DETAIL.ID, Jambi – Kritik tajam terus bergulir atas proyek-proyek multiyears di Provinsi Jambi. Belum lama ini, kritikan tajam dikontarkan oleh Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi Gerindra dan Fraksi NasDem.

Ketua Fraksi Gerindra, Putra Absor Hasibuan mengungkap bahwa setidaknya terdapat 5 proyek multiyears yang sudah mulai berlangsung dari 2023 hingga kini di bawah pengawasan Dinas PUPR Provinsi Jambi. Namun hasilnya menuai banyak respons negatif dari berbagai kalangan masyarakat.

“Kita minta memang seluruh proyek multi years itu harus benar-benar turun ke lapangan, kita cek benar, baru kita nyatakan bahwa itu memang benar-benar sesuai peruntukannya atau tidak. Kalau memang belum (sesuai) kita minta kepada kontraktornya apapun yang terjadi masih ada waktu untuk diperbaiki,” ujar Putra Absor pada Jumat kemarin, 13 Juni 2025.

Anggota Fraksi Gerindra Hambali, juga merespons terutama terkait multiyears Rp 150 miliar yang digarap oleh PT Karya Bangun Mandiri Persada (KBMP). Menurut dia, sedari awal proyek multiyears dirancang untuk tidak terpisah-pisah nilai anggarannya.

“Karena multiyears itu kan satu kesatuan, tidak boleh tercecer-cecer. Karena itu perencanaan harus matang dari awal. Umpamanya Islamic Center, lebih kurang Rp 150 miliar. Itu seharusnya sudah terukur, untuk ini itu. Tidak ada lagi selesai habis anggaran nambah lagi, nambah lagi,” ujar Hambali.

Selain kesatuan penganggaran, dia juga menyoroti nihilnya pemerataan pembangunan dari total Rp 1,2 triliun anggaran untuk mendanai 5 proyek multiyears di Provinsi Jambi.

“Kita kan harus pemerataan (pembangunan). Multiyears ini tidak ada pemerataan. Sedangkan program ini harus menyentuh 11 kabupaten/kota,” katanya.

Berbeda dengan Putra Absor dan Hambali, anggota Fraksi NasDem Izhar Majid dengan tegas mengatakan bahwa kelima proyek multiyears di Provinsi Jambi harus segera diperiksa oleh aparat penegak hukum. Berkaca dari konsisi saat ini, dia juga meminta agar proyek multiyeas ditiadakan ke depannya.

Dia pun mengajak untuk kedepan Anggota DPRD Provinsi Jambi turun ke titik 5 proyek multiyears untuk melakukan pengecekan langsung.

“Dan berapa pun temuan di bawah nanti, kapan kita ke Dinas kita bawa laporan ini ke KPK. Itu harapan kami, mudah-mudahan ke depan untuk lebih hati-hati lagilah,” ujar Izhar Majid.

Legislator NasDem tersebut berpandangan bahwa dengan segala gonjang-ganjing yang terus bergulir atas proyek multiyears terutama Islamic Center. Sudah sepatutnya APH masuk dan memeriksanya demi meyakinkan masyarakat Jambi.

“Kalau bagi saya bawa ke ranah hukum, 5 titik multiyears ini harus diperiksa semuanya. Apalagi multiyears yang ada di daerah-daerah terpencilkan.” katanya.

DETAIL.ID, Jambi – Pimpinan DPRD Provinsi Jambi rupanya sudah ambil langkah terkait pejabat Sekretaris Dewan yang sampai saat ini dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt). Ketua DPRD Provinsi Jambi Haffiz Fattah bilang pihaknya telah mengusulkan 3 nama kepada Gubernur Jambi.

“Sudah, kami sudah mengusulkan 3 nama kepada Gubernur. Gubernur tadi di Paripurna menyampaikan akan melaksanakan Job Fit dalam 1 Minggu kedepan, kita tunggu hasil dalam 1 Minggu kedepan,” ujar Hafiz, Jumat kemarin, 13 Juni 2025.

Adapun 3 nama yang diusulkan oleh Pimpinan DPRD untuk menduduki jabatan Setwan definitif yakni Arif Budiman yang kini menjabat Kadinsos, Syamsurizal, Kadis Pendidikan, dan Kadiskominfo Ariansyah.

“Kalau penilaian kita serahkan kepada Gubernur, namun kemarin kami pada saat pimpin rapat pimpinan DPR bersama pimpinan fraksi sudah merumuskan beberapa kriteria dan 3 orang ini yang dianggap memenuhi,” ujarnya.

Sementara Gubernur Jambi Al Haris mengaku bahwa dirinya sudah mengajukan izin pada BKN dan Kemendagri. Dia pun berharap Minggu ini Job Fit atau proses seleksi untuk jabatan Setwan dapat segera digelar.

“Jadi Minggu ini InsyaAllah Job Fit kita lakukan, pansel akan bekerja. Nanti minggu depan sudah ada pemenangnya, nanti kita lantik segera,” katanya.

Untuk jabatan Eselon 2 lainnya yang masih dijabat oleh Plt, seperti Biro Hukum, Biro Administrasi Pembangunan, Biro Kesejahteraan Rakyat, Dinas Kehutanan, Badan Kesbangpol, dan Dinas Kesehatan
menurut Haris juga bakal dilakukan lelang jabatan dalam waktu dekat.

Namun berdasarkan pernyataannya, agaknya tidak ada afirmasi bagi pejabat dari golongan minoritas (non muslim) untuk menduduki jabatan kepala OPD kali ini.

“Dilelang mereka, nanti dilelang. Nanti mereka bebas (mengikuti),” ujarnya.

Lalu, akankah terdapat cerminan keberagaman serta partisipasi dari berbagai golongan latar belakang dalam OPD Pemprov Jambi kedepan, dalam pembangunan Jambi? Hal ini tentunya masih menunggu sikap konkret dari Gubernur Jambi.

Reporter: Juan Ambarita

DETAIL.ID, Jambi – Sampai saat ini sejumlah kursi kepala OPD Pemerintah Provinsi Jambi masih dijabat oleh Pelaksana tugas (Plt). Hal ini pun sempat menjadi salah satu perbincangan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi pada Jumat, 13 Juni 2025.

Salah satunya, Dewan menyoroti kursi jabatan Sekretaris Dewan DPRD Provinsi Jambi yang masih dijabat Plt. Selain itu juga setidaknya terdapat 6 kursi Kepala OPD yang masih dijabat oleh Plt.

Merespons hal ini Gubernur Jambi Al Haris bilang bahwa saat ini pihaknya telah mengajukan izin kepada BKN dengan Kemendagri untuk mulai Job Fit bagi ASN Eselon II.

“Saya karena masih belum 6 bulan pasca pelantikan, jadi mesti ada proses izin dari pertama BKN, kedua ke Mendagri. Minggu ini sudah kita ajukan izin ke Mendagri untuk Job fit,” ujar Gubernur Al Haris pada Jumat, 13 Juni 2025.

Menurut Haris, pasca Job Fit ke depan maka Pansel bakal mulai bekerja hingga kemudian berujung pada penetapan calon pejabat dan pelantikan.

“Jadi Minggu ini Insya Allah job fit kita lakukan, pansel akan bekerja. Nanti Minggu depan sudah ada pemenangnya, nanti kita lantik segera,” katanya.

Gubernur Jambi tersebut juga tampak sempat memberi sinyal bahwa terdapat keinginan politik mewujudkan keberagaman dalam kabinetnya, mulai dari segi latar belakang keyakinan maupun kesukuan para pejabat dalam lingkup OPD-nya.

Hal tersebut sebagaimana ketika Gubernur disinggung apakah bakal ada afirmasi bagi pejabat dengan latar belakang non muslim dalam OPD-nya, seiring tren yang terjadi di beberapa daerah luar jambi dimana pejabat dari kategori minoritas (non Muslim) diberikan kesempatan untuk mengemban jabatan pimpinan dalam SKPD.

“Ada, kenapa tidak? Oh iya dong,” ujar Al Haris.

Namun soal jalur afirmasi dari kalangan minoritas tersebut kembali berujung pada ketidakpastian, lantaran Gubernur dalam penjelasan lebih lanjutnya bilang bahwa semua peserta bakal mengikuti lelang jabatan pasca Job Fit.

“Dilelang mereka. Nanti dia lelang, nanti mereka bebas,” ujar Haris.

Kini cerminan keberagaman dalam partisipasi pembangunan Provinsi Jambi khususnya keberadaan dari golongan minoritas untuk menempati jabatan kursi Kepala OPD Pemprov Jambi masih menunggu sikap nyata dari Gubernur Jambi sendiri.

Reporter: Juan Ambarita