Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Gubernur Jambi Serahkan SK Pegawai PPPK 1.860 di Lingkungan Kerja Pemprov Jambi

Published

on

Jambi – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH menyerahkan sebanyak 1.860 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi.

Untuk itu, Gubernur berharap, ke depan tenaga PPPK ini dapat melahirkan kinerja yang sangat besar prestasinya terutama di bidang Pendidikan.

Harapan tersebut dikatakannya pada saat menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2024 dan Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke-XXVIII serta penyerahan SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023, bertempat di Lapangan Depan Kantor Gubernur Jambi, Selasa, 7 Mei 2024 pagi.

Dalam sambutannya Gubernur Al Haris menuturkan setelah menerima SK untuk bersemangat berkerja dan dapat menunjukkan kinerja dengan baik.

“Semangat dalam bekerja, kemudian tunjukkan bahwa kinerja kita itu adalah jawaban dari sebuah tantangan-tantangan yang ada,” ujar Gubernur Al Haris.

Gubernur Al Haris memberikan himbauan kepada PPPK yang terima SK untuk tidak ragu-ragu perihal masa kerja. Sebab, negara sudah menyiapkan diperpanjang sampai usia pensiun.

“Agar semua P3K kita ini disamakan dengan ASN sebab mereka juga punya persyaratan yang sama dengan ASN bahkan mereka sudah lebih dahulu mengabdi didaerahnya, sudah puluhan tahun mengabdi didaerah masing-masing, disekolah masing-masing. Artinya negara sudah pantas menghargai mereka,” tutur Gubernur Al Haris.

Gubernur Al Haris mengatakan, Pemerintah Provinsi Jambi akan memperjuangkan agar semua PPPK ini bisa diangkat menjadi ASN. Pasalnya, tenaga PPPK ini mempunyai syarat yang sama dengan ASN.

“Bapak Ibu tidak usah ragu-ragu memang ini seyogyanya 5 tahun pertama tetapi negara sudah menyiapkan. Insya Allah akan diperpanjang sampai masa usia pensiun,” ujar Gubernur Al Haris.

Gubernur Al Haris juga menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jambi di tahun 2024 kembali akan mengangkat pegawai P3K ini dengan angka lebih kurang 1.500 orang.

“Ditahun 2024 Pemprov kembali mengangkat pegawai P3K secara bertahap lebih kurang 1.500 orang. Ini ada rincian, saya lupa rinciannya, ada guru, ada pegawai medis, ada juga pegawai prestasi umum di kantor,” kata Gubernur Al Haris.

Gubernur Al Haris juga berpesan kepada yang sudah menerima SK untuk kembali berkerja ditempat masing masing.

“Tunjukkan kinerja yang baik, berikan kepada masyarakat pelayanan yang baik dibidang pendidikan ataupun bidang medis, baik yang bekerja di rumah sakit, rumah sakit jiwa, puskesmas. Bekerjalah dengan baik, layanilah masyarakat dengan sebaik-baiknya agar tingkat dan derajat dunia pendidikan dan dunia kesehatan kita bisa meningkat dengan sebaik-baiknya,” tutur Gubernur Al Haris.

Sebelumnya, saat upacara berlangsung Gubernur Al Haris membacakan pidato tertulis dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nadiem Anwar Makarim dan Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian.

Menteri Nadiem Anwar Makarim melalui Gubernur Al Haris menyampaikan, lima tahun terakhir ini adalah waktu yang sangat mengesankan dalam perjalanan di Kemendikbudristek.

“Menjadi pemimpin dari Gerakan Merdeka Belajar semakin menyadarkan bahwa tantangan dan kesempatan yang dimiliki untuk memajukan Pendidikan Indonesia. Bukan hal yang mudah untuk mentransformasi sebuah sistem yang sangat besar. Bukan tugas yang sederhana untuk mengubah perspektif tentang proses pembelajaran,” ucapnya.

“Pada awal perjalanan Pendidikan, kita sadar bahwa membuat perubahan butuh perjuangan. Rasa tidak nyaman menyertai setiap langkah menuju perbaikan dan kemajuan. Kemudian, ketika langkah kita mulai serempak, kita dihadapkan dengan tantangan yang tidak pernah terbayangkan yakni pandemi. Dampak yang ditimbulkan mengubah proses belajar mengajar dan cara hidup kita secara drastic,” katanya.

Dia mengatakan bahwa wajah baru pendidikan dan kebudayaan Indonesia sedang kita bangun bersama dengan gerakan Merdeka Belajar.

“Kita sudah mendengar lagi anak-anak Indonesia berani bermimpi karena mereka merasa merdeka saat belajar dikelas. Kita sudah melihat lagi guru-guru yang berani mencoba hal-hal baru karena mereka mendapatkan kepercayaan untuk mengenal dan menilai murid-muridnya. Kita sudah menyaksikan lagi para mahasiswa yang siap berkarya dan berkontribusi karena ruang untuk belajar tidak terbatas didalam kampus,” kata Menteri Nadiem Anwar Makarim.

Menteri Nadiem Anwar Makarim juga berpesan agar seluruh agen perubahan dapat melanjutkan program merdeka belajar diseluruh tanah air Indonesia.

“Lima tahun bukan waktu yang sebentar untuk menjalankan tugas memimpin gerakan Merdeka Belajar. Namun, lima tahun juga bukan waktu yang lama untuk membuat perubahan menyeluruh. Kita sudah berjalan menuju arah yang benar, tetapi tugas kita belum selesai. Semua yang telah kita jalankan harus diteruskan sebagai gerakan yang berkelanjutan,” katanya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam pidato tertulisnya yang juga dibacakan oleh Gubernur Al Haris menyampaikan, Hari Otonomi Daerah ke-XXVIII Tahun 2024 mengusung tema: Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat.

Tema Hari Otonomi Daerah ke XXVIII ini dipilih untuk memperkokoh komitmen, tanggung jawab, dan kesadaran seluruh jajaran Pemerintah Daerah akan amanah serta tugas untuk membangun keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup ditingkat lokal serta mempromosikan model ekonomi yang ramah lingkungan untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.

“Perjalanan kebijakan otonomi daerah selama lebih dari seperempat abad merupakan momentum yang tepat bagi kita semua untuk memaknai kembali arti, filosofi dan tujuan dari otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya.

Dikatakan Menteri Dalam Negeri, dalam konteks ekonomi hijau yang merupakan salah satu dari enam strategi transformasi ekonomi Indonesia untuk mencapai visi 2045, kebijakan desentralisasi memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam secara lebih efisien dan berkelanjutan, termasuk melalui transformasi produk unggulan dari yang semula berbasis produk yang tidak dapat diperbarui seperti industri pengolahan pertambangan, menjadi produk dan jasa yang diperbaharui dengan tetap memperhatikan potensi daerah, seperti pertanian, kelautan dan pariwisata.

“Kementerian Dalam Negeri juga berkomitmen untuk memperkuat fungsinya dalam Fasilitasi Produk Hukum Daerah yang berfokus pada pembangunan ekonomi hijau untuk mencapai keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara holistik. Fungsi ini bertujuan untuk memaksimalkan peran Peraturan Daerah yang berfokus pada komoditas dan sektor unggulan ramah lingkungan dengan memperhatikan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, estetika dan penanggulangan bencana,” katanya.

Menteri Dalam Negeri menjelaskan bahwa setelah 28 tahun berlalu, otonomi daerah telah memberikan dampak positif, berupa meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemampuan Fiskal Daerah.

“Bagi daerah yang masih rendah PAD-nya, agar melakukan terobosan dan inovasi untuk menggali berbagai potensi yang dapat memberikan nilai tambah serta peningkatan bagi PAD, tanpa melanggar hukum dan norma yang ada serta tidak memberatkan rakyat,” ujarnya.

“Perjalanan otonomi daerah telah mencapai tahap kematangan untuk melahirkan berbagai terobosan kebijakan bernilai manfaat dalam rangka identifikasi dan perencanaan wilayah-wilayah yang berpotensi dikembangkan secara terintegrasi, yang kemudian membentuk aglomerasi kegiatan perekonomian dan terhubung antara satu wilayah dengan wilayah lainnya,” katanya.

Advertisement Advertisement

ADVERTORIAL

Pemkab Jember Tanggung Bunga Pinjaman UMKM Baru, Gus Fawait Fokus Warga Miskin Ekstrem Produktif

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember, Muhammad Fawait, diwawancarai media, Jumat (13/2/2026). (Foto: DETAIL/Istimewa)

Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, memaparkan skema penanggungan bunga pinjaman bagi UMKM baru yang lahir dari masyarakat miskin ekstrem usia produktif untuk menekan angka kemiskinan di Kabupaten Jember.

Ia menyampaikan langkah itu setelah melihat pertumbuhan UMKM belum selaras dengan penurunan kemiskinan, Jumat, 13 Februari 2026.

“UMKM di Jember maju, tapi kemiskinan di Jember juga maju (berhasil ditekan, red),” katanya.

Gus Fawait menyatakan pemerintah kabupaten telah menyiapkan strategi terarah guna menjawab kondisi tersebut.

Ia mengarahkan kebijakan pada penciptaan pelaku usaha baru dari kalangan warga miskin ekstrem usia produktif, sekaligus memberi dukungan kepada UMKM yang telah berjalan.

“Jadi untuk mengatasi hal tersebut, kami sudah menyiapkan strategi untuk menekan masalah kemiskinan di Jember,” ujarnya.

Ia memastikan pemerintah tetap memberi dukungan kepada pelaku usaha lama, namun membuka ruang usaha baru dari kelompok rentan agar pertumbuhan ekonomi menjangkau lebih luas.

“Maka salah satu strategi kita adalah akan memunculkan UMKM baru. Yang sudah ada sekarang kita support, tapi yang baru nanti kita munculkan dari masyarakat miskin, terutama masyarakat miskin ekstrem usia produktif,” ucapnya.

“Tapi sekali lagi, maksud kami bukan berarti mengabaikan UMKM yang sudah ada. Yang sudah ada sekarang kita support, tapi yang baru nanti kita munculkan dari masyarakat miskin,” katanya.

Untuk merealisasikan program tersebut, Pemkab Jember menyiapkan pendampingan menyeluruh mulai pelatihan, bantuan peralatan usaha, hingga akses pembiayaan melalui lembaga pendanaan termasuk milik Kementerian Keuangan.

“Skema kami adalah mereka kita latih, kita bantu, contoh seperti pemberian gerobak dan peralatan. Kemudian, nanti kita sambungkan dengan lembaga pendanaan termasuk milik Kementerian Keuangan,” tuturnya.

Dalam skema itu, pemerintah kabupaten menanggung bunga pinjaman agar pelaku usaha baru hanya menanggung pokok pinjaman.

“Bunganya insyaallah kita akan tanggung. Jadi nanti mereka hanya ketanggungan pinjaman saja, bunganya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Jember,” katanya.

Selain memperkuat sektor UMKM, Gus Fawait juga mengarahkan langkah melalui penguatan Pekerja Migran Indonesia dengan menggandeng Kementerian P2MI untuk pelatihan dan pengiriman tenaga kerja secara legal dan terukur.

“Kita akan bekerja sama dengan Kementerian P2MI untuk memberikan pelatihan kepada calon PMI Jember. PMI-nya kita kirim dikawal oleh pemerintah. Artinya, tempatnya jelas, penghasilnya juga jelas,” ujarnya.

Reporter: Dyah Kusuma

Continue Reading

ADVERTORIAL

SITASKIN Jember Bergerak, Gus Fawait Pasang Target Penurunan Kemiskinan Lima Tahun

DETAIL.ID

Published

on

Acara SITASKIN di Balai Desa Cangkring, Kamis, 12 Februari 2026. (Foto: Diskominfo Jember for DETAIL.ID)

DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, bersama Wakil Ketua Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Iwan Sumule, menggelar Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan (SITASKIN) di Balai Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah, Kamis, 12 Februari 2026.

Kegiatan itu mempertemukan pemerintah pusat dan daerah dalam satu agenda percepatan pengentasan kemiskinan, terutama di wilayah perdesaan, kawasan pinggir hutan, perkebunan, dan pesisir pantai yang selama ini menjadi kantong kemiskinan di Jember.

“Masalah kemiskinan ini tidak bisa diselesaikan sendirian. Harus ada sinergi dan kolaborasi. Hari ini adalah awal mula kolaborasi nyata antara Pemerintah Daerah dan Pusat melalui BP Taskin,” ujar Gus Fawait.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian terhadap persoalan kemiskinan di Jember.

Pemkab Jember menyiapkan strategi yang menyasar perbaikan infrastruktur sekolah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak.

“Pengentasan kemiskinan ini bukan sulap yang bisa selesai dalam semalam. Namun, kami berkomitmen dalam lima tahun ke depan, angka kemiskinan di Jember harus turun secara drastis dibandingkan periode-periode sebelumnya,” ucapnya optimis.

Gus Fawait menargetkan angka kemiskinan Jember turun secara drastis dalam lima tahun melalui program SITASKIN.

Dalam kegiatan tersebut, Pemkab Jember menyerahkan bantuan secara simbolis kepada warga yang membutuhkan.

Bantuan itu mencakup 200 paket Gemarikan, paket sembako senilai Rp 250.000 disertai santunan tunai Rp100.000, distribusi paket sembako di Kampung Zakat, aktivasi kembali program PBI JKN, Program Genting (perbaikan atap rumah), Program Jambanisasi, pemberian tablet bagi anak yatim usia TK dan SD, serta bantuan Kacamata Pintar bagi warga tunanetra.

“Kami juga meluncurkan Program Lansia Berdaya untuk memastikan warga senior tetap mendapatkan dukungan di masa tua,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua BP Taskin Iwan Sumule menyebut Jember masuk daerah prioritas karena angka kemiskinan ekstrem yang masih cukup tinggi.

Ia mengulas strategi program berkelanjutan agar penurunan angka kemiskinan berlangsung konsisten.

“Kuncinya adalah kolaborasi dan keberlanjutan. Kami hadir untuk memastikan birokrasi tidak lagi menjadi penghambat bagi program-program kesejahteraan rakyat,” ujar Iwan menutup penjelasannya.

Penulis: Dyah Kusuma

Continue Reading

ADVERTORIAL

FKIK UNJA Resmi Luncurkan 3 Prodi Dokter Spesialis, Tonggak Baru Layanan Kesehatan Jambi

DETAIL.ID

Published

on

Jambi – Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Universitas Jambi (UNJA) menggelar Peresmian (Launching) Program Pendidikan Dokter Spesialis yaitu Program Studi Bedah, Program Studi Anestesiologi dan Terapi Intensif, serta Program Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi. Kegiatan ini berlangsung di Auditorium Lantai 6 Kampus FKIK UNJA Telanaipura pada Rabu, 11 Februari 2026.

Kegiatan ini dihadiri oleh Rektor UNJA, Helmi., Wakil Gubernur Jambi, Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.i., Sekretaris Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kemdiktisaintek yang hadir secara daring, Prof. Dr. Med. Setiawan, dr., AIFM., Ketua Senat UNJA, Prof. Dr. H. Syamsurijal Tan, S.E., M.A., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UNJA, Prof. Dr. Fauzi Syam, S.H., M.H., Dekan FKIK, Dr. dr. Humaryanto, Sp.OT, M.Kes., para Wakil Dekan FKIK UNJA, dosen serta mahasiswa UNJA.

Turut hadir Staf Ahli Bupati Muaro Jambi, Junaidi H. Mahir, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi sekaligus Plt. Direktur RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi, Dr. dr. Hj. Ike Silviana, MKM, Sp.KKLP, FISQua, Pembina PPDS FKIK (Manager Akademik dan Kemahasiswaan Spesialis Fakultas Kedokteran Padjadjaran), Dr. dr. R. Angga Kartiwa, Sp.M(K), M.Kes., Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jambi, dr. Shanti Lestari, S.E., M.M., Direktur RSJD H. Muhammad Syukur Provinsi Jambi, dr. Herlina M. Basrie, MKM., Ketua Komkordik, dr. Ade Suwanti, Direktur Utama Bank 9 Jambi, H. Khairul Suhairi, S.E., M.M., dan tamu undangan lainnya.

Rektor UNJA, Helmi menekankan bahwa peresmian tiga program studi baru ini merupakan wujud nyata komitmen UNJA untuk turut berkontribusi dalam pemenuhan akses layanan kesehatan spesialistik yang merata.

“Pencapaian bersejarah ini tentu tidak lepas juga dari dukungan, kerja keras, dan kolaborasi berbagai pihak. Mulai dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI, Rektor Universitas Padjadjaran dan Rektor Universitas Sumatra Utara, Gubernur dan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Jambi, serta para Direktur Rumah Sakit Mitra,” ujar Rektor.

Dalam Laporannya, Dekan FKIK, Dr. dr. Humaryanto, Sp.OT, M.Kes., menyampaikan bahwa kegiatan Peresmian (Launching) Program Pendidikan Dokter Spesialis ini bukan sekedar seremonial akademik melainkan tonggakan somasi masyarakat Provinsi Jambi dalam tenaga kesehatan.

“Komitmen ini nantinya, para peserta didik akan ditempatkan pada daerahnya masing-masing, untuk itu kami mengajak seluruhnya untuk bersinergi dan berkolaborasi karena kita yakin bahwa ini bukan hanya milik UNJA melainkan milik bersama untuk memajukan kesehatan masyarakat Jambi,” kata Humaryanto.

Menanggapi hal tersebut Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.i., menyambut baik upaya peningkatan pelayanan kualitas kesehatan dengan pendidikan khususnya melalui Program Pendidikan Dokter Spesialis yang inklusif.

“Besar harapan kita bersama dengan Program Pendidikan Dokter Spesialis ini dapat menciptakan pendidikan inklusif agar mempersiapkan Dokter Spesialis kompeten di masa yang akan datang, supaya bisa menjawab kebutuhan tenaga medis di Provinsi Jambi,” tutur Abdullah Sani.

Kegiatan ini dilanjutkan dengan Penandatanganan MoU dan MoA oleh Pimpinan OPD dan para RS Mitra Kerjasama serta Penyerahan Cinderamata dan Plakat dengan harapan Program Pendidikan Spesialis UNJA ini dapat menjadi pelita harapan bagi ribuan bahkan jutaan jiwa yang membutuhkan layanan kesehatan berkualitas di bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah. (www.unja.ac.id)

Continue Reading
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs