Connect with us
Advertisement

DAERAH

Workshop Monitoring Evaluasi PPDD, BPKP Jambi Gandeng Komisi XI DPR RI

DETAIL.ID

Published

on

Workshop Monitoring Evaluasi PPDD, BPKP Jambi Gandeng Komisi XI DPR RI

DETAIL.ID, Batanghari – Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Provinsi Jambi menggelar Workshop Monitoring dan Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa. Komisi XI DPR RI diwakili Hasbi Anshory dari Fraksi Partai NasDem turut serta dalam kegiatan bertema “Pengelolaan Dana Desa yang cepat, tepat dan terpadu untuk penanganan COVID-19”.

“Permintaan kepada saya selaku anggota Komisi XI DPR RI adalah peran DPR RI dalam pembangunan desa khususnya dalam masa pandemi COVID-19. Kapasitas sebagai anggota Komisi XI DPR RI, pertama kita melihat alokasi dana desa mengalami peningkatan setiap tahun,” kata Hasbi Anshory kepada detail, Selasa 6 Oktober 2020.

Dia memastikan bahwa dana yang diberikan ke desa tidak merupakan pasien kepala desa. Maka diperlukan BPKP sebagai mitra Komisi XI DPR RI untuk pendampingan. Disamping ada bimbingan dari BPKP, ada juga pendamping desa, sehingga penyerapan dana desa benar-benar efektif.

[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]

“Dana banyak masuk, tetapi tetap memperhatikan akuntabilitas. Jadi, dana itu harus good and development. Saya sebagai wakil rakyat memonitor. Jadi tugas DPR itu kan ada tiga, legislasi, anggaran dan pengawasan. Kita mengawasi BPKP sebagai mitra Komisi XI DPR RI,” ujar Legislator kelahiran Mersam 1971 silam.

Kasubdit Pendapatan dan Transfer Dana Desa pada Direktorat Fasilitas Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Direktorat Jenderal Pembinaan Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Rahayuningsih megatakan, ada Tujuh poin sumber pendapatan desa.

“Dana Desa (SD), Pendapatan Asli Desa (PAD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana bagian dari pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan dari APBD Provinsi, Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan pihak ketiga dan lain-lain pendapatan yang sah dalam pengelolaan dan pemanfaatannya diadministrasikan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDes) sebagai satu kesatuan,” ucapnya.

Sedangkan koordinasi pembinaan pengelolaan Dana Desa, kata dia, meliputi Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi.

Selain daripada itu, bersama kementerian dan lembaga terkait lainnya dibawah koordinasi Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa termasuk percepatan penyaluran Dana Desa.

Kemendagri juga terlah melakukan upaya percepatan penangangan COVID-19 di Desa. Gunakan anggaran belanja tak terduga pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa yang difokuskan untuk penanganan COVID-19, selain mengoptimalkan pelaksanaan bidang lainnya.

“Yaitu, lakukan refocusing APB Desa pada penanganan COVID-19. Dalam melaksanakan kegiatan di Desa mengedepankan protokol Kesehatan penanganan COVID-19 dengan selalu jaga jarak mencuri tangan dan gunakan masker,” ujarnya.

Menurut Rahayuningsih, faktor yang berpengaruh pada pengelolaan keuangan desa termasuk dana desa adalah regulasi, Sumber Daya Manusia di Desa yakni Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat.

Kemudian kelembagaan yakni Pengelola Pengelolaan keuangan desa, tim pelaksana kegiatan dan gugus tugas percepatan penangangan COVID-19 di desa.

“Kemudian tata kelola keuangan desa yakni, perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban. Transparansi keuangan desa, peningkatan PADesa dan pembinaan dan pengawasan,” katanya.

[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Sueb Cahyadi mengatakan, pengaturan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tertuang dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2020 (20 Maret 2020) tentang refocusing kegiatan, relokasi anggaran serta PBJ dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Diktum keenam angka 5: BPKP melakukan pendampingan dan pengawasan keuangan sesuai peraturan Perpres Nomor 54 Tahun 2020, Permendes Nomor 6 Tahun 2020, Surat Mendes Nomor 1261/PRI.00/IV/2020, Pemenkeu Nomor 40/PMK.07/2020, InMendagri Nomor 3/2020, InMendes Nomor 1/2020, InMendes Nomor 2/2020, Permenkeu Nomor 50/PMK.07/2020, Permendes Nomor 7/2020.

“Tujuan BLT-DD adalah membantu masyarakat miskin yang rentan secara ekonomi dan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari selama pandemi COVID-19,” ucapnya.

Dia berkata, hasil integrasi data penerima BLT-DD dengan Bansos lainnya di Kabupaten Batanghari adalah APBN 21.827 KPM diantaranya 40 KPM ganda, APBD 11.874 KPM diantaranya 146 KPM ganda dan APBDes 12.514 KPM diantaranya 314 KPM ganda.

Hasil evaluasi atas penyaluran dan penggunaan DD Kabupaten Batanghari tahun 2020 (Empat desa yang diuji petik). Ada tiga poin penetapan dana desa per desa dan perencanaan penggunaan dana desa; Pertama, terdapat perbedaan data jumlah penduduk miskin desa dan indeks kesulitan geografis antara Surat Ketetapan Bupati/Wali Kota dengan data dari instansi terkait: BPS dan Dinas Sosial.

“Kedua telah membuat perencanaan dana desa sesuai 4 (empat) aspek, yaitu terlaksananya Musrenbangdes, keselarasan antara dokumen perencanaan desa, kesesuaian rencana dengan prioritas penggunaan dana desa, dan rencana pendanaan melalui APBDes untuk penanggulangan dan pencegahan penyebaran COVID-19 di desa. Ketiga, anggaran dana desa sesuai dengan prioritas yang ditetapkan Permendes PDTT,” katanya.

Penggunaan dana desa untuk percepatan penangangan COVID-19 meliputi, tenaga kerja telah sesuai kriteria pada pekerjaan padat karya tunai di desa (PKTD). Telah membentuk relawan desa tanggap COVID-19, telah menyusun rencana kerja pencegahan dan penanganan COVID-19 dan telah mengalokasikan anggaran keadaan darurat wabah COVID-19.

Dia berujar penggunaan dana desa untuk BLT-DD terdapat tumpang tindih/beririsan dengan program bantuan lainnya (Bantuan BST/BPNT) dan sudah ditindaklanjuti dengan pengembalian ke rekening Kas Desa.

Permasalahan lainnya adanya permasalahan penyertaan modal pada BUMDes yaitu; BUMDes belum memiliki perencanaan berupa analisis potensi desa/rencana bisnis.

“BUMDes belum membuat laporan pertanggungjawaban dan Minimnya kegiatan pembinaan pengembangan manajemen dan sumber daya pengelola BUMDes,” ujarnya.

[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]

Workshop Monitoring dan Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa berlangsung di ruang pola besar Kantor Bupati Batanghari. Hadir dalam kegiatan ini Kakanwil DJPB Jambi, Pj Sekretaris daerah Batanghari, Mulawarman, Inspektur Batanghari Mukhlis, Kepala Dinas PMD Batanghari M Arif Budiman, sejumlah Kepala OPD dan Camat serta perangkat desa.

Reporter: Ardian Faisal   

 

DAERAH

Lapas Kelas III Suliki Gelar Razia Serentak Bersama APH, Wujudkan Komitmen Pemasyarakatan Bersih dan Aman

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Suliki – Dalam rangka mendukung 13 Program Akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Lapas Kelas III Suliki melaksanakan razia serentak pada Sabtu malam, 25 Oktober 2025. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang disampaikan melalui Direktur Jenderal Pemasyarakatan, sebagai upaya menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari barang terlarang dan gangguan keamanan.

Razia yang digelar pada malam hari ini dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Kelas III Suliki dan diikuti oleh seluruh pejabat struktural serta petugas lapas. Kegiatan berlangsung dengan tertib dan penuh kewaspadaan, mencerminkan kesiapan dan sinergi internal dalam menjaga stabilitas keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Menariknya, kegiatan ini turut melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) dari Polsek Suliki dan Koramil 03 Suliki. Kolaborasi ini menjadi bukti nyata sinergitas antar instansi dalam menjaga keamanan dan ketertiban, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap potensi pelanggaran di lingkungan lapas.

Dengan dilaksanakannya razia serentak ini, Lapas Kelas III Suliki menunjukkan komitmennya dalam mendukung program “Zero Halinar” (Handphone, Pungli, dan Narkoba), serta memperkuat integritas dan profesionalisme petugas pemasyarakatan. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah preventif yang berkelanjutan demi menciptakan lapas yang aman, tertib, dan bebas dari penyimpangan.

Reporter: Diona

Continue Reading

DAERAH

Sebanyak 14 Kelompok Tani Komplain Kinerja BWSS VI, Minta Kepala Balai Joni Rahalsyah Diganti

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Sebanyak 14 Kelompok Tani (Poktan) yang tergabung dalam DPW Tani Merdeka Jambi menyampaikan protes terhadap kinerja Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VI di bawah pimpinan Joni Rahalsyah. Mereka menilai pelaksanaan program Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air ( P3-TGAI) tidak dijalankan secara adil dan profesional.

Ketua Umum DPW Tani Merdeka, Candra Andika mengatakan seluruh kelompok tani yang mengajukan permohonan sudah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana yang diakui oleh sistem aplikasi BWSS VI. Namun, sejak BWSS VI dipimpin Joni Rahalsyah, ke-14 kelompok tersebut tidak pernah lagi menerima program P3A TGAI.

“Kami sangat meragukan kepemimpinan Joni Rahalsyah bisa berlaku adil dan profesional. Kami minta Kementerian PUPR segera mengevaluasi kinerjanya. Selama Joni masih di situ, sulit rasanya kami mendapatkan program P3A, apalagi bagi kelompok yang tidak punya pendukung atau kemampuan membayar,” ujar Candra Andika pada Rabu, 21 Oktober 2025.

Adapun 14 kelompok tani yang mengajukan keberatan tersebut terdiri dari Poktan Bukit Nanas, Cinta Cahaya (Merangin); Poktan Tani Milenial, Sinar Bulan, Lubuk Pauh, Hijau Tamalun, Padang Manggis (Sarolangun); Poktan Mitra Jaya (Muarojambi) dan; Poktan Bukit Makmur, Pulau Air, Tani Bertuah, Depati Jayo, Air Hitam, Mandiri Jaya (Kerinci).

Para petani menilai kebijakan BWSS VI merugikan karena lahan pertanian mereka kini mengalami kesulitan pasokan air akibat tidak adanya bantuan program P3A.

Menanggapi hal tersebut Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jambi, Saiful Roswandi meminta para petani untuk melaporkan dugaan ketidakadilan itu secara resmi.

“Silakan diadukan ke Ombudsman. Kami akan periksa apakah ada indikasi permainan dalam pembagian program P3A di Jambi ini, apalagi kalau memang ada isu pemberian fee untuk mendapatkan program tersebut,” ujar Saiful.

Hingga berita ini diturunkan, pihak BWSS VI belum memberikan tanggapan resmi terkait tudingan tersebut. (*)

Continue Reading

DAERAH

22 Oktober: Titik Bakar Semangat Santri Berkemajuan, Pesantren Kauman Adalah Episentrumnya

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Padang Panjang – Setiap tanggal 22 Oktober, genderang kebangsaan ditabuh, menyerukan ingatan kolektif akan jasa para santri. Ini adalah Hari Santri Nasional! Bagi sebagian kalangan, ini adalah momen seremonial; namun bagi Muhammadiyah, dan terutama bagi benteng ilmu di Ranah Minang, Pondok Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang, Hari Santri adalah manifesto aksi dan jihad berkelanjutan!

Kami tidak ingin terjebak dalam romantisme masa lalu semata. Muhammadiyah, dengan jaringan pesantrennya yang kokoh (termasuk Kauman yang legendaris), menegaskan: Hari Santri adalah titik tolak, bukan titik henti!

I. MUHAMMADIYAH: MENGUBAH KRITIK MENJADI KOBARAN API JIHAD PENCERAH

Di awal penetapannya, Muhammadiyah menyuarakan keprihatinan. Bukan menolak santri, tapi menolak sekat! Kontribusi Jenderal Sudirman, Buya Hamka, dan ribuan kader Muhammadiyah lainnya dalam merebut kemerdekaan adalah Jihad Kebangsaan yang tak terpisahkan dari sejarah bangsa.

Kini, Muhammadiyah memaknai Hari Santri dengan semangat yang membakar:

Jihad Melawan Kebodohan Abad Ini! Jika leluhur kita berjihad melawan kolonialisme, maka santri Muhammadiyah berjihad melawan kebodohan, kemiskinan, dan kejumudan. Ini adalah Jihad Intelektual! Santri harus menjadi sarjana agama yang ulung (faqih) sekaligus penguasa sains, teknologi, dan peradaban! Mereka harus menjadi pelopor kebangkitan Islam yang berkemajuan, yang mencintai Allah, mencintai Rasul, dan mencintai tanah air dengan karya nyata!

API WASATHIYAH Pembeda! Hari Santri adalah pengingat bahwa santri adalah penjaga gawang Islam Wasathiyah (Moderasi). Santri Muhammadiyah adalah garda terdepan yang menolak ekstremisme dan radikalisme. Mereka adalah duta perdamaian yang membawa Islam sebagai rahmat, bukan sebagai ancaman. Jiwa raga santri harus siaga, bukan hanya untuk membela fisik negara, tetapi juga membela Ideologi Negara dari segala bentuk perpecahan!

KUALITAS ADALAH HARGA MATI! Cukup dengan seremonial kosong! Hari Santri harus menjadi motivasi untuk melipatgandakan kualitas. Dari pesantren Muhammadiyah harus lahir para mujtahid modern, para ilmuwan Muslim, dan para pemimpin bangsa yang berintegritas tinggi. Kamilah santri yang siap menaklukkan tantangan zaman, bukan lari darinya!

II. KAUMAN MUHAMMADIYAH PADANG PANJANG: BENTENG PERADABAN DI RANAH MINANG!

Dari jantung Kota Serambi Mekah di Ranah Minang, Pondok Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang berdiri tegak sejak 1927. Didirikan oleh tokoh-tokoh kaliber seperti Inyiak Rasul dan tempat Buya Hamka pernah menjadi Kepala Madrasah pertamanya, Kauman adalah laboratorium perjuangan yang tak pernah padam!

Di Kauman, Hari Santri bukanlah sekadar upacara, melainkan pernyataan tegas atas komitmen total!

SANTRI KAUMAN, JEMBATAN EMAS MENUJU KANCAH DUNIA! Kauman berani mencanangkan diri sebagai “The International School of Quran, Science, and Technology”. Ini adalah deklarasi perang terhadap dikotomi ilmu! Santri Kauman tidak hanya didorong menghafal Quran (Shahibul Quran), tetapi juga didorong meraih medali dalam Festival Sains Nasional! Mereka membuktikan, santri modern adalah perpaduan sempurna antara TAHFIZH yang kokoh dan SAINS yang maju!

DUTANYA DAKWAH, PENYALA API PERADABAN! Kauman mencetak Duta Perdamaian Dunia! Mereka bukan lagi sekadar pemuda lokal, melainkan duta Indonesia yang membawa ghirah Islam Berkemajuan ke panggung global. Melalui program Imam Hijrah dan Safari Ramadan ke berbagai pelosok Sumatera, mereka turun langsung ke masyarakat, menjadi tiang pancang dakwah, membuktikan bahwa ilmu di pesantren tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk pencerahan seluruh umat!

PERSIAPAN MASA DEPAN: SIKAT HABIS ERA DIGITAL! Kauman tak gentar pada perubahan. Saat ini, mereka sedang menyiapkan Santri Generasi AI! Ini adalah visi yang menusuk ke masa depan. Mereka sadar, jihad hari ini adalah menguasai kecanggihan agar Islam tidak tertinggal. Di Kauman, santri dipersenjatai bukan hanya dengan kitab kuning, tapi juga dengan skill digital!

Hari Santri adalah penanda zaman: Santri sudah mengambil peran sentral!

Dari rahim Muhammadiyah, dengan Kauman Padang Panjang sebagai mercusuarnya, bangkitlah generasi Muslim yang utuh: Berakhlak mulia, berilmu paripurna, dan berjuang tanpa henti.

Wahai Santri Kauman! Wahai Santri Muhammadiyah di seluruh Indonesia!

Jadikan tanggal 22 Oktober sebagai sumpah: bahwa ilmu yang kalian miliki akan menjadi peluru pembangunan, semangat kalian akan menjadi api persatuan, dan akhlak kalian akan menjadi cermin peradaban berkemajuan!

JAYALAH SANTRI! JAYALAH MUHAMMADIYAH! JAYALAH INDONESIA!

Reporter: Diona

Continue Reading
Advertisement Advertisement
Advertisement ads

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs