ADVERTORIAL
Transparansi Progres Dumisake Jambi Mantap Gubernur Jambi
Jambi – Program Dua Miliar Satu Kecamatan (Dumisake) merupakan program unggulan Gubernur Jambi Al Haris dan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani.
Gubernur Jambi Al Haris, melalui Kadis Kominfo Provinsi Jambi Ariansyah menjelaskan, program ini merupakan kebijakan pembangunan Provinsi Jambi. Ini fokus ke upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan turunan dari kebijakan pembangunan nasional dengan mempertimbangkan keunggulan daerah dan kearifan lokal masyarakat Jambi.
Dalam upaya pemulihan dan peningkatan perekonomian masyarakat dan daerah serta percepatan pengurangan ketimpangan pembangunan serta penurunan kemiskinan, ada beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi yang dilaksanakan selama tahun 2021-2024, salah satunya melalui program unggulan Dumisake.
Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi, Ariansyah mengatakan, pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi Jambi telah mengalokasikan anggaran untuk program DUMISAKE yang dilaksanakan oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jambi.
Berikut laporan transparansi progres Jambi Mantap Gubernur Jambi Al Haris dan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani :
Program Jambi Cerdas dan Pintar
Dijelaskannya, program Dumisake Jambi Cerdas dan Pintar, yakni akses internet bagi seluruh desa/kelurahan, bantuan biaya pendidikan/beasiswa bagi siswa SMA, SMK dan SLB dari keluarga miskin,beasiswa S1 untuk umum, beasiswa S3 untuk Dosen serta beasiswa untuk atlet berprestasi, serta bantuan bagi pendidikan anak usia dini.
“Pada tahun 2022 realisasi di Biro Kesra untuk beasiswa pendidikan S1, beasiswa S3 untuk dalam negeri telah teralisasi 100 persen. Namun untuk beasiswa S3 luar negeri baru terealisasi 25 persen, dikarenakan berkas yang mendaftar 6 orang dan yang memenuhi syarat 3 orang dari 12 orang kouta beasiswa,” katanya pada Minggu, 5 Maret 2023.
Lalu di Dinas Kominfo Provinsi Jambi yakni penyediaan akses internet bagi desa/kelurahan dikatakannya, dari target 121 desa di tahun 2022 telah terealisasi 125 desa se-Provinsi Jambi dengan penambahan anggaran pada APBD-P untuk mendukung penyediaan akses internet di Geopark Merangin.
Di Dinas Pendidikan untuk bantuan keperluan pendidikan siswa SMA dan SMK pada tahun 2022 telah terealisasi 95 persen. “5 persen dana yang tidak terealisasi karena adanya selisih harga barang di market place yang lebih rendah dari masing-masing harga barang,” ujarnya.
“Pada bantuan keperluan pendidikan khusus di tahun 2022 teralisasi 75 persen, 25 persen dana yang tidak terealisasi adalah biaya SPP siswa sekolah swasta yang tidak bisa dibayarkan, karena tidak masuk kedalam juklak dan juknis Program Dumisake Jambi Mantap Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tahun 2022,” tuturnya.
Program Jambi Sehat
Program Dumisake Jambi Sehat, dijelaskannya berupa subsidi BPJS kesehatan bagi keluarga miskin yang belum ditanggung oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
“Pada tahun 2022 Dinas Kesehatan Provinsi Jambi melalui kegiatan integrasi kepesertaaan Jamkeuda Provinsi Jambi telah teralisasi 94,6 persen dan subsidi kepersertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) terealisasi 91,3 persen, dengan keterangan kartu teleh diserahkan ke Kabupaten/Kota,” katanya.
Program Jambi Tangguh
Jambi tangguh dikatakannya berupa kegiatan bedah rumah, sarana prasarana pedesaan, fasilitas umum perkotaan, bantuan modal kerja bagi usaha kecil mak-mak (UKMM)/UMKM/Industri rumah tangga/start up/milenial, bantuan sarana dan prasarana pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan bagi keluarga miskin, bantuan bibit, bantuan operasional lembaga adat, dan peningkatan life skill santri/santriwati.
“Untuk program bedah rumah dengan OPD pelaksana Dinas PUPR Jambi pada tahun 2022 telah terealisasi 93,7 persen. Kemudian di Dinas Koperasi dan UMKM bantuan modal kerja bagi usaha kecil Mak-mak, (UKMM)/UMKM/Industri rumah tangga/start up/milenial telah terelisasi 96,6 persen,” kata Ariansyah.
Di Dinas TPHP, untuk pengawasan peredaran sarana pertanian (Bantuan berupa traktor, motor roda 3, power tresher, pompa air, cultivator, combine harvester kecil, mesin pencacah pelepah sawit, mesin penetas telur) di tahun 2022 sudah terealisasi 98,7 persen.
lalu, pada kegiatan penataan prasarana pertanian (pengembangan padi rendah emisi, pengembangan kawasan porang, jagung, umbi-umbian, bantuan intensifikasi cabe merah, pengembangan kawasan buah-buahan, pengembangan kawasan cabe merah, percontohan bibit cabe dalam polybag dan pengembangan tanaman hortikultura.
Ada juga pengembangan kawasan kentang, bantuan bibit buah-buahan, budidaya jamur tiram dan anggrek, pengembangan kawasan semangka, bantuan sarana MRU) sudah teralisasi 87,1 persen di 10 Kabupaten/Kota.
“Kegiatan pengadaan yang mendukung hijauan pakan ternak (Bantuan mesin Appo dan pupuk kandang) pada tahun 2022 teralisasi 96,3 persen, dan peningkatan ketersediaan bibit ternak (Bantuan ternak ayam dan itik, bahan kandang unggas, pakan unggas) teralisasi 90,3 persen,” katanya.
Pada Dinas Perkebunan dikatakannya, pengembangan tanaman kelapa sawit, pengembangan tanaman pinang, Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) dan pengolahan pasca panen sudah terealisasi 100 persen.
Di Dinas Kelautan dan Perikanan, bantuan alat tangkap, bantuan benih, pakan, dan mesin pembuat, bantuan alat pengolahan di tahun 2022 dikatakannya, realisasinya hampir mencapai 100 persen.
Dinas Naketrans, pelatihan life skill santri/santriwati di tahun 2022 realisasinya mencapai 90,01 persen dengan keterangan 976 orang di 61 pondok pesantren, 320 orang di 20 desa, 64 orang di BLK Jambi.
Dinas ESDM, pengadaan dan instalasi penerangan umum tenaga surya 60 watt telah terealisasi 91 persen dengan lokasi 9 kabupaten/kota. Lalu untuk bantuan sosial Kwh meter dan jasa instalasi listrik untuk masyarakat tidak mampu, serta KK (Lampu tenaga surya hemat energi) masih 0 persen.
“Hal ini dikarenakan proses pengadaan tidak selesai sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan,” ucapnya.
Dinas Ketahanan Pangan, bantuan lantai jemur ultraviolet di tahun 2022 telah terealisasi 100 persen.
Program Jambi Agamis
Pada tahun 2022, Program Dumisake pada Pilar Jambi Agamis berupa bantuan madrasah diniyah takmiliyah serta pondok pesantren, fasilitas dan kualitas mutu pendidikan pesantren, program satu desa satu havidz Al Quran. Adapun honorarium pegawai Syara’, guru ngaji disalurkan melalui bantuan keuangan ke desa.
“Biro Kesra sebagai OPD pelaksana teleh menyalurkan bantuan operasional santri dengan persentase 86 persen, lalu bantuan santri hafidz quran baru 19 persen dikarenakan berkas yang masuk 331 dan yang memenuhi syarat 301 dari kouta 1.562 orang,” katanya.
Jambi Responsif
Berupa bantuan bagi kaum perempuan, fakir miskin, anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya serta aduan kemanusiaan dan reaksi cepat terhadap bencana.
Dinas Sosdukcapil selaku OPD pelaksana melalui kegiatan fasilitasi pemulangan Warga Negara Migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah di tahun 2022 sudah terealisasi 92,83 persen.
Untuk rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam Panti sudah terelisasi 91,81 persen, rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam Panti terelisasi 84,01 persen dan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam Panti dengan persentase 88,55 persen.
Lalu, rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di dalam Panti terealisasi 92,59 persen, rehabilitasi bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti terealisasi dengan persentase 94,27 persen di tahun 2022.
“Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga teralisasi 97,51 persen, fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat terelisasi 100 persen dan penyediaan permakanan korban bencana terealisasi 97,79 persen di tahun 2022,” tuturnya.
ADVERTORIAL
Kukuhkan Pengurus Baru, Pemkab Jember dan MUI Garap Sektor Sosial-Kesehatan
DETAIL.ID, Jember – Pengukuhan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jember periode 2026–2031 menjadi pijakan awal penguatan kerja sama antara ulama dan pemerintah daerah.
Berlangsung di Pendopo Wahyawibawagraha, Minggu, 23 Agustus 2026, sebanyak 23 pengurus resmi dilantik dengan KH. Abdul Haris, sebagai Ketua MUI Kabupaten Jember.
Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, mengungkapkan bahwa tata kelola daerah memerlukan integrasi antara program birokrasi dan peran sentral lembaga keagamaan.
Pendekatan kultural ulama dinilai sangat krusial, terutama dalam menembus persoalan penerimaan program kesehatan, edukasi imunisasi anak, hingga penanganan warga miskin ekstrem dan disabilitas melalui skema home care.
“Saya mohon bantuan kepada MUI. Ada di beberapa tempat yang tidak ikut imunisasi karena masih menganggap imunisasi itu haram. Walaupun MUI sudah mengeluarkan fatwa, mudah-mudahan bisa diperkuat dengan MUI Kabupaten Jember. Kolaborasi antara pemerintah dengan MUI ini perlu diperluas, salah satunya untuk menjawab persoalan imunisasi sebagai upaya menyiapkan generasi-generasi Indonesia yang berkualitas,” tutur Gus Fawait.
Di sisi lain, Ketua MUI Kabupaten Jember, KH. Abdul Haris, menegaskan komitmennya untuk memosisikan MUI sebagai mitra strategis yang tetap objektif dan kritis.
Pembagian peran antara pembangunan material oleh pemerintah dan pembinaan spiritual oleh ulama diharapkan mampu menciptakan keseimbangan dalam pembangunan daerah.
“Saya sangat setuju bahwa kolaborasi antara pemerintah dengan MUI ini perlu diperluas. Kita ingin bersama-sama memastikan pembangunan Jember tidak hanya menghasilkan kemajuan secara material, tetapi juga melahirkan masyarakat yang sehat, berpendidikan, berkarakter, dan memiliki masa depan yang lebih baik,” kata KH. Abdul Haris. (*)
ADVERTORIAL
Hadiri IISMEX 2026 di Jakarta, Fadhil Arief Tegaskan Dorong Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif terhadap Perkembangan Teknologi
Batanghari – Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief menghadiri Indonesia International Smart City Expo & Forum (IISMEX) 2026 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta pada Rabu, 12 Agustus 2026.
Ajang yang berlangsung pada 11-13 Agustus 2026 tersebut menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batanghari untuk memperluas wawasan dan membangun jejaring kemitraan dalam pengembangan smart city.
Partisipasi Pemkab Batanghari difokuskan pada pengembangan konsep kota cerdas, transformasi digital, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Batanghari.
Melalui forum internasional tersebut, Pemkab Batanghari menegaskan komitmennya mendorong tata kelola pemerintahan yang inovatif, efektif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Percepatan digitalisasi diharapkan dapat menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, dan transparan bagi masyarakat.
Selain itu, Pemkab Batanghari berkomitmen terus menghadirkan inovasi berbasis teknologi sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan. (*)
ADVERTORIAL
Pemkab Jember Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah untuk Percepat Pengentasan Kemiskinan
DETAIL.ID, Jember – Langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan warga terus digenjot melalui pendekatan kolaboratif bersama pemerintah pusat.
Komitmen ini mengemuka saat Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, memaparkan berbagai program strategis daerah di hadapan jajaran kementerian di Jakarta.
Dalam kunjungan tersebut, Pemkab Jember tidak hanya membawa daftar usulan, melainkan memaparkan data faktual, sistem pendukung digital, serta rekam jejak pelaksanaan program di lapangan guna memastikan sinkronisasi kebijakan berjalan efektif.
“Kami datang bukan hanya membawa usulan. Kami ingin menunjukkan apa yang sudah dikerjakan di Jember, lengkap dengan data dan sistemnya, kemudian mencari peluang untuk menyinergikannya dengan program pemerintah pusat,” kata Gus Fawait.
Sinergi lintas sektoral ini difokuskan untuk mendukung target besar pemerintah pusat dalam mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem hingga nol persen, serta menurunkan angka kemiskinan nasional secara berkelanjutan.
Di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Pemkab Jember memaparkan efektivitas program Bunga Desaku (Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan) serta layanan kesehatan jemput bola Homecare.
Melalui program Bunga Desaku, pemerintah kabupaten mendekatkan berbagai jenis pelayanan publik, menyerap aspirasi warga secara langsung, hingga mengoptimalkan pengendalian inflasi di tingkat lokal.
Sementara itu, layanan Homecare hadir memberikan akses kesehatan gratis langsung ke rumah warga miskin dan rentan yang memiliki keterbatasan mobilitas.
Selain sektor pemberdayaan desa dan pelayanan kesehatan, Pemkab Jember juga memperkuat kerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) melalui percepatan program bedah rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Berkat kesiapan data dan kecepatan administratif, Pemkab Jember berhasil memenuhi seluruh tahapan program sesuai tenggat waktu yang ditetapkan pusat.
Gus Fawait menegaskan bahwa penanganan masalah sosial dan ekonomi tidak bisa diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan integrasi lintas sektor yang komprehensif.
“Kemiskinan tidak bisa diselesaikan dengan satu program. Kesehatan, rumah layak, pendidikan, pelayanan publik, infrastruktur dan ekonomi keluarga saling berkaitan. Karena itu penanganannya juga harus dilakukan bersama dan terintegrasi,” tutur Gus Fawait.



