ADVERTORIAL
DPRD Kota Jambi Bentuk Pansus Zona Merah Pertamina, Target Tuntas 6 Bulan
Jambi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi mengambil langkah serius dan progresif untuk mengakhiri polemik panjang terkait status kawasan Zona Merah Pertamina yang selama ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi ribuan warga. Melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Zona Merah Pertamina, DPRD menargetkan penyelesaian persoalan tersebut dalam waktu enam bulan.
Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, menyampaikan bahwa Pansus resmi mulai bekerja sejak Senin, 5 Januari 2026. Pembentukan Pansus ini merupakan respons atas keresahan masyarakat yang telah berlangsung bertahun-tahun akibat belum adanya kejelasan status lahan tempat tinggal mereka, khususnya di tujuh kelurahan terdampak.
Faried menjelaskan bahwa tahapan awal kerja Pansus difokuskan pada penghimpunan data dan fakta lapangan secara menyeluruh. DPRD telah memanggil perwakilan warga dari tujuh kelurahan untuk mendengar langsung keluhan, kronologi kepemilikan lahan, serta kondisi faktual yang terjadi di lapangan.
“Pansus ini bekerja berdasarkan data dan fakta. Kami ingin mendengar langsung dari masyarakat agar tidak ada keputusan yang keliru dan merugikan warga,” ujar Faried pada Minggu, 11 Januari 2026.
Berdasarkan data awal yang dihimpun DPRD Kota Jambi, terdapat sekitar 5.506 bidang tanah yang terindikasi masuk dalam peta Zona Merah Pertamina. Namun demikian, Faried menegaskan bahwa angka tersebut belum final dan masih akan dilakukan validasi ulang guna memastikan tingkat akurasi dan kepastian hukumnya.
Menurut Faried, kondisi kepemilikan lahan di kawasan tersebut sangat beragam. Sebagian warga telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), sementara lainnya masih berstatus sporadik atau bukti kepemilikan awal. Perbedaan status ini menjadi salah satu aspek krusial yang akan dikaji secara mendalam oleh Pansus.
“Kami akan memastikan apakah seluruh bidang itu benar-benar berada di kawasan zona merah atau tidak. Jangan sampai warga yang secara hukum sah justru dirugikan,” ucapnya.
Untuk menjaga situasi tetap kondusif selama proses pendalaman berlangsung, Badan Pertanahan Nasional (BPN) sementara melakukan penangguhan penerbitan sertifikat tanah baru di kawasan yang masuk dalam indikasi Zona Merah Pertamina. Langkah moratorium ini dinilai penting agar persoalan tidak semakin meluas dan memberi ruang bagi Pansus bekerja secara objektif.
Pansus Zona Merah Pertamina sendiri memiliki masa kerja selama enam bulan. Dalam kurun waktu tersebut, DPRD Kota Jambi menargetkan penyusunan narasi hukum, peta permasalahan, serta rekomendasi teknis dan kebijakan yang komprehensif. Faried menekankan bahwa persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya di tingkat daerah, melainkan membutuhkan sinergi lintas lembaga hingga pemerintah pusat.
Sebagai bagian dari strategi penyelesaian, DPRD Kota Jambi akan membangun komunikasi politik dengan anggota DPR RI daerah pemilihan Jambi, khususnya yang berada di Komisi XII dan Komisi XI. Selain itu, koordinasi juga akan dilakukan dengan kementerian terkait karena persoalan ini bersinggungan langsung dengan aset negara dan Pertamina.
“Koordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Keuangan, menjadi sangat penting. Kita tidak bisa bekerja sendiri jika ingin menghadirkan solusi konkret dan berkeadilan bagi masyarakat,” ujar Faried.
Lebih jauh, DPRD Kota Jambi menargetkan agar rekomendasi strategis yang dihasilkan Pansus nantinya dapat dibawa hingga ke tingkat Presiden. Salah satu opsi kebijakan yang akan dikaji adalah kemungkinan pelepasan aset kekayaan negara atau penciutan kawasan, apabila hal tersebut dinilai sebagai solusi terbaik dan tidak merugikan negara.
Selain memperjuangkan hak warga, Pansus juga akan menyoroti keterlibatan pihak pengembang yang hingga kini masih menguasai sejumlah lahan di kawasan Zona Merah Pertamina. Faried menegaskan, seluruh proses penyelesaian akan dilakukan secara bertahap, terbuka, dan transparan.
“Dalam waktu dekat, kami akan memanggil ATR/BPN, pihak pengembang, serta seluruh pemangku kepentingan terkait. Semua harus duduk bersama dan membuka data secara transparan,” katanya.
Sebagai bentuk komitmen terhadap partisipasi publik, DPRD Kota Jambi juga akan melibatkan Forum Tolak Zona Merah yang telah terdaftar secara resmi di Kesbangpol sebagai mitra dialog untuk menyalurkan aspirasi masyarakat terdampak.
Faried menegaskan bahwa pembentukan Pansus ini dilandasi oleh keberpihakan kepada kepentingan rakyat. Menurutnya, hak masyarakat atas kepastian hukum dan tempat tinggal yang layak harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan.
“DPRD memiliki tanggung jawab moral untuk melahirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Harapan kita satu, persoalan menahun ini bisa mendapatkan solusi final yang adil dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” tuturnya.
Lampung – Program Pascasarjana Universitas Jambi (UNJA) melakukan kunjungan resmi ke Institut Teknologi Sumatera (Itera) pada Rabu, 4 Februari 2026. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Gedung A Itera tersebut membahas penguatan silaturahmi sekaligus peluang kolaborasi dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
Kunjungan dipimpin langsung oleh Direktur Pascasarjana UNJA, Prof. Dr. Dra. Muazza, M.Si., didampingi Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum, Dr. Ilham Wahyudi, S.E., M.Si., Koordinator Program Studi (Prodi) Doktor di lingkungan UNJA, serta jajaran terkait. Rombongan UNJA disambut oleh Rektor Itera, Prof. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha, Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum Itera, Ir. Arif Rohman, S.T., M.T., para Dekan dan Wakil Dekan Fakultas, Pimpinan Lembaga, serta Satuan Pengawas Internal Itera.
Direktur Pascasarjana UNJA, Prof. Muazza mengapresiasi sambutan hangat yang diberikan pihak Itera. Ia menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan membuka dan memperkuat peluang kerja sama, khususnya kolaborasi antardosen dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
“Kehadiran program pascasarjana di UNJA menjadi ruang kolaborasi strategis, termasuk dalam penguatan riset dan pengabdian yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Prof. Muazza.
Sementara itu, Rektor Itera, Prof. I Nyoman Pugeg Aryantha menegaskan komitmen Itera untuk berkontribusi bagi pengembangan Sumatera melalui kolaborasi antarperguruan tinggi.
“Dengan semangat Itera for Sumatera, kami siap berkolaborasi dengan UNJA dalam menjalankan tridarma perguruan tinggi dan berbagai program prioritas,” ucap Rektor.
Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Program Studi Magister Ilmu Peternakan UNJA Prof. Syafwan, menyoroti peran UNJA dalam mendukung program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menekankan kolaborasi riset diperlukan untuk memperkuat ketersediaan daging dan telur di Provinsi Jambi sebagai bagian dari dukungan terhadap program tersebut.
“Kami mengajak dosen Itera untuk berkolaborasi dalam program-program strategis yang sejalan dengan kebijakan pemerintah,” katanya.
Melalui pertemuan ini, diharapkan terjalin kerja sama yang lebih konkret antara Pascasarjana UNJA dan Itera dalam mendukung penguatan tridarma perguruan tinggi serta pembangunan berkelanjutan di wilayah Sumatera. (www.unja.ac.id)
ADVERTORIAL
UNJA Akhiri Sosialisasi SNPMB 2026 di Sungai Penuh, Siswa Diingatkan Siap Hadapi Persaingan Nasional
Sungaipenuh – Universitas Jambi (UNJA) menutup rangkaian sosialisasi Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2026 di Kota Sungaipenuh pada Selasa, 3 Februari 2026 di SMA Negeri 2 Sungai Penuh. Kegiatan ini diikuti guru dan siswa SMA/SMK serta menjadi titik terakhir sosialisasi SNPMB UNJA di 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi.
Tim sosialisasi UNJA dipimpin Wakil Rektor Bidang Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Sistem Informasi, Prof. Dr. Revis Asra, S.Si., M.Si., didampingi Kepala Bagian Akademik Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama (BAKKS) UNJA, Johnly Boy Bororing, S.H., M.H., serta Rusman, S.I.Kom., sebagai pembicara.
Kedatangan tim disambut Ketua MKKS SMA sekaligus Kepala SMA Negeri 2 Sungaipenuh Syahdanur Gusmin, S.Pd., M.M., dan Ketua MKKS SMK Kota Sungaipenuh Drs. Endaryono, bersama sekitar 80 peserta perwakilan guru dan siswa SMA/SMK se-Kota Sungaipenuh.
Dalam sosialisasi, tim UNJA memaparkan jalur SNPMB 2026 yang meliputi Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), serta jalur mandiri perguruan tinggi. Tim juga memperkenalkan profil UNJA, fakultas dan program studi, serta berbagai program beasiswa.
Dalam sambutannya, Prof. Revis menekankan bahwa persaingan UTBK berlangsung secara nasional sehingga siswa perlu mempersiapkan diri secara serius.
“Saingan UTBK itu seluruh Indonesia. Karena itu harus dipersiapkan serius. Nilai UTBK juga tetap bermanfaat, misalnya untuk mengisi kuota program studi yang belum penuh di jalur mandiri,” ujar Prof. Revis.
Prof. Revis juga menyampaikan bahwa UNJA telah meraih akreditasi unggul sejak Oktober 2024. Saat ini UNJA memiliki 103 program studi, dengan 19 terakreditasi internasional, 40 terakreditasi unggul, 35 terakreditasi baik sekali, dan sisanya terakreditasi baik.
Lebih lanjut, Prof. Revis mengimbau agar para siswa memilih program studi berdasarkan kemampuan dan minat, bukan semata karena tren.
“Jangan hanya memilih yang favorit kalau tidak sesuai kemampuan. Pilih yang sesuai minat dan kapasitas diri. Yang terbaik untuk kita adalah yang paling sesuai dengan kemampuan kita,” kata Prof. Revis.
Ketua MKKS SMA Kota Sungaipenuh, Syahdanur Gusmin, S.Pd., M.M., mengatakan UNJA merupakan perguruan tinggi tertua dan terbesar di Provinsi Jambi dengan peminat tinggi dari wilayah Sungai Penuh dan Kerinci.
“Mari kita pahami bersama sistem penerimaan mahasiswa baru ini. Kami berharap tahun ini semakin banyak siswa Sungaipenuh yang lulus SNPMB 2026 di Universitas Jambi, termasuk di program studi favorit seperti kedokteran,” kata Syahdanur.
Ia mengakui banyak sekolah masih mencari pola terbaik agar siswa bisa lolos seleksi.
“Kadang nilai tinggi belum tentu lulus, sertifikat banyak juga belum tentu. Karena itu kami ingin mendapat pemahaman yang utuh tentang sistem seleksi ini,” ujar Syahdanur.
Sementara itu, Ketua MKKS SMK Kota Sungai Penuh, Drs. Endaryono berharap siswa SMK juga mendapat peluang lebih besar melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
“Kami berharap siswa-siswi SMK juga bisa mendapat kesempatan menembus Universitas Jambi. Semoga ada perwakilan dari SMK Kota Sungaipenuh yang duduk di bangku UNJA,” tutur Drs. Endaryono.
Selain pemaparan materi, kegiatan diisi diskusi dan tanya jawab. Peserta aktif menanyakan strategi pemilihan program studi, peluang di jalur SNBP dan SNBT maupun jalur mandiri, serta kesempatan bagi lulusan SMK.
Melalui sosialisasi ini, UNJA berharap siswa di Sungai Penuh dan sekitarnya semakin memahami mekanisme SNPMB 2026 dan mampu mempersiapkan diri lebih matang untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. (www.unja.ac.id)
ADVERTORIAL
Perkuat SDM dan Jiwa Kebangsaan, UNJA Gelar Pembinaan dan Penandatanganan KIP Kuliah 2025
Mendalo – Universitas Jambi (UNJA) menggelar kegiatan Pembinaan dan Penandatanganan Surat Perjanjian Mahasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah UNJA Angkatan 2025 serta Sosialisasi Kebangsaan pada Selasa, 3 Februari 2026 di Gedung Balairung UNJA Mendalo.
Kegiatan dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UNJA, Prof. Dr. Fauzi Syam, S.H., M.H., Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama UNJA, Dr. Guspianto, S.KM., M.KM., para Wakil Dekan Fakultas di lingkungan UNJA, Ketua Tim dan tenaga kependidikan BAKKS UNJA, serta Duta Kampus UNJA. Turut hadir DBM BTN Kantor Cabang Jambi, Nelvira Ningsih, sebagai mitra dalam penyaluran dana KIP Kuliah bagi mahasiswa penerima.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UNJA, Prof. Dr. Fauzi Syam, S.H., M.H., menyampaikan bahwa KIP Kuliah merupakan program unggulan pemerintah dalam hal ini kemdiktisaintek yang telah berjalan sejak tahun 2010 dengan berbagai nomenklatur. Program ini sejalan dengan asta cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam upaya peningkatan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
“Kebijakan KIP Kuliah pada dasarnya bukan hanya membuka pintu masuk untuk kuliah, tetapi juga memastikan keberhasilan dari studi dan prestasi mahasiswa, baik akademik maupun nonakademik,” ujar Prof. Fauzi.
Ia menegaskan bahwa kegiatan pembinaan dan penandatanganan perjanjian ini merupakan peristiwa penting karena untuk pertama kalinya dilaksanakan secara terintegrasi di UNJA. Kegiatan ini menjadi kewajiban UNJA sebagai pengelola KIP Kuliah untuk memastikan mahasiswa memahami hak, kewajiban, dan pembinaan.
Lanjutnya, UNJA telah menyiapkan lima strategi pembinaan terukur bagi penerima KIP Kuliah, yaitu: pembinaan akademik berbasis data, pembinaan melalui jalur prestasi Belmawa dan sejenisnya, pembinaan prestasi nonakademik dan karakter, pembinaan literasi kebangsaan dan ketahanan kampus, serta pembentukan komunitas KIP Kuliah terbesar di UNJA.
Dalam kegiatan tersebut, seluruh penerima KIP Kuliah 2025 juga melakukan penandatanganan tiga poin penting, yakni surat perjanjian antara pihak UNJA dengan mahasiswa penerima KIP Kuliah, surat pernyataan, laporan monitoring setiap semester.
“Saya mohon kepada seluruh pimpinan fakultas agar pembinaan ini menjadi perhatian yang serius, terdokumetasi dan keberlanjutan. Kepada mahasiswa penerima KIP Kuliah 2025, selamat bergabung di civitas akademika UNJA. Jadilah generasi yang tidak hanya lulus karena dibantu, tetapi lulus karena perjuangan dan unggul karena berprestasi,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama, Dr. Guspianto, S.KM., M.KM., dalam pemaparannya menjelaskan hak dan kewajiban penerima KIP Kuliah. Ia menyebutkan bahwa KIP Kuliah merupakan strategi pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat, sekaligus upaya memutus mata rantai kemiskinan.
“Anak-anak KIP Kuliah harus mampu memberikan dampak kemajuan bagi diri sendiri, keluarga, dan UNJA. Setelah lulus, anda diharapkan dapat bekerja atau bahkan menciptakan lapangan kerja sehingga tujuan memutus mata rantai kemiskinan dapat tercapai,” ujarnya.
Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pemberian hadiah kepada mahasiswa UNJA dari program Bale Race University BANK BTN dan Sosialisasi Kebangsaan yang menghadirkan narasumber yakni Kasatgas Wilayah Jambi Densus 88 Anti Teror Mabes Polri, Kombes Pol Beri Diatra, S.I.K., M.H., dan Mantan kelompok NII yang sudah kembali ke NKRI, Ustadz Afizal Hamdan, M.Si. Sosialisasi ini bertujuan untuk membentengi mahasiswa dari paham radikalisme serta menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air.
Melalui kegiatan ini, UNJA tidak hanya membuka akses pendidikan tinggi yang lebih luas, tetapi juga membentuk generasi muda yang unggul, berprestasi, dan berjiwa kebangsaan. Diharapkan, para mahasiswa KIP Kuliah 2025 dapat menjadi teladan bagi rekan-rekannya dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat serta bangsa. (www.unja.ac.id)
Usung Tema “Ajang Syiar Islam dan Pembinaan Generasi Qurani”, Wabup Ardani Resmi Buka MTQ XXXI Kabupaten Ogan Ilir
Saksi Perkara Korupsi DAK Ngaku Terima Duit dari Mantan Kadisdik dan Terdakwa
Pascasarjana UNJA–Itera Perkuat Kolaborasi Tridarma untuk Pembangunan Sumatera
Aplikasi RisetCar Diduga Investasi Bodong, Pengguna Keluhkan Gagal Tarik Dana
Risetcar Terbukti Penipuan, Ratusan Ribu Anggota Alami Kerugian Puluhan Miliar Rupiah
