Connect with us
Advertisement

NASIONAL

Yusril, Verifikasi Parpol Dan Dugaan Kecurangan Kpu Di Pemilu 2024

DETAIL.ID

Published

on

UU Pemilu dinilai perlu direvisi untuk menyederhanakan syarat verifikasi parpol. Rumitnya syarat verifikasi dinilai jadi celah kecurangan.

Jakarta — Proses verifikasi aktual partai politik akseptor pemilihan lazim (pemilu) dinilai terlalu rumit. Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra bahkan menyebut jikalau semua syarat yang ada dalam UU Pemilu betul-betul dipraktekkan KPU dalam verifikasi, maka tak akan ada parpol yang lolos jadi akseptor pemilu.

Dalam Pasal 173 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, syarat parpol mengikuti pemilu salah satunya memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk di kabupaten/kota.

Menurut Yusril, hukum ini tidak sepenuhnya masuk nalar. Karena, tak semua wilayah punya banyak penduduk, sementara parpol yang mendaftar puluhan.

“Kalau kita bicara jujur, semua partai diverifikasi, betul-betul diverifikasi kasatmata, tidak ada satu partai pun yang lolos,” ujar Yusril di Jakarta, Rabu (11/1).

Rumitnya syarat verifikasi faktual parpol peserta pemilu ini membuka celah adanya kecurangan. Partai Ummat contohnya, diduga dijegal agar tak lolos dalam verifikasi peserta Pemilu 2024. Sejumlah anggota KPU daerah mengaku ada intimidasi dari KPU sentra semoga tak meloloskan partai besutan Amien Rais itu.

Sementara itu, dalam rapat dengar pendapat biasa (RDPU) antara Komisi II DPR dengan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih, terungkap dugaan kecurangan semoga Partai Gelora diloloskan jadi penerima pemilu.

Peneliti senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay mengamini syarat verifikasi positif parpol calon peserta pemilu dalam UU Pemilu rumit dan berat.

Menurutnya, syarat keanggotaan yang tercantum dalam UU Pemilu hanya mampu diraih oleh parpol besar.

“Syarat verifikasi kita itu memang tidak cuma rumit, namun juga berat. Ya, rumit dan berat. Saya setuju itu memang demikian, jadi hanya parpol yang telah langsung besar, punya pengurus di mana mana, punya anggota di mana mana,” kata Hadar ketika dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (12/1).

Mantan komisioner KPU itu menuturkan, pada 2014, cuma parpol yang benar-benar menyanggupi syarat verifikasi konkret yang lolos selaku penerima pemilu. Menurutnya, saat itu hanya ada 10 parpol yang dinyatakan lolos selaku penerima Pemilu 2014.

Kemudian, ada embel-embel empat parpol yang kesannya dinyatakan lolos sesudah lewat proses sengketa.

“Di era kami waktu itu cuma 10 parpol yang lolos alasannya adalah kami betul-betul ketat. Kurang satu, ya kurang. Untuk pertama kali paling rendah dibandingkan pemilu sebelumnya,” ujarnya.

Hadar pun mengira dikala ini ada kecurangan yang dilakukan KPU. Kecurangan itu berbentukpemaksaan anggota KPUD biar meloloskan sejumlah partai politik pada Pemilu 2024.

Ia berpendapat dugaan kecurangan yang sempat disampaikan di Komisi II dewan perwakilan rakyat bahkan cuma sebagian saja.

“Dugaan kami mereka melakukan kecurangan. Di Komisi II itu cuma sebagian saja. Teman-sahabat di daerah yang bahwasanya menolak itu tidak berani untuk memberikan dan melaporkan sebab mereka ditekan, dianggap justru membuka informasi, melaporkannya justru dianggap pengkhianat. Orang yang ingin berkata jujur justru dibilang pengkhianat,” kata ia.

Sederhanakan syarat verifikasi aktual

Hadar mengatakan syarat verifikasi kasatmata perlu disederhanakan untuk menutupi celah kecurangan. Menurutnya, UU Pemilu cukup menertibkan hal-hal yang penting saja.

“Misalnya kepengurusan keanggotaan itu tidak butuhsebanyak sekarang atau cukup diadministrasikan saja pengecekannya. Karena kita tahu persyaratan ini sungguh susah akhirnya kita ini cari jalan untuk ngakalinnya curang-curang,” ucapnya.

Selain itu, KPU cukup mengevaluasi keanggotaan parpol pada tingkat pengurus parpol saja. Menurut Hadar, pengecekan anggota satu per satu di tiap kabupaten/kota dikala ini mengakibatkan manipulasi data.

Ia juga mengatakan tak perlu memaksakan parpol yang memang tak menyanggupi syarat untuk mengikuti pemilu nasional. Ia menuturkan parpol tersebut bisa mengikuti pemilu di tingkat tempat terlebih dulu.

“Kalau toh memang segitu, kita sarankan saja mereka memiliki sekian keanggotaan di sekian provinsi saja. Dia mampu di pemilu di tempat itu saja. Tidak perlu mengikuti syarat nasional terus ikut pemilu di semua daerah,” kata Hadar.

Hadar pun berharap kalau ketentuan ini mau diubah, revisi UU Pemilu dijalankan sedini mungkin sebelum pemilu setuturnya digelar.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Agustyati juga menyatakan syarat verifikasi nyata di UU Pemilu sangat berat. Menurut perempuan yang erat disapa Ninis itu, KPU hanya mengerjakan amanat undang-undang.

Ia pun setuju syarat verifikasi positif parpol harus dibuat lebih sederhana. Ia menyampaikan parpol tak harus dipaksakan mengikuti pemilu nasional.

“Syarat parpol menjadi akseptor pemilu lebih baik disederhanakan. Tidak mesti parpol itu pribadi punya kantor di seluruh provinsi. Misalnya, bila beliau baru timbul di beberapa kabupaten/kota tidak apa-apa tetapi ikut pemilunya berjenjang. Misal ikut pemilu di kabupaten/kota dulu, kemudian kalau telah terbukti mampu bangku kemudian naik ke provinsi lama-lama ke nasional,” kata Ninis.

Ninis berpendapat penyederhanaan syarat parpol jadi peserta pemilu bisa meminimalisasi kecurangan.

Menurut beliau, parpol cukup menunjukkan bahwa mereka mempunyai dukungan dari rakyat sesuai ‘harga’ kursi di tiap daerah penyeleksian.

“Kalau misal harga ‘kursi’ 5.000 ya, tunjukkan beliau mesti punya pertolongan 5.000 untuk memberikan nanti jika ikut pemilu ada yang milih,” ucapnya.

Ninis menyampaikan syarat yang berat di UU Pemilu memang bermaksud untuk menyaring jumlah parpol peserta pemilu. Namun, pada praktiknya banyak parpol yang dinyatakan lolos sebagai penerima pemilu.

(lna/tsa)

NASIONAL

Kompolnas Sesalkan Polisi Halangi Wartawan Liput Kunjungan Komisi III DPR di Polda Jambi

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyayangkan tindakan anggota polisi yang melarang wartawan mewawancarai Komisi III DPR saat kunjungan ke Polda Jambi pada Jumat kemarin, 12 September 2025.

Komisioner Kompolnas Choirul Anam menegaskan kerja kepolisian harus terbuka dan tidak boleh menghalangi kerja-kerja jurnalis.

“Saya pikir itu tidak bisa dibenarkan ya, kerja-kerja kepolisian itu ya harus terbuka. Ada spirit keterbukaan dan sebagainya,” kata Choirul lewat WhatsApp pada Sabtu, 13 September 2025.

Ia juga menekankan bahwa kehadiran pers dalam demokrasi dan negara hukum merupakan hal yang penting.

“Kerja-kerja jurnalis itu adalah kerja-kerja penting, dalam konteks demokrasi dan negara hukum. Oleh karenanya aksesibilitas mereka terhadap berbagai informasi, atas kerja-kerja profesionalitas rekan-rekan jurnalis harus dilindungi,” ujarnya.

Choirul meminta peristiwa tersebut tidak terulang dan harus dievaluasi. “Kami menyayangkan itu, dan tidak boleh terjadi lagi. Saya kira memang harus evaluasi kenapa kok terjadi peristiwa tersebut? Saya kira humas maupun Polda harus menjelaskan itu. Sekali lagi, kerja-kerja jurnalisme itu juga dibutuhkan negara kita secara umum, secara khusus untuk kepolisian,” katanya.

Sebelumnya wartawan Kompas.com, Detik.com, dan Jambi TV dilarang meliput serta mewawancarai Komisi III DPR saat kunjungan ke Polda Jambi pada Jumat kemarin, 12 September 2025. Mereka bahkan diadang dan didorong menjauh ketika hendak menanyakan isu reformasi Polri dan RUU Perampasan Aset. (*)

Continue Reading

ADVERTORIAL

Perkuat Pendidikan Anak Migran, UNJA Jalin Kerja Sama dengan KBRI Kuala Lumpur

DETAIL.ID

Published

on

Malaysia – Universitas Jambi (UNJA) menjadi salah satu dari 102 Perguruan Tinggi Indonesia yang resmi menandatangani dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur. Acara penandatanganan ini berlangsung di Hotel Nilai Spring Resort, Malaysia pada Selasa, 9 September 2025.

Acara ini dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Sistem Informasi UNJA, Prof. Dr. Revis Asra, S.Si., M.Si., beserta Rektor dan Pimpinan dari perguruan tinggi negeri dan swasta yang terlibat. Penandatanganan ini juga disaksikan langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Malaysia, yaitu Dato’ Indera Hermono.

Prof. Revis Asra menyatakan rasa syukurnya atas penandatanganan kerja sama ini.

“Alhamdulillah, penandatanganan kerja sama Universitas Jambi dengan Duta Besar KBRI Kuala Lumpur merupakan bentuk kepedulian UNJA terhadap pendidikan anak-anak migran Indonesia di Kuala Lumpur,” ujar Prof Revis.

Ruang lingkup kerja sama mencakup pelaksanaan KKN Internasional Mengajar, pengembangan sumber daya manusia guna memperkuat kualitas tenaga pendidik, serta penempatan mahasiswa dan dosen pembimbing di berbagai wilayah di Semenanjung Malaysia.

Dalam kesempatan tersebut, Dato’ Indera Hermono juga menyatakan siap mendukung penuh keterlibatan mahasiswa Indonesia dalam mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat lintas negara.

Penandatanganan ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperluas peran perguruan tinggi Indonesia, khususnya UNJA, dalam mendukung pendidikan lintas negara. Melalui kolaborasi ini, mahasiswa tidak hanya mendapat pengalaman akademik, tetapi juga kesempatan untuk berkontribusi langsung bagi masa depan anak-anak pekerja migran Indonesia di Malaysia.

Continue Reading

NASIONAL

Keren! 19 Atlet Peraih Medali Peparnas Solo Diberi Pelatda Ekstra

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) biasanya dilaksanakan sebelum even pertandingan diselenggarakan. Namun, kali ini Pelatda dilaksanakan setelah even selesai digelar. Ya, Pelatda ini dilaksanakan sebagai bentuk penghargaan terhadap 19 atlet berprestasi yang meraih medali pada Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVII Solo, Jawa Tengah.

“Pelatda ini diadakan sebagai bentuk reward bagi atlet berprestasi di Peparnas Solo tahun kemarin. Pelatda ini merupakan pembinaan berkesinambungan bagi para atlet yang meraih medali di Peparnas, sehingga pada even-even selanjutnya mereka bisa mempertahankan prestasi,” kata Ketua National Paralympic Indonesia (NPCI) Provinsi Jambi Mhd Yusuf, SE di sela-sela acara launching Pelatda di salah satu hotel di Kota Jambi pada Senin malam, 8 September 2025.

Bahkan, Yusuf menambahkan, pihaknya berharap para atlet meningkatkan prestasinya. “Jika di Peparnas Solo mereka meraih medali perak atau perunggu, di Peparnas 2028 yang rencananya dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat mereka bisa meraih medali emas. Sementara, yang kemarin medali emas di Peparnas 2028 nanti bisa mempertahankan medali emas dan kemudian bisa mewakili Indonesia di even-even internasiolan, misalnya di ASEAN Paragames,” ujarnya.

Pelatda ini diikuti oleh 19 atlet peraih medali di Peparnas Solo. “Sebetulnya ada 21 atlet yang meraih medali di Peparnas Solo, namun satu atlet telah pindah ke provinsi lain dan satu atlet lagi sedang hamil sehingga mereka tidak bisa mengikuti Pelatda ini,” kata Yusuf.

Mereka akan menjalani pelatihan selama 75 hari. Selama pelatihan, seluruh atlet akan diinapkan di hotel. Para atlet berasal dari lima cabang olahraga, yakni atletik, catur, angkat berat, tenis meja, dan renang.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi Noviardi menyatakan dukungan atas penyelenggaraan Pelatda. Dukungan ini diungkap Noviardi usai membuka kegiatan Pelatda ini.

Menurut dia, Pelatda terselenggara berkat dukungan dan komitmen Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi.

“Kami berikan dukungan dalam bentuk anggaran, melalui dana hibah ke NPCI. Kami berharap Pelatda terselenggara dengan baik dan lancar dan mampu meningkatkan prestasi atlet,” ucapnya. (***)

Continue Reading
Advertisement Advertisement
Advertisement ads

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs