DETAIL.ID, Jambi – Dua proyek multi years yang dikomandoi oleh Dinas PUPR Provinsi Jambi yakni Islamic Center dan Stadion Swarnabhumi Pijoan tak henti-henti menuai kritikan.

Ketua MPW Pemuda Pancasila, Adri bahkan menilai kedua proyek yang menelan duit ratusan milliar dari APBD Provinsi Jambi tersebut sudah bermasalah sedari awal perencanaan.

“Terakhir banjir di Islamic Center, artinya dari perencanaan sudah enggak benar itu. Dan masih banyak lagi kekurangan terkait Islamic Center,” ujar Ketua MPW PP Jambi, Adri, yang juga merupakan Mantan Ketua Tim Pemenangan Haris – Sani pada Senin, 2 Juni 2025.

Selain proyek yang digarap oleh kontraktor pelaksana PT Karya Bangun Mandiri Persada, pria yang kerap disapa Panglima Adri tersebut juga menyoroti proyek multi years lainnya yakni Stadion Swarnabhumi Pijoan yang digarap PT Sinar Cerah Sempurna dengan nilai kontrak mencapai Rp 250 miliar.

Kedua proyek jumbo bernilai ratusan milliar tersebut dinilai sarat akan sejumlah masalah, bahkan sedari proses perencanaan. Dengan kondisi tersebut, dia pun mendesak agar DPRD Provinsi Jambi segera memanggil OPD terkait serta kontraktor pelaksana hingga pengawas.

Sebab proyek jumbo itu dibangun dari duit rakyat. Hasilnya pun tidak boleh main-main atau dipermainkan demi meraup untung bagi segelintir pihak.

“Kita mohon DPRD untuk memanggil itu kontraktornya. Stadion sama Islamic Center. Panggil itu untuk dievaluasi,” katanya.

Kata Adri, kalau ditemukan adanya pelanggaran hukum, kita minta aparat penegak hukum untuk mengusutnya. “Karena itu kan pakai uang rakyat,” katanya.

Ketua MPW PP Provinsi Jambi itu tak main-main, dia bahkan bilang bahwa pihaknya siap untuk berunjuk rasa. Jika tetap tak ada pembenahan atau evaluasi atas kedua proyek gede itu.

“Kalau misalnya hal ini tidak ditindaklanjuti. Kita MPW Pemuda Pancasila siap untuk turun aksi ke Dinas PUPR,” katanya.

Sebelumnya Waka I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata juga menyorot kondisi Islamic Center. Dia pun meminta agar Dinas PUPR segera mendesak kontraktor pelaksana untuk segera melalukan perbaikan-perbaikan atas proyek Rp 150 miliar yang sarat akan kejanggalan itu.

“Berarti pembangunan, kontraktornya enggak beres kan gitu dak, itu wajar wajar be kan. Maksud saya, langsung segera diperbaiki. Perbaiki langsung, (jika) minggu depan orang solat lagi, hujan. Tidak terganggu ibadah. Saya memandang secara objektif,” katanya.

Reporter: Juan Ambarita

DETAIL.ID, Jambi – Sedari awal proyek tahun jamak Islamic Center yang merogoh kocek Rp 150 miliar dari APBD Provinsi Jambi tak henti-hentinya menuai sorotan. Hasil garapan PT Karya Bangun Mandiri Persada (KMP) yang mencatatkan alamat di daerah Cipinang, Jakarta Timur itu pun terkesan jauh dari angan-angan sebagai salah satu pusat kegiatan keagamaan di Jambi.

Kritik tajam terhadap Kadis PUPR Provinsi Jambi, Muzakir pun dilontarkan oleh Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata, pasca viralnya atap bocor serta lantai yang tergenang air saat hujan deras pekan lalu pada 22 Mei 2025. Ivan mengungkit kembali antara hasil pekerjaan dengan nilai anggaran yang sudah dikucurkan.

“Itu bangunan yang di dalam namanya indoor, harusnya itu terselesaikan dengan baik. Tidak ada kebocoran, tidak ada katanya pipa tersumbat dan lain-lain. Artinya harus terkontrol betul secara kualitas,” ujar IW sapaan akrab Ivan Wirata pada Senin, 2 Juni 2025.

Peristiwa hujan merembes dari atap ditambah lantai tergenang air sebagaimana viral dan beredar luas di media sosial beberapa waktu lalu pun dinilai sebagai ketidakbecusan pelaksana dan juga konsultan pengawas pada proyek Rp 150 miliar tersebut.

“Berarti pembangunan, kontraktornya enggak beres kan gitu dak, itu wajar-wajar be kan,” ujarnya.

Waka DPRD Provinsi Jambi itu pun meminta agar Dinas PUPR segera mendesak kontraktor pelaksana untuk segera melalukan perbaikan-perbaikan atas proyek Rp 150 miliar yang sarat akan kejanggalan itu.

“Maksud saya, langsung segera diperbaiki. Perbaiki langsung, minggu depan orang salat lagi, hujan. Tidak terganggu ibadah. Saya memandang secara objektif” katanya.

Soal itu Kadis PUPR Provinsi Jambi Muzakir mengklaim bahwa proses perbaikan sudah dilaksanakan. Ia juga bilang bahwa saat ini Islamic Center masih dalam masa pemeliharaan alias tanggung jawab pelaksana hingga akhir Desember 2025.

Lebih lanjut soal genangan saat hujan, Muzakir bilang bahwa itu disebabkan oleh saluran air di bagian teras yang tersumbat, hingga air masuk dan menggenangi ruangan bawah.

“Yang banjir itu, saluran yang tersumbat dari teras itu. Airnya tidak mengalir maksimal, sehingga ke dalam perginya. Kalau tetes (dari atap) itu tidak bikin banjir. Hanya netes-netes dan itu sudah kita perbaiki terus, sampai sekarang tukangnya masih ada. Kamu cek terus, pantau terus. Enggak ada masalah,” kata Muzakir.

Reporter: Juan Ambarita

DETAIL.ID, Merangin – Inspektorat Kabupaten Merangin, Jambi, mendatangi Desa Sungai Lalang, Kecamatan Lembah Masurai, guna memeriksa dugaan korupsi Dana Desa tahun anggaran 2024. Pemeriksaan dilakukan setelah warga menyampaikan laporan resmi dan menggelar aksi unjuk rasa sebelumnya.

Tujuh petugas Inspektorat dipimpin Shita Anjarwati tiba di Desa Sungai Lalang pada Senin 27 Mei 2025 sekitar pukul 13.30 WIB. Kedatangan mereka disambut ratusan warga yang sudah lama menuntut kejelasan penggunaan Dana Desa.

Laporan dugaan penyelewengan disampaikan warga melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada 20 Februari 2024. Warga menilai pengelolaan dana sebesar Rp 1,1 miliar tidak transparan dan sarat penyimpangan.

“Kerugian akibat penyelewengan dana desa ini, merugikan negara sekitar Rp 188 juta rupiah dari dana desa sebesar Rp 1,1 miliar dipotong insentif sebesar Rp 350 juta ada belanja fiktif, penyelewengan, dan penggelembungan yang dilakukan Kepala Desa Wedi Kurniawan, itu dugaan hasil temuan warga,” kata Ketua Forum Warga Sungai Lalang, Ginando.

Pemeriksaan sempat diwarnai ketegangan. Warga menuntut transparansi karena tidak pernah diberikan akses terhadap APBDes dan RAB selama ini.

“Kepala Desa Sungai Lalang tidak transparan dan tidak melakukan akuntabilitas atas dana pembangunan di Desa Sungai Lalang, sehingga menimbulkan gejolak sosial yang tinggi. Kita berharap Pak Bupati, Polres Merangin fokus dalam menuntaskan persoalan ini,” kata Ginando. (*)