendukung peluang bekerja di luar negeri melalui program go global.

Di penghujung sambutannya, Gus Fawait menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat perlindungan pekerja migran melalui pembentukan Desa Migran di seluruh wilayah Jember yang didukung regulasi daerah.

“Kami berkomitmen untuk bagaimana membuat desa di seluruh Jember ini menjadi Desa Migran. Insya Allah tinggal Perda (Peraturan Daerah)-nya saja, kami berkomitmen untuk membuat Perda terkait masalah PMI,” tutur Gus Fawait.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs