LINGKUNGAN
Pendekatan terhadap Orang Rimba Mesti Terbuka dengan Kultur dan Perkembangannya
DETAIL.ID, Jambi – Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) WARSI (Warung Informasi Konservasi) — sebuah NGO di Jambi — mencatat setidaknya masih ada 600-an Keluarga Orang Rimba yang hidupnya termarjinalkan karena kehilangan hutan dan masih berkonflik dengan konsesi perkebunan sawit dan hutan tanaman industri (HTI) di beberapa kabupaten dalam Provinsi Jambi.
Pekan lalu, WARSI membawa 15 orang perwakilan Eropa selaku konsumen atau pembeli minyak sawit Indonesia untuk bertemu langsung dengan Orang Rimba yang ada di Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Jambi agar ada sikap dari pemerintah dan perusahaan atas persoalan ini dalam mendorong solusinya.
Terkait hal tersebut, Willy Marlupi, Koordinator ORI (Orang Rimba) Connection menyampaikan bahwa ada hal mendasar yang perlu dipahami tentang Orang Rimba agar resolusi atau penyelesaian konflik bisa berjalan sesuai harapan komunitas dan para pihak.
Pertama soal tradisi dan perkembangannya. Willy mengajak semua pihak untuk memahami tentang konsepsi adat dan sosial komunitas terkait Pangkal Waris dan Ujung Waris serta tempat untuk bejenang.
“Itu hamparan yang luas sekali. Mulai dari Tanah Garo Kecamatan Muaro Tabir Kabupaten Tebo sebagai Pangkal Waris dan Pakuaji Kecamatan Bathin XXIV Kab. Batanghari sebagai ujung Warisnya, Kemudian Jernih Kecamatan Air hitam Kabupaten Sarolangun sebagai tempat bejenang. Artinya, Secara administrasi itulah gugusan wilayah Bukit 12 terbentang di tiga kabupaten dalam Provinsi Jambi yakni Kabupaten Sarolangun, Batanghari dan Kabupaten Tebo,” ujarnya kepadadetail, Senin (3/12/2018)
Di dalam hamparan itu menurutnya tersebar 50-an rombong atau kelompok Orang Rimba di sepanjang sub DAS (Daerah Aliran sungai) Tembesi, Batanghari dan Tabir yaitu di Sungai Makekal, Kejasung Besar dan Kejasung Kecil, Terap dan Air hitam.
Pada tahun 2000 lalu, kata Willy, hamparan seluas 60.000 hektar itu sebenarnya sudah aman dari ekspansi izin perkebunan sawit, HTI dan pertambangan, Karena sudah ditetapkan sebagai Taman Nasional Bukit 12 (TNBD) dengan tujuan supaya bisa menjamin wilayah hidup komunitas serta kebutuhan dan perkembangan sosial budayanya yang sudah hidup turun temurun di wilayah tersebut.
“Nah, sekarang pertanyaannya kelompok Orang Rimba yang ada di perkebunan sawit itu apakah berkaitan dengan tradisi melangun atau berburu? Kalau terkait dengan tradisi itu artinya tak ada yang perlu dirisaukan karena mereka pasti akan kembali ke daerah asal misalnya dari Bukit 12 ya pasti balik ke Bukit 12,” katanya.
Kita, lanjut Willy, mesti tahu dulu kelompok orang rimba yang ada di kebun sawit itu asalnya dari mana. Jika dari wilayah Bukit 12 namun sudah lama tidak kembali artinya memang ada persoalan di wilayah asal dan tempatnya sekarang.
Bisa saja di wilayah asal ada persoalan adat yang cukup pelik sehingga membuat kelompok itu memisahkan diri tapi tidak menutup kemungkinan bisa juga karena wilayahnya yang ada di Bukit 12 sudah dianggap tidak lagi menunjang kebutuhan dan perkembangannya saat ini.
“Harus cari tahu dulu kejelasan tentang hal itu baru kemudian disampaikan kepada publik agar tidak terkesan ada yang ditutup-tutupi,” ia menegaskan.
Karena menurut pengamatan pria yang hampir 20 tahun berkecimpung dengan Orang Rimba ini, tidak sedikit kelompok dari Bukit 12 dalam dua dekade terakhir bergeser ke pinggiran bahkan meloncat ke konsesi perkebunan sawit dan HTI yang jauh dari wilayah asalnya di Bukit 12.
“Loncatan itu terjadi di perkebunan sawit PT SAL, PT JAW dan PT EMAL, Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun dan di HTI PT Wana Perintis Kecamatan Batin XXIV, PT SDM dan PT APL di Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari termasuk di HTI PT WKS di Kecamatan Tengah Ilir dan HTI PT LAJ, PT TMA yang ada di Kabupaten Tebo dan di wilayah lainnya. Tapi ya itu tadi, jika mereka berasal dari Bukit 12 mestinya akan kembali dan jika tidak kembali pasti ada sesuatu di tempat asal juga tempatnya sekarang,” ujarnya menjelaskan.
Maksudnya, harus bijak menyampaikan informasi supaya tidak terkesan membebani masalah ke pemerintah dan perusahaan saja tapi akar masalahnya yang mesti harus dipecahkan. Karena kalau dibiarkan terus begini kemungkinan untuk tuntas akan sulit sebab besok-besok bisa saja kelompok lain dari Bukit 12 melakukan hal yang sama karena merasa ada dukungan dari pihak tertentu lebih-lebih karena faktor kecemburuan.
“Apalagi kehidupan mereka di luar Bukit 12 itu belum tentu menjadi lebih baik kan? Nah, ini kerap digunakan sebagai kampanye negatif ke pemerintah dan perusahaan sehingga ya itu tadi perlu disampaikan secara utuh agar kebijakan yang diterapkan kepada mereka juga tidak blunder,” Willy menekankan.
Kekerabatan
Aspek berikutnya menurut Willy adalah kekerabatan kelompok komunitas yang juga penting untuk dipahami termasuk genealogi tiap kelompoknya.
Dirinya pernah menemukan kasus ketika kelompok itu pecah dan meloncat ke wilayah lain, di situ, di wilayah barunya itu, tiba-tiba sudah jadi Tumenggung saja.
“Itu terjadi pada kelompok yang keluar dari Bukit 12 dan ketika ditanya ke kelompok asal mereka kaget karena memang tak pernah mengangkat dirinya (sebut saja Abu) yang pergi dari Bukit 12 itu sebagai Tumenggung. Kepergian itu sendiri menurut keluarga asal justru dipicu persoalan adat yang menimpanya. Lah, bagaimana mungkin orang yang sedang ditimpa adat kami tunjuk sebagai tumenggung? Tanya mereka waktu itu kepada saya,” kata Willy.
Artinya begini, jika kita mengetahui peta kekerabatan komunitas setidaknya kita bisa menjadikan itu sebagai dasar untuk mengurai apa yang sebenarnya terjadi di kelompok tersebut sekaligus memahami peta komunikasinya.
“Termasuk memahami kekerabatan eksternal (dari luar kelompok) misalnya di kelompok itu sudah ada perkawinan dengan orang luar atau membangun hubungan sosial menjadi dulur angkat, nah, di situ bisa bertambah luas ceritanya,” ujar pria yang pernah 5 tahun bekerja di Warsi ini menjelaskan.
Adat – Sugesti
Orang Rimba masih ada yang meyakini bahwa anggota mereka tidak boleh difoto khususnya untuk perempuan dan anak-anak karena ada sugesti ketika difoto pasti akan sakit. Bahkan, jangan salah-salah memperlihatkan foto saudara mereka yang sudah mati sebab hal itu bisa membuat mereka yang ada di situ langsung spontan menjerit, menangis lalu meratap panjang.
“Bagi kita orang luar ini saja ketika mau foto kadang minta izin dulu kan? Nah, begitu juga dengan mereka ya ditanya dulu, boleh apa tidak,” katanya.
Kadang kita main jepret saja. Itu yang bikin kaget dan kecewa dan kalau sudah begitu jangan heran jika kemudian penghulu adatnya mengadili kita. Makanya di sini penting bagi kita untuk menggali aturan dan ketentuan mereka agar tidak syok dalam kontak sosial.
Katakanlah misalnya bagaimana tata cara berkunjung ke ladang atau huma mereka, bersikap selama berada di pondoknya dan bercengkerama dengan anggota keluarganya. Singkatnya, jangan malu bertanya apa yang boleh dan dilarang selama kontak sosial sedang berlangsung.
Terkait ketentuan adat komunitas ini, menurut Willy, sebaiknya itu disusun dan tersosialisasi secara baik agar komunitas dan para pihak bisa menjadikan hal itu sebagai acuan dalam kontak sosial sekaligus pengetahuan dalam konteks pendidikan budaya dan antisipasi jika ada oknum di komunitas yang sembrono bikin sanksi terhadap pihak luar.
“Saya kira hal itu sangat mungkin untuk dilakukan dan bisa menjadi solusi dalam menguatkan hubungan sosial dengan komunitas, supaya jelas rambu-rambunya, sembari mensosialisasi aturan dan ketentuan umum yang berlaku di luaran juga,” ia berharap.
Kebutuhan Dasar
Sekurangnya dalam satu dekade terakhir pergeseran pola hidup di komunitas berjalan lumayan kencang. Hampir di seluruh kelompok sudah mengenal teknologi mulai dari kendaraan hingga gadget dan tentu saja itu ada nilai negatif dan positifnya.
Seperti cara menggunakan sepeda motor. Sebagian komunitas masih berpikir yang penting bisa untuk jalan, Boro-boro tahu apa itu SIM, surat menyurat kendaraan apalagi rambu-rambu berlalu lintas.
“Belum tahu aturan di jalan raya. Punya mobil kadang lupa minyaknya solar atau bensin. Beli handphone tapi cuma untuk dengarkan musik dan nonton film, Beli baju tapi tak tahu kata-kata yang tertulis di baju tersebut, Punya uang disimpan di tanah atau habis untuk memborong ikan dan rambutan yang di makan begitu saja, ya, masih ada yang seperti itu,” ujarnya.
Uniknya lagi, ketika disenggol kendaraan lain atau kena razia malah mereka yang mencak-mencak bahkan menjatuhkan sanksi. Di saat belajar motor pun banyak dari komunitas yang cedera karena kerap jungkir balik di jalan.
Maksudnya penguatan kebutuhan dasar di komunitas bukan saja diperlukan di sektor pangan, pendidikan, kesehatan dan ekonomi saja, Tapi juga perlu informasi dan pengetahuan yang sejalan dengan kebutuhan dan perkembangannya agar dapat mengimbangi perubahan dan membawa manfaat ke internal maupun eksternal.
“Katakanlah di tiap kelompok ada semacam center sebagai pusat pembelajaran baik itu untuk anak-anak, pemuda hingga kalangan dewasa, untuk pertemuan dan proses penguatan kapasitasnya, terintegrasi dengan wilayah pemanfaatan, dengan pemerintah, dan dengan pihak swasta. Kalau bisa begitu dan itu sangat mungkin untuk dilakukan,” ujarnya.
Resolusi
Selain beberapa aspek di atas pendekatan ke orang rimba menurut Willy perlu elaborasi agar tak terkesan jalan sendiri dan merasa paling benar sendiri dan ketika mengalami kegagalan justru sibuk mencari kambing hitam.
Dia menyinggung soal data populasi komunitas yang hingga kini masih simpang siur karena ada yang bilang 3.000-an jiwa, 5.000-an jiwa hingga belasan ribu jiwa.
Berhubungan dengan komunitas ini menurutnya ada yang tak kalah penting yakni pada kita dulu dan harus jelas motivasinya mau ke mana dan untuk apa? Kalau motivasinya untuk mendapatkan tanah atau lahan ya pasti akan tersangkut sebatas itu. Begitu juga kalau demi uang ya pasti hanya tersangkut sebatas proyek saja.
“Sebab komunitas ini menurutnya tak ubah seperti cermin. Dia akan berlaku seperti apa yang kita buat. Dia akan mencontoh Anda. Jika kita tulus mereka pasti baik karena di tiap jiwanya seperti ada kekuatan seperti ada yang menjaga,” ucap Willy yang pernah mendorong lahirnya rekomendasi Komnas HAM tahun 2007 terkait kehidupan Orang Rimba di Bukit 12 ini. (DE 01)
DETAIL.ID, Bungo – Seratus hari masa kerja Bupati Bungo Dedy Putra dan Wakil Bupati Tri Wahyu Hidayat dinilai belum menunjukkan hasil signifikan dalam pemberantasan Pertambangan Tanpa Izin (PETI). Aktivitas PETI di sejumlah wilayah Kabupaten Bungo justru disebut semakin marak dan berdampak serius pada pencemaran lingkungan.
Tokoh pemuda Kabupaten Bungo Ziqri, menilai kinerja Bupati Dedy Putra belum menunjukkan progres nyata. Menurutnya janji pemberantasan PETI yang disampaikan saat kampanye dan setelah pelantikan belum terbukti di lapangan.
“Apa kabar kondisi PETI pasca 100 hari dilantiknya Bupati Dedy Putra dan Tri Wahyu Hidayat? Faktanya aktivitas PETI masih berjalan seperti biasa. Apakah ini hanya sekadar janji manis?” kata Ziqri pada Kamis, 4 September 2025.
Ziqri mengungkapkan dalam beberapa kesempatan, termasuk saat penetapan hasil Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Amaris Hotel Bungo, Dedy Putra menegaskan komitmennya memberantas PETI. Namun kenyataan di lapangan berbeda.
“PETI masih aktif beroperasi, bahkan semakin berani mendekati wilayah pusat kota. Masyarakat di daerah terdampak melaporkan aktivitas PETI berjalan tanpa hambatan,” ujarnya.
Kekhawatiran terhadap PETI semakin menguat setelah hasil penelitian Universitas Muara Bungo (UMB) bekerja sama dengan Laboratorium Dasar Kimia Universitas Bung Hatta pada 13-17 Juli 2025. Uji sampel air sungai di tiga stasiun menunjukkan tingginya kadar merkuri (Hg) akibat aktivitas PETI.
Seperti Stasiun I (Dusun Timbolasi) 0,001 ppm, Stasiun II (Dusun Karak Apung) 0,144 ppm, dan Stasiun III (Dusun Pasar Buat): 0,059 ppm. Angka-angka tersebut menunjukkan kadar merkuri di Stasiun II mencapai 72 kali lipat ambang batas aman, sedangkan Stasiun III hampir 30 kali lipat dari standar baku mutu pemerintah.
Peneliti menemukan bahwa hanya dalam waktu satu bulan setelah survei awal, terdapat 2 hingga 3 unit alat berat PETI yang beroperasi di setiap stasiun. Kondisi sungai pun mengalami penurunan kualitas secara signifikan.
Ziqri mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum segera mengambil langkah konkret. Menurutnya jika aktivitas PETI terus dibiarkan, dampaknya tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga membahayakan kesehatan masyarakat.
“Ini persoalan serius. Jika pemerintah dan aparat hukum tidak tegas, keberadaan mereka akan semakin tidak dihormati oleh pelaku PETI,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh pernyataan resmi dari Bupati Bungo Dedy Putra terkait temuan maraknya PETI dan tingginya angka pencemaran merkuri di wilayahnya.
Reporter: Juan Ambarita
KOMPOS adalah salah satu solusi terbaik untuk meningkatkan kesuburan tanah. Dengan memanfaatkan sisa bumbu dapur, kita tidak hanya mengurangi limbah tetapi juga menyediakan nutrisi yang dibutuhkan tanah. Artikel ini akan membahas cara membuat kompos dari sisa bumbu dapur dan manfaatnya bagi kesuburan tanah.
Apa itu Kompos?
Kompos adalah bahan organik yang dihasilkan dari penguraian sisa makanan, daun, dan limbah organik lainnya. Proses penguraian ini melibatkan mikroorganisme, seperti bakteri dan jamur, yang mengubah bahan organik menjadi humus. Humus adalah komponen penting dari tanah yang meningkatkan kesuburan dan struktur tanah.
Manfaat Kompos dari Sisa Bumbu Dapur
Batang rempah dapur, seperti kulit bawang, seledri, dan daun kemangi, kaya akan nutrisi. Ketika diolah menjadi kompos, sisa-sisa ini dapat memberikan manfaat berikut:
- Meningkatkan Kesuburan Tanah: Kompos mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium, yang penting untuk pertumbuhan tanaman.
- Meningkatkan Struktur Tanah: Kompos membantu meningkatkan tekstur tanah, membuatnya lebih gembur dan berudara.
- Mengurangi Sampah: Dengan mengompos sisa bumbu dapur, kita dapat mengurangi jumlah sampah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir.
Cara Membuat Kompos dari Sisa Dapur
Membuat kompos dari sisa bumbu dapur cukup mudah. Berikut langkah-langkah yang bisa Anda ikuti:
Pengumpulan Bahan: Kumpulkan sisa bumbu dapur seperti kulit bawang, batang seledri, dan daun kering. Pastikan bahan yang digunakan tidak mengandung bahan kimia berbahaya.
Mencincang: Cincang bahan-bahan menjadi potongan kecil untuk mempercepat proses dekomposisi.
Pembuatan Tumpukan Kompos: Buat tumpukan kompos di lokasi yang teduh. Selang-seling bahan organik antara bahan hijau (sisa sayuran) dan bahan cokelat (daun kering, kertas).
Penyiraman: Siram tumpukan kompos secara teratur untuk menjaga kelembapan. Pastikan tumpukan tidak terlalu basah atau kering.
Mengaduk: Aduk tumpukan kompos setiap beberapa minggu untuk mempercepat proses dekomposisi dan memastikan sirkulasi udara yang baik.
Pematangan: Setelah beberapa bulan, kompos akan matang dan siap digunakan. Ciri-ciri kompos yang matang adalah warnanya yang gelap dan baunya yang menyenangkan.
Menggunakan Kompos untuk Kesuburan Tanah
Setelah kompos matang, Anda bisa menggunakannya untuk meningkatkan kesuburan tanah di kebun atau pot tanaman Anda. Berikut beberapa cara untuk menggunakannya:
- Campuran Tanah: Campurkan kompos dengan tanah saat menanam tanaman baru untuk memberikan nutrisi tambahan.
- Mulsa: Sebarkan kompos di permukaan tanah sebagai mulsa untuk mempertahankan kelembapan dan mengurangi pertumbuhan gulma.
- Pupuk Tambahan: Gunakan kompos sebagai pupuk tambahan saat tanaman mulai tumbuh untuk mendukung pertumbuhannya.
Tips Sukses Membuat Kompos
Untuk memastikan proses pengomposan dari sisa bumbu dapur berjalan lancar, berikut beberapa tips yang bisa Anda ikuti:
Variasi Material: Gunakan berbagai jenis sisa bumbu dan limbah organik untuk meningkatkan kandungan nutrisi kompos. Campurkan sisa sayuran, buah, dan daun kering.
Perhatikan Rasio Hijau ke Coklat: Idealnya, gunakan perbandingan 2:1 antara bahan hijau (sisa sayuran) dan bahan coklat (daun kering) untuk mencapai keseimbangan yang baik dalam kompos.
Bahan Berbahaya: Jangan memasukkan bahan-bahan seperti daging, produk susu, atau hindari limbah yang mengandung pestisida, karena bahan-bahan ini dapat menarik hama dan menyebabkan bau yang tidak sedap.
Pantau Suhu: Suhu tumpukan kompos dapat memberikan indikasi proses dekomposisi. Suhu ideal berkisar antara 55-65 derajat Celcius. Jika suhu terlalu rendah, aduk tumpukan untuk meningkatkan aerasi.
Manfaat Lingkungan dari Kompos
Selain manfaat langsung bagi kesuburan tanah, membuat kompos dari sisa bumbu dapur juga berdampak positif bagi lingkungan di sekitar rumah :
Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca: Dengan mengurangi jumlah limbah organik yang dikirim ke tempat pembuangan akhir, kita dapat menurunkan emisi metana yang dihasilkan dari dekomposisi anaerobik.
Mendukung Keanekaragaman Hayati: Menggunakan kompos dapat meningkatkan kesehatan tanah, yang pada gilirannya mendukung keanekaragaman hayati dalam ekosistem kebun.
Menghemat Sumber Daya: Dengan memanfaatkan sisa bumbu dapur, kita mengurangi kebutuhan pupuk kimia yang dapat merusak lingkungan.
Komunitas dan Pendidikan tentang Komposting
Mendorong pengomposan di tingkat komunitas dapat memberikan banyak manfaat. Beberapa langkah yang bisa diambil adalah:
- Lokakarya dan Pelatihan: Mengadakan lokakarya tentang cara membuat kompos dari sisa dapur untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah organik.
- Program Sekolah: Mengintegrasikan pendidikan kompos ke dalam kurikulum sekolah untuk mengajarkan anak-anak tentang keberlanjutan dan pertanian organik.
- Kolaborasi dengan Masyarakat: Bermitra dengan kelompok lingkungan untuk mempromosikan pengomposan dan berbagi sumber daya.
Membuat kompos dari sisa bumbu dapur adalah langkah kecil yang dapat berdampak besar pada kesuburan tanah dan lingkungan. Dengan memanfaatkan limbah organik, kita tidak hanya meningkatkan kualitas tanah tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Mari kita mulai mengolah sisa bumbu dapur kita menjadi kompos yang berguna dan bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan subur.
*Penulis merupakan mahasiswa aktif Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
LINGKUNGAN
Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang Tanam 80 Pohon di Puncak Gagoan, Wujudkan Pembelajaran Ekologi dan Sinergi dengan Masyarakat
DETAIL.ID, Solok – Sebanyak 80 santri dari Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang yang tergabung dalam Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan (HW) melakukan penanaman pohon secara massal di Kawasan Puncak Gagoan, Kecamatan Solok, Sumatera Barat pada Minggu, 17/ Agustus 2025.
Kegiatan ini dihadiri oleh Dewan Penghela (DP) dan Dewan Kerabat (DK) HW, Badan Pembina Pesantren, serta Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumbar, sebagai bagian dari peringatan Hari Kemerdekaan RI dan implementasi kurikulum ekologi pesantren.
Sebanyak 80 pohon, terdiri dari durian dan pinang, diserahkan secara simbolis oleh perwakilan pesantren kepada Wali Jorong Baru, Koto Baru Tambak, Muhammad Hanafi.
Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi santri tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam sekaligus menguatkan kontribusi nyata lembaga pendidikan dalam isu lingkungan, sebelum ditanam di lahan yang rawan erosi tersebut.
“Ini adalah bentuk link and match antara teori ekologi dalam kurikulum pesantren dengan aksi di lapangan. Pohon durian dan pinang dipilih karena nilai ekologis dan ekonomisnya untuk masyarakat,” ujar Mudir Pesantren Kauman, Dr. Derliana, M.A.
Wali Jorong Baru, Muhammad Hanafi, menyambut positif inisiatif ini, ia mengungkapkan, “Kami sangat berterima kasih kepada Pesantren Kauman Muhammadiyah dan para santri. Penanaman pohon ini tidak hanya mencegah longsor, tetapi juga bisa menjadi sumber penghidupan warga kedepannya. Semoga kerja sama seperti ini bisa berlanjut dengan program lainnya, seperti edukasi pengolahan hasil hutan.”
Hanafi juga berharap kegiatan ini memotivasi pemuda setempat untuk turut aktif menjaga lingkungan.
Dr. Bakhtiar, Ketua PWM Sumbar dalam sambutannya menekankan bahwa kegiatan ini sejalan dengan visi Muhammadiyah untuk pembangunan berkelanjutan.
“Pesantren tidak hanya mencetak ahli agama, tetapi juga generasi yang peka terhadap lingkungan,” katanya.
Kegiatan penanaman 80 pohon di Puncak Gagoan ini tidak hanya menjadi bentuk kepedulian terhadap lingkungan, tetapi juga menjadi bukti nyata komitmen Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang dalam mengintegrasikan pembelajaran ekologi ke dalam kurikulum pendidikan. Kolaborasi dengan Badan Pembinaan Pendidikan (BPP) dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Barat semakin memperkuat dampak positif dari aksi ini.
Reporter: Diona
BWS Cup 2025 Resmi Ditutup, Sekda Natuna Tekankan Sportivitas dan Regenerasi Atlet
Kuasa Hukum Desak Polisi Serius Tangani Dugaan Malapraktik di Delizza Beauty Clinic
Kompolnas Sesalkan Polisi Halangi Wartawan Liput Kunjungan Komisi III DPR di Polda Jambi
Aksi Tolak Stockpile Batu Bara PT SAS (RMKE Group) Berujung Penyegelan PT SAS Bersama Sekda Provinsi dan Kota Jambi
Cari Bibit Atlet Baru, NPCI Gelar Talent Scouting
Blokade Jalan Nasional, Ratusan Warga RT 3 Aur Kenali Tolak Pembangunan Stockpile RMK Energy PT SAS
Polda Jambi Halangi Wartawan Liput Kunker Komisi III DPR RI
Tinjau SPPG di Kecamatan Pemayung, Al Haris Tekankan Penggunaan Bahan dan Produk yang Ada di Jambi
Gubernur Al Haris Safari Subuh Sekaligus Hadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H di PKP Al Hidayah
Gubernur Al Haris Pimpin Upacara Peringatan HUT ke-80 Radio Republik Indonesia di Halaman Kantor RRI Jambi
Aplikasi RisetCar Diduga Investasi Bodong, Pengguna Keluhkan Gagal Tarik Dana
Risetcar Terbukti Penipuan, Ratusan Ribu Anggota Alami Kerugian Puluhan Miliar Rupiah
Suami yang Bunuh Istrinya di Pondok, Akhirnya Meregang Nyawa di RSUD Bangko
Genosida dan Jejak Para Leluhur Tano Batak
Pilkades Serentak di Merangin Selesai, Ini Daftar Nama Kades Terpilih
Dalam Selimut Konflik
Jaksa Tak Tutup Kemungkinan Untuk Tersangka Baru di Kasus Korupsi PJU Kerinci
DETAIL.ID Gelar Pelatihan Jurnalis Dasar di Tebo
Macam-macam Suku di Indonesia Berdasarkan Pulaunya
Forum Pemuda Batin IX Ilir Pertanyakan Dana CSR, Manajemen PT KDA Tak Bisa Ditemui
