Connect with us

PERKARA

PT LAJ Diduga Kembali Lakukan Kriminalisasi, Masyarakat Bakal Mengadu ke Jakarta

DETAIL.ID

Published

on

IHCS Jambi bersama petani Sungai Salak Desa Balai Rajo. (ist)

DETAIL.ID, Tebo – Anak usaha PT Royal Lestari Utama yakni PT Lestari Agro Jaya diduga kembali melakukan upaya kriminalisasi terhadap masyarakat yang sudah lama menggarap areal yang diklaim masuk ke dalam konsesi Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI).

Ketua Indonesia Human Right Committe For Social Justice (IHCS) Provinsi Jambi, Ahmad Azhari menyampaikan setidaknya terdapat 3 panggilan kepada petani di Sungai Salak Desa Balai Rajo dari Polres Tebo pada akhir tahun 2024.

Salah satunya, Ketua Forum Tani Sungai Salak yaitu James Barus. IHCS Jambi menilai upaya kriminalisasi ini dilatarbelakangi karena James Barus tidak mau menyerahkan lahan yang sudah digarap keluarganya selama belasan tahun untuk dijadikan areal perumahan karyawan PT LAJ.

Dalam Laporan Polisi: LI/64/XI/RES.5./2024/Reskrim tertanggal 08 November 2024, dan Panggilan Polisi Nomor: B/168 /II/RES.5/2025 /Reskrim, mereka didalilkan melanggar UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

“Hal ini menjadi dasar agar para petani tersebut dipanggil, ditekan, diancam, pidana kemudian menyerahkan tanah garapannya kepada PT LAJ,” kata Azhari, dalam keterangan tertulis pada Kamis, 20 Februari 2025.

Wiranto Manalu selaku Sekretaris IHCS Provinsi Jambi pun menilai seharusnya PT LAJ tidak lagi menggunakan cara-cara lama dalam menakut-nakuti rakyat dengan upaya kriminalisasi. Sebab hal tersebut menunjukkan bahwa kehadiran PT LAJ hanya menimbulkan traumatik bagi masyarakat di sekitar PT LAJ.

Dengan segala riwayat konflik PT LAJ dengan masyarakat sekitar, menurut Wiranto pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan harusnya segera melakukan evaluasi dan adendum terhadap Izin PT LAJ. Lantaran dari jumlah Izin HTI seluas 61.459 hektare, hanya sekitar 15.000 hektare lebih yang bisa dikuasai oleh PT LAJ.

Dia menilai hal itu disebabkan oleh sudah adanya kedudukan petani penggarap sebelum izin PT LAJ diberikan oleh Kementerian Kehutanan serta tidak adanya sinkronisasi luasan izin dengan lahan yang sudah terlebih dahulu diduduki masyarakat.

IHCS Jambi pun mendorong Kementerian Kehutanan untuk memberikan kepastian kepemilikan lahan terhadap masyarakat yang terlebih dahulu tinggal di areal yang diklaim PT LAJ.

“Kementerian Kehutanan harus segera dapat mendorong penyelesaian konflik ini dengan menggunakan berbagai skema termasuk Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH). Harus dilakukan identifikasi dan verifikasi agar ada kejelasan bagi masyarakat,” katanya.

Karena pada prinsipnya, menurut Wiranto, masyarakat yang tinggal di dalam Kawasan hutan yang diklaim areal PT LAJ tersebut siap dibina oleh skema pemerintah yang nantinya.

“Apakah pasca dikeluarkan dari Izin LAJ para petani akan diwajibkan membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) itu tidak menjadi masalah, selain itu juga dapat mengurangi beban PT LAJ dalam membayar Pajak PBPH nya apalagi PT LAJ tidak menguasai lahan tersebut,” katanya.

Dengan berbagai persoalan yang timbul saat ini, IHCS Jambi bakal mendampingi Forum Tani Sungai Salak dan akan mendatangi beberapa institusi negara untuk melaporkan dugaan kriminalisasi dan resolusi konflik bagi masyarakat yang tinggal di areal klaim izin PT LAJ.

Petani disebut bakal akan jalan kaki dari Merak menuju Kementerian Kehutanan, Kementerian Polkam, Kementerian Hukum, Mabes Polri serta Komnas HAM, hal ini disebabkan oleh keyakinan para petani bahwa negara masih belum hadir untuk melindungi dan memberikan solusi terhadap nasib para petani.

Adapun yang menjadi Tuntutan Forum Tani Sungai Salak yakni;

  1. Hentikan kriminalisasi yang dilakukan PT LAJ terhadap petani Sungai Salak Desa Balai Rajo, Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo.
  2. Meminta Kementerian Kehutanan melakukan Evaluasi dan Adendum Izin PT LAJ yang sudah terlebih dahulu diduduki oleh para petani.
  3. Meminta Kementerian Kehutanan melakukan langkah penyelesaian konflik agraria terhadap penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang sudah diduduki terlebih dahulu oleh masyarakat sebelum izin PT LAJ.
  4. Meminta Komnas HAM memberikan perlindungan kepada petani Forum Tani Sungai Salak terhadap kriminalisasi yang dilakukan PT LAJ.
  5. Meminta Mabes Polri untuk memerintahkan Polres Tebo menghentikan upaya kriminalisasi petani yang dilakukan PT LAJ.

Reporter: Juan Ambarita

PERKARA

Masuk DPO Sejak Agustus 2024, Iyan Kincai Akhirnya Ditangkap Polda Jambi

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Abdul Gofur alias Iyan Kincai, sosok bos illegal drilling di Desa Pompa Air, Bajubang, Batanghari ditangkap oleh Tim Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jambi pada Sabtu, 19 April 2025.

Selain Iyan Kincai, polisi juga turut mengamankan 2 penambang berinisial H dan Y. Wadir Reskrimsus Polda Jambi, AKBP Taufik Nurmandia mengatakan penangkapan bermula dari laporan masyarakat yang diterima Tim Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jambi.

Menindaklanjuti laporan tersebut, tim lantas segera bergerak menuju lokasi dan pada pukul 14.30 WIB berhasil mengamankan dua orang pelaku, yaitu H dan Y, yang tengah melakukan penambangan minyak bumi secara ilegal.

“Kemudian, pada pukul 15.00 WIB, petugas juga mengamankan AG yang merupakan pemodal dari kegiatan ilegal tersebut. Dari hasil interogasi, diketahui bahwa AG merupakan pemilik modal yang merekrut (H) dan (Y) untuk melakukan eksploitasi minyak bumi tanpa izin,” ujar AKBP Taufik Nurmandia, Selasa, 22 April 2025.

Namun karena menderita penyakit diabetes akut, Iyan Kincai pun saat ini menjalani perawatan di RS Bhayangkara, Jambi. Dari ke-3 tersangka, Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya 2 unit sepeda motor Honda Revo, 2 buah pipa canting besi, 2 rol tali tambang, dan 2 buah katrol yang digunakan untuk menarik minyak dari dalam sumur.

Kini para tersangka terancam dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada Pasal 40 UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi UU, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan ancaman pidana penjara maksimal enam tahun dan denda hingga Rp 60 miliar.

Reporter: Juan Ambarita

Continue Reading

PERKARA

Tim Spider Sat Resnarkoba Polres Solok Berhasil Bekuk Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Solok – Senin, 21 April 2025 pukul 18.45 WIB Kasat Resnarkoba Polres Solok, Iptu Rico Putra Wijaya, S.H., bersama Tim Spider Polres Solok melakukan penangkapan terhadap Pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di Jorong Lubuk Selasih, Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok.

Berawal dari informasi yang diberikan masyarakat, Tim Spider yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Solok melakukan penyelidikan di sekitar Jorong Lubuk Selasih. Setelah melakukan penyelidikan, Tim Spider menemukan seorang laki-laki dewasa yang mana ciri-cirinya sama dengan yang didapat dari masyarakat.

Kemudian Tim Spider melakukan penangkapan terhadap laki-laki dewasa tersebut yang sedang berada di sebuah mobil merek Avanza berwarna Silver dengan nomor polisi BA 1893 YF di tepi jalan Jorong Lubuk Selasih, Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok.

Setelah melakukan penangkapan, Tim Spider melakukan penggeledahan terhadap tersangka yang disaksikan oleh masyarakat sekitar. Didapati 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dibungkus lagi dengan sebuah plastik hitam yang disimpan di dalam kaos kaki sebelah kanan.

“Pada saat ditemukan barang bukti, tersangka mengakui bahwa barang narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan barang milik tersangka dan dibawah penguasaan tersangka,” ujar Iptu Rico.

Tim Spider juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Realme berwarna biru yang diduga dipergunakan oleh tersangka untuk melakukan transaksi barang bukti tersebut.

Setelah semua barang bukti diamankan, selanjutnya tersangka dibawa ke Polres Solok guna melakukan penyidikan lebih lanjut.

Reporter: Diona

Continue Reading

PERKARA

Komisaris PT PAL Belum Hadiri Panggilan Penyidik Kejati Jambi, Bakal Dipanggil Lagi

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Penyidik Pidsus Kejati Jambi masih terus melakukan pendalaman atas kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit investasi dan modal oleh Bank BNI pada PT Prosympac Agro Lestari (PAL) pada tahun 2018 dan 2019 silam.

Sebelumnya kasus ini telah menyeret mantan Direktur PT PAL berinisial WH, Dirut PT PAL berinisial VG, dan Branch Bisnis Manager BNI KC Palembang, RG yang sebelumnya menjabat Senior Relationship Manager Sentra Kredit Menengah saat kasus ini bermula.

Namun penyidik tak berhenti disitu. Terbaru informasi beredar bahwa BK – sosok komisaris PT PAL sudah dijadwalkan untuk menghadiri pemeriksaan di Kejati Jambi pada hari ini, Senin, 21 April 2025.

Asisten Intelejen Kejati Jambi, Nophy T Suoth membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. “Memang ada terjadwal untuk pemeriksaannya. Tapi saya cek dulu kehadirannya,” kata Nophy lewat pesan WhatsApp pada Senin, 21 April 2025.

Namun sang komisaris agaknya sedang sibuk sehingga tidak tampak menghadiri agenda pemeriksaan penyidik di Kejati Jambi hingga sore hari.

Lebih lanjut, Kasi Penkum Kejati Jamb, Noly Wijaya, mengakui bahwa BK dijadwalkan untuk diperiksa sebagai saksi, namun kali ini dia tidak memenuhi panggilan penyidik. Ke depan pemanggilan kembali pun bakal dilakukan, namun Noly belum mengungkap jadwalnya.

“Yang bersangkutan dijadwalkan pemeriksaan sebagai saksi hari ini, namun yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan penyidik, karena tidak hadir sehingga akan melakukan pemanggilan kembali,” katanya.

Sebelumnya, Aspidsus Kejati Jambi menekankan bahwa pihaknya masih terus melakukan pemeriksaan pendalaman serta mengumpulkan alat-alat bukti yang ada dan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait atas kasus korupsi yang ditaksir merugikan keuangan negara mencapai Rp 105 miliar tersebut.

“Tentu pihak-pihak terkait akan terus dilakukan klarifikasi pemanggilan sebagai saksi untuk dapat membuat terang daripada perkara ini,” katanya pada 16 April 2025.

Lalu akankah kasus dugaan korupsi pada Bank pelat merah, 7 tahun lalu ini menjerat tersangka baru? Belum ada jawaban pasti, namun sorot mata publik Jambi saat ini tertuju pada Kejati Jambi.

Reporter: Juan Ambarita

Continue Reading
Advertisement ads ads
Advertisement ads