Connect with us
Advertisement

DAERAH

Workshop Monitoring Evaluasi PPDD, BPKP Jambi Gandeng Komisi XI DPR RI

Published

on

Workshop Monitoring Evaluasi PPDD, BPKP Jambi Gandeng Komisi XI DPR RI

detail.id/, Batanghari – Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Provinsi Jambi menggelar Workshop Monitoring dan Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa. Komisi XI DPR RI diwakili Hasbi Anshory dari Fraksi Partai NasDem turut serta dalam kegiatan bertema “Pengelolaan Dana Desa yang cepat, tepat dan terpadu untuk penanganan COVID-19”.

“Permintaan kepada saya selaku anggota Komisi XI DPR RI adalah peran DPR RI dalam pembangunan desa khususnya dalam masa pandemi COVID-19. Kapasitas sebagai anggota Komisi XI DPR RI, pertama kita melihat alokasi dana desa mengalami peningkatan setiap tahun,” kata Hasbi Anshory kepada detail, Selasa 6 Oktober 2020.

Dia memastikan bahwa dana yang diberikan ke desa tidak merupakan pasien kepala desa. Maka diperlukan BPKP sebagai mitra Komisi XI DPR RI untuk pendampingan. Disamping ada bimbingan dari BPKP, ada juga pendamping desa, sehingga penyerapan dana desa benar-benar efektif.

[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]

“Dana banyak masuk, tetapi tetap memperhatikan akuntabilitas. Jadi, dana itu harus good and development. Saya sebagai wakil rakyat memonitor. Jadi tugas DPR itu kan ada tiga, legislasi, anggaran dan pengawasan. Kita mengawasi BPKP sebagai mitra Komisi XI DPR RI,” ujar Legislator kelahiran Mersam 1971 silam.

Kasubdit Pendapatan dan Transfer Dana Desa pada Direktorat Fasilitas Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Direktorat Jenderal Pembinaan Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Rahayuningsih megatakan, ada Tujuh poin sumber pendapatan desa.

“Dana Desa (SD), Pendapatan Asli Desa (PAD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana bagian dari pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan dari APBD Provinsi, Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan pihak ketiga dan lain-lain pendapatan yang sah dalam pengelolaan dan pemanfaatannya diadministrasikan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDes) sebagai satu kesatuan,” ucapnya.

Sedangkan koordinasi pembinaan pengelolaan Dana Desa, kata dia, meliputi Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi.

Selain daripada itu, bersama kementerian dan lembaga terkait lainnya dibawah koordinasi Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa termasuk percepatan penyaluran Dana Desa.

Kemendagri juga terlah melakukan upaya percepatan penangangan COVID-19 di Desa. Gunakan anggaran belanja tak terduga pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa yang difokuskan untuk penanganan COVID-19, selain mengoptimalkan pelaksanaan bidang lainnya.

“Yaitu, lakukan refocusing APB Desa pada penanganan COVID-19. Dalam melaksanakan kegiatan di Desa mengedepankan protokol Kesehatan penanganan COVID-19 dengan selalu jaga jarak mencuri tangan dan gunakan masker,” ujarnya.

Menurut Rahayuningsih, faktor yang berpengaruh pada pengelolaan keuangan desa termasuk dana desa adalah regulasi, Sumber Daya Manusia di Desa yakni Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat.

Kemudian kelembagaan yakni Pengelola Pengelolaan keuangan desa, tim pelaksana kegiatan dan gugus tugas percepatan penangangan COVID-19 di desa.

“Kemudian tata kelola keuangan desa yakni, perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban. Transparansi keuangan desa, peningkatan PADesa dan pembinaan dan pengawasan,” katanya.

[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Sueb Cahyadi mengatakan, pengaturan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tertuang dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2020 (20 Maret 2020) tentang refocusing kegiatan, relokasi anggaran serta PBJ dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Diktum keenam angka 5: BPKP melakukan pendampingan dan pengawasan keuangan sesuai peraturan Perpres Nomor 54 Tahun 2020, Permendes Nomor 6 Tahun 2020, Surat Mendes Nomor 1261/PRI.00/IV/2020, Pemenkeu Nomor 40/PMK.07/2020, InMendagri Nomor 3/2020, InMendes Nomor 1/2020, InMendes Nomor 2/2020, Permenkeu Nomor 50/PMK.07/2020, Permendes Nomor 7/2020.

“Tujuan BLT-DD adalah membantu masyarakat miskin yang rentan secara ekonomi dan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari selama pandemi COVID-19,” ucapnya.

Dia berkata, hasil integrasi data penerima BLT-DD dengan Bansos lainnya di Kabupaten Batanghari adalah APBN 21.827 KPM diantaranya 40 KPM ganda, APBD 11.874 KPM diantaranya 146 KPM ganda dan APBDes 12.514 KPM diantaranya 314 KPM ganda.

Hasil evaluasi atas penyaluran dan penggunaan DD Kabupaten Batanghari tahun 2020 (Empat desa yang diuji petik). Ada tiga poin penetapan dana desa per desa dan perencanaan penggunaan dana desa; Pertama, terdapat perbedaan data jumlah penduduk miskin desa dan indeks kesulitan geografis antara Surat Ketetapan Bupati/Wali Kota dengan data dari instansi terkait: BPS dan Dinas Sosial.

“Kedua telah membuat perencanaan dana desa sesuai 4 (empat) aspek, yaitu terlaksananya Musrenbangdes, keselarasan antara dokumen perencanaan desa, kesesuaian rencana dengan prioritas penggunaan dana desa, dan rencana pendanaan melalui APBDes untuk penanggulangan dan pencegahan penyebaran COVID-19 di desa. Ketiga, anggaran dana desa sesuai dengan prioritas yang ditetapkan Permendes PDTT,” katanya.

Penggunaan dana desa untuk percepatan penangangan COVID-19 meliputi, tenaga kerja telah sesuai kriteria pada pekerjaan padat karya tunai di desa (PKTD). Telah membentuk relawan desa tanggap COVID-19, telah menyusun rencana kerja pencegahan dan penanganan COVID-19 dan telah mengalokasikan anggaran keadaan darurat wabah COVID-19.

Dia berujar penggunaan dana desa untuk BLT-DD terdapat tumpang tindih/beririsan dengan program bantuan lainnya (Bantuan BST/BPNT) dan sudah ditindaklanjuti dengan pengembalian ke rekening Kas Desa.

Permasalahan lainnya adanya permasalahan penyertaan modal pada BUMDes yaitu; BUMDes belum memiliki perencanaan berupa analisis potensi desa/rencana bisnis.

“BUMDes belum membuat laporan pertanggungjawaban dan Minimnya kegiatan pembinaan pengembangan manajemen dan sumber daya pengelola BUMDes,” ujarnya.

[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]

Workshop Monitoring dan Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa berlangsung di ruang pola besar Kantor Bupati Batanghari. Hadir dalam kegiatan ini Kakanwil DJPB Jambi, Pj Sekretaris daerah Batanghari, Mulawarman, Inspektur Batanghari Mukhlis, Kepala Dinas PMD Batanghari M Arif Budiman, sejumlah Kepala OPD dan Camat serta perangkat desa.

Reporter: Ardian Faisal   

 

DAERAH

Bupati Pasuruan Mengimbau Masyarakat Tingkatkan Kewaspadaan di Tengah Cuaca Ekstrem

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Pasuruan – Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo mengimbau masyarakat Kabupaten Pasuruan untuk selalu berhati-hati baik yang di rumah maupun yang beraktivitas di luar rumah.

Soalnya, dalam beberapa hari terakhir ini cuaca ektrem terus berganti tak hanya mengakibatkan hujan lebat tercampur angin kencang tak pernah berhenti mengakibatkan banjir dan tanah longsor dikarenakan siklon tropis dari wilayah Australia membuat banyak pohon besar tumbang menerjang rumah warga rusak dan membuat arus jalan menjadi kemacetan akibat pohon yang tumbang

“Hati-hati di jalan, jangan berteduh di bawah pohon besar pas hujan deras, atau di bawah baliho besar, tiang listrik besar yang banyak kabelnya dan lainnya. Masyarakat diminta untuk tetap waspada dan mengikuti imbauan dari BPBD dan pemerintah setempat,” kata Rusdi Sutejo pada Jumat, 6 Maret 2026.

Kepala Pelaksana BPBD, Sugeng Hariyadi mengaku telah melaporkan kepada Bupati Pasuruan bahwa cuaca selama tiga har terakhir cukup ektrem. Banyak pohon tumbang di hampir separuh wilayah Kabupaten Pasuruan.

“Sejak sore sampai malam hujan terus turun dengan lebat disertai angin kencang dan terjadi lebih dari dua jam sehingga mengakibatkan banyak pohon tumbang di 11 kecamatan,” kata Sugeng melalui sambungan selulernya pada Kamis, 5 Maret 2026.

Menurut Sugeng, satu warga Prigen, Kecamatan Pandaan bernama Zulfatul Rohma Mahfiro yang tertimpa pohon hingga tak sadarkan diri. Korban mengalami luka di bagian kepala dan kaki patah. Begitu pula korban lain, salah seorang warga Sukorjo yang tertimpa pohon juga dilarikan ke RS Prima Husada.

Sugeng menjelaskan setidaknya ada 16 rumah warga yang rusak dihantam angin puting beliung berada di 9 kecamatan. Lalu, ada satu kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Lekok yang mengalami kerusakan ringan, yakni sebagian dari atap yang ambrol.

Dari kesebelas wilayah terdampak, kata Sugeng, paling banyak kasus pohon tumbang ada di Kecamatan Winongan, yakni 7 titik kejadian, kemudian Kecamatan Grati 5 titik, Kecamatan Rejoso 3 titik dan Gondangwetan 2 titik. Sedangkan kecamatan lainnya masing-masing terjadi di satu titik lokasi. (Tina)

Continue Reading

DAERAH

Boyong Seluruh OPD, Bupati M. Syukur Bermalam di Tabir Timur

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin – Bupati Merangin, M. Syukur, melakukan kunjungan kerja intensif di wilayah perbatasan Kabupaten Tebo, tepatnya di Desa Sri Sembilan, Kecamatan Tabir Timur pada Jumat, 6 Maret 2026.

Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian Safari Ramadan sekaligus memperingati Nuzulul Qur’an 17 Ramadan 1447 Hijriah.

Sekali dayung dua pulau terlampaui, Bupati juga bermalam di Tabir Timur sebagai realisasi program prioritas “Bupati Ngantor di Kecamatan”.

Didampingi Wakil Bupati A. Khafidh, Wakil Ketua DPRD Herman Effendi, Sekda Zulhifni, dan seluruh kepala OPD, Bupati menunjukkan komitmennya dalam membangun infrastruktur meski di tengah keterbatasan anggaran.

Dalam sambutannya di Masjid Al Barokah, Bupati M. Syukur secara terbuka mengakui adanya pemotongan anggaran yang signifikan pada tahun 2026, yakni mencapai Rp 240 miliar. Hal ini berdampak pada lambatnya penanganan jalan sepanjang 1.000 km lebih di Kabupaten Merangin.

“Persoalan jalan di Tabir Timur ini memang berat. Meski anggaran dipotong, pemerintah tetap bertanggung jawab. Tahun 2026 tetap ada pembangunan jalan di sini, bahkan saya sudah minta Kadis PU untuk menambah titik-titik tertentu agar akses masyarakat lancar,” kata Bupati.

Sebagai solusi alternatif atas keterbatasan anggaran pengaspalan, Pemkab Merangin telah menyiagakan alat berat berupa dua unit Grader dan dua unit Bomag.

Langkah ini diambil guna memastikan jalan fungsional sehingga aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat tidak terputus.

Selain infrastruktur, Bupati menyoroti pentingnya peningkatan kualitas SDM melalui berbagai program bantuan.

Dibidang pendidikan, Pemkab Merangin menyediakan program beasiswa kuliah, bantuan perlengkapan sekolah (baju, tas, sepatu) untuk anak yatim dan kurang mampu, serta kursus bahasa asing gratis di tiap kecamatan.

Dibidang kesehatan, Pemkab Merangin telah menambah fasilitas RSUD Kolonel Abundjani dan menambah kuota Jamkesda hingga 10.000 peserta. Bupati menginstruksikan para Kades untuk aktif melakukan pendataan agar warga tidak kesulitan saat harus berobat ke Bangko.

Sementara itu, dibidang ekonomi dan keagamaan, Pemkab Merangin menyediakan program bantuan Rp 100 juta untuk pesantren terdaftar, bantuan subsidi bibit sawit, bantuan UMKM, serta dukungan bagi pegawai syarak.

Bupati juga mengklarifikasi isu miring terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat. Menurutnya, MBG bukan hanya soal gizi anak, melainkan motor penggerak ekonomi desa.

“Jangan dengarkan hoaks. MBG ini peluang bisnis. Kebutuhan telur, ayam, dan sayur sangat besar. Saya minta BUMDes di tiap desa menangkap peluang ini agar uang berputar di masyarakat kita sendiri,” ujarnya.

Menutup rangkaian kegiatan, Bupati beserta rombongan melakukan audiensi langsung dengan warga, buka puasa bersama, hingga bermalam dan sahur bersama di Tabir Timur.

“Daerah ini spesial, jaraknya jauh dan medannya susah. Saya sengaja bawa seluruh Kadis agar mereka melihat langsung nasib rakyat yang harus kita pikirkan bersama. Kita ingin jarak antara pemerintah dan masyarakat benar-benar hilang,” ucapnya.

Menutup rangkaian kegiatan, Bupati M. Syukur juga menyerahkan bantuan CSR dari Bank 9 Jambi dan BAZNAS berupa bantuan untuk tempat ibadah serta paket bantuan sembako kepada masyarakat kurang mampu. (*)

Continue Reading

DAERAH

Gandeng 4 Organisasi, Lavita Syukur Salurkan Santunan dan Takjil ke Ponpes dan Panti Asuhan

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin – Mengisi momentum penuh berkah di hari Jumat, istri Bupati H.M Syukur, Lavita Syukur, menggelar aksi religi dan sosial.

Istri Bupati Merangin M. Syukur ini menyambangi pondok pesantren dan panti asuhan untuk menyalurkan santunan serta paket takjil pada Jumat, 6 Maret 2025.

Lavita Syukur tidak sendirian. Ia bergerak bersama empat organisasi besar yang dipimpinnya, yakni PKK, BKMT, Bunda PAUD, dan Dekranasda. Sinergi ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi sekaligus meringankan beban sesama.

Kegiatan dimulai dengan mengunjungi Pondok Pesantren (Ponpes) El Kaffah yang berlokasi di Desa Sungai Ulak. Di sana, rombongan disambut hangat oleh para pengasuh dan santri.

Perjalanan kemudian dilanjutkan menuju Panti Asuhan ‘Aisyiyah Muhammadiyah di Desa Mentawak.

Dalam kunjungan tersebut, Lavita Syukur menyerahkan bantuan berupa Paket Takjil untuk berbuka puasa dan santunan uang tunai yang merupakan amanah langsung dari Bupati Merangin, M. Syukur.

“Kegiatan ini adalah bentuk kepedulian kami dan pemerintah daerah terhadap anak-anak kita di ponpes dan panti asuhan. Semoga bantuan ini bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua,” ujar Lavita Syukur di sela-sela kegiatannya.

Turut mendampingi dalam rombongan tersebut, Ketua GOW Merangin, Hj. Emi Minarsih, dan Ketua DWP Merangin, Sri Rizki. Kehadiran tokoh-tokoh wanita Merangin ini menunjukkan soliditas organisasi wanita dalam mendukung program sosial kemasyarakatan.

Setelah menuntaskan agenda kunjungan, rangkaian kegiatan ditutup dengan acara Buka Puasa Bersama di Rumah Dinas Bupati.

Acara tersebut dihadiri oleh jajaran anggota BKMT, PKK, Dekranasda, dan Bunda PAUD sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi para pengurus organisasi selama ini. (*)

Continue Reading
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs