DETAIL.ID, Jambi – Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali membuka lapisan persoalan lama di sektor hulu minyak dan gas bumi. Dalam dokumen pemeriksaan atas pengelolaan BMN dan belanja operasional SKK Migas tahun anggaran 2022 – 2024, auditor negara menemukan rangkaian masalah berpotensi membebani negara ratusan miliar rupiah.
‎
‎Nilainya tidak kecil. Potensi kelebihan pembebanan cost recovery mencapai US$38.55 juta atau sekitar Rp 625,79 miliar. Di antara temuan itu, kasus di wilayah kerja Jambi menjadi salah satu yang paling mencolok.
‎
‎Di lapangan milik PetroChina International Jabung Ltd, sebuah aset pembangkit listrik Gas Turbine Drive Generator (GTG-D) senilai US$25.98 juta atau sekitar Rp 415 miliar tercatat tak pernah benar-benar beroperasi.
‎
‎BPK mencatat, fasilitas itu belum pernah digunakan sejak dibangun. Saat diperiksa kondisinya bahkan sudah rusak. Ironisnya lagi proyek proyek tersebut masih menyisakan 15 item punch list yang mengindikasikan pekerjaan belum tuntas, namun tetap lolos dalam evaluasi placed into service.
‎
‎Artinya, secara administratif aset dianggap sudah siap digunakan, namun membuka jalan bagi pembebanan biaya ke negara melalui skema cost recovery.
‎
Di sinilah persoalan menjadi serius.
‎
‎BPK dalam LHP-nya pun meminta agar biaya modal aset tersebut tidak dibebankan sebelum benar-benar berfungsi. Sebuah koreksi yang terlambat, jika melihat nilai investasi yang sudah terlanjur tertanam.
‎
‎Masalah lain muncul di wilayah kerja South Jambi B yang dikelola JINDI South Jambi B Co Ltd. Di sana, aset tanah seluas 176,5 hektare dengan nilai mencapai Rp 10,37 miliar belum bersertifikat atas nama negara.
‎
‎Dalam tata kelola aset negara, kondisi semacam ini membuka ruang sengketa, tumpang tindih, klaim, hingga potensi hilangnya kontrol negara atas aset strategis.
‎
‎”Jadi kalau aset negara saja tidak jelas statusnya, bagaimana negara bisa menjamin perlindungannya?” ujar Sekjen DPP LSM Mappan, Hadi Prabowo, belum lama ini.
‎
‎Ketidaktertiban juga tercermin dari selisih pencatatan aset di perusahaan yang sama. Laporan MP-04 mencatat nilai US$3,71 juta, sementara MP-01 hanya US$2,56 juta. Ada selisih US$1,14 juta sekitar Rp 18,3 miliar.
‎
‎Hari Prabowo melihat selisih tersebut sebagai pintu masuk menelusuri masalah yang lebih dalam.
‎
‎”Itu bukan angka kecil, harus ditelusuri apakah sekadar kesalahan administrasi atau ada persoalan lain yang lebih besar,” katanya.
‎
‎Selanjutnya, nama MontD’or Oil Tungkal Limited juga ikut muncul dalam dokumen audit. Perusahaan ini terseret dalam sejumlah temuan terkait kewajiban dana pemulihan lingkungan (ASR), potensi kurang bayar pajak migas, serta inventarisasi aset.
‎
‎Nilai aset yang jadi persoalan memang tidak sebesar kasus lainnya, sekitar Rp 2,45 miliar namun problemnya serupa, administrasi yang belum tertib.

‎Dalam jangka panjang, persoalan ASR dinilai dapat berujung pada beban negara. Sumur tua yang tidak ditutup, fasilitas yang terbengkalai, hingga lahan yang tidak direhabilitasi.
‎
‎Bagi LSM Mappan, rangkaian temuan ini menunjukkan satu pola yang sama yakni lemahnya pengawasan. Ia pun mempertanyakan peran SKK Migas sebagai pengawas utama aktivitas KKKS.
‎
‎”Kalau proyek belum selesai tapi sudah dinyatakan siap operasi, itu pertanyaannya sederhana saja, siapa yang memverifikasi?” kata Hadi.
‎
‎BPK telah memberikan rekomendasi. Namun, seperti banyak laporan audit sebelumnya, belum ada kejelasan soal tindak lanjutnya.
‎
‎Apakah aset mangkrak akan diperbaiki Apakah tanah negara akan segera disertifikasi? dan Apakah selisih aset akan dijelaskan? Atau, semua kembali menjadi catatan temuan? Hingga berita ini terbit, tim awak media masih berupaya menghimpun informasi lebih lanjut pada pihak terkait.
‎
‎Di daerah seperti Jambi yang selama ini menjadi salah satu lumbung energi, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu bukan sekadar soal tata kelola. Namun menyangkut kepercayaan publik terhadap bagaimana negara mengelola sumber dayanya sendiri.

Reporter: Juan Ambarita

DETAIL.ID, Tebo – Dugaan aktivitas tambang galian C ilegal kembali mencuat di Kabupaten Tebo, Jambi. Kali ini, sorotan tertuju kepada Abdul Wahab, mantan Kepala Desa Pulau Jelmu, Kecamatan Tebo Ulu, yang disebut-sebut terlibat dalam aktivitas pertambangan tanpa izin di wilayah izin lokasi PT Potensi Berkah Madani.
‎
‎Berdasarkan informasi yang dihimpun, kegiatan tambang galian C ilegal tersebut diduga telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa adanya tindakan tegas dari aparat penegak hukum. Aktivitas ini tidak hanya menimbulkan potensi kerusakan lingkungan, tetapi juga memicu dugaan praktik pungutan liar (pungli).
‎
‎Abdul Wahab diduga melakukan pungli kepada para pelaku tambang galian C ilegal sebesar Rp 250 ribu per bulan. Dana tersebut disebut-sebut digunakan sebagai ‘jatah keamanan’ yang diduga disetorkan kepada oknum aparat.
‎
‎Menanggapi hal tersebut, Hafizan Romi Faisal selaku tim legal PT Potensi Berkah Madani menyampaikan bahwa pihak perusahaan telah berupaya melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat lokal yang melakukan aktivitas tambang di dalam wilayah izin perusahaan.
‎
‎”Kami dari pihak perusahaan sudah melakukan upaya persuasif agar masyarakat yang melakukan aktivitas tambang galian C ilegal di wilayah izin lokasi perusahaan dapat bermitra sehingga memiliki legalitas. Namun yang bersangkutan menolak,” ujar Romi pada Senin, 20 April 2026.
‎
‎Ia menegaskan, pihak perusahaan akan menempuh jalur hukum atas dugaan aktivitas ilegal tersebut. “Maka kami akan melakukan upaya hukum dengan melaporkan yang bersangkutan ke aparat penegak hukum,” katanya.
‎
‎Secara hukum, aktivitas pertambangan tanpa izin merupakan pelanggaran serius. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya Pasal 158, pelaku tambang ilegal dapat diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda hingga Rp 100 miliar. Selain itu, pelaku juga berpotensi dijerat dengan pasal berlapis terkait kerusakan lingkungan hidup.
‎
‎Tidak hanya pelaku tambang ilegal, bedasarkan berbagai referensi hukum yang berlaku, pihak yang membeli atau menampung hasil tambang tersebut juga dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam Pasal 480 KUHP, disebutkan bahwa penadah barang hasil kejahatan dapat dipidana dengan ancaman hukuman hingga 4 tahun penjara.
‎
‎”Tidak hanya pelaku galian C tanpa izin yang bisa dipidana, tetapi juga para penadah yang membeli hasilnya. Karena galian C ini ilegal, maka barang yang dihasilkan juga ilegal,” ujarnya.
‎
‎Kasus ini pun menjadi perhatian publik, mengingat praktik tambang ilegal yang berlangsung lama tanpa penindakan dapat mencederai penegakan hukum dan merugikan negara serta lingkungan.

Reporter: Juan Ambarita

DETAIL.ID, Muarojambi – Dugaan kasus korupsi di Dinas Pendidikan Provinsi terus menerus menjadi sorotan publik. Setelah korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pengadaan peralatan praktik utama SMK tahun anggaran 2021-2022 yang diperkirakan merugikan negara dari Rp 21 miliar lebih, kini dugaan korupsi di SMAN 6 Muarojambi kembali terungkap.

Dugaan korupsi di SMAN 6 Muarojambi disebut-sebut adalah program revitalisasi SMA tahun 2025. Nilainya diperkirakan mencapai Rp 700 juta lebih. Ironisnya proyek tersebut dikelola sendiri oleh Kepala Sekolah SMAN 6 Muarojambi, Rina Marlina yang menjabat sejak tahun 2024 lalu.

Proyek revitalisasi sekolah di Indonesia merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang difokuskan pada perbaikan sarana prasarana sekolah rusak, khususnya di daerah 3T. Pada tahun 2026, Kemendikdasmen menargetkan 60.000 sekolah dengan alokasi anggaran Rp 14,1 triliun, menggunakan mekanisme swakelola yang melibatkan masyarakat, dan memberikan prioritas pada pembangunan ruang kelas, sanitasi, serta modernisasi sarana belajar seperti Interactive Flat Panel (IFP).

Idealnya program revitalisasi sekolah dilakukan dengan mekanisme Swakelola (P2SP): Pembangunan dilakukan langsung oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) di sekolah, bukan kontraktor luar, dengan partisipasi masyarakat setempat.

Namun yang terjadi di SMAN 6 Muarojambi, menurut sumber yang dipercaya, justru dikerjakan sendiri oleh Rina Marlina. “Seluruh pembayaran pekerjaan tidak melibatkan bendahara kegiatan maupun bendahara sekolah. Semuanya lewat kepala sekolah,” kata sumber tersebut pada Jumat, 17 April 2026. Bahkan disebut-sebut dana tersebut mengalir ke Dinas Pendidikan Provinsi sebesar 15 persen.

Soal ini tidak dijawab oleh Rina Marlina. Ia cuma menjawab singkat. “Silakan datang ke sekolah,” katanya pada Jumat, 17 April 2026 lewat pesan WhatsApp. Rina tahun ini akan menjalakan ibadah naik haji.

Kasus yang mirip juga terjadi di SMA Negeri 6 di Kecamatan Sadu Tanjungjabung Timur Provinsi Jambi. Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polres Tanjung Jabung Timur menetapkan seorang tersangka berinisial K (46). Tersangka diketahui merupakan oknum kepala sekolah di SMA Negeri 6 Kecamatan Sadu.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jambi, negara diperkirakan mengalami kerugian mencapai Rp 318 juta. Proyek rehabilitasi ini sendiri memiliki pagu anggaran sekitar Rp 2,7 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

Pada Desember 2025, terdapat dugaan praktik pemerasan di SMAN 6 Muaro Jambi yang dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Muaro Jambi pada Desember 2025. Kasus ini melibatkan modus jual beli Lembar Kerja Siswa (LKS) dan pungutan biaya pengambilan ijazah yang memberatkan orang tua siswa.

Laporan disampaikan oleh Masyarakat Peduli Rakyat Jambi (MPRj) terkait pungutan liar di sekolah tersebut. Dampak pungutan liar tersebut dikabarkan membuat orang tua korban terpaksa berutang hingga menjual emas. (*)