Connect with us
Advertisement

DAERAH

Festival Kebudayaan BWCF: Kekecewaan Pegiat Budaya dan Masyarakat Sekitar Serta Klaim Pihak Terlibat

Published

on

Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon usai membuka secara resmi perhelatan BWCF. (ist)

DETAIL.ID, Jambi – Perhelatan Borobudur Writers and Cultural Festival (BWCF) ke-13 di Jambi yang dibuka langsung oleh Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon, pada Selasa lalu, 19 November 2024 disinyalir tidak sepenuhnya melibatkan para pegiat budaya lokal.

Acara yang berlangsung sedari 19 – 23 November 2024 tersebut pun kini menuai sorotan. Salah satunya Mukhtar Hadi alias Borju, pegiat cagar budaya Muarojambi tersebut mengaku pihaknya sama sekali tidak dilibatkan dalam acara yang mengusung Tema Membaca Ulang Hubungan Muarojambi, Nalanda, dan Arca-arca Sumatera tersebut.

“Iya (ga ada). Kalau saya membacanya, saya kan di Muarojambi, untuk seni budaya itu enggak ada ruang di sana (BWCF). Tidak diberikan ruang. Terus tidak juga diajak untuk bercooling up segala macam ya kan,” ujar Borju padaa Sabtu, 23 November 2024.

Selain mengaku tak diundang alias tak dilibatkan sama sekali, sosialisasi pun disinyalir tidak sampai terhadap para tokoh masyarakat serta pegiat budaya di Desa-desa penyanggah KCBN tersebut.

Festival Ekslusif BWCF di Areal Situs Candi Daerah Danau Lamo

Tak ayal, timbul kesan ekslusif dalam festival kebudayaan tersebut. Berbagai seniman dan budayawan intelektual luar Jambi didatangkan, ada beberapa yang dari mancanegara. Namun tokoh-tokoh lokal seolah diabaikan, berbanding terbalik dengan misi pengembangan kapasitas masyarakat lokal.

“Harusnya mereka juga harus membaca KCBN dengan unsur terdekatnya yakni masyarakat sekitar dan hal yang lagi urgent seperti sekarang ini yang juga perlu dibahas di forum itu. Misal keberadaan perusahaan stockpile batu bara yang berada di kawasan candi,” ujarnya.

“Jadi janggal. Mengeksklusifkan diri jadinya acara itu,” katanya.

Sama dengan Borju, Andre pengurus BPD Muara Jambi juga mengaku tak ada koordinasi dari penyelenggara kegiatan maupun pengelola KCBN yakni Balai Pelestarian Wilayah V Jambi pada pihaknya soal perhelatan BWCF ke-13.

“Dak ado, undangan pun dak ado nyampe ke kita. Jadi kita ini enggak tahu itu ngapain aja acaranya,” kata Andre.

Klaim Terbalik Dari Pihak Terlibat

Namun pengakuan Andre dan Borju, mendapat klaim terbalik dari tokoh masyarakat Desa Danau Lamo yang juga merupakan pegiat budaya dari Komunitas Mahligai Budaya, yakni Maskur.

Maskur tak menampik jika perhelatan BWCF tersebut hanya digelar di situs candi di Kawasan Danau Lamo namun ia mengaku pihaknya berperan aktif dalam bagian logistik acara. Selain itu juga terdapat keterlibatan komunitas dari Desa Muarojambi yakni Pasar Dusun Karet (Paduko).

“Kita terlibat langsung juga untuk jadi panitianya. Tapi kalau untuk peserta itu dari mahasiswa-mahasiswa. Tapi tidak nutup juga bagi teman-teman. Terbuka untuk umum,” kata Maskur.

Dari sisi perputaran ekonomi masyarakat sekitar, Maskur mengaku adanya peningkatan perekonomian, meski tidak signifikan namun ia menekankan bahwa mereka lebih kepada menjalin silaturahmi dengan sejumlah akademisi budayawan luar daerah dengan maksud adanya transfer ilmu bagi masyarakat lokal.

“Mungkin banyak yang ditampilkan. Budaya dari luar, mereka punya sastra puisi sendiri. Tapi kami di sini dituntut oleh katakanlah BPK Wilayah V Jambi ini, bahwa kalian harus belajar bagaimana mereka merepresentasikan suatu budaya menjadi seni sastra, musik,” katanya.

Dengan adanya program revitalisasi, Maskur berharap bahwa selain pengembangan kawasan, pengembangan kapasitas masyarakat sekitar situs KCBN juga dapat ditingkatkan. Sehingga masyarakat dapat merepresentasikan nilai-nilai kebudayaan yang sudah lama terkandung di KCBN hingga akhirnya bisa dipertunjukkan dan semakin memperkuat daya tarik wisatawan.

“Karna terus terang kalau kami dari beberapa desa ini yang di kawasan ini sangat minim, katakanlah untuk semacam koreo, komposer itu sangat minim apalagi mumpuni,” katanya.

Dengan event yang diselenggarakan oleh BWCF tersebut, Maskur juga berkeinginan agar kedepan warga-warga sekitar KCBN mampu membuat even kebudayaan sendiri yang mengangkat narasi kebudayaan kepada masyarakat luas.

Lalu mengapa perhelatan BWCF ke-13 di Jambi seolah hanya difokuskan di areal Situs Candi daerah Danau Lamo? Dan hanya segelintir pihak masyarakat yang dilibatkan? Soal ini Maskur tak ada berkomentar.

Isu ekslusif BWCF ke-13 tanpa keterlibatan penuh masyarakat sekitar desa-desa penyangga pun masih menyisakan tanya dan kesan setengah hati dalam pemberdayaan masyarakat sekitar dalam ajang skala nasional.

Reporter: Juan Ambarita

Advertisement

DAERAH

Sholat Id di Durian Lecah, Bupati M. Syukur Temukan Jembatan Rusak, Minta Dinas PU Segera Perbaiki

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin — Bupati Merangin, M. Syukur melaksanakan sholat Iduladha 1447 Hijriah bersama masyarakat di Masjid Pondok Pesantren, Desa Durian Lecah, Kecamatan Sungai Manau, Rabu, 27 Mei 2026.

Sementara itu, Wakil Bupati A. Khafidh melaksanakan salat Id di Masjid Baitul Makmur kawasan Sungai Misang, Bangko.

Dalam sambutannya, Bupati M. Syukur menyampaikan sejumlah komitmen penting terkait pembangunan infrastruktur, evaluasi kinerja pemerintahan, hingga sikap keterbukaannya dalam melayani masyarakat.

Hal paling menjadi sorotan adalah fasilitas publik. Dalam perjalanan menuju Masjid, Bupati M. Syukur melihat kondisi lantai jembatan gantung yang mulai rusak.

“Saya tadi lewat jembatan kita, saya lihat lantainya sudah agak sedikit rusak. Maka saya perintahkan Kadis PU untuk segera memperbaiki lantai jembatan demi keamanan masyarakat,” kata M. Syukur di hadapan jemaah.

Di hadapan para ulama, kiai, dan warga, Bupati yang telah menjabat selama satu tahun lebih ini secara berlapang dada menyampaikan permohonan maaf atas visi-misi pemerintahan yang belum terealisasi secara sempurna.

Ia mengajak pada momen Iduladha ini sebagai ajang untuk introspeksi diri dan saling berbagi. Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Merangin juga menyerahkan bantuan hewan kurban.

“Ada enam ekor sapi yang kami serahkan, dan salah satunya ada di Desa Durian Lecah ini. Silakan panitia untuk membagikannya kepada masyarakat,” ujarnya.

Bupati M. Syukur juga menjamin tidak ada sekat birokrasi kepada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi.

“Rumah dinas bupati selalu terbuka untuk masyarakat. Dan nomor handphone saya enggak pernah diganti. Silakan kalau ada persoalan-persoalan di tengah masyarakat, mohon kiranya bisa disampaikan,” ucapnya sembari meminta doa agar tetap istiqomah dan amanah dalam memimpin Kabupaten Merangin.

Bupati yang sengaja datang lebih awal sejak pukul 06.30 WIB ini mengajak seluruh jemaah untuk menyambut Iduladha dengan penuh kegembiraan yang bermakna, sekaligus bersama-sama memakmurkan masjid. (*)

Continue Reading

DAERAH

Desa Empang Benao Terima Sapi Kurban Bantuan Presiden Prabowo Seberat 826 Kg

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin – Pemerintah Kabupaten Merangin resmi menerima bantuan kemasyarakatan berupa satu ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Prosesi serah terima bantuan ini dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting langsung dari Ruang Ruang MPC Bappeda Kabupaten Merangin.

Sapi kurban yang diberikan merupakan jenis Simental dengan bobot pakan mencapai 826 kilogram. Bantuan ini dialokasikan untuk masyarakat di Desa Empang Benao, Kecamatan Pamenang, dan akan disalurkan melalui pengurus Masjid Jami’ Nurul Falah.

Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin, Daryanto, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada Presiden atas perhatian yang diberikan kepada warga Merangin.

“Kami Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas pemberian sapi Bantuan Masyarakat (Banmas) ini. Sapi tersebut akan dibagikan kepada masyarakat yang berada di sekitar masjid sehingga masyarakat dapat merasakan langsung manfaatnya,” ujar Daryanto.

Daryanto juga menambahkan bahwa sapi jenis Simental tersebut tidak didatangkan dari luar daerah, melainkan dibeli langsung dari peternak lokal Merangin, yaitu Irwanto, warga Desa Muara Delang, Kecamatan Tabir Selatan.

“Semoga dengan adanya kegiatan Banmas ini akan memacu para peternak lokal untuk terus mengembangkan peternakannya. Kami juga berharap di tahun-tahun mendatang Kabupaten Merangin bisa kembali mendapatkan program bantuan ini,” tuturnya. (*)

Continue Reading

DAERAH

Tak Ada Lagi Kesalahpahaman, Bupati M. Syukur dan Delapan Temenggung Gelar Audiensi

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin — Pemerintah Kabupaten Merangin akhirnya berhasil menyelesaikan kesalahpahaman dengan masyarakat Suku Anak Dalam (SAD).

Bupati Merangin, M. Syukur, menggelar audiensi langsung bersama delapan Temenggung SAD di ruang kerja Kepala Dinas Sosial pada Senin, 25 Mei 2026.

Pertemuan ini dilakukan guna meluruskan miskomunikasi terkait bantuan keramba ikan serta insiden kericuhan yang sempat terjadi di Kantor Bupati Merangin beberapa waktu lalu.

Para pemimpin adat SAD yang hadir diantaranya Temenggung Jhon Edward, Temenggung Carak, Temenggung Ngapas, Temenggung Pak Jang, Temenggung Jamal, Temenggung Stampung, Temenggung Sikar, dan Temenggung Jon.

Sementara, para pejabat yang turut mendampingi Bupati diantaranya Sekretaris Daerah (Sekda) Merangin Zulhifni, Asisten I Setda Sukoso, Kepala Dinas Sosial A. Lazik, sejumlah kepala OPD, perwakilan Forkopimda, Kepala BIN Daerah Merangin, serta Camat Tabir Ulu dan Camat Nalo Tantan.

Bupati Merangin, M. Syukur, menegaskan bahwa persoalan yang terjadi murni karena adanya miskomunikasi. Menurutnya, para Temenggung SAD sengaja datang karena ingin mendengarkan penjelasan langsung dari kepala daerah yang mereka anggap sebagai “Rajo”.

“Ini kan hanya ada miskomunikasi dan hari ini sudah kita selesaikan. Tadi sudah kita jelaskan semua, dan kami sudah saling memaafkan hal-hal yang mengganjal. Semua pihak bisa menerima dengan baik,” ujar Bupati M. Syukur saat diwawancarai usai pertemuan.

Dalam audiensi tersebut, Bupati juga mengklarifikasi isu mengenai tuntutan honor para Temenggung yang sempat memicu polemik. M. Syukur meluruskan bahwa secara aturan pemerintah, tidak ada alokasi anggaran untuk honorarium jabatan Temenggung secara khusus.

“Kita masih punya rekaman pertemuan sebelumnya. Saya tidak pernah menjanjikan honor. Yang saya katakan waktu itu, gaji saya pribadi selama satu bulan silakan diambil untuk dibuatkan baju. Kalau honor dari pemerintah, aturan tidak memperbolehkan lagi,” ucap Bupati.

Ia menambahkan, jika para pemimpin SAD ingin mendapatkan honorarium resmi dari daerah, mereka harus masuk ke dalam struktur administrasi pemerintahan desa.

“Kalau mau ada honor, harus menjadi Kades, Kepala Dusun, atau Ketua RT. Nah, kalau mereka masuk dalam kepengurusan RT, baru bisa mendapatkan gaji. Tadi mereka sudah memahami hal tersebut dan meminta maaf,” tuturnya.

Ke depan, Pemkab Merangin berkomitmen untuk terus membangun komunikasi yang intens dan persuasif dengan masyarakat SAD. Bupati berharap agar kehidupan ekonomi, sosial, dan pendidikan anak-anak warga SAD dapat terus meningkat secara bertahap.

Di akhir wawancara, M. Syukur juga memberikan imbauan tegas agar tidak ada pihak-pihak luar yang mencoba memanfaatkan masyarakat SAD demi kepentingan tertentu yang justru dapat merugikan mereka.

“Saya berharap komunikasi terus dijaga. Jangan sampai ada pihak tertentu yang memanfaatkan keadaan, kasihan masyarakat kita. Kita ingin warga SAD punya kehidupan dan citra baru yang lebih bagus ke depannya. Proses perbaikan kebiasaan lama ini memang bertahap, tapi alhamdulillah hari ini semua berjalan sangat baik dan saling berjiwa besar,” ujarnya. (*)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs