Connect with us
Advertisement

DAERAH

Workshop Monitoring Evaluasi PPDD, BPKP Jambi Gandeng Komisi XI DPR RI

Published

on

Workshop Monitoring Evaluasi PPDD, BPKP Jambi Gandeng Komisi XI DPR RI

detail.id/, Batanghari – Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Provinsi Jambi menggelar Workshop Monitoring dan Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa. Komisi XI DPR RI diwakili Hasbi Anshory dari Fraksi Partai NasDem turut serta dalam kegiatan bertema “Pengelolaan Dana Desa yang cepat, tepat dan terpadu untuk penanganan COVID-19”.

“Permintaan kepada saya selaku anggota Komisi XI DPR RI adalah peran DPR RI dalam pembangunan desa khususnya dalam masa pandemi COVID-19. Kapasitas sebagai anggota Komisi XI DPR RI, pertama kita melihat alokasi dana desa mengalami peningkatan setiap tahun,” kata Hasbi Anshory kepada detail, Selasa 6 Oktober 2020.

Dia memastikan bahwa dana yang diberikan ke desa tidak merupakan pasien kepala desa. Maka diperlukan BPKP sebagai mitra Komisi XI DPR RI untuk pendampingan. Disamping ada bimbingan dari BPKP, ada juga pendamping desa, sehingga penyerapan dana desa benar-benar efektif.

[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]

“Dana banyak masuk, tetapi tetap memperhatikan akuntabilitas. Jadi, dana itu harus good and development. Saya sebagai wakil rakyat memonitor. Jadi tugas DPR itu kan ada tiga, legislasi, anggaran dan pengawasan. Kita mengawasi BPKP sebagai mitra Komisi XI DPR RI,” ujar Legislator kelahiran Mersam 1971 silam.

Kasubdit Pendapatan dan Transfer Dana Desa pada Direktorat Fasilitas Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Direktorat Jenderal Pembinaan Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Rahayuningsih megatakan, ada Tujuh poin sumber pendapatan desa.

“Dana Desa (SD), Pendapatan Asli Desa (PAD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana bagian dari pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan dari APBD Provinsi, Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan pihak ketiga dan lain-lain pendapatan yang sah dalam pengelolaan dan pemanfaatannya diadministrasikan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDes) sebagai satu kesatuan,” ucapnya.

Sedangkan koordinasi pembinaan pengelolaan Dana Desa, kata dia, meliputi Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi.

Selain daripada itu, bersama kementerian dan lembaga terkait lainnya dibawah koordinasi Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa termasuk percepatan penyaluran Dana Desa.

Kemendagri juga terlah melakukan upaya percepatan penangangan COVID-19 di Desa. Gunakan anggaran belanja tak terduga pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa yang difokuskan untuk penanganan COVID-19, selain mengoptimalkan pelaksanaan bidang lainnya.

“Yaitu, lakukan refocusing APB Desa pada penanganan COVID-19. Dalam melaksanakan kegiatan di Desa mengedepankan protokol Kesehatan penanganan COVID-19 dengan selalu jaga jarak mencuri tangan dan gunakan masker,” ujarnya.

Menurut Rahayuningsih, faktor yang berpengaruh pada pengelolaan keuangan desa termasuk dana desa adalah regulasi, Sumber Daya Manusia di Desa yakni Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat.

Kemudian kelembagaan yakni Pengelola Pengelolaan keuangan desa, tim pelaksana kegiatan dan gugus tugas percepatan penangangan COVID-19 di desa.

“Kemudian tata kelola keuangan desa yakni, perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban. Transparansi keuangan desa, peningkatan PADesa dan pembinaan dan pengawasan,” katanya.

[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Sueb Cahyadi mengatakan, pengaturan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tertuang dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2020 (20 Maret 2020) tentang refocusing kegiatan, relokasi anggaran serta PBJ dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Diktum keenam angka 5: BPKP melakukan pendampingan dan pengawasan keuangan sesuai peraturan Perpres Nomor 54 Tahun 2020, Permendes Nomor 6 Tahun 2020, Surat Mendes Nomor 1261/PRI.00/IV/2020, Pemenkeu Nomor 40/PMK.07/2020, InMendagri Nomor 3/2020, InMendes Nomor 1/2020, InMendes Nomor 2/2020, Permenkeu Nomor 50/PMK.07/2020, Permendes Nomor 7/2020.

“Tujuan BLT-DD adalah membantu masyarakat miskin yang rentan secara ekonomi dan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari selama pandemi COVID-19,” ucapnya.

Dia berkata, hasil integrasi data penerima BLT-DD dengan Bansos lainnya di Kabupaten Batanghari adalah APBN 21.827 KPM diantaranya 40 KPM ganda, APBD 11.874 KPM diantaranya 146 KPM ganda dan APBDes 12.514 KPM diantaranya 314 KPM ganda.

Hasil evaluasi atas penyaluran dan penggunaan DD Kabupaten Batanghari tahun 2020 (Empat desa yang diuji petik). Ada tiga poin penetapan dana desa per desa dan perencanaan penggunaan dana desa; Pertama, terdapat perbedaan data jumlah penduduk miskin desa dan indeks kesulitan geografis antara Surat Ketetapan Bupati/Wali Kota dengan data dari instansi terkait: BPS dan Dinas Sosial.

“Kedua telah membuat perencanaan dana desa sesuai 4 (empat) aspek, yaitu terlaksananya Musrenbangdes, keselarasan antara dokumen perencanaan desa, kesesuaian rencana dengan prioritas penggunaan dana desa, dan rencana pendanaan melalui APBDes untuk penanggulangan dan pencegahan penyebaran COVID-19 di desa. Ketiga, anggaran dana desa sesuai dengan prioritas yang ditetapkan Permendes PDTT,” katanya.

Penggunaan dana desa untuk percepatan penangangan COVID-19 meliputi, tenaga kerja telah sesuai kriteria pada pekerjaan padat karya tunai di desa (PKTD). Telah membentuk relawan desa tanggap COVID-19, telah menyusun rencana kerja pencegahan dan penanganan COVID-19 dan telah mengalokasikan anggaran keadaan darurat wabah COVID-19.

Dia berujar penggunaan dana desa untuk BLT-DD terdapat tumpang tindih/beririsan dengan program bantuan lainnya (Bantuan BST/BPNT) dan sudah ditindaklanjuti dengan pengembalian ke rekening Kas Desa.

Permasalahan lainnya adanya permasalahan penyertaan modal pada BUMDes yaitu; BUMDes belum memiliki perencanaan berupa analisis potensi desa/rencana bisnis.

“BUMDes belum membuat laporan pertanggungjawaban dan Minimnya kegiatan pembinaan pengembangan manajemen dan sumber daya pengelola BUMDes,” ujarnya.

[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]

Workshop Monitoring dan Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa berlangsung di ruang pola besar Kantor Bupati Batanghari. Hadir dalam kegiatan ini Kakanwil DJPB Jambi, Pj Sekretaris daerah Batanghari, Mulawarman, Inspektur Batanghari Mukhlis, Kepala Dinas PMD Batanghari M Arif Budiman, sejumlah Kepala OPD dan Camat serta perangkat desa.

Reporter: Ardian Faisal   

 

DAERAH

Bupati M. Syukur Buka Bersama Pasukan Oranye Kabupaten Merangin

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID. Merangin – Matahari belum lagi tinggi di ufuk timur ketika deru sapu lidi mulai beradu dengan aspal dingin disudut Kota Bangko.

Di saat sebagian besar warga masih terbuai mimpi, ratusan “Pasukan Oranye” sudah mulai “berperang” dengan tumpukan sampah sisa aktivitas kota semalam.

Wajah-wajah lelah namun tetap tegar itu, pada Jumat sore, 13 Maret 2026, berkumpul di sebuah tempat yang tak biasa mereka kunjungi, Pendopo Rumah Dinas Bupati Merangin. Bukan untuk bekerja, melainkan memenuhi undangan khusus berbuka puasa bersama sang pemimpin daerah, Bupati M. Syukur.

Tanpa ragu, Bupati M. Syukur menyebut Pasukan Oranye sebagai pahlawan. Dalam sambutannya yang hangat, Ia mengakui bahwa tanpa dedikasi para petugas kebersihan, impian menjadikan Kota Bangko sebagai kota yang bersih hanyalah angan-angan kosong.

“Sebenarnya Bapak dan Ibu-lah pahlawannya. Setiap hari membuang sampah yang bau dan kotor. Kalau kita lihat penghasilan Bapak dan Ibu, sebenarnya itu tidak setimpal,” ujar Bupati M. Syukur.

Di balik apresiasi tersebut, terselip sebuah catatan pahit tentang perilaku sebagian warga. Bupati menyoroti betapa berat beban para petugas ketika harus berhadapan dengan rendahnya kesadaran masyarakat.

Di beberapa titik seperti kawasan Hotel Royal, depan Pasar Baru, Jembatan Layang, hingga area samping kantor Samsat, sampah masih berserakan di luar tempat yang seharusnya.

Bupati menyentil fenomena “asal lempar” yang dilakukan oknum warga. Meski fasilitas bak sampah (ambrol) sudah disediakan, sering kali sampah justru menumpuk di sekitarnya. Bahkan, lokasi bak sampah yang sudah ditutup pun tetap saja “dikirimi” sampah oleh warga yang tak bertanggung jawab.

“Persoalan paling berat kita adalah berhadapan kesadaran masyarakat yang masih lemah. Bapak dan Ibu sudah semangat membersihkan setiap pagi, tapi masih banyak yang membuang tidak pada tempatnya,” kata M. Syukur.

Tahun 2026, bukan tahun yang mudah bagi Kabupaten Merangin. Tekanan keuangan yang berat membuat banyak sektor harus mengencangkan ikat pinggang.

Namun, di hadapan ratusan petugas kebersihan dari Bangko, Rantau Panjang, hingga Pamenang, Bupati memberikan jaminan yang menenangkan jiwa.

“Saya dan Pak Kanceng (Kadis LH) bersyukur masih bisa mempertahankan Bapak dan Ibu tetap bekerja. Itu yang utama dulu,” ujarnya.

Bagi Bupati M. Syukur, kepuasan batin saat melihat kota bersih adalah upah yang tak ternilai harganya, meski ia tetap berupaya keras agar hak-hak kesejahteraan mereka terpenuhi tepat waktu.

Kabar mengenai kendala sistem perbankan yang sempat membuat resah pun terjawab sore itu. Dengan gaya bicara yang akrab, Bupati memastikan bahwa gaji mereka akan dibayarkan secara tunai di kantor Dinas Lingkungan Hidup mulai Sabtu pagi guna menghindari kendala sistem digital yang tengah bermasalah.

“Jangan bilang orang-orang ya, besok bapak dan ibu sudah bisa gajian. Silahkan ambil di Kantor LH,” ucapnya berseloroh disambut tawa para Pasukan Oranye.

Acara ditutup dengan penyerahan santunan paket sembako dari Bank 9 Jambi dan BAZNAS. Raut wajah Pasukan Oranye tampak sumringah. Setidaknya, kebutuhan sembako untuk beberapa hari kedepan sudah terjamin.

Bagi Pasukan Oranye, esok pagi tugas berat kembali menanti. Mereka akan kembali berhadapan dengan sisa-sisa limbah dan ketidakteraturan kota. Namun kali ini, mereka berangkat dengan martabat yang diangkat tinggi—sadar bahwa di setiap ayunan sapu mereka, ada doa dan pengakuan dari pemerintah. (*)

Continue Reading

DAERAH

Bupati Syukur Hadiri Zoom Meeting dan Bazar Pangan Murah di Polres Merangin

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin – Bupati Merangin, M. Syukur, menghadiri kegiatan Bazar Murah dan Zoom Meeting dalam rangka Gerakan Pangan Murah Polri Serentak 2026 tingkat Kabupaten Merangin. Kegiatan yang diinisiasi untuk menjaga stabilitas harga pokok ini berlangsung di Aula Polres Merangin pada Jumat, 13 Maret 2026.

Acara ini merupakan bagian dari instruksi pusat yang dilaksanakan secara serentak di seluruh jajaran Polda dan Polres se-Indonesia, dengan titik utama pemantauan melalui zoom meeting dari Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten.

Dalam kunjungannya, Bupati M. Syukur didampingi oleh jajaran pejabat strategis, di antaranya Staf Ahli III Hendri Widodo, Plt Asisten II Siahaan, Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Mujibur, serta Kadis Ketapang Hermanto. Turut hadir pula perwakilan dari DKUMPP, Bappeda, dan perwakilan Kantor Cabang Bulog Hamdani

Bupati M. Syukur mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan (panic buying) menjelang hari raya.

“Kondisi stok beras nasional saat ini aman. Informasi ini perlu diketahui masyarakat agar tidak perlu ada panic buying. Semua kebutuhan cukup,” ujar Bupati Syukur di sela-sela peninjauan bazar.

Kapolres Merangin, AKBP Kiky Firmansyah, menjelaskan bahwa gerakan pangan murah ini menyediakan berbagai kebutuhan pokok mulai dari minyak goreng, tepung, gula, hingga beras. Program ini merupakan bentuk nyata dukungan Polri terhadap visi Asta Cita Presiden terkait swasembada pangan.

“Tujuannya adalah memberikan rasa nyaman kepada masyarakat terkait ketersediaan stok pangan. Polri membantu pemerintah menstabilkan harga jelang Idul Fitri agar tidak terjadi lonjakan harga yang memberatkan warga,” kata Kapolres.

Ia juga menambahkan bahwa stabilitas harga pangan sangat krusial dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, terutama pada periode puncak konsumsi masyarakat di bulan Ramadan dan Idul Fitri. (*)

Continue Reading

DAERAH

Pulang ke “Tanah Pusako”, Bupati M. Syukur Bernostalgia di Dusun Melako

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin – Ada suasana yang berbeda dalam Safari Ramadan Pemerintah Kabupaten Merangin pada Kamis, 12 Maret 2026.

Langkah kaki Bupati Merangin, M. Syukur terasa lebih ringan saat memasuki Dusun Melako, Desa Seringat, Kecamatan Sungai Manau. Baginya, ini bukan soal kunjungan kerja formal, melainkan sebuah perjalanan pulang menuju rumpun akar keluarga.

Bersama sang istri, Lavita Syukur, Bupati memilih Masjid M. Syukur sebagai pusat kegiatan. Nama masjid ini mungkin terkesan familiar. Tapi, bagi warga setempat, rumah ibadah ini adalah simbol bakti sang Bupati yang berdiri kokoh di atas “Tanah Tuo” atau tanah pusako almarhum ayahnya, H. Usman.

Menurut warga setempat, Masjid ini dibangun pada periode kedua M. Syukur menjabat di DPD RI sekitar tahun 2015 silam. Tak hanya membangun Masjid, Bupati M. Syukur juga berencana membangun pondok pesantren.

Dalam sambutannya, Bupati M. Syukur sempat bernostalgia tentang alasan di balik pembangunan masjid tersebut.

“Dulu, warga di sini sering was-was kalau mau sholat Subuh di masjid lama yang di bawah karena sering banjir. Berangkat dari situ, bismillah, saya bangun masjid ini. Meski belum sempurna, alhamdulillah sudah bisa kita makmurkan bersama,” ujarnya di hadapan jemaah yang mayoritas masih memiliki hubungan kerabat.

Sambil berseloroh tentang hitungan malam Ramadan yang ke-23 atau 24 yang menurutnya tak perlu dipusingkan selama Idulfitri tetap tiba, Bupati M. Syukur juga menyelipkan pesan serius mengenai pembangunan.

Ia menyoroti akses jalan menuju Simpang Seringat – Sungai Pinang yang kini sudah mulus setelah dikucurkan anggaran hampir Rp30 miliar. Namun, ada nada kekhawatiran yang ia sampaikan.

“Jalan bagus ini dibangun untuk ekonomi dan pendidikan, bukan untuk balap motor. Jangan sampai aspal yang mulus malah membawa petaka bagi anak-anak kita,” ucapnya.

Tak hanya soal aspal dan bangunan fisik, Bupati M. Syukur juga tampak bersemangat memaparkan program unggulan Pemerintah Kabupaten Merangin.

Dibidang Pendidikan Pemkab Merangin meluncurkan program beasiswa pendidikan dan kursus Bahasa Inggris serta Arab gratis di setiap kecamatan. Tujuannya agar generasi muda Merangin mampu bersaing di kancah global.

Dibidang kesehatan dan sosial, Pemkab Merangin menambah kuota jaminan kesehatan untuk 10.000 orang dan program bantuan peralatan sekolah bagi warga kurang mampu.

Dibidang Ekonomis Pemkab Merangin meluncurkan program bnabntuan modal untuk UMKM, seperti perajin Gelamai, serta dukungan dana Rp 100 juta bagi pesantren yang terdaftar. modal untuk UMKM, seperti perajin Gelamai, serta dukungan dana Rp100 juta bagi pesantren yang terdaftar.

Menutup rangkaian safari yang juga merupakan agenda terakhir tim pemerintah tahun ini, Bupati M. Syukur menyerahkan berbagai bantuan secara simbolis.

Dukungan mengalir mulai dari Bank Jambi senilai Rp 5 juta, BAZNAS Rp 1,5 juta, bantuan alat salat, hingga 35 sak semen untuk kelanjutan pembangunan masjid.

Momen haru juga terlihat saat penyerahan santunan BPJS Ketenagakerjaan kepada tiga penerima manfaat dengan nilai masing-masing Rp 42 juta.

Turut hadir mendampingi Bupati, sejumlah pejabat teras seperti Kadis Kominfo Ahmad Khoirudin, Kadis Pertanian Mujibur, Kadis Lingkungan Hidup Syafrani Kanceng, hingga perwakilan Bank 9 Jambi dan jajaran camat setempat.

“Mohon doanya agar saya tetap diberi kekuatan untuk memimpin Merangin dengan aman dan amanah sampai akhir jabatan,” tuturnya. (*)

Continue Reading
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs