DETAIL.ID, Merangin – Upaya memperkuat sinergi dalam pembinaan serta pengawasan klien pemasyarakatan terus dilakukan oleh jajaran pemasyarakatan di Provinsi Jambi. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan, antara Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Muara Bungo, dengan Pemerintah Kabupaten Merangin serta Aparat Penegak Hukum (APH) di wilayah Kabupaten Merangin.

Kegiatan penandatanganan nota kesepakatan tersebut, dilaksanakan di Lapas Kelas IIB Bangko dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting dari berbagai instansi.

Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Merangin M Syukur, Wakil Bupati Merangin H Abdul Khafidh, Kapolres Merangin, Dandim 0420/Sarko, Kepala Kejaksaan Negeri Merangin, Ketua Pengadilan Negeri Bangko, Kepala Lapas Kelas IIB Bangko Heri, serta Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jambi Irwan Rahmat Gumilar.

Penandatanganan nota kesepakatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi antara Balai Pemasyarakatan, pemerintah daerah serta aparat penegak hukum dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan klien pemasyarakatan di Kabupaten Merangin.

“Melalui kerja sama ini, Balai Pemasyarakatan Kelas II Muara Bungo diharapkan dapat semakin optimal dalam menjalankan tugasnya memberikan bimbingan, pengawasan serta pendampingan terhadap klien pemasyarakatan yang menjalani program pembimbingan di luar lembaga pemasyarakatan,” ucap, Bupati Merangin, M Syukur.

Bupati Merangin, M Syukur dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap langkah yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Muara Bungo, bersama jajaran pemasyarakatan di Provinsi Jambi, dalam memperkuat koordinasi lintas lembaga.

Menurutnya, pemerintah daerah sangat mendukung upaya pembinaan terhadap warga binaan maupun klien pemasyarakatan agar mereka dapat kembali berbaur dengan masyarakat setelah menjalani masa hukuman.
Bupati menegaskan bahwa keberhasilan sistem pemasyarakatan tidak hanya diukur dari proses penegakan hukum, tetapi juga dari sejauh mana para warga binaan mampu berubah menjadi pribadi yang lebih baik.

“Pemerintah Kabupaten Merangin sangat mendukung program pembinaan yang dilakukan oleh jajaran pemasyarakatan. Kami percaya bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah dan memperbaiki diri,” ujar M Syukur.

Terkait penerapan pidana kerja sosial dalam KUHP yang mulai diberlakukan pada tahun 2026, Bupati Merangin juga menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut.

“Pidana kerja sosial merupakan langkah yang baik dalam sistem hukum kita karena memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menebus kesalahan melalui kontribusi nyata kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Merangin siap bersinergi dengan Bapas dan aparat penegak hukum untuk menyediakan berbagai program kegiatan sosial yang dapat menjadi bagian dari pelaksanaan pidana kerja sosial,” katanya.

Ia juga menambahkan bahwa melalui kerja sosial tersebut para pelaku dapat dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat seperti kegiatan kebersihan lingkungan, pelayanan sosial, maupun kegiatan pembangunan yang bersifat kemasyarakatan.

Menurutnya, pendekatan tersebut tidak hanya memberikan efek pembinaan bagi pelaku, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Kegiatan penandatanganan nota kesepakatan tersebut berlangsung dengan lancar dan penuh khidmat. Momentum ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara Balai Pemasyarakatan, pemerintah daerah serta aparat penegak hukum di Kabupaten Merangin dalam mendukung sistem pemasyarakatan yang lebih efektif, humanis dan berorientasi pada pembinaan.

Selain menjadi bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan pembinaan terhadap klien pemasyarakatan, kerja sama ini juga diharapkan mampu menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih aman, tertib serta kondusif di Kabupaten Merangin.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jambi Irwan Rahmat Gumilar menyampaikan bahwa sistem pemasyarakatan saat ini terus mengalami perkembangan, yang menekankan pada pendekatan pembinaan dan reintegrasi sosial.

“Pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada proses penahanan semata, namun juga pada bagaimana warga binaan dan klien pemasyarakatan dapat kembali diterima oleh masyarakat, setelah menjalani masa pembinaan,” ujar Iwan.

Kerja sama lintas sektor seperti yang dilakukan melalui penandatanganan nota kesepakatan ini merupakan bagian penting dalam mendukung keberhasilan proses pembinaan tersebut.

Selain itu, Irwan juga menyinggung mengenai penerapan pidana kerja sosial yang mulai diimplementasikan seiring dengan diberlakukannya KUHP baru pada tahun 2026.

“Melalui penerapan KUHP yang baru, terdapat pendekatan pemidanaan yang lebih berorientasi pada pemulihan dan pembinaan, salah satunya melalui pidana kerja sosial. Dalam pelaksanaannya, Balai Pemasyarakatan memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan dan pembimbingan terhadap pelaku yang menjalani pidana kerja sosial di tengah masyarakat,” ujar Irwan lagi.

Ia menambahkan bahwa dukungan dari pemerintah daerah ,sangat diperlukan dalam menyediakan ruang serta program kegiatan sosial ,yang dapat menjadi tempat pelaksanaan pidana kerja sosial tersebut.

“Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum serta jajaran pemasyarakatan, pelaksanaan pidana kerja sosial dapat berjalan dengan baik sehingga tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan berkontribusi positif kepada masyarakat,” tuturnya.

Reporter: Daryanto

DETAIL.ID, Pasuruan – Pemerintah Kabupaten Pasuruan memberikan insentif fiskal atau stimulus potongan 1 % kepada wajib pajak PBB P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan). Mulai 2 Februari – 31 Maret 2026, Pemerintah Kabupaten Pasuruan memberi diskon untuk wajib pajak dengan nilai PBB di atas Rp 200 juta.

Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pasuruan, Koko Adi Prayoga menjelaskan kebijakan ini merupakan gagasan Bupati Rusdi Sutejo untuk mengajak masyarakat Pasuruan agar membayar pajak tepat waktu.

“Saya berharap sebelum 31 Maret masyarakat telah melunasi pajak atau sudah terbayarkan, wajib pajak berhak mendapatkan potongan sebesar 1 persen dari total tagihan. Kalau untuk wajib pajak dengan ketetapan sampai 10 juta, promo ini berlaku sampai 31 Mei,” kata Koko saat ditemui di ruangannya pada Selasa, 10 Maret 2026.

Oleh sebab itu, ia berharap para wajib pajak agar betul-betul memanfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya. “Karena pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan, baik untuk infrastruktur, kesehatan, pendidikan, maupun pelayanan publik lainnya,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Bapenda Kabupaten Pasuruan, Fathurrahman menambahkan, untuk memaksimalkan program tersebut, beberapa strategi dilakukan, di antaranya jemput bola dengan mendatangi langsung para wajib pajak.

Ia optimis percepatan pembayaran PBB melalui skema diskon ini akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada triwulan pertama 2026, bahkan melampaui target yang ditetapkan.

“Karena target tribulan pertama ini 10 persen, tapi hari ini sudah di akhir Maret, kami pastikan terlampaui sudah 25 persen,” katanya.

Menurutnya, semakin cepat pajak terkumpul, semakin besar pula ruang fiskal daerah untuk membiayai pembangunan.

“Respons wajib pajak juga bagus. Khususnya dengan ketetapan di atas Rp 200 juta ada 98 orang, dan 40 wajib pajak di antaranya sudah lunas dengan memanfaatkan stimulus ini,” ujar Fathurrahman. (Tina)

DETAIL.ID, Jambi – Kawasan historis Pasar Jambi bersiap menyambut nafas baru. Sebagai upaya menghidupkan kembali pesona sudut kota yang mulai meredup di malam hari, BUMD PT Siginjai Sakti Kota Jambi resmi menghadirkan Wisata Kuliner Kota Tua. Destinasi ini diproyeksikan menjadi ikon baru yang memadukan nilai sejarah dengan kebangkitan ekonomi kreatif.

Wisata Kuliner ini berlokasi strategis, yaitu di halaman parkir depan Hotel Duta, Pasar Jambi. Wisata kuliner ini bukan sekadar tempat transaksi jual-beli, melainkan juga menjadi tempat untuk bernostalgia bagi para pecinta kuliner.

Plt Direksi BUMD PT Siginjai Sakti, Ardiansyah, menegaskan bahwa proyek ini merupakan terobosan strategis untuk memicu “rejuvenasi” kawasan Pasar Jambi yang selama ini mulai jarang dikunjungi masyarakat saat malam hari.

“Kami ingin menghidupkan kembali kenangan indah di Kota Tua. Ini adalah upaya kami untuk memastikan denyut jantung ekonomi dan kehidupan sosial di Pasar Jambi kembali berdetak kencang, mengubah keheningan malam menjadi pusat interaksi yang hangat,” ujar Ardiansyah.

Selain aspek historis, misi utama dari program ini adalah pemberdayaan ekonomi. Kehadiran Wisata Kuliner Kota Tua dirancang khusus sebagai inkubator bagi pelaku usaha lokal. BUMD PT Siginjai Sakti berkomitmen penuh untuk mendorong UMKM di Jambi agar “naik kelas” melalui penyediaan wadah jualan yang representatif dan dikelola secara profesional.

Senada dengan hal tersebut, Bambang Setiawan selaku pengelola teknis di lapangan menjelaskan, konsep yang diusung akan sangat lekat dengan anak muda dan keluarga. Kota Tua memiliki nilai sejarah yang sangat kuat, dan melalui kuliner, sejarah tersebut diperkenalkan kembali kepada generasi muda.

“Kota Tua punya cerita. Kami mengemasnya dengan konsep yang segar, menghadirkan berbagai acara menarik, serta melibatkan beragam jenis UMKM mulai dari kudapan tradisional hingga kuliner kekinian. Kami ingin anak muda Jambi bangga dan merasa memiliki kembali kawasan bersejarah ini,” ujar Bambang.

Selanjutnya, Bambang mengimbau, bagi para pelaku usaha yang ingin bergabung dalam gerakan ekonomi ini, pendaftaran telah dibuka hingga 24 Maret 2026. Rangkaian kegiatan akan dimulai dengan Soft Opening pada 27 Maret 2026 dan akan diresmikan secara megah pada 3 April 2026 oleh Wali Kota Jambi Dr.dr.H.Maulana, M.Km.

Masyarakat dan pelaku UMKM dapat menggali informasi lebih lanjut dengan mendatangi langsung Kantor BUMD PT Siginjai Sakti Kota Jambi atau menghubungi layanan informasi di nomor 0831-7114-6718 dan 0851-2319-1616. (*)