DAERAH
Soal Pinjaman Pemkab Rp 300 M, Sekda: Sudah Melalui Perhitungan Matang
DETAIL.ID, Batanghari – Sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Batanghari, Jambi, M Azan berujar pinjaman daerah Rp 300 miliar sudah melalui perhitungan matang. Pemerintah kabupaten (Pemkab) punya hitungan berdasarkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan pendapatan lainnya.
“Makanya Pemkab berani meminjam atau menambah dari usulan awal Rp 200 miliar menjadi Rp 300 miliar. Kita berkeyakinan dengan besaran pinjaman Rp 300 miliar itu dapat kami kembalikan tepat waktu,” ucap Azan dikonfirmasi detail, Kamis 19 Agustus 2021.
Menurut dia secara estimasi sesuai regulasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 tahun 2010, bahwa pengembalian pinjaman suatu provinsi, kabupaten/kota terhadap pinjaman pihak ketiga atau perbankannya harus dikembalikan dalam masa bakti Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati dan Walikota-Wakil Walikota.
Berkenaan dengan tahapan atau kelengkapan dokumen yang mendukung untuk kelengkapan pinjaman, Pemkab Batanghari sudah menyiapkan, tapi semuanya serba bertahap. Sehingga pihaknya memang menganalisa, mempedomani PP Nomor 56 tahun 2010, baik syarat formil maupun syarat materil kelengkapan dokumen.
“Apa sebab? karena kita akan di evaluasi Pemerintah yang lebih tinggi dan akan dapat persetujuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Maka kita harus hati-hati betul jangan sampai dokumen atau data yang kita sampaikan ke Kemendagri di tolak. Makanya kita harus hati-hati sebelum kita lengkapi secepatnya dokumen atau data itu,” ujarnya.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Batanghari ini berkata, pinjaman tambahan Rp 100 miliar adalah inisiatif dari Pemkab Batanghari berdasarkan usulan tambahan atau surat baru berkenaan dengan usulan tambahan pinjaman itu. Sesuai dengan dinamika yang ada dalam pembahasan antara TAPD dengan Banggar (Badan Anggaran) DPRD ketika membahas KUA-PPAS RAPBD Batanghari tahun anggaran 2022.
“Kita berasumsi tidak ada efek negatif, kita berasumsi terhadap efek positif bahwa kita akan membangun sesuai visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Tentu saja aspirasi dari bapak ibu anggota dewan harus kita perhatikan juga,” ujarnya.
Dalam mekanisme penganggaran, dalam mekanisme APBD juga mengenal pokir-pokir anggota dewan. Tentu visi misi Bupati dan Wakil Bupati serta pokir anggota dewan akan digabungkan dalam satu kesatuan menjadi selerasi.
Apakah rencana pembangunan gedung baru DPRD merupakan inisiatif dewan atau ‘kado’ Pemkab Batanghari? Ia menjawab semua yang diusulkan merupakan rencana kerja masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah).
“Kami yakin apa yang diusulkan Pemkab, namun Sekretariat dewan (Setwan) bagian dari Pemkab. Walupun dari satu sisi mereka juga adalah bagian dari dewan,” katanya.
Ia bilang berkenaan dengan rencana pembangunan gedung baru DPRD sudah diusulkan dari tahun 2019. Rencana APBD 2022 akan masuk dalam usulan pembangunan gedung baru DPRD, kata dia menjadi pembahasan di kemudian waktu.
“Oh, apakah masuk dalam angka 200 miliar atau dalam angka 100 miliar persetujuan kemarin, itu belum dapat kita pastikan. Apa sebab, karena sampai saat ini juga kami belum melihat bahwa diantara pinjaman angka 100 miliar itu termasuk rencana pembangunan gedung baru DPRD atau renovasi gedung DPRD,” ucapnya.
Hakikatnya bahwa pembahasan APBD tidak ada yang tabu. Semuanya melalui mekanisme antara Banggar DPRD dan TAPD Batanghari. Selagi memang apa yang diusulkan dan apa yang direncanakan untuk pembangunan tahun berikutnya di bahas melalui Banggar, tentu harus dapat persetujuan Banggar.
“Apakah kita di dalam pembahasan itu ada rencana untuk pembangunan gedung baru DPRD, boleh jadi asalkan tentu rencana itu sudah ada dalam rencana kerja OPD. Tanpa ada rencana kerja OPD tentu tidak menjadi alasan untuk pembangunan baru,” katanya.
Dalam surat usulan penambahan pinjaman Rp 100 miliar sudah dicantumkan untuk bla, bla, bla. Semua ada dalam notulen rapat dan ada di dalam risalah dewan. Berkenaan dengan dinamika yang ada dalam pembahasan RAPBD itu adalah biasa-biasa saja menurut pandangan dia.
“Boleh jadi sesuatu hal yang diusulkan pemerintah tidak disetujui Banggar. Boleh jadi apa yang diusulkan Banggar, boleh jadi juga pemerintah tidak setuju atau gabungan dari kedua-duanya,” ujarnya.
Kembali pada masalah usulan penambahan pinjaman, kata dia, bahwa Banggar mempunyai otorisasi untuk legalisasi. Selagi memang dibutuhkan DPRD, mengapa tidak akan Pemkab usulkan pembangunannya. Tentu semua ini akan dilihat dengan mekanisme atau perkembangan pembahasan di Banggar.
“Baik di tingkat Banggar, baik di tingkat gabungan sebelum Paripurna. Karena semua kemungkinan dalam waktu yang sempit itu bisa saja terjadi. Tapi kalau memang sudah Paripurna tidak bisa lagi tawar menawar,” ucapnya.
Tapi dalam pembahasan KUA-PPAS sampai dengan detik-detik terakhir menjelang gabungan, ada tidak dinamika yang memungkinkan untuk perubahan itu, boleh jadi dan tidak mengapa. Karena semuanya itu bagian dari Tatib (Tata tertib) DPRD dari Sabang sampai Merauke.
“Termasuk juga kita yakini DPR RI bahwa Tatib akan mengatur itu. Tinggal kita mempedomani atau menganalisa dan memahami Tatib DPRD Batanghari,” katanya.
Apakah mungkin seperti itu? Azan menjawab Insya Allah memungkinkan seperti itu. Karena mereka berani berbuat, berani bersikap, berani bertindak. Tapi secara mekanisme tetap harus saling berkoodinasi antara TAPD Batanghari dan Banggar DPRD.
Editor: Ardian Faisal
DAERAH
Tingkatkan Mutu Pendidikan Berbasis Al-Qur’an, 608 Kepala Sekolah dan Guru PAI Ikuti Pelatihan Seminar
DETAIL.ID, Tulang Bawang – Kolaborasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulang Bawang bersama UMMI Foundation Daerah Lampung (UMDA) menggelar kegiatan Pelatihan Singkat dan Seminar Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Al-Qur’an tahun 2026, yang berlangsung di Gedung Serba Guna (GSG) Menggala, Rabu, 11 November 2026.
Pelatihan ini merupakan bentuk kolaborasi antara UMDA Bandar Lampung dengan Pemkab Tulang Bawang dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya di bidang pendidikan, melalui penguatan mutu pembelajaran serta pengembangan pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Al-Qur’an.
Sebanyak 608 peserta yang terdiri dari 246 kepala sekolah negeri dan madrasah serta 362 Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di lingkungan satuan pendidikan se-Kabupaten Tulang Bawang mengikuti pelatihan tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Tulang Bawang, M. Ami Iswandi Ismed Balaw, menyampaikan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya berorientasi pada kemampuan akademik, tetapi juga harus diimbangi dengan pembentukan karakter, moral, dan akhlak peserta didik.
Menurutnya, pendidikan berbasis Al-Qur’an memiliki peran penting dalam membangun generasi yang berilmu, berkarakter, berakhlak mulia, serta mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman.
“Kami berharap melalui kegiatan pelatihan singkat dan seminar ini, para kepala sekolah serta guru PAI dapat meningkatkan kompetensi dan pemahaman dalam mengembangkan pola pembelajaran yang lebih baik, khususnya pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Al-Qur’an,” ucap Ami Balaw.
Ia juga berharap ilmu dan materi yang diperoleh peserta selama kegiatan tidak hanya menjadi pengetahuan pribadi, tetapi dapat diterapkan dan dikembangkan di masing-masing satuan pendidikan.
“Dengan demikian, kualitas pembelajaran pendidikan agama di sekolah semakin meningkat dan nilai-nilai Al-Qur’an dapat tertanam dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Kita ingin melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, kuat secara spiritual, serta memiliki akhlak yang baik,” katanya.
Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kabupaten Tulang Bawang, L. Fandhi Ahmad Zia, yang hadir mewakili Bupati Tulang Bawang Drs. Qudrotul Ikhwan, M.M., menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menyambut baik terselenggaranya kegiatan tersebut.
Menurutnya, peningkatan mutu pendidikan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, tenaga pendidik, serta seluruh elemen masyarakat.
“Pemkab Tulang Bawang berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan. Para kepala sekolah dan guru memiliki peran strategis dalam membentuk generasi penerus bangsa, sehingga peningkatan kompetensi tenaga pendidik harus terus dilakukan,” ujar Fandhi.
Ia juga menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya bertujuan menciptakan generasi yang unggul dalam pengetahuan, tetapi juga harus mampu membentuk karakter, kepribadian, dan akhlak mulia berdasarkan nilai-nilai agama.
Ia berpesan kepada seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh dan menyerap materi yang disampaikan, kemudian mengimplementasikannya di lingkungan sekolah masing-masing. Semoga kolaborasi antara Pemkab Tulang Bawang dan UMDA Lampung ini dapat terus berlanjut serta memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dunia pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun komitmen bersama untuk terus meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, memperkuat kualitas pembelajaran, serta mewujudkan pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang yang berkualitas dan berlandaskan nilai-nilai Al-Qur’an ke dalam kurikulum dan proses pembelajaran.
Momentum ini menjadi penguatan pendidikan berbasis Al-Qur’an menjadi salah satu langkah mewujudkan generasi yang unggul dalam ilmu pengetahuan, kuat dalam iman, serta berakhlak mulia. (*)
DAERAH
Tubaba Q Sehat Home Care, Bupati Ajak Perkuat Kepedulian Sosial
DETAIL.ID, Tulang Bawang Barat – Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui program Pemeriksaan dan Pengobatan Gratis (Tubaba Q Sehat) November 2026.
Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, Bupati Tulang Bawang Barat, Ir. Novriwan Jaya, S.P., turun langsung meninjau pelayanan kesehatan sekaligus melaksanakan kunjungan homecare atau pelayanan kesehatan dari rumah ke rumah di Tiyuh Mulya Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah.
Pelayanan homecare tersebut menyasar sejumlah warga yang membutuhkan perhatian dan pelayanan kesehatan, di antaranya Mbah Suti (86), Ibu Aliyem (56), serta Mbah Suyati (57). Melalui kunjungan ini, pemerintah daerah berupaya memastikan masyarakat, khususnya warga lanjut usia, tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan secara mudah dan optimal.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Novriwan Jaya menyampaikan bahwa pemerintah memiliki tugas sebagai fasilitator dalam membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan dan sosial.
Menurutnya, keberhasilan program pemerintah tidak hanya bergantung pada peran pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan dan dukungan seluruh elemen masyarakat.
Oleh karena itu, Bupati mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung berbagai program pemerintah yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Bupati juga menekankan pentingnya memperkuat peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat tiyuh agar dapat menjadi salah satu wadah dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya warga kurang mampu dan kelompok rentan.
Ia juga mengajak seluruh rumah ibadah di Kabupaten Tubaba untuk meningkatkan kepedulian sosial melalui optimalisasi pengelolaan dana infak dan sedekah.
Menurutnya, dana sosial keagamaan tersebut hendaknya dapat disalurkan dan dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, sehingga kehadiran rumah ibadah tidak hanya menjadi pusat kegiatan keagamaan, tetapi juga menjadi pusat kepedulian dan solidaritas sosial.
Melalui program Tubaba Q Sehat, Pemerintah Kabupaten Tubaba berharap pelayanan kesehatan dapat semakin menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga yang memiliki keterbatasan untuk datang langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan.
Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, dengan mengedepankan pelayanan yang humanis, kepedulian sosial, serta semangat gotong royong demi mewujudkan masyarakat Tubaba yang lebih sehat dan sejahtera. (*)
Uncategorized
Sulap eks PETI Jadi Sawah, Pemkab Merangin Jadikan Peta FSVA Kompas Pengentasan Rawan Pangan
DETAIL.ID, Merangin — Pemerintah Kabupaten Merangin menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan pangan daerah melalui pemanfaatan data yang akurat dan terukur.
Hal ini ditandai dengan digelarnya Rapat Koordinasi (Rakor) Ekspose Hasil Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas / FSVA) Kabupaten Merangin Tahun 2026 di Ruang Aula Kantor Dinas PUPR Kabupaten Merangin, Kamis, 12 November 2026.
Rakor dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Merangin, Zulhifni, yang hadir membacakan sambutan tertulis Bupati Merangin, M. Syukur.
Dalam sambutannya, Bupati M. Syukur menjelaskan bahwa ketahanan pangan merupakan urusan strategis yang menjadi fondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera.
Ketersediaan, akses, serta pemanfaatan pangan yang berkualitas harus ditopang oleh data yang valid hingga tingkat tapak.
“Peta FSVA ini bukan hanya sekadar dokumen atau gambaran kondisi wilayah, tetapi harus menjadi kompas dan dasar dalam menentukan arah kebijakan serta program pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Merangin,” ujar Sekda Zulhifni saat membacakan arahan Bupati Merangin.
Pemerintah Kabupaten Merangin mematok empat poin penting yang wajib menjadi perhatian bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan.
Seluruh OPD terkait diminta memberikan dukungan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan agar peta FSVA menggambarkan kondisi riil di lapangan.
Hasil pemetaan wajib dijadikan acuan utama dalam menentukan wilayah sasaran prioritas penanganan daerah rentan dan rawan pangan.
Perangkat daerah harus memperkuat koordinasi mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa dan menerjemahkan hasil pemetaan ini ke dalam program yang tepat sasaran, terencana, dan berkelanjutan—termasuk untuk penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, serta pencegahan stunting.
Di sela-sela agenda utama tersebut, Pemkab Merangin juga menyampaikan atensi khusus terhadap potensi sektor pertanian tanaman pangan. Kabupaten Merangin tercatat memiliki sekitar 7.000 hektar lahan sawah yang menjadi salah satu lumbung pangan daerah.
Konsentrasi sawah terbesar salah satunya membentang di wilayah Sungai Manau Lamo, meliputi kawasan Kecamatan Renah Pembarap, Sungai Manau, hingga Pangkalan Jambu.
Namun, tantangan besarnya adalah kerusakan lingkungan akibat aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
Menyikapi hal tersebut, pemerintah tidak tinggal diam. Sejumlah lokasi bekas PETI sukses direklamasi dan disulap kembali menjadi lahan persawahan produktif melalui metode penimbunan lubang galian.
Salah satu contoh suksesnya dapat dilihat di Desa Air Batu, Kecamatan Renah Pembarap, yang menunjukkan hasil pertanian cukup menggembirakan.
“Sawah yang sudah terlanjur rusak karena PETI kita reklamasi. Namun pesan pentingnya, bagi lahan sawah yang belum tersentuh, jangan sampai dirusak atau beralih fungsi,” ujar Bupati Merangin dalam pesan tambahannya. (*)



