Connect with us
Advertisement

DAERAH

Petani Sawit Tak Usah Galau Pasca Program PSR

Published

on

detail.id/, Batanghari – Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batanghari, Jambi, Irwan mengatakan petani kelapa sawit tak perlu khawatir terjadi penurunan penghasilan usai pelaksanaan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

“Untuk mengurangi kehilangan pendapatan petani, Dinas Perkebunan berusaha melakukan pengolahan lahan dengan tanaman muda. Petani diharapkan menggunakan lahan diantara sawit muda dengan menanam palawija, padi dan tanaman lain,” kata Irwan l, Senin 28 Desember 2020.

Ia juga menghubungkan petani sawit dengan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Batanghari. Sepanjang bibit yang diinginkan petani menanam lahan mereka ada pada dinas, pemberian bibit tanaman muda tanpa di pungut biaya atau gratis.

“Harapan dengan ditanami tanaman sela pada lahan sawit muda, petani dapat penghasilan sebelum kelapa sawit panen, sehingga bisa membantu ekonomi petani yang ikut dalam program replanting,” ucapnya.

[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]

Tanaman sela telah dilakukan petani sawit Desa Rambutan Masam, Kecamatan Muara Tembesi pasca PSR. Irwan berujar melihat langsung petani desa ini menanam ubi kayu dan pepaya. Sedangkan petani di Mersam memilih jambu dan jagung.

“Kalau tanam jagung kan cuma tiga bulan. Jadi pada tanah replanting sawit bisa dilakukan tanam tanaman muda setahun empat kali tanam. Hasil panen jagung bisa membantu pendapatan petani yang menurun gegara replanting ini,” ujarnya.

Secara umum kendala Dinas Perkebunan dan Peternakan di lapangan adalah kekurangan tenaga teknis perkebunan. Irwan mengaku cuma ada satu orang untuk satu kecamatan. Kendala lain replanting adalah status lahan dan kelembagaan.

“Status lahan dibuktikan oleh alas hak, oleh karena itu, persyaratan harus benar-benar dilakukan verifikasi agar jangan sampai setelah pembangunan kebun terlaksana, muncul permasalahan di belakang hari,” katanya.

Kelembagaan bisa berbentuk koperasi, kelompok tani atau gabungan kelompok tani [Gapoktan] yang telah memiliki badan hukum. Jadi secara umum, kata dia, itu yang memang harus di verifikasi. Target dinas dalam program PSR 2021 sebanyak-banyaknya tanpa mengesampingkan persyaratan PSR itu sendiri.

“Penerima Rp30 juta per hektar berlaku pada Juni 2020. Sedangkan Kabupaten Batanghari terhitung Juni 2020, baru dalam proses pengajuan rekomendasi teknis. Jadi belum ada yang mendapat persetujuan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit [BPDPKS],” ucapnya.

Hingga kini belum ada petani Kabupaten Batanghari dapat Rp30 juta per hektar dari BPDPKS. Dinas Perkebunan dan Peternakan kemudian mencari langkah agar petani bisa dapat dana segar di luar dana BPDPKS.

Irwan meyakini dana BPDPKS dalam bentuk hibah kepada petani, kelompok tani dan koperasi, cuma cukup hingga tanaman.

[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]

“Jadi kebun tertanam, dana habis. Sedangkan pemilik lahan atau petani membutuhkan dana tambahan untuk memelihara sampai panen. Dinas berupaya untuk mendekatkan petani dengan sumber modal, seperti Bank,” ucapnya.

Irwan beserta anak buahnya mendampingi pertemuan petani, kelompok tani dan koperasi bersama pihak Bank. Dalam pertemuan ini, Bank akan menjelaskan dana apa yang bisa digunakan petani serta sistem apa yang bisa petani akses untuk membiayai pemeliharaan lanjutan sampai panen.

“Dinas dalam hal ini memfasilitasi petani, kelompok tani, koperasi dengan sumber modal. Karena adanya replanting, sumber petani dari kebun itu hilang akibat batang sawit di tebang,” ujarnya.

Menurut Irwan, berdasarkan aturan yang ada dalam program peremajaan sawit, petani, kelompok tani dan koperasi dimungkinkan melakukan pelaksanaan replanting secara mandiri [swakelola] atau bisa juga bermitra.

Pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada petani, kelompok tani dan koperasi, pola mana yang menjadi pilihan dalam rangka PSR.

“Saat ini paling banyak pola swakelola, cuma dua koperasi menggunakan pola kemitraan, yakni Koperasi Bakti Bersama dan KUD Kembang Paseban. Dua koperasi ini sampai sekarang masih dalam proses penerbitan SK CPCL,” katanya.

Program replanting sawit diberikan kepada petani maksimal satu kepala keluarga [KK] sebanyak empat hektar dengan nominal Rp100 juta per KK, tidak boleh lebih dari 4 hektar. Uangnya langsung ke rekening petani atau perorangan.

[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]

“Kita tidak menutup peluang bagi seluruh petani dalam wilayah Kabupaten Batanghari mengikuti program ini. Petani silahkan ikuti, tapi kita akan cek lapangan, memenuhi persyaratan atau tidak. Lahan itu statusnya seperti apa, nanti tim yang akan cek lahan petani status lahan dan kelembagaan,” katanya.

Reporter: Ardian Faisal

DAERAH

Sekda Zulhifni Resmikan Masjid Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Merangin, Zulhifni, mewakili Bupati M. Syukur meresmikan Masjid Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan yang berlokasi di Kelurahan Pematang Kandis, Bangko, pada Minggu, 8 Februari 2026.

Peresmian yang berlangsung khidmat tak jauh dari gedung DPRD Merangin tersebut turut dihadiri oleh Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Dr. H. Syafrudin, tokoh agama Dr. Adinata, Lc., M.A., pengurus Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM), Ketua Aisyiyah Merangin, Kabag Kesra Setda Merangin Agus Salim Idris serta ratusan warga Muhammadiyah lainnya.

Dalam sambutannya, Sekda Zulhifni menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap pesatnya perkembangan Muhammadiyah di Kabupaten Merangin. Ia menilai organisasi ini memiliki pola dakwah yang efektif dan mandiri.

“Kami Pemerintah Kabupaten Merangin sangat mendukung kegiatan ini. Muhammadiyah di Merangin sangat berkembang, terbukti dengan banyaknya masjid yang dibangun. Saya melihat kegiatan keislaman Muhammadiyah dipraktikkan secara nasional dan tidak membebani jemaah,” ujar Zulhifni.

Sekda yang berlatar belakang pendidikan teknik ini juga mengakui kekagumannya terhadap etos kerja warga Muhammadiyah yang didominasi oleh kalangan pedagang dan wirausahawan, yang menjadi motor penggerak ekonomi jemaah.

Mengingat lokasi masjid yang sangat strategis, Zulhifni mendorong pengurus masjid untuk memaksimalkan potensi ekonomi di sekitar area rumah ibadah.

Ia menyarankan pengembangan unit usaha seperti ruko atau kerja sama ritel untuk menunjang operasional masjid.

“Lokasi ini strategis. Di samping mengisi jemaah, kita tidak apa-apa berjualan di sini. Mungkin bisa kerja sama melalui Toko atau sektor bisnis lainnya untuk kemajuan jemaah ke depan,” katanya.

Lebih lanjut, ia membuka pintu bagi pengurus masjid untuk bersinergi dengan pemerintah melalui pengajuan proposal pembangunan.

“Nanti tolong buat usulan, kita bicarakan dengan Pak Bupati kira-kira apa yang bisa disumbangkan Pemerintah Daerah,” kata Sekda.

Di tengah peresmian tersebut, Zulhifni juga menyisipkan harapan terkait kondisi fiskal daerah. Ia berharap Pemerintah Pusat memberikan porsi lebih pada Dana Bagi Hasil (DBH), khususnya dari sektor sawit, agar pembangunan di daerah tidak terkendala.

“Sekarang pajak-pajak potensi daerah ditarik ke pusat semua. Kepala daerah agak kesulitan karena dana yang dikucurkan terbatas untuk kegiatan rutin, sementara janji politik ke masyarakat sangat banyak,” ujarnya secara terbuka.

Acara diakhiri dengan peresmian secara simbolis oleh Sekda Zulhifni, yang menandai dimulainya penggunaan Masjid Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan sebagai pusat ibadah dan kegiatan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Merangin.

Continue Reading

DAERAH

Staf Ahli Hendri Widodo Lepas Ratusan Peserta Jalan Santai Peringati Satu Dekade RS Raudhah

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin – Mewakili Bupati Merangin M. Syukur, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setda Merangin, Hendri Widodo, secara resmi melepas peserta jalan santai dalam rangka memperingati HUT ke-10 (Satu Dekade) Rumah Sakit Raudhah pada Minggu, 8 Februari 2026.

Kegiatan yang mengusung tema “Dedikasi Tiada Henti, Pelayanan Sepenuh Hati” ini diikuti oleh ratusan peserta yang memadati titik start di halaman RS Raudhah.

Adapun rute yang ditempuh meliputi RS Raudhah menuju Kantor Diskominfo (Kantor Bupati lama), melintasi RSUD Kolonel Abundjani, Hotel Permata, Apotek Wirda, dan kembali finish di RS Raudhah.

Dalam sambutannya, Hendri Widodo menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dari Pemerintah Kabupaten Merangin kepada seluruh jajaran RS Raudhah.

Menurutnya, selama sepuluh tahun berdiri, rumah sakit ini telah memberikan kontribusi nyata bagi dunia kesehatan di Bumi Tali Undang Tambang Teliti.

“Kehadiran Rumah Sakit Raudhah telah menjadi bagian penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di daerah kita. Kami sangat menghargai kerja keras, pengabdian, dan profesionalisme yang selama ini ditunjukkan,” ujar Hendri Widodo.

Lebih lanjut, ia meminta agar momentum satu dekade ini dijadikan bahan refleksi untuk terus berinovasi. Pemerintah daerah berharap RS Raudhah tidak cepat puas dan terus memodernisasi fasilitas kesehatan mereka.

“Kami berharap RS Raudhah terus meningkatkan kualitas layanan, memperkuat SDM, serta mengembangkan teknologi kesehatan yang lebih modern agar tetap dicintai masyarakat,” katanya.

Pantauan di lapangan, acara berlangsung meriah dan penuh kekeluargaan. Selain pejabat eksekutif, turut hadir sejumlah tokoh legislatif di antaranya Herman Effendi (Wakil Ketua I DPRD Merangin) M. Fahmi (Wakil Ketua II DPRD Merangin) Rahmad Hidayat (Anggota DPRD Merangin).

Continue Reading

DAERAH

Plt Sekda Ogan Ilir Lepas Keberangkatan Pengurus dan Anggota PWI Ogan Ilir Ikuti HPN 2026 di Banten

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Indralaya – Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ogan Ilir, Dicky Syailendra, melepas 30 pengurus dan anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Ogan Ilir untuk mengikuti peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2026 di Provinsi Banten.

Pelepasan berlangsung di Sekretariat PWI Kabupaten Ogan Ilir, Kompleks Perkantoran Pemda Lama Km 35, Kelurahan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir pada Minggu, 8 Februari 2026.

Pelepasan keberangkatan turut dihadiri Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Ogan Ilir, Ferdiyan Reza Yuda, beserta staf.

Plt Sekda Ogan Ilir, Dicky Syailendra mengatakan, keikutsertaan para wartawan dalam kegiatan HPN merupakan bagian dari peringatan Hari Pers Nasional ke-80 tahun 2026.

Puncak kegiatan HPN dijadwalkan pada 9 Februari 2026 di Provinsi Banten dihadiri langsung Presiden RI, Prabowo Subianto.

Dengan kegiatan tersebut para wartawan Ogan ilir dapat bersilaturahmi, sesama insan Pers lainnya, sehingga menambah wacana, pengalaman dan dapat memberikan manfaat serta meningkatkan profesionalisme insan pers, khususnya di Kabupaten Ogan Ilir.

Ketua PWI Kabupaten Ogan Ilir, Fredi Kurniawan, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati Ogan Ilir, Panca Wijaya Akbar, atas dukungan dan fasilitas yang diberikan kepada pengurus dan anggota PWI.

“Harapan kami semoga sinergitas yang baik Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dengan PWI Ogan Ilir akan tetap dan terus barjalan dengan baik,” ujar Fredi.

Fredi menambahkan, semoga keikutsertaan pengurus dan anggota PWI Ogan Ilir dalam HPN ini, memperoleh pengalaman, wawasan, serta manfaat sebagai oleh – oleh untuk dibawa ke Ogan Ilir.

Continue Reading
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs