DAERAH
Pemkab Muaro Jambi Kena Sanksi Kementerian Keuangan, Ini Penyebabnya

DETAIL.ID, Muaro Jambi – Pemkab Muaro Jambi mendapat sanksi penundaan kucuran Dana Alokasi Umum (DAU) dari Kementerian Keuangan RI. Sanksi penundaan kucuran DAU diberikan karena Pemkab Muaro Jambi tidak mematuhi SKB dua menteri dan PMK Nomor 35 tahun 2020.
“Benar, DAU Pemkab Muaro Jambi untuk penyaluran bulan Mei sebagian ada yang ditunda,” kata Kabid Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Muaro Jambi, Irvan Kurniawan saat ditanya di ruang kerjanya, Selasa (5/5/2020).
Irvan mengatakan, besaran DAU Pemkab Muaro Jambi yang seharusnya ditransfer pemerintah pusat untuk penyaluran Mei 2020 sebesar Rp48 miliar. Namun, DAU yang ditransfer ke rekening daerah hanya sebesar Rp31 miliar.
“Ada penundaan transfer DAU sebesar Rp17 miliar,” ujarnya.
Irvan menyebut, penundaan DAU milik Pemkab Muaro Jambi tersebut terjadi karena Pemkab Muaro Jambi dianggap tidak mematuhi SKB dua menteri dan PMK Nomor 35 tahun 2020.
“Di dalam SKB dan PMK Nomor 35 itu diamanatkan agar pemerintah daerah melaksanakan penyesuaian APBD dengan melakukan pemotongan belanja barang/jasa dan belanja modal minimal 50 persen. Pemkab Muaro Jambi sudah melaksanakan, tetapi pemotongannya hanya di kisaran 32 persen,” kata Irvan.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ newsticker_animation=”vertical”]
Irvan menjelaskan bahwa DAU sebesar Rp17 miliar masih bisa diambil dengan catatan Pemkab Muaro Jambi merevisi laporan penyesuaian APBD hingga sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan SKB dan PMK Nomor 35 tahun 2020.
“Sekarang sedang kita persiapkan, paling lambat Jumat (8/5/20) ini, revisi laporan sudah harus kita sampaikan ke Kementerian Keuangan,” ujarnya.
Irvan mengatakan penundaan DAU tidak hanya dialami Pemkab Muaro Jambi, tetapi ada sebanyak 380 pemerintah daerah yang merasakannya. “Kalau untuk Provinsi Jambi, ada tiga daerah yang tidak kena. Batanghari, Kerinci dan Sungaipenuh. Yang lain kena semua, termasuk Pemprov Jambi,” katanya.
Irvan Kurniawan menyampaikan bahwa Pemkab Muaro Jambi akan berusaha memperjuangkan transferan DAU yang tertunda tersebut. Sebab, roda pemerintahan daerah sangat bergantung terhadap dana tersebut.
“DAU yang ditransfer saat ini hanya Rp31 miliar. Dana Rp26 miliar dari DAU itu untuk gaji. Sisanya tinggal Rp5 miliar. Kan sangat kecil. Makanya kalau yang Rp17 miliar tidak turun, ya kacau jadinya,” kata Irvan.
Reporter: Franciscus Simanjuntak

DAERAH
LMP Tanjungjabung Timur Desak Ranperda BUMD Dibatalkan, Soroti Dugaan Kerugian Negara

DETAIL ID, Tanjungjabung Timur – Ketua Markas Cabang Laskar Merah Putih (Macab LMP) Kabupaten Tanjungjabung Timur Sudirman, mendesak agar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dibatalkan. Ia menilai keberadaan BUMD di daerah tersebut justru menimbulkan banyak masalah dan potensi kerugian negara.
“BUMD PT Bumi Samudra Perkasa banyak masalah di dalamnya. Ada kerugian negara sejak berdiri, dan itu harus diaudit,” kata Sudirman pada Senin, 13 Oktober 2025.
Menurutnya, kondisi BUMD tersebut sudah menjadi rahasia umum. Selain dugaan kerugian hingga miliaran rupiah, Sudirman juga menyebut kantor perusahaan itu sering tertutup dan tidak beroperasi sebagaimana mestinya.
“Utang BUMD Tanjab Timur dengan pihak ketiga seperti PT PDPDE Gas, PT Enviromate Technology Internasional (ETI), dan PT Lineli Altura Asia (LAA) mencapai lebih dari Rp 1 miliar. Apakah ini sudah dibayar? DPRD jangan langsung membuat Ranperda, telusuri dulu persoalan ini,” ujarnya.
Sudirman menegaskan, DPRD Tanjab Timur harus melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap BUMD tersebut. Ia meminta agar lembaga berwenang dilibatkan untuk melakukan audit secara transparan.
“DPRD harus kroscek, kalau perlu minta audit resmi. Ini uang negara, harus ada pertanggungjawaban yang jelas,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh pihak, baik legislatif maupun eksekutif, untuk duduk bersama membahas permasalahan BUMD Tanjab Timur agar tidak menimbulkan kerugian lebih besar di kemudian hari.
“Ayo kita duduk bersama, DPRD, pemerintah, dan pihak terkait. Kita bahas secara terbuka persoalan BUMD ini, karena ada dugaan kerugian negara di sana,” ujarnya.
Reporter: Juan Ambarita
DAERAH
M Shadiq Pasadigoe Serap Aspirasi dan Berikan Bantuan Perbaikan Tempat Penjualan Ikan di Muaro Padang

DETAIL.ID, Padang — Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai NasDem, Ir. M. Shadiq Pasadigoe, S.H., M.M, kembali turun langsung ke tengah masyarakat dalam agenda reses dan penyerapan aspirasi masyarakat pesisir di kawasan Muara Padang, baru baru. Dalam kesempatan tersebut, beliau memberikan bantuan untuk perbaikan tempat los perdagangan ikan, sebagai bentuk kepedulian terhadap nelayan dan pedagang ikan setempat.
Kunjungan tersebut disambut hangat oleh para tokoh masyarakat dan pedagang ikan Muara Padang, yang menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian nyata M. Shadiq Pasadigoe terhadap kebutuhan masyarakat kecil.
Dalam sambutannya, M. Shadiq Pasadigoe menegaskan bahwa perjuangan membela hak-hak nelayan dan pedagang ikan merupakan bagian dari tugas konstitusional dan amanat Partai NasDem dalam menjalankan gerakan restorasi Indonesia.
“Kita tidak boleh membiarkan para nelayan dan pedagang kecil berjuang sendiri. Negara harus hadir. Bantuan ini bentuk kecil dari upaya kita memperjuangkan hak-hak mereka, agar kehidupan ekonomi pesisir lebih kuat dan sejahtera,” kata Shadiq.
Sebagai anggota Komisi XIII DPR RI, M. Shadiq juga menyampaikan bahwa berbagai regulasi dan program yang sedang diperjuangkan di parlemen berorientasi pada penguatan ekonomi kerakyatan, perlindungan nelayan, dan pemberdayaan UMKM sektor perikanan.
Ia menambahkan, gerakan restorasi yang diusung Partai NasDem bukan hanya slogan politik, tetapi merupakan ikhtiar nyata membangun kembali semangat gotong royong, keadilan sosial, dan kemanusiaan, sebagaimana nilai-nilai luhur bangsa dan filosofi Minangkabau.
“Bak pituah Minang, anak dipangku, kamanakan dibimbiang, urang kampuang dipatenggangkan. Artinya, kita semua punya tanggung jawab moral untuk saling menjaga dan memperkuat sesama,” ujar Shadiq menutup sambutannya.
Dengan adanya dukungan dari wakil rakyat seperti M. Shadiq Pasadigoe, masyarakat Muara Padang berharap agar kawasan perdagangan ikan dapat kembali berfungsi dengan baik, menjadi pusat kegiatan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan bagi nelayan dan pedagang setempat.
Reporter: Diona
DAERAH
Lokakarya Berbasis Cinta di MTsN 10 Tanah Datar, Wujudkan Generasi Emas

DETAIL.ID, Tanah Datar – MTsN 10 Tanah Datar menggelar kegiatan Lokakarya Implementasi Kurikulum Cinta (KBC) dengan tema “Implementasi Kurikulum Cinta (KBC) bagi Pendidik serta Meningkatkan Kompetensi Guru Memahami Pembelajaran Mendalam di MTsN 10 Tanah Datar.
Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu, 8 Oktober 2025, bertempat di Aula MTsN 10 Tanah Datar. Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar, Amril, Dalam sambutannya, Ia menyampaikan pentingnya inovasi dan pembaruan dalam dunia pendidikan, terutama dalam penerapan kurikulum yang menumbuhkan nilai cinta dan karakter positif di lingkungan madrasah.
Sebagai narasumber utama, Dr. Rika Maria, M.A. memaparkan berbagai strategi dan pendekatan pembelajaran mendalam yang relevan dengan implementasi Kurikulum Cinta (KBC). Rika Maria menekankan bahwa guru berperan penting dalam menghadirkan proses belajar yang bermakna, menyenangkan, serta berpusat pada peserta didik.
Lokakarya ini dihadiri oleh seluruh pendidik MTsN 10 Tanah Datar yang tampak antusias mengikuti setiap sesi. Melalui kegiatan ini, diharapkan para guru semakin memahami konsep pembelajaran mendalam dan mampu mengintegrasikan nilai-nilai cinta, empati, serta tanggung jawab dalam kegiatan belajar mengajar di madrasah.
Kegiatan berjalan lancar dan penuh semangat. MTsN 10 Tanah Datar berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi pendidik agar mampu menciptakan pembelajaran yang bermutu dan berkarakter sesuai dengan semangat Kurikulum Cinta (KBC).
Reporter: Diona