TEMUAN
KSO PTPN VI Menagih Sisa Minyak CPO Empat Tahun Lalu, Achmedy: Sudah Sesuai Kontrak

DETAIL.ID, Jambi – Ada-ada saja ulah PT Tenera Lestari, perusahaan yang berkedudukan di Medan, Sumatra. Mereka justru menyurati PTPN VI Jambi pada 14 Desember 2020. Masalahnya, PT Tenera Lestari menagih sisa minyak CPO yang belum diangkut sebanyak 27.774 kg, empat tahun silam.
Sebulan kemudian, surat disetujui oleh pihak SEVP Business Support oleh Berita Acara Stok Opname. Sebulan kemudian pula, persisnya pada 9 Februari 2021, turun memo ke Manager PSB Group untuk menyerahkan CPO eks KSO sebanyak 27.774 kg.
Hadi Prabowo selaku Sekjen DPP LSM MAPPAN DPP Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Pemantau Anggaran Negara (Mappan) menduga penyerahan minyak CPO itu ada rekayasa dan persekongkolan beberapa oknum internal di PTPN VI yang patut diduga “bermain mata” dengan PT Tenera Lestari.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ newsticker_animation=”vertical” include_category=”9,4″]
“Agak janggal saja, masak ada tagihan minyak CPO yang tertinggal empat tahun lalu. Dan tagihan itu dengan mudahnya disetujui. Saya berharap pihak penegak hukum menelusuri dugaan ini,” kata Hadi Prabowo kepada detail pada Senin, 9 Agustus 2021.
Sedangkan, kata Hadi, minyak yang merupakan milik PT Tenera Lestari telah habis diangkut seluruhnya karena terjadi ketekoran akibat rendemen tidak tercapai. Hal ini tentunya menyebabkan sisa minyak yang akan diserahkan adalah minyak milik PTPN 6 yang merupakan minyak milik negara.
Tangki timbun nomor 1 berisi 5.000 kg dengan FFA 6,14 % dalam kondisi beku dan tidak bisa diukur. Seharusnya, sebelum diserahkan, minyak harus dipanaskan terlebih dahulu dengan suhu ideal sehingga tidak menimbulkan kerugian perusahaan. Dengan kondisi tersebut, minyak tidak mencapai rendemen sehingga minyak nihil. Dapat dipastikan hal tersebut menimbulkan kerugian.
Sementara itu, pihak PT Tenera Lestari mengaku masih memiliki minyak 27.774 kg dianggap tidak berdasar karena seluruh tangki sudah terangkut. Terlihat jelas bahwa ada persekongkolan jahat antara SEVP BS dan Direktur PT Tenera Lestari guna memperkaya diri.
“Tangki timbun nomor 4 berisi 10.500 Kg dengan FFA 12,01% dipastikan tidak layak jual, sebab standar yang beredar di pasaran berkisar maksimal 5%,” ujar Hadi.
Dalam memo No.M38/0604/II/2011 yang ditandatangani di Jambi tanggal 9 Februari 2020 oleh bagian pemasaran menginstruksikan untuk menyerahkan minyak kepada PT Tenera Lestari dengan FFA 10,12%.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ newsticker_animation=”vertical” include_category=”9,4″]
“Padahal FFA realisasi di tangki sudah mencapai 12,01% sehingga terdapat selisih harga yang sangat signifikan dan menguntungkan sekelompok orang khususnya SEVP Business Support. Tentunya hal ini terindikasi kuat adanya gratifikasi,” ucap Hadi.
Soal dugaan ini ditepis oleh pihak PTPN VI Jambi. Menurut Sekretaris Perusahaan PTPN VI, Achmedy Akbar tidak benar dugaan tersebut. Semua telah dilaksanakan sesuai kontrak kerja sama antara PTPN VI dan PT Tenera Lestari.
Ia menjelaskan periode perjanjian kerja sama berlangsung dari tanggal 1 Juli 2016 hingga 30 September 2016. “Lagi pula, yang kita serahkan ya dalam bentuk minyak CPO juga bukan dalam bentuk uang tunai,” kata Achmedy Akbar kepada detail pada Senin, 9 Agustus 2021.
Bila pada hari ini harga CPO menyentuh harga Rp 12 ribu maka minyak CPO 27.774 kg itu diperkirakan senilai Rp 333 juta lebih.
Reporter: Jogi Sirait
TEMUAN
Temuan Kuatkan Dugaan RSP Rantau Rasau Tak Sesuai Spek, Beberapa Konsultan Diduga Digeser PT Belimbing Sriwijaya

DETAIL.ID, Tanjungjabung Timur – Berbagai temuan serta indikasi yang mencuat, kian menguatkan dugaan bahwa proyek pembangunan RS Pratama Rantau Rasau di Tanjungjabung Timur yang menelan duit Rp 43.8 miliar dari dana DAK, dikerjakan asal jadi.
Lihat saja kondisi fisiknya yang sudah banyak mengalami keretakan pada beberapa sisi gedung yang kemudian diperparah lagi dengan buruknya sanitasi di gedung pelayanan kesehatan tersebut, yang hanya berselang beberapa bulan pasca diresmikan.
Seakan minim perencanaan sebelum pekerjaan, gedung rumah sakit yang digarap oleh kontraktor pelaksana PT Belimbing Sriwijaya bersama KSO PT Bukit Telaga Hasta Mandiri dengan pengawasan PT Kalimanya Exspert Konsultan pun tak henti-henti menuai sorotan.
Informasi juga dihimpun bahwa dalam prosesnya, pelaksana disinyalir mengganti beberapa personel dari konsultan pengawas, dengan dalih menghalangi proses pekerjaan. Hal itu pun semakin menguatkan dugaan bahwa banyak item pekerjaan bangunan gedung RSP Rantau Rasau yang tidak sesuai spesifikasi.
Soal ini, Binanga selaku PPTK proyek RSP Rantau Rasau dikonfirmasi via WhatsApp tidak merespons hingga berita ini tayang. Begitupula dengan pihak pengawas Joel Lubis — bos PT PT Kalimanya Exspert Konsultan. Kadinkes Tanjungjabung Timur, Ernawati juga nampak memilih tak merespons. Mereka tak mau ambil pusing.
Dengan respons minimnya keterbukaan informasi dari para pihak bertanggungjawab, angan-angan Rumah Sakit Pramata senilai Rp 43,4 miliar dari dana DAK tersebut menjadi pusat layanan kesehatan yang memadai dan nyaman bagi warga 4 kecamatan sekitar yakni Sadu, Nipah Panjang, Rantau Rasau, dan Berbak pun seolah kian jauh dari realita.
Pihak terkait didesak tanggung jawab atas proyeknya. Serta lembaga berwenang atau aparat penegak hukum untuk melakukan audit menyeluruh atas proyek gede tersebut. Mengingat tujuan pembangunan RSP Pratama yang tak lain untuk menghadirkan pelayanan kesehatan prima bagi warga sekitar.
Reporter: Juan Ambarita
TEMUAN
Diduga Asal Jadi, Proyek DAK Garapan PT Belimbing Sriwijaya RS Pratama Rantau Rasau Terus Jadi Sorotan

DETAIL.ID, Tanjungjabung Timur – Baru beberapa bulan beroperasi tepatnya November 2024, kondisi fisik gedung Rumah Sakit Pratama Rantau Rasau Tanjungjabung Timur sudah mengalami sejumlah kerusakan, hal ini pun menuai sorotan tajam dari publik luas.
Berbagai temuan lapangan pun kian menguatkan dugaan bahwa proyek garapan PT Belimbing Sriwiaya bersama KSO PT Bukit Telaga Hasta Mandiri tersebut dikerjakan asal, material tak sesuai spek, serta tanpa perencanaan matang.
Angan-angan untuk rumah sakit pramata senilai Rp 43,4 miliar dari dana DAK tersebut dapat menjadi pusat layanan kesehatan yang memadai dan nyaman bagi warga 4 kecamatan sekitar yakni Sadu, Nipah Panjang, Rantau Rasau, dan Berbak pun kian jauh dari realita.
Bayangkan saja informasi dihimpun bahwa terdapat banyak keretakan pada beberapa sisi dinding rumah sakit, sanitasi pun juga tak luput dari masalah. Alih-alih jadi tempat pelayanan kesehatan, gedung tersebut pun malah terkesan memprihatinkan.
Binanga Solih, selaku PPK proyek tersebut nampak tak mau ambil pusing. Dikonfirmasi via WhatsApp, dia tak merespons. Dalam pemberitaan pada beberapa media massa, dia malah lempar tangan dengan dalih tugasnya sudah selesai lantaran proyek tersebut sudah serah terima dengan PA atau pengelola.
Sementara itu Kadis Kesehatan Tanjungjabung Timur Ernawati dikonfirmasi lewat WhatsApp sama sekali tak merespons hingga berita ini terbit.
Kondisi tersebut pun semakin menguatkan dugaan adanya ketidakberesan dalam proyek milik Dinkes Tanjabtim yang digarap oleh PT Belimbing Sriwiaya bersama KSO PT Bukit Telaga Hasta Mandiri tersebut.
Menanggapi kondisi RS Pratama Rantau Rasau tersebut, sosok aktivis yang selama ini vokal terhadap berbagai perkembangan isu di Tanjabtim menilai Pemda atau Dinkes Tanjabtim harus bertanggungjawab.
“Harus tanggung jawab. Kalau perbaikan ga cukup itu cuman dicat-cat gitu aja. Kalau saya bilang itu dibongkar, baru bangun lagi. Karena kondisinya udah retak dimana-mana, sanitasi juga,” kata Arie Suryanto pada Jumat, 14 Februari 2025.
Arie juga menilai bahwa kondisi proyek tersebut kini menunjukkan bahwa tidak adanya landasaan perencanaan yang matang. Sehingga terkesan dipaksakan agar Pemda beroleh dana DAK.
“Harapannya ya diperbaiki betul. Jangan sampai masyarakat kesitu berobat mau sehat malah tambah sakit nantinya. Ini tanggung jawab Pemkab,” katanya.
Proyek RSP Rantau Rasau pun kini jadi sorotan publik, pihak terkait didesak betul-betul bertanggungjawab serta adanya audit menyeluruh atas gedung pelayanan kesehatan yang bersumber dari dana DAK Pusat tersebut.
Reporter: Juan Ambarita
TEMUAN
Pelaksana Disinyalir Tak Becus Laksanakan Pengadaan Sapi, Namun Disbunak Muarojambi Malah Bungkam

DETAIL.ID, Muarojambi – Dugaan permainan antara Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Muarojambi dengan CV Fathan Utama Jaya selaku penyedia atau pelaksana proyek Pengadaan Sapi Jantan dan Sapi Betina yang bersumber dari APBD Muarojambi TA 2024, semakin mencuat.
Sebagaimana pemberitaan tersebar, setidaknya terdapat 10 ekor bantuan sapi dari Disbunak Muarojambi yang bermatian, tak lama berselang pasca diserahkan pada sejumlah kelompok tani.
Padahal, informasi dihimpun bahwa setidaknya program pengadaan sapi tersebut telah menelan APBD sebanyak Rp Rp 1,5 miliar. CV Fathan Utama Jaya selaku pelaksana proyek pengadaan pun jadi sorotan.
Tak berhenti disitu, Disbunak Muarojambi malah terkesan tak acuh akan persoalan ini. Plt Kadisbunak Muarojambi, Ridwan dikonfirmasi lewat pesan dan telepon WhatsApp sama sekali tak merespons hingga berita ini tayang.
Upaya konfirmasi terhadap Sekretaris Disbunak Muarojambi, Suharyanto juga berujung jalan buntu. Dia berdalih bahwa akan mencoba meneruskan konfirmasi awak media kepada Plt Kadis.
“Semalam sudah saya teruskan ke beliau Bang, terkait hal tersebut. Nanti saya coba konfirmasi lagi, Bang,” ujarnya pada Kamis, 13 Februari 2025.
Sikap yang ditunjukkan oleh Disbunak Muarojambi pun semakin menguatkan dugaan adanya kongkalingkong dengan CV Fathan Utama Jaya. Bayangkan sapi-sapi dari APBD tersebut bermatian tak lama pasca diserahkan pada para kelompok tani.
Mirisnya tak ada penegasan dari Disbunak Muarojambi selaku empunya proyek terhadap pelaksana yang disinyalir becus dalam pengadaan proyek ini.
Sampai berita ini terbit, awak media masih berupaya menghimpun informasi lebih lanjut dari berbagai pihak terkait.
Reporter: Juan Ambarita