Connect with us

DAERAH

Pemerintah Provinsi Jambi Dapat Opini WTP dari BPK, Namun 3 Permasalahan Ini Harus Segera Ditindaklanjuti!

DETAIL.ID

Published

on

BPK Serahkan LHP atas LKPD dan IHPD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023. (ist)

DETAIL.ID, Jambi – Pemerintah Provinsi Jambi kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 pada Senin, 24 Juni 2024.

Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Jambi telah berhasil mempertahankan Opini WTP yang ke-12 kalinya. Namun demikian, BPK masih menemukan beberapa permasalahan terkait dengan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan daerah.

Dalam keterangan tertulis BPK yang diperoleh awak media, anggota V BPK RI, Ahmadi Noor Supit didampingi Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jambi, Paula Henry Simatupang dalam sambutannya saat menyerahkan LHP atas LKPD Provinsi Jambi TA 2023 kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto dan Gubernur Jambi, Al Haris mengungkap sejumlah permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti yakni;

  1. Terdapat kekurangan dalam prosedur pengawasan dan pengendalian data penjualan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB) yang menjadi dasar pengenaan pajak bagi penyedia BBKB.
  2. Terdapat kekurangan volume pekerjaan pada dua paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan di Dinas PUPR, serta sanksi keuangan yang belum diterapkan.
  3. Utang belanja BLUD RSUD Raden Mattaher tidak dapat dibayar pada tahun berjalan karena belum mendapat dukungan APBD secara rasional sehingga mengakibatkan utang belanja semakin bertambah dan berlarut-larut.

BPK juga menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2023 guna memberikan dorongan bagi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk lebih meningkatkan fungsi pembinaannya kepada pemerintah kabupaten/kota dan bagi DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, sehingga akan berdampak pada pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

IHPD yang disampaikan memuat informasi hasil pemeriksaan pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang telah dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi pada Tahun 2023.

Lebih lanjut berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan.

Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK, tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Berdasarkan data pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK sampai dengan Semester II Tahun 2023 pada Pemerintah Provinsi Jambi kesesuaian terhadap rekomendasi BPK sebesar 69% dari tahun 2002 hingga Desember 2023.

Angka ini berada di bawah target nasional yang ditetapkan sebesar 75%. Lebih spesifik lagi, dari tahun 2020 hingga Desember 2023, tingkat kesesuaian di provinsi ini hanya mencapai 43,36%, menandakan masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mencapai target tersebut terutama oleh para pejabat yang saat ini sedang menjabat.

Dalam akhir sambutannya, Ahmadi Noor Supit mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Pemerintah Provinsi Jambi dan kepada Gubernur Jambi beserta jajaran atas kerja samanya selama proses pemeriksaan berlangsung.

BPK berharap agar hasil pemeriksaan yang telah disampaikan dapat memberikan dorongan untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Reporter: Juan Ambarita

DAERAH

Melintasi Batas Negara: Santri Thailand Ini Pilih Pesantren Kauman sebagai Tujuan Ilmu

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Padang Panjang – Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang kembali menjadi pilihan para penimba ilmu dari luar negeri. Kali ini, seorang santri asal Patani, Thailand, bernama Muhammad Yaka, secara resmi bergabung dengan pesantren ini untuk menimba ilmu. Muhammad Yaka diantar langsung oleh kedua orang tuanya, Azmi, dan kakaknya, Ahmad, ke Pesantren Kauman pada hari Kamis, 24 Juli 2025.

Kedatangan Muhammad Yaka disambut hangat oleh jajaran pimpinan Pesantren Kauman. Rombongan dari Thailand diterima langsung oleh Wakil Mudir I Bidang Humas dan Sarpras, Ustadz Surya Bunawan, MA, yang mewakili Mudir Pesantren. Turut hadir pula Wakil Mudir II Bidang Unit Ekonomi Kreatif, Ustadz Amel Dahlan, Wakil Mudir III Bidang Pengasuhan, Ustadz Insan Adha Hasibuan, Sekretaris Mudir Pesantren, Kaur TU, serta Pamong Asrama Putra.

Dalam sambutannya, Ustadz Surya Bunawan, MA, menyampaikan rasa syukur dan bangga atas kepercayaan yang kembali diberikan oleh keluarga dari Thailand kepada Pesantren KAUMAN.

“Alhamdulillah, kami sangat bersyukur atas kepercayaan yang kembali diberikan oleh keluarga Bapak Azmi dari Patani, Thailand. Ini adalah sebuah kehormatan bagi kami untuk menjadi tempat bagi Muhammad Yaka dalam menimba ilmu agama dan pengetahuan umum,” ujarnya.

Ustadz Surya juga menambahkan, bahwa Pesantren KAUMAN berkomitmen penuh untuk memberikan pendidikan terbaik dan lingkungan yang kondusif bagi seluruh santri, termasuk santri internasional.

“Kami berharap Muhammad Yaka dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan baru ini dan meraih cita-citanya di sini. Kami akan selalu mendampingi dan mendukung perjalanan belajarnya,” katanya.

Sementara itu, Azmi, ayah dari Muhammad Yaka, mengungkapkan alasannya memilih Pesantren KAUMAN Muhammadiyah Padang Panjang sebagai tempat putranya menuntut ilmu.

“Kami sudah banyak mendengar tentang kualitas pendidikan dan akhlak yang diajarkan di Pesantren Kauman ini. Reputasi baik pesantren ini sudah sampai ke Patani,” kata Azmi dengan ramah.

Ia berharap, dengan menimba ilmu di Pesantren Kauman, Muhammad Yaka dapat menjadi pribadi yang berilmu, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi agama, keluarga, serta masyarakat.

“Kami titipkan Muhammad Yaka kepada Bapak dan Ibu guru di sini. Semoga ia bisa menjadi anak yang sholeh dan sukses,” tutup Azmi.

Bergabungnya Muhammad Yaka menambah daftar santri internasional di Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang, menunjukkan semakin luasnya jangkauan dan kepercayaan masyarakat global terhadap institusi pendidikan Islam ini.

Reporter: Diona

Continue Reading

DAERAH

Gebyar Milad ke-64 IPM Pesantren Kauman: Kolaborasi Seni, Dakwah, dan Pelajar Multitalenta

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Padang Panjang – Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PR IPM) Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang menggelar perayaan Milad IPM ke-64 dengan penuh semangat dan kemeriahan, Sabtu, 26 Juli 2025.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Pimpinan Wilayah IPM Sumatera Barat (PW IPM Sumbar), Pimpinan Daerah IPM Pabasko, serta seluruh civitas akademika Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang.

Acara dimulai dengan penampilan spektakuler tari kolosal oleh 100 orang santri yang menggambarkan keberagaman budaya dan karakter yang tumbuh di lingkungan pesantren. Dengan koreografi yang energik dan penuh makna, pertunjukan ini berhasil memukau seluruh tamu undangan yang hadir.

Ketua PR IPM Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang, M. Nur Hakim, dalam sambutannya menyampaikan bahwa peringatan milad kali ini bukan sekadar seremoni, tetapi juga sebagai ajang refleksi perjuangan IPM dalam membina pelajar yang berkemajuan.

“IPM adalah wadah untuk menempa karakter, menggali potensi, dan memperkuat semangat berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat,” ujar Nur Hakim.

Selanjutnya, sambutan disampaikan oleh perwakilan PW IPM Sumatera Barat, Sailendra Gusnan, yang mengapresiasi semangat dan kreativitas PR IPM Pesantren Kauman dalam menyelenggarakan acara yang edukatif dan inspiratif ini.

Mudir Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang yang diwakili oleh Wakil Mudir Bidang SDM dan Humas, Ustadz Surya Bunawan, MA, turut memberikan sambutan. Ia menekankan pentingnya peran IPM dalam membangun kader pelajar yang unggul secara intelektual dan spiritual.

Usai sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan penampilan seni dari berbagai organisasi otonom di bawah naungan PR IPM Pesantren Kauman. Masing-masing menampilkan kreativitas khasnya di hadapan para tamu undangan:

PIK R Qowiyyun Amiin membawakan drama edukatif bertema kesehatan mental, menggambarkan pentingnya kesadaran diri dan dukungan sosial di kalangan pelajar.

Markaz Tahfidz Quran Haroun El Ma’any memperdengarkan lantunan ayat suci Al-Qur’an dengan beragam nada dan Qiraat Sab’ah, menunjukkan kecintaan santri terhadap Al-Qur’an.

Kader Kesehatan Remaja (KKR) Rufaidah menyampaikan pesan penting tentang menjaga kebersihan lingkungan melalui drama musikal yang interaktif dan menggugah kesadaran.

Kauman Language Center (KLC) tampil atraktif dengan memperagakan percakapan dalam berbagai bahasa asing, menunjukkan semangat globalisasi dan kompetensi multibahasa santri Kauman.

Seluruh pertunjukan mendapat sambutan hangat dari para undangan, termasuk dari PW IPM Sumbar dan PD IPM Pabasko yang turut mengapresiasi bakat serta dedikasi para santri dalam menampilkan nilai-nilai IPM secara kreatif.

Kegiatan ditutup dengan harapan agar Milad IPM ke-64 menjadi momentum penguatan peran pelajar dalam berkontribusi untuk umat dan bangsa.

“IPM harus terus menjadi pelopor perubahan, baik di tingkat lokal maupun nasional,” tutur Sailendra Gusnan.

Reporter: Diona

Continue Reading

DAERAH

Dewan Desak Gubernur Ganti Direksi RSUD Raden Mattaher, Al Haris: Agustus Sudah Kita Tempatkan Orang yang Mampu!

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Untuk kesekian kalinya, RSUD Raden Matthaer kembali jadi perbincangan. Bukan karena prestasi atau pelayanan prima, melainkan sikap jajaran direksi yang dinilai tidak beres.

Pernyataan keras dilontarkan oleh Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jambi M Nasir kepada Gubernur Jambi Al Haris saat Rapat Paripurna di DPRD Provinsi Jambi pada Jumat malam, 25 Juli 2025. Nasir menyoroti manajemen RSUD Raden Mattaher yang tak kunjung menjalin MoU dengan PMI terkait penyediaan darah.

“Manajemen rumah sakit ini, Pak bukan hanya persoalan PMI saja, tetapi minta ketegasan Pak Gub, diganti Pak. Karena ini sudah tidak beres. Saya melihat itu sudah enggak beres lagi, Pak,” ujar Nasir saat interupsi.

Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jambi tersebut mengaku bahwa dirinya sudah teramat sering dihubungi oleh berbagai kalangan masyarakat yang mengeluhkan soal pelayanan RSUD Raden Mattaher di bawah kepemimpinan direksi saat ini.

Ketua PMI Kota Jambi itu juga mempertanyakan sikap manajemen RSUD Raden Mattaher, mau atau tidak bikin kesepakatan dengan PMI? Lantaran saat ini PMI terhitung menangani 23 rumah sakit, termasuk yang berada di daerah Bayung Lencir, Sumatra Selatan.

“Masalahnya kantong (darah) itu siapa yang mengganti? Sampai detik ini Pemerintah Provinsi ataupun Kota belum menganggarkan atau memberikan kantong itu kepada PMI,” katanya.

Merespons hal tersebut, Gubernur Jambi Al Haris dalam paripurna mempertanyakan kehadiran pihak Direksi Rumah Sakit. Karena tidak ada yang hadir, dia pun menginstruksikan Sekda Provinsi untuk segera menindaklanjuti persoalan tersebut.

“Direktur mana, ndak nampak saya. Wadir tidak ada juga. Sudah nanti Pak Sekda ambil alih. Ini kan soal kemanusiaan soalnya,” ujar Al Haris.

Lebih lanjut, menurut Al Haris, pihaknya juga akan mengevaluasi jajaran Direksi RSUD Raden Mattaher. Orang nomor satu di Provinsi Jambi itu pun mengakui sudah capek dengan keluhan masyarakat soal rumah sakit milik Pemprov Jambi tersebut.

“Mudah-mudahan di akhir bulan ini atau Agustus sudah kita tempatkan orang yang kita anggap mampu. Saya juga sudah cape dengan WA-WA masyarakat terkait rumah sakit itu,” katanya.

Reporter: Juan Ambarita

Continue Reading
Advertisement ads ads
Advertisement ads

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs