DETAIL.ID, Jakarta – Tim Advokasi Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) akan melaporkan kuasa hukum Djoko S Tjandra karena diduga melindungi kliennya yang berstatus buronan dalam kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali senilai Rp 904 miliar yang ditangani Kejaksaan Agung.
Selain melaporkan kuasa hukum Djoko Tjandra, KAKI juga bakal melaporkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
“Pelaporan rencananya akan dilakukan pada 6 Juli 2020, pukul 14.00 WIB di Kantor Bareskrim Mabes Polri,” ujar Koordinator Komite Anti Korupsi Indonesia Arief Poyuono dalam keterangan resminya, Minggu (5/7/2020).
ArtikelTerkait
Kuasa hukum Djoko Andi Putra Kusuma belum memberikan tanggapan. Seperti dilansir CNNIndonesia.com, bahwa CNNIndonesia.com telah menghubungi Andi melalui sambungan telepon maupun pesan singkat WhatsApp.
Selain Arief, pelaporan juga akan diwakilkan oleh Iwan Sumule ( Ketua Majelis Prodem) dan Arifin Nur Cahyono ( Ketua KAKI).
Djoko Tjandra mengejutkan publik karena tiba-tiba terdeteksi sudah berada di Indonesia selama tiga bulan. Padahal Djoko telah menjadi buronan Kejaksaan Agung sejak 2009.
Pihak kuasa hukum Djoko Tjandra membenarkan kliennya sempat berada di Indonesia pada 8 Juni 2020. Djoko Tjandra bahkan datang langsung ke PN Jakarta Selatan untuk mendaftarkan peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung.
“Dengan demikian patut diduga Kuasa Hukum Joko S Chandra dan Ketua Pengadilan Jakarta Selatan telah melakukan tindakan upaya untuk melindungi atau menyembunyikan Djoko S Chandra,” ujar Arief Poyuono.
Menurut Arief, tindak pidana pemberian perlindungan terhadap buronan terpidana kasus korupsi diatur di Pasal 221 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara perbuatan menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan dan menghalang-halangi penyidikan juncto Pasal 21 UU Tipikor dengan ancaman pidana 3 sampai 12 tahun.
Discussion about this post