DAERAH
Workshop Monitoring Evaluasi PPDD, BPKP Jambi Gandeng Komisi XI DPR RI
detail.id/, Batanghari – Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Provinsi Jambi menggelar Workshop Monitoring dan Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa. Komisi XI DPR RI diwakili Hasbi Anshory dari Fraksi Partai NasDem turut serta dalam kegiatan bertema “Pengelolaan Dana Desa yang cepat, tepat dan terpadu untuk penanganan COVID-19”.
“Permintaan kepada saya selaku anggota Komisi XI DPR RI adalah peran DPR RI dalam pembangunan desa khususnya dalam masa pandemi COVID-19. Kapasitas sebagai anggota Komisi XI DPR RI, pertama kita melihat alokasi dana desa mengalami peningkatan setiap tahun,” kata Hasbi Anshory kepada detail, Selasa 6 Oktober 2020.
Dia memastikan bahwa dana yang diberikan ke desa tidak merupakan pasien kepala desa. Maka diperlukan BPKP sebagai mitra Komisi XI DPR RI untuk pendampingan. Disamping ada bimbingan dari BPKP, ada juga pendamping desa, sehingga penyerapan dana desa benar-benar efektif.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
“Dana banyak masuk, tetapi tetap memperhatikan akuntabilitas. Jadi, dana itu harus good and development. Saya sebagai wakil rakyat memonitor. Jadi tugas DPR itu kan ada tiga, legislasi, anggaran dan pengawasan. Kita mengawasi BPKP sebagai mitra Komisi XI DPR RI,” ujar Legislator kelahiran Mersam 1971 silam.
Kasubdit Pendapatan dan Transfer Dana Desa pada Direktorat Fasilitas Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Direktorat Jenderal Pembinaan Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Rahayuningsih megatakan, ada Tujuh poin sumber pendapatan desa.
“Dana Desa (SD), Pendapatan Asli Desa (PAD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana bagian dari pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan dari APBD Provinsi, Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan pihak ketiga dan lain-lain pendapatan yang sah dalam pengelolaan dan pemanfaatannya diadministrasikan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDes) sebagai satu kesatuan,” ucapnya.
Sedangkan koordinasi pembinaan pengelolaan Dana Desa, kata dia, meliputi Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi.
Selain daripada itu, bersama kementerian dan lembaga terkait lainnya dibawah koordinasi Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa termasuk percepatan penyaluran Dana Desa.
Kemendagri juga terlah melakukan upaya percepatan penangangan COVID-19 di Desa. Gunakan anggaran belanja tak terduga pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa yang difokuskan untuk penanganan COVID-19, selain mengoptimalkan pelaksanaan bidang lainnya.
“Yaitu, lakukan refocusing APB Desa pada penanganan COVID-19. Dalam melaksanakan kegiatan di Desa mengedepankan protokol Kesehatan penanganan COVID-19 dengan selalu jaga jarak mencuri tangan dan gunakan masker,” ujarnya.
Menurut Rahayuningsih, faktor yang berpengaruh pada pengelolaan keuangan desa termasuk dana desa adalah regulasi, Sumber Daya Manusia di Desa yakni Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat.
Kemudian kelembagaan yakni Pengelola Pengelolaan keuangan desa, tim pelaksana kegiatan dan gugus tugas percepatan penangangan COVID-19 di desa.
“Kemudian tata kelola keuangan desa yakni, perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban. Transparansi keuangan desa, peningkatan PADesa dan pembinaan dan pengawasan,” katanya.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Sueb Cahyadi mengatakan, pengaturan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tertuang dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2020 (20 Maret 2020) tentang refocusing kegiatan, relokasi anggaran serta PBJ dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Diktum keenam angka 5: BPKP melakukan pendampingan dan pengawasan keuangan sesuai peraturan Perpres Nomor 54 Tahun 2020, Permendes Nomor 6 Tahun 2020, Surat Mendes Nomor 1261/PRI.00/IV/2020, Pemenkeu Nomor 40/PMK.07/2020, InMendagri Nomor 3/2020, InMendes Nomor 1/2020, InMendes Nomor 2/2020, Permenkeu Nomor 50/PMK.07/2020, Permendes Nomor 7/2020.
“Tujuan BLT-DD adalah membantu masyarakat miskin yang rentan secara ekonomi dan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari selama pandemi COVID-19,” ucapnya.
Dia berkata, hasil integrasi data penerima BLT-DD dengan Bansos lainnya di Kabupaten Batanghari adalah APBN 21.827 KPM diantaranya 40 KPM ganda, APBD 11.874 KPM diantaranya 146 KPM ganda dan APBDes 12.514 KPM diantaranya 314 KPM ganda.
Hasil evaluasi atas penyaluran dan penggunaan DD Kabupaten Batanghari tahun 2020 (Empat desa yang diuji petik). Ada tiga poin penetapan dana desa per desa dan perencanaan penggunaan dana desa; Pertama, terdapat perbedaan data jumlah penduduk miskin desa dan indeks kesulitan geografis antara Surat Ketetapan Bupati/Wali Kota dengan data dari instansi terkait: BPS dan Dinas Sosial.
“Kedua telah membuat perencanaan dana desa sesuai 4 (empat) aspek, yaitu terlaksananya Musrenbangdes, keselarasan antara dokumen perencanaan desa, kesesuaian rencana dengan prioritas penggunaan dana desa, dan rencana pendanaan melalui APBDes untuk penanggulangan dan pencegahan penyebaran COVID-19 di desa. Ketiga, anggaran dana desa sesuai dengan prioritas yang ditetapkan Permendes PDTT,” katanya.
Penggunaan dana desa untuk percepatan penangangan COVID-19 meliputi, tenaga kerja telah sesuai kriteria pada pekerjaan padat karya tunai di desa (PKTD). Telah membentuk relawan desa tanggap COVID-19, telah menyusun rencana kerja pencegahan dan penanganan COVID-19 dan telah mengalokasikan anggaran keadaan darurat wabah COVID-19.
Dia berujar penggunaan dana desa untuk BLT-DD terdapat tumpang tindih/beririsan dengan program bantuan lainnya (Bantuan BST/BPNT) dan sudah ditindaklanjuti dengan pengembalian ke rekening Kas Desa.
Permasalahan lainnya adanya permasalahan penyertaan modal pada BUMDes yaitu; BUMDes belum memiliki perencanaan berupa analisis potensi desa/rencana bisnis.
“BUMDes belum membuat laporan pertanggungjawaban dan Minimnya kegiatan pembinaan pengembangan manajemen dan sumber daya pengelola BUMDes,” ujarnya.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
Workshop Monitoring dan Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa berlangsung di ruang pola besar Kantor Bupati Batanghari. Hadir dalam kegiatan ini Kakanwil DJPB Jambi, Pj Sekretaris daerah Batanghari, Mulawarman, Inspektur Batanghari Mukhlis, Kepala Dinas PMD Batanghari M Arif Budiman, sejumlah Kepala OPD dan Camat serta perangkat desa.
DETAIL.ID, Merangin – Musibah kebakaran menimpa keluarga Hasyim (52) warga RT 01 Desa Seling, Kecamatan Tabir. Rumah yang menjadi tempat berteduh bagi keluarga kecilnya hangus jadi abu akibat konsleting arus listrik, tepat pada hari ke-2 lebaran, Minggu, 22 Maret 2026.
Menindaklanjuti musibah tersebut, Wakil Bupati Merangin, A. Khafidh didampingi Kepala Dinas Sosial A. Lazik, Kabag Umum Ari Aniko menyalurkan bantuan sosial kepada Hasyim pada Rabu, 25 Maret 2026.
Bantuan yang diserahkan berupa beras, mie instan, minyak goreng, makanan siap santap, perlengkapan bayi, selimut, kasur, terpal dan bantuan lainnya.
“Pemerintah Kabupaten Merangin ikut merasa berduka dan prihatin atas terjadinya kebakaran ini. Kami memberikan bantuan yang mungkin jumlahnya tidak seberapa, namun ini adalah bentuk kepedulian kami kepada warga yang sedang tertimpa cobaan,” ujar A. Khafidh di lokasi penyerahan.
Ia menambahkan, momentum yang masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri diharapkan dapat sedikit terhibur dengan kehadiran pemerintah, sehingga keluarga korban tetap bisa merasakan suasana lebaran meski di tengah duka.
Berdasarkan laporan di lapangan, kebakaran tersebut diduga kuat dipicu oleh hubungan arus pendek atau korsleting listrik. Menanggapi hal itu, Wabup memberikan imbauan tegas kepada seluruh masyarakat Kabupaten Merangin, khususnya warga Desa Seling.
“Saya mengimbau kepada warga untuk memanfaatkan aliran listrik secara aman. Gunakan cara-cara yang baik dan pastikan instalasi listrik di rumah sesuai standar. Kita harap musibah akibat korsleting ini tidak terulang lagi di masa mendatang,” tuturnya. (*)
DETAIL.ID, Merangin – Pasca libur hari raya idul Fitri, pemerintah Kabupaten Merangin melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) kehadiran ASN pada unit pelayanan masyarakat pada Rabu, 25 Maret 2026.
Wakil Bupati Merangin, A. Khafidh yang memimpin jalannya sidak menemukan masih banyak ASN yang tidak hadir. Ada pula beberapa ASN yang datang terlambat.
Uniknya, di setiap instansi yang dikunjungi, Wabup A. Khafidh menemukan selalu ada juru penyelamat.
Juru penyelamat dimaksud adalah ASN yang hadir namun menyelamatkan kehadiran ASN yang tidak hadir atau terlambat.
“Ini ASN yang lain ke mana. Kok banyak yang tidak hadir,” kata Wabup A. Khafidh bertanya.
Sang juru penyelamat pun menjawab bahwa ASN yang lain ada yang masih dalam perjalanan dan ada pula yang sudah hadir namun keluar untuk keperluan mengisi BBM.
Tiba-tiba saja, ASN yang dimaksud datang dan menghadap Wabup A. Khafidh.
“Ibu baru datang ya?” kata Wabup.
“Iya pak,” jawab ASN.
Sontak Wabup A. Khafidh beserta Kepala OPD pun tertawa.
“Nah ini, selalu ada juru penyelamat. Tadi katanya sudah masuk terus ngisi minyak. Ternyata memang belum datang. Terlambat buk ya?” kata Wabup dijawab dengan anggukan sembari tersipu malu.
Dalam sidak tersebut, Wabup A. Khafidh yang didampingi oleh Kadis Kominfo Akhmad Khoirudin, Kepala BKPSDMD Ferdi Firdaus, Kadinkes Iwan Kurniawan, Irban Inspektorat Junaidi mendatangi 5 unit pelayanan.
Diantaranya RSD Kolonel Abundjani, Puskesmas pematang Kandis, Puskesmas Bangko, Dinas Dukcapil dan PDAM Tirta Merangin.
“Sidak ini dilakukan untuk memastikan bahwa para ASN sudah siap melayani masyarakat baik dibidang kesehatan, administrasi maupun kebutuhan air bersih,” ujar Wabup.
“Alhamdulillah, tingkat kehadiran sudah cukup bagus dan pemerintah Kabupaten Merangin dalam hal ini para ASN sudah siap melayani masyarakat,” ucapnya.
Di tempat yang sama, Kepala BKPSDMD, Ferdi Firdaus menuturkan bahwa para ASN terbagi dalam pembagian kerja yakni Work From Anywhere (WFA) dan Work From Office (WFO) berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala instansi
“Bagi yang WFO tapi tidak hadir, nanti akan ada teguran dari kepala dinas masing-masing yang kemudian disampaikan kepada BKPSDMD,” katanya. (*)
DETAIL.ID, Merangin – Suasana hangat menyelimuti kediaman pribadi Gubernur Jambi, Al Haris di Lorong Kurnia, Kabupaten Merangin, Jambi pada Senin, 23 Maret 2026.
Bupati Merangin, M. Syukur didampingi Wakil Bupati A. Khafidh dan Sekda Zulhifni beserta istri hadir dalam acara halal Bihalal hari raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Hadir pula Bupati Sarolangun H. Hurmin dan Sekda M. Arif beserta istri yang datang memenuhi undangan Gubernur Jambi, Al Haris.
Dalam sambutannya, Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tradisi tahunan untuk menjaga tali silaturahmi antara pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan masyarakat.
“Ini adalah tradisi Idul Fitri, atau kerennya open house. Tujuannya agar kita bisa bersilaturahmi. Kami menyadari tidak mungkin bisa mendatangi rumah seluruh masyarakat di enam kabupaten/kota, maka forum inilah wadahnya,” ujar Al Haris.
Gubernur juga menyoroti kekompakan antara Merangin dan Sarolangun. Ia sempat berseloroh mengenai Sekda Sarolangun yang merupakan “produk” Merangin, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan emosional kedua daerah tersebut.
Meski mengakui adanya keterbatasan anggaran, Al Haris menegaskan komitmennya untuk terus mengupayakan pembangunan di daerah.
Senada dengan Gubernur, Bupati Sarolangun H. Hurmin dalam sambutannya menekankan pentingnya menghormati sejarah dan hubungan kekeluargaan antar wilayah. Ia mengibaratkan Merangin sebagai “Kakak Tua” bagi Sarolangun yang merupakan daerah pemekaran.
“Sayo selalu hormat terus. Sebab kalau kito melawan kakak tuo, kito beduso (berdosa) kan,” kata H. Hurmin berkelakar yang disambut tawa para tamu undangan.
Ia juga memberikan apresiasi khusus kepada jajaran Forkopimda Merangin atas sambutan dan kerja sama yang baik selama ini. Menurutnya, kerukunan antar pemimpin daerah menjadi modal utama dalam membangun Provinsi Jambi ke depan.
Acara yang berlangsung di hari ketiga Idulfitri ini berjalan dengan khidmat dan penuh kekeluargaan. Selain pejabat teras, tampak hadir pula jajaran Forkopimda dari kedua kabupaten, termasuk Kapolres Merangin, yang turut memperkuat sinergitas antara ulama dan umara. (*)
Wabup A. Khafidh Serahkan Bantuan Sosial untuk Korban Kebakaran di Seling
Gus Mamak Nilai Bunga Desaku Efektif Pangkas Jarak Pemimpin dan Warga Jember
Wabup A. Khafidh: Selalu Ada Juru Penyelamat di Setiap Sidak
Gubernur Al Haris Gelar Open House di Rumah Pribadinya
Gus Fawait Instruksikan Faskes Jember Siaga Hadapi Risiko Kesehatan saat Lebaran
Pukul Bedug dan Lepas Pawai Takbir, Bupati M. Syukur Ajak Pemuda Jaga Tradisi dan Inovasi
Gus Fawait Minta Puskesmas di Sekitar Wisata Jember Siaga Selama Libur Lebaran
Monitoring Malam Takbir, Sekda Zulhifni Hadiri Zoom Meeting Bersama Kapolri dan Panglima TNI
Modal Rp 35 Juta Jadi Rp 700 Juta, Bupati M. Syukur Dorong Desa Durian Rambun Raih Penghargaan Nasional
Perputaran Uang MBG Capai Rp 57 Miliar, Bupati M. Syukur Dorong Desa Tangkap Peluang Ekonomi
Aplikasi RisetCar Diduga Investasi Bodong, Pengguna Keluhkan Gagal Tarik Dana
Risetcar Terbukti Penipuan, Ratusan Ribu Anggota Alami Kerugian Puluhan Miliar Rupiah
Suami yang Bunuh Istrinya di Pondok, Akhirnya Meregang Nyawa di RSUD Bangko
Jaksa Tak Tutup Kemungkinan Untuk Tersangka Baru di Kasus Korupsi PJU Kerinci
Demi Mempersiapkan Pemimpin Pelayan Masa Depan, SMA Kolese De Britto Yogyakarta Resmi Buka Pendaftaran Siswa Baru
Datang dan Bergabung! SMA Kolese De Britto Bakal Gelar Open House 2025
Panca Wijaya Akbar Lantik 8 Eselon II Pemkab Ogan Ilir
Sumbar dan Jambi Siap Bersinergi Jadi Tuan Rumah PON 2032
Pembangunan Stockpile Batu Bara dan Penolakan Warga: Ujian Serius Bagi Pemerintah
Tutorial Perampasan Aset Ditutorialkan Rakyat di Rumah Uya Kuya
