Connect with us
Advertisement

DAERAH

Inspektorat Batanghari Gandeng Polisi Kontrol Penyelewengan Dana COVID-19 

DETAIL.ID

Published

on

Inspektorat Batanghari Gandeng Polisi Kontrol Penyelewengan Dana COVID-19 

DETAIL.ID, Batanghari – Inspektorat Batanghari, Provinsi Jambi belum menerima laporan belanja corona virus disease 2019 (COVID-19). Meski demikian, kontrol penyelewengan dana COVID-19 sebesar Rp44.901.059.158,35 terus dilakukan.

Inspektur Batanghari Mukhlis mengatakan instansi yang mengelola dana miliaran rupiah penanganan COVID-19 adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Batanghari.

“Inspektorat melakukan pengawasan berdampingan dengan Polres sesuai dengan instruksi Kapolri dan instruksi KPK. Ini harus kami awasi benar-benar karena ini bantuan bencana nasional bahkan bencana dunia,” kata Mukhlis dikonfirmasi detail, Kamis (16/4/2020).

Ia berujar pengadaan barang bencana wabah COVID-19 harus dilakukan pemeriksaan Inspektorat Batanghari. Mulai dari harga barang dan fisik barang berupa alat-alat kesehatan.

“Setelah itu barulah kontrak dengan pihak ketiga. Sumber dana diambil dari APBD tahun anggaran 2020 semua organisasi perangkat daerah (OPD). Inspektorat Batanghari dipotong sebesar Rp1 miliar,” ucapnya.

Semua kegiatan bersumber dari keuangan negara harus diawasi secara benar. Ia berkata sebagian dari dana COVID-19 telah dibelanjakan. Tujuh jenis barang berupa Alat Pelindung Diri (APD) di RSUD HAMBA Muara Bulian telah diperiksa.

“Tapi harga belum ada. Setelah yakin dengan harga barang dan fisik barang, barulah dilakukan kontrak dengan pihak ketiga. Petunjuk LKPP mengatakan harus begitu dan harus kita ikuti,” katanya.

Mukhlis mengaku Inspektorat Batanghari belum mendapat laporan BPBD perihal jumlah dana dan laporan pendistribusian APD COVID-19. Sebab barang-barang alat kesehatan baru datang. Apalagi dana COVID-19 merupakan dana antisipasi.

“Jika terjadi penyimpangan yang akan bertanggung jawab adalah Kepala BPBD. Sebab semua dana ada dengan BPBD. Rumah sakit tidak boleh belanja sendiri, Dinas Kesehatan tidak boleh belanja sendiri,” ucapnya.

Pemkab Batanghari melalui Badan Keuangan Daerah, kata Mukhlis, telah mengeluarkan lampiran laporan belanja tidak terduga dalam APBD tahun anggaran 2020 untuk penanganan COVID-19.   

Ada tiga prioritas belanja tidak terduga dalam laporan yang diteken Kepala Bakeuda Batanghari Muhammad Azan. Pertama penanganan kesehatan sebesar Rp11.185.352.100,00. Kedua, penanganan dampak ekonomi sebesar Rp8.715.707.058,35. Ketiga, penyediaan social safety net/ Jaringan pengamanan sosial sebesar Rp25.000.000.000,00.

“Inspektorat juga akan datang mengunjungi penerima bantuan. Apakah memang layak dapat bantuan dan apakah bantuan tersebut sampai ke tangan mereka. Termasuk nantinya program BBT (Bantuan Batanghari Tunai),” ujarnya.

[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” newsticker_animation=”vertical” number_post=”8″ post_offset=”2″]

Muhklis berujar penerima bantuan tidak boleh tumpang tindih. Dinas Sosial Kabupaten Batanghari telah diperintahkan Bupati untuk segera melakukan pendataan.

“Kita berharap penyaluran bantuan tepat waktu dan sesuai sasaran. Kalau ada yang tidak sesuai dengan peruntukannya akan kita tindak tegas. Apalagi kalau ditemukan penerima bantuan adalah orang kaya. Ancaman paling berat penyelewengan dana COVID-19 sesuai regulasi adalah hukuman mati,” ujarnya.

Reporter: Ardian Faisal

DAERAH

Imigrasi Jambi Perkuat Pengawasan WNA hingga Tingkat Desa

DETAIL.ID

Published

on

Jambi – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Provinsi Jambi terus memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing (WNA) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan hingga masyarakat di tingkat desa.

Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Provinsi Jambi, Pertrus Teguh Afrianto mengatakan pengawasan WNA dilakukan secara berkelanjutan melalui sejumlah program yang telah dirancang oleh Direktorat Jenderal Imigrasi bersama unit pelaksana teknis (UPT) di daerah.

“Kami membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) yang bekerja secara kontinu melalui pengumpulan informasi, koordinasi lintas instansi, serta operasi gabungan untuk memastikan keberadaan dan kegiatan orang asing sesuai ketentuan,” kata Pertrus, dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2025 Imigrasi Jambi, Senin 22 Januari 2025.

Selain pengawasan internal, Imigrasi Jambi juga melibatkan peran aktif masyarakat dengan melakukan sosialisasi di tingkat desa. Masyarakat diminta memberikan informasi apabila terdapat WNA yang tinggal atau melakukan aktivitas di wilayahnya.

“Setiap ada WNA yang datang ke suatu wilayah, kami selalu berkoordinasi dan meminta informasi terkait kegiatan yang bersangkutan,” ujarnya.

Untuk memperkuat pengawasan berbasis masyarakat, Imigrasi Jambi membentuk desa binaan serta Petugas Imigrasi Pembinaan Desa (PIMPASA). Program tersebut bertujuan mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penyelundupan manusia (TPPM), sekaligus sebagai sistem peringatan dini dan deteksi awal terhadap keberadaan WNA.

“PIMPASA kami kembangkan sebagai early warning system di tingkat desa,” katanya.

Pengawasan juga dilakukan melalui pemanfaatan teknologi, salah satunya Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA). Melalui aplikasi tersebut, hotel dan penginapan wajib melaporkan keberadaan tamu WNA.

“Data WNA yang menginap di hotel-hotel di Provinsi Jambi termonitor melalui APOA. Jika ada yang tidak terdata, akan terdeteksi melalui pengawasan di lapangan,” ujarnya.

Menurut Pertrus, peran media dan pemerintah daerah turut membantu pengawasan melalui penyampaian informasi terkait aktivitas WNA. Informasi tersebut menjadi bahan pemantauan dan tindak lanjut oleh petugas Imigrasi.

Terkait isu warga negara Indonesia (WNI) yang berangkat ke Kamboja secara ilegal, Pertrus mengakui terdapat tantangan karena Provinsi Jambi belum memiliki Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) internasional.

“Keberangkatan ke luar negeri umumnya melalui TPI di Medan, Jakarta, Surabaya, Bali, dan daerah lainnya,” katanya.

Meski demikian, pihaknya telah melakukan langkah antisipasi dengan memperkuat koordinasi dan pengawasan di TPI utama, termasuk pendalaman terhadap penumpang yang diduga akan bekerja secara nonprosedural.

“Petugas di TPI telah kami minta untuk lebih cermat dalam melakukan pemeriksaan terhadap penumpang,” ujarnya. (*)

Continue Reading

Uncategorized

Merangin adalah Kabupaten Pertama di Jambi yang pada Paripurna Terbuka HUT ke-76 Dihadiri Menteri

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin –Merangin dibawah kepemimpinan Bupati H M Syukur dan Wabup H A Khafid, mengukir sejarah baru. Betapa tidak, Merangin menjadi satu-satunya kabupaten di Provinsi Jambi yang pada Paripurna Istimewa Hari Ulang Tahun (HUT) dihadiri Menteri.

Pada Paripurna Istimewa HUT ke-76 Kabupaten Merangin tersebut, hadir Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan (Zulhas), yang tampil ceria di hadapan masyarakat Merangin.

Kehadiran Menko Pangan RI di Bumi Tali Undang Tambang Teliti Kabupaten Merangin itu menjadi momentum penting, sekaligus kebanggaan bagi Pemerintah Daerah dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Merangin.

Masyarakat luas mencatat, kehadiran Menko Pangan di Merangin tersebut, menandakan adanya kedekatan dan komunikasi yang baik antara Bupati H M Syukur dengan kalangan pejabat Pemerintah Pusat.

Tidak hanya di Paripurna, bahkan sebelum tiba di Gedung Dewan Bupati H M Syukur mengajak Zulhas blusukan ke kebun di kawasan Mentawak, untuk panen raya jagung bersama masyarakat.

Bupati dalam sambutan Paripurna Terbuka di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Merangin itu, menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi luar biasa atas kehadiran Menko Pangan Zulhas tersebut.

“Ini merupakan kehormatan besar bagi masyarakat Kabupaten Merangin. Kehadiran Menko Pangan RI pada rapat paripurna HUT ke-76 ini, menunjukkan sinergi yang kuat antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat,” ujar Bupati.

Bahkan masyarakat luas melihat, untuk beberapa tahun terakhir HUT Provinsi Jambi saja sangat jarang dihadiri pejabat Pemerintah Pusat sekelas Menteri. Tapi ini HUT kabupaten bisa dihadiri Menteri.

Rapat paripurna terbuka itu berlangsung meriah, dipimpin Ketua DPRD Merangin Muhammad Rivaldi. Tampak hadir Gubernur Jambi H Al Haris bersama Ketua TP PKK Provinsi Jambi Hj Hesnidar Haris, Ketua TP PKK Kabupaten Merangin Hj Lavita Syukur.

Hadir juga Wabup H A Khafid bersama Wakil Ketua TP PKK Merangin Hj Emi Minarsih Khafid, Sekda Zulhifni bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan Merangin Ny Kiki Zulhifni, para bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi.

Tidak hanya itu, hadir para anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi Jambi, DPRD Merangin, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan para ketua organisasi kemasyarakatan.

Kehadiran para pejabat lintas daerah dan Pusat tersebut, semakin menegaskan Kabupaten Merangin dalam pembangunan berkolaborasi dan sinergi demi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Continue Reading

Uncategorized

Zulhas Kabulkan Permintaan Bupati H M Syukur Saat HUT Merangin ke-76

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin – Ada yang menarik pada rapat paripurna terbuka dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Kabupaten Merangin, yang dihadiri Menteri Koordinataor Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) di Gedung DPRD Merangin pada Senin, 22 Desember 2025.

Satu permintaan Bupati Merangin H M Syukur pada pidato sambutan acara yang dihadiri Gubernur Jambi H Al Haris, terkait pembangunan sebuah Pasar Raya di Kabupaten Merangin, langsung dikabulkan Menko Pangan.

Ini menandakan ada hubungan emosional kedekatan yang akrab, antara Menko Pangan dengan Bupati Merangin H M Syukur, yang sudah belasan tahun berkiprah di pusat sebagai anggota DPD RI.

Lebih dari itu, Zulhas juga mengabulkan tiga usulan lainnya di luar pidato bupati. Ketiga permintaan yang dikabulkan Menko Pangan tersebut, bantuan cetak sawah, Centra Keramba untuk memenuhi kebutuhan ikan Kabupaten Merangin.

“Alhamdulillah terima kasih Pak Zulhas, minta satu dapat tiga. Usulan satu lagi merubah jalan tiga jalur Kota Bangko menjadi dua jalur juga dikabulkan. Mudah-mudahan ini segera terwujud,” kata Bupati.

Sementara itu Menko Pangan berharap program Merangin Baru segera terwujud dan Merangin harus menjadi kabupaten yang mempunyai daya saing. Zulhas juga memaparkan program-program Presiden Prabowo untuk kemajuan Merangin.

“Mengingat Menteri Perhubungan masih anak buah saya, permintaan perunahan jalan nasional dari tiga jalur menjadi dua jalur, juga saya kabulkan,” ujar Zulhas disambut tepuk tangan meriah dari ribuan undangan yang hadir.

Paripurna HUT ke-76 Merangin tersebut, berlangsung meriah. Tidak hanya dihadiri Menko Pangan, tapi juga Gubernur Jambi H Al Haris bersama Ketua TP PKK Provinsi Jambi, para anggota DPD, anggota DPR RI, DPRD Provinsi Jambi, DPRD Merangin.

Hadir pula pada Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Merangin Muhammad Rivaldi didampingi wakil ketua Herman Effendi dan M Fahmi itu, para bupati/wali kota se-Provinsi Jambi, perwakilan Kapolda Jambi, para tokoh masyarakat, tokoh agama dan undangan lainnya.

Continue Reading
Advertisement Advertisement
Advertisement ads

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs