DAERAH
Hasil Konsultasi Komisi I Tentukan Nasib Ijazah 664 Murid

DETAIL.ID, Batanghari – Komisi I DPRD Kabupaten Batanghari melakukan konsultasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Hal ini menindaklanjuti nasib ijazah 664 murid dari 16 Sekolah Dasar (SD) dan dua Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang belum ditandatangani sejak tahun 2016 hingga tahun 2019.
“Kita menunggu hasil konsultasi Komisi I DPRD Kabupaten Batanghari dan OPD terkait bersama Kemendikbud,” kata Sekretaris Daerah, Bakhtiar kepada detail, Selasa (11/2/2020).
Pemkab Batanghari tidak tinggal diam dan telah mengambil langkah ketika ijazah 664 murid belum ditandatangani Plt Kepala Sekolah. Dinas PDK Batanghari sedang melakukan konsultasi bersama Komisi I. Hasil konsultasi akan segera dilaksanakan, mengingat pelaksanaan UNBK sebentar lagi.
“Setahu saya sebagian kepala sekolah ada yang dikeluarkan mandat oleh Bupati Batanghari, sisanya ada yang belum. Karena ada yang tidak memenuhi standar kepala sekolah, makan kemarin diperbaiki,” ujar Bakhtiar.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ newsticker_animation=”vertical”]
Pelantikan kepala sekolah pernah dilakukan pada 2019. Semestinya kepala sekolah definitif bisa menandatangani ijazah murid peninggalan Plt Kepala Sekolah sebelumnya. Ada sebagian kepala sekolah tidak memiliki kriteria standar kepala sekolah.
“Ada yang belum S1 dan belum memiliki kompetensi kepala sekolah serta calon kepala sekolah. Hampir semua kepala sekolah tidak memiliki ijazah calon kepala sekolah. Kita berupaya yang belum ini kita didik setelah dia melaksanakan tugas. Kalau kita menunggu, kapan kita harus punya kepala sekolah,” ucapnya.
Menurut Bakhtiar, hal terpenting dalam dunia pendidikan khususnya kepala sekolah adalah harus memenuhi standar dan juga golongan harus memenuhi standar.
Apakah benar ada dugaan Plt Kepala Sekolah menyerahkan uang kepada oknum pejabat Dinas PDK agar posisinya aman? Bakhtiar menjawab dugaan tersebut tidak benar.
“Rumor seperti itu silakan dibuktikan saja. Setahu saya kuping saya belum pernah dengar dan tidak pernah melihat soal itu,” ujar mantan Kepala Dinas Perkebunan Batanghari ini.
Bakhtiar mengimbau Kepala Dinas PDK Batanghari agar segera mencari solusi kepala sekolah belum definitif. Masalah syarat kompetensi harus dipenuhi. Kompetensi kepala sekolah akan dilakukan tahun 2020 dan tahun sebelumnya sudah pernah dilakukan.
“Alokasi anggaran sudah kita serahkan. Tinggal lagi Dinas PDK Batanghari melaksanakan itu. Sekali lagi saya katakan, tidak semua kepala sekolah tidak diberikan mandat. Ada kepala sekolah yang diberikan mandat kepada Plt Kepala Sekolah. Saya tidak begitu hafal, karena dahulu banyak kepala sekolah kosong. Mungkin sisanya ini bermasalah, tinggal kita cari solusi,” ujarnya.
Reporter: Ardian Faisal
DAERAH
Dorong Wisata Kuliner Halal, Pemko Padang Benahi Pujasera Pantai Padang

DETAIL.ID, Padang – Dinas Pariwisata Kota Padang akan melakukan pembenahan dan penataan ulang terhadap Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera) Pantai Padang tepatnya di depan Masjid Al-Hakim. Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, saat meninjau kawasan Pujasera pada Sabtu, 22 Februari 2025, menyampaikan kondisi Pujasera saat ini kurang terawat.
“Bangunan dan sarana prasarana sudah banyak yang rusak sehingga perlu perbaikan segera. Kami akan melakukan penataan terhadap Pujasera ini, baik dari segi infrastruktur maupun fasilitasnya, karena ini merupakan Program Unggulan (Progul) Bapak Wali Kota Padang Fadly Amran, yaitu Padang Rancak,” ujarnya.
Maigus Nasir berharap, dengan tertatanya Pujasera, perekonomian pedagang dan masyarakat setempat dapat meningkat. Kemudian minat masyarakat untuk berkunjung ke Pantai Padang semakin bertambah.
“Sebelum memulai perbaikan ini, kami akan mengundang pedagang untuk menyamakan komitmen dan persepsi agar penataan berjalan sesuai harapan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang, Yudi Indra Sani menyampaikan, perbaikan Pujasera Pantai Padang masuk dalam program 100 hari kerja Wali Kota Padang. Anggaran perbaikan bersumber dari dana APBD Kota Padang.
Yudi menyebutkan, perbaikan yang dilakukan mencakup penggantian tenda berjualan pedagang dengan kanopi berbahan baja ringan, perbaikan bangunan tempat berjualan, fasilitas toilet, serta penataan area medan nan bapaneh.
“Kami juga akan melakukan penataan terhadap titik-titik tempat berjualan bagi pedagang sehingga tidak ada yang menggunakan trotoar. Selain itu, bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang untuk merapikan pohon pelindung di kawasan Pujasera ini,” tutur Yudi.
Reporter: Diona
DAERAH
Empat Kepala Daerah dari PDIP di Jabar Tunda Berangkat Retret

DETAIL.ID, Bandung – Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono menyebut bahwa kader PDIP yang menjadi kepala daerah di Jawa Barat menunda keberangkatan mengikuti retreat di Magelang, Jawa Tengah. Hal ini sejalan dengan instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Dia menyebut, di Jawa Barat terdapat empat kepala daerah asal PDIP yang menunda keberangkatan menuju retreat di Magelang. Mereka ialah Bupati Cirebon Imron, Bupati Pangandaran Citra Pitriyami, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, dan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono.
“Intinya surat itu sudah jelas, kepala daerah yang diundang kegiatan retret di Magelang untuk menunggu dulu instruksi ibu Ketua Umum selanjutnya dan mereka untuk standby dengan posisi telepon yang aktif,” kata Ono di Bandung pada Jumat, 21 Februari 2025.
Dia mengaku saat ini PDIP masih mengkaji aturan terkait retreat untuk kepala daerah di Magelang. Ono menegaskan, yang terpenting saat ini adalah para kepala daerah langsung bekerja membangun daerahnya masing-masing.
“PDI Perjuangan selalu berkomitmen bagaimana kepala daerahnya untuk bisa bekerja, yang paling utama adalah bagaimana menyelesaikan persoalan di wilayah masing-masing dan memberikan pengabdian maksimal ke rakyat,” tutur Ono.
Reporter: Yayat Hidayat
DAERAH
M Syukur Bertemu Al Haris, Ikuti Retreat Hari Pertama

DETAIL.ID, Merangin – Bupati Merangin, H. M. Syukur bertemu dengan Gubernur Jambi H. Al Haris, saat mengikuti jalannya pelaksanaan kegiatan orientasi atau retreat Kepala Daerah pada hari pertama, Jumat, 21 Februari 2025.
“Alhamdulillah ini bersama Pak Gubernur Jambi, kami mengikuti kegiatan hari pertama retreat di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah,” ujar Bupati Merangin dibenarkan Gubernur Jambi, yang keduanya terlihat sangat bersemangat.
Pada hari pertama tersebut, baik H. M. Syukur maupun H. Al Haris bersama ratusan Kepala Daerah lainnya, mengikuti pengarahan dan ramah tamah sesuai dengan jadwal pelaksanaannya.
Sedangkan untuk kegiatan fisik seperti olahraga dan harus bangun sebelum subuh serta materi kepemimpinan, akan dilakukan pada hari kedua hingga hari terakhir pelaksanaan retreat.
Para Kepala Daerah juga akan mendapat berbagai materi lainnya, salah satunya adalah terkait program strategis Pemerintah Pusat, yang harus diselaraskan dengan visi-misi para Kepala dtaerah.
Melalui retreat tersebut, diharapkan nanti para kepala daerah saat berkonsolidasi dengan Pemerintah Pusat, supaya terjadi sinkronisasi dan selaras misinya dengan program Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Orientasi atau retreat Kepala Daerah tersebut jelas Bupati Merangin, sesuai dengan perintah Presiden Republik Indonesia dan H. M. Syukur siap untuk melaksanakannya. “Masyarakat Merangin tunggu, seminggu lagi saya pulang ke Merangin,” kata Bupati.
Ketika mengikuti retreat itu, tampak Bupati Merangin H. M. Syukur dan Gubernur Jambi H. Al Haris bersama ratusan Kepala Daerah lainnya di Indonesia, mengenakan baju seragam army yang terlihat sangat gagah dan tegas. (*)