DETAIL.ID, Padang Panjang – Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang secara resmi memulai proses visitasi sebagai pilot project uji coba akreditasi pesantren Muhammadiyah se-Indonesia tahun 2025. Kegiatan pembukaan visitasi berlangsung khidmat dan penuh semangat di Ruang Majelis Guru pesantren Kauman, pada Sabtu, 20 September 2025.

Acara pembukaan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting dan seluruh keluarga besar pesantren, mencerminkan betapa strategis dan pentingnya agenda ini. Turut hadir Mudir Pesantren beserta seluruh jajaran pimpinan, kedua Asesor dari LP2PP PP Muhammadiyah Agustyani Ernawati, M.Pd. dan Dr. Djamaludin Perawironegoro, M.Pd., Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Pabasko, perwakilan Badan Pembina Pesantren (BPP), serta perwakilan dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Barat.

Keistimewaan acara ini adalah kehadiran secara lengkap para guru dan tenaga kependidikan Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang, yang menunjukkan kesiapan dan komitmen kolektif seluruh civitas akademika dalam menyambut momen penting ini.

Penunjukan pesantren ini sebagai satu dari tiga proyek percontohan nasional dilakukan oleh Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesantren (LP2PP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Penunjukan ini berdasarkan pada kematangan administrasi, kualitas layanan pendidikan, dan kesiapan pesantren dalam menerapkan standar-standar mutu terbaru.

Secara khusus, Agustyani Ernawati, M.Pd., yang mewakili tim asesor, menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dan kesiapan pesantren.

“Visitasi ini bukanlah sebuah pemeriksaan yang ingin mencari kesalahan, melainkan sebuah proses kolaboratif untuk bersama-sama menemukan keunggulan dan area perbaikan. Tujuan akhir kami adalah membantu pesantren dalam meningkatkan mutu pendidikannya secara berkelanjutan dan sesuai dengan standar nasional Muhammadiyah,” tuturnya. Beliau juga memaparkan agenda dan mekanisme visitasi selama dua hari ke depan.

Sementara itu Ustadz Suharman, Ketua PDM Pabasko, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas terselenggaranya kegiatan ini.

“Kami mendukung penuh langkah strategis LP2PP Pusat. Penunjukan pesantren Kauman Padang Panjang ini adalah sebuah kebanggaan dan bukti bahwa lembaga-lembaga pendidikan di wilayah ini terus berkomitmen untuk meningkatkan mutu,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua BPP Pesantren KAUMAN, Bapak Drs. H. Apris, MM. Beliau menyampaikan kebanggaan dan dukungan penuh.

“Kami dari BPP telah mengawal persiapan pesantren hingga tahap ini. Kami yakin Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang telah siap dan mampu menjalani proses ini dengan baik. Ini adalah momen bersejarah yang akan menjadi fondasi bagi peningkatan kualitas pesantren-pesantren Muhammadiyah lainnya di daerah ini,” ucapnya.

Mudir Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang dalam sambutannya menyatakan komitmen tinggi untuk menyukseskan agenda ini. Di hadapan para asesor, pimpinan Muhammadiyah, dan seluruh stafnya, beliau menyatakan, “Atas nama seluruh keluarga besar pesantren, kami siap menjalani seluruh proses visitasi selama dua hari kedepan dengan transparan dan terbuka. Semoga kontribusi kami dapat membantu lahirnya sistem akreditasi yang ideal dan aplikatif bagi kemajuan seluruh pesantren Muhammadiyah.”

Proses visitasi selama dua hari ke depan akan menilai berbagai aspek penyelenggaraan pesantren secara komprehensif, mulai dari kurikulum integratif, kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, manajemen kelembagaan, sarana prasarana, hingga pengembangan karakter santri.

Dengan dimulainya visitasi ini, Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang tidak hanya berperan sebagai subjek penilaian, tetapi juga menjadi mitra aktif LP2PP dalam mewujudkan sistem penjaminan mutu pendidikan pesantren yang unggul dan berakhlak mulia di tingkat nasional.

Reporter: Diona

DETAIL.ID, Jambi – Ikatan Mahasiswa Muaro Jambi (IMMJ) kembali menyuarakan sikap kritis terhadap keberadaan perusahaan kelapa sawit PT Bara Eka Prima (BEP) yang beroperasi di Desa Pematang Raman, Kecamatan Kumpeh Ilir.

Sekretaris Jenderal IMMJ, Rivaldi Ardiansyah menegaskan bahwa hingga saat ini masyarakat Desa Pematang Raman tidak merasakan manfaat maupun kontribusi nyata dari perusahaan tersebut, meski desa itu menjadi wilayah penyangga utama aktivitas PT BEP.

‎”Kami mendesak Bupati Muaro Jambi beserta jajaran untuk bersikap tegas terhadap PT Bara Eka Prima. Faktanya, keberadaan perusahaan ini sama sekali tidak memberi kebermanfaatan bagi masyarakat Desa Pematang Raman,” kata Rivaldi, Kamis, 18 September 2025.

Lebih lanjut, Rivaldi menyampaikan bahwa IMMJ memberikan ultimatum 10 hari terhitung sejak hari ini kepada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi bersama manajemen PT BEP untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut.

“Apabila dalam tenggat waktu yang kami berikan tidak ada langkah nyata dan penyelesaian konkrit, maka kami tidak hanya akan menempuh jalur hukum, tetapi juga menggerakkan aksi besar-besaran turun ke jalan. IMMJ siap berada di garda terdepan bersama masyarakat untuk menuntut hak yang seharusnya mereka dapatkan,” ujarnya.

‎Rivaldi juga menambahkan, kewajiban perusahaan terhadap masyarakat sekitar telah diatur jelas dalam regulasi pemerintah. Mengabaikan hal tersebut sama saja dengan bentuk pelanggaran serius yang tidak bisa ditolerir.

‎Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Bara Eka Prima belum memberikan tanggapan resmi atas desakan dan ultimatum yang dilayangkan oleh IMMJ.

Reporter: Juan Ambarita

DETAIL.ID, Indralaya – Komisi III DPRD Ogan Ilir kirim proposal bantuan baju seragam.

Hal ini terungkap beredarnya proposal bantuan baju seragam Komisi III, Nomor surat 170/331/DPRD-OI/2025, tertanggal 15 September 2025 yang ditandatangani oleh Ketua Komisi III DPRD Ogan Ilir, Atif Fahlevi, S.E dan viral di media asal Palembang, Sumsel.

Menurut warga yang juga mantan anggota DPRD Ogan Ilir yang minta jati dirinya dirahasiakan, mengatakan di dalam administrasi instansi apapun, dan DPR setiap surat keluar itu ditandatangani pimpinan. Dan setau saya proposal permintaan bantuan baju seragam itu tidak wajar karena tiap tahun DPRD sudah ada anggaran baju dinas 4 stel.

Mitra kerja Komisi III yakni, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup.

Sementara Ketua Komisi III, DPRD Ogan Ilir, Arif Fahlevi, SE ketika dikonfirmasi via WhatsApp pada Selasa, 16 September 2024 masuk (centang dua) namun tidak merespon (tidak memberikan jawaban/tanggapan).

Reporter: Suhanda