Connect with us
Advertisement

DAERAH

Demo ke DPRD, Warga Lubuk Bedorong Minta Berhentikan Kepala Desa

Published

on

detail.id/, Sarolangun – Ratusan massa dari Desa Lubuk Bedorong, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Jambi, melakukan aksi demonstrasi atau unjuk rasa ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, pada Selasa 2 Februari 2021.

Berdasarkan tuntutan aksi yang disampaikan baik melalui orasi maupun selebaran, mereka menuntut Pemerintahan daerah setempat memberhentikan kepala desa (Kades) mereka Bayu Yustino dari jabatannya.

Pantauan detail.id/ dalam aksi tersebut, sebagai upaya pemberhentian Kades oleh masyarakat ini juga didukung dan dihadiri ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta anggota serta seluruh tokoh masyarakat setempat, mereka langsung menyerahkan berita acara kesepakatan tersebut kepada ketua DPRD Tantowi Jauhari saat menerima mereka.

“Kepala Desa tidak transfaran dalam mengelola keuangan desa dalam anggaran tahun 2020, hingga saat ini,” Teriak Wage Supratman orator aksi tersebut, yang disambut riuh dengan kata sepakat oleh seluruh massa aksi.

[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]

Selanjutnya ketua BPD Lubuk Bedorong, M Hendri juga mengatakan bahwa dalam hal tim pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur desa Kades juga tidak melibatkan masyarakat desa.

“Kami juga meminta kepada Inspektorat untuk segera mengaudit keuangan desa Lubuk Bedorong tahun anggaran 2020 yang lalu, yang kami anggap banyak kejanggalan,” kata Hendri.

Ia menyebutkan, semenjak dilantik tahun 2018 yang lalu kepala desa dalam melantik dan memberhentikan perangkat desa tanpa melalui mekanisme dan prosedur sesuai dengan Permendagri nomor 67 tahun 2017.

“Dimana perangkat desa tersebut juga saudara serta anggota keluarga terdekat,” ujarnya.

Hendri menjelaskan, berbagai gejolak yang saat ini terjadi di Desa mereka juga berawal dari Kepala desa mengeluarkan sporadik (surat tanah) dalam kawasan hutan Areal Pengguanaan Lain (APL) serta Hutan Desa seluas 93 hektar dengan memberi kuasa atas nama Erni Novera.

“Hal ini jelas melanggar Permenhut nomor: P.50/MENHUT/II/2009 Tentang penegasan status dan fungsi kawasan hutan pasal 4 dalam hal APL bahwa tidak di bebani hak atau izin yang sah dari pejabat yang berwenang,” kata Hendri.

Selanjutnya akibat perlakuan tersebut, kata Hendri saat ini lokasi tersebut juga terjadi aktiftas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang menggunakan alat berat eksavator oleh oknum-oknum keluarga kepala desa, yang memanfaatkan sporadik tersebut.

“Dan sejak kejadian keributan di Desa karena penolakan aktifitas PETI pada tanggal 21 Desember 2020 yang lalu, hingga saat ini Kepala Desa tidak pernah lagi pulang ke desa, masyarakat pun saat ini seperti ayam kehilangan induk karena merasa tidak ada lagi pucuk pimpinan Desa,” katanya.

[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]

Aksi ini selain kaum pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, BPD, juga di hadiri oleh kaum ibu-ibu.

Mereka sepakat menyuarakan aspirasinya bahwa kepala desa harus diberhentikan kalau tidak berbagai gejolak akan terus terjadi di Desa mereka.

Setelah lebih kurang satu jam menyampaikan orasinya, massa aksi di datangi dan diterima unsur pimpinan DPRD Sarolangun yaitu ketua DPRD Tantowi Jauhari, wakil ketua II Syahrial Gunawan, dan Anggota DPRD Pahrul Rozi, mereka terlihat langsung mendatangi kerumunan massa saat itu.

Ketua DPRD Sarolangun, Tantowi Jauhari saat itu mengatakan bahwa terkait aksi tersebut ia siap dan memastikan mendorong pihak Pemerintah daerah memproses aspirasi masyarakat tersebut.

“Karena kami sifatnya bukan eksekusi tapi rekomendasi, maka saya berani memastikan bahwa kami akan memproses aspirasi masyarakat ini, karena memang disini tempatnya mereka menyampaikan aspirasi tersebut,” kata Tantowi Jauhari.

[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]

Setelah lebih kurang 30 menit menerima massa aksi di luar gedung DPRD, ia bersama anggota lain langsung mengadakan audiensi dengan perwakilan massa dengan langsung mendatangkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) setempat membahas tuntutan masyarakat itu.

Reporter: Warsun Arbain

DAERAH

Lantik Dewan Pengawas RSUD Kol. Abundjani, Bupati M. Syukur: Jadilah Mata dan Telinga yang Objektif

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin – Bupati Merangin, M. Syukur, didampingi Wakil Bupati A. Khafidh, melantik empat anggota Dewan Pengawas (Dewas) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kolonel Abundjani Bangko.

Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di aula RSUD setempat pada Jumat, 17 April 2026.

Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Bupati Merangin Nomor 93/DINKES/2026 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Merangin Nomor 259/RSD/2021 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas pada BLUD RSUD Kolonel Abundjani Bangko Periode 2021-2026.

Adapun jajaran Dewas yang baru dilantik yakni:

  1. Zulhifni (Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin) sebagai Ketua merangkap Anggota;
  2. Mashuri (Kepala BPKAD) sebagai Anggota;
  3. Zamroni, SKM sebagai Anggota;
  4. Ns. Yulianti, S.Kep sebagai Sekretaris bukan anggota.

Dalam sambutannya, Bupati M. Syukur menegaskan bahwa pelantikan ini bukanlah sekadar formalitas administratif.

Ia menegaskan bahwa keberadaan Dewan Pengawas merupakan instrumen vital dalam mewujudkan tata kelola rumah sakit yang baik atau Good Corporate Governance.

“Dewan Pengawas memiliki tanggung jawab besar untuk memantau, mengarahkan, dan mengevaluasi kinerja rumah sakit. Saya berharap saudara-saudara mampu menjadi jembatan yang efektif antara rumah sakit, pemerintah daerah, dan masyarakat sebagai penerima layanan,” ujar Bupati M. Syukur.

Bupati memberikan tiga pesan khusus kepada jajaran Dewas yang baru dilantik.

Pertama, ia meminta agar Dewas menjadi mata dan telinga pemerintah yang objektif dalam mendeteksi masalah lebih dini agar tidak menjadi kendala serius dalam pelayanan.

Kedua, Bupati mengingatkan agar Dewas membangun sinergi yang harmonis dengan direktur dan manajemen RSUD. Menurutnya, Dewas harus memposisikan diri sebagai mitra strategis, bukan sekadar mencari kesalahan.

Terakhir, Bupati mendorong fokus pada peningkatan kualitas layanan melalui inovasi, terutama dalam menghadapi era digitalisasi kesehatan saat ini.

Kepada manajemen RSUD Kolonel Abundjani, Bupati meminta agar memberikan dukungan penuh kepada Dewan Pengawas agar fungsi pengawasan dapat berjalan optimal.

“Segera pelajari regulasi yang ada, lakukan pengawasan secara objektif, dan berikan masukan-masukan strategis demi kemajuan rumah sakit kebanggaan kita ini,” tuturnya. (*)

Continue Reading

DAERAH

Pemerintah Kota Probolinggo Luncurkan SAPA BOS Guna Cegah Korupsi Dana Pendidikan

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Probolinggo – Pemerintah Kota Probolinggo meluncurkan Peningkatan Akuntabilitas Bantuan Operasional Sekolah (SAPA BOS) tahun 2026 untuk mencegah tindak pidana korupsi dan meminimalkan penyimpangan dana pendidikan.

Kegiatan SAPA BOS tersebut dihadiri Wali Kota Aminuddin bersama Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari, Kepala Kejaksaan Negeri Probolinggo Lilik Setiyawan, Kepala Disdikbud Siti Romlah, Kepala Inspektorat Puji Prastowo, serta ratusan pemangku kepentingan pendidikan di Ballroom Paseban Sena Kota Probolinggo pada Rabu, 15 April 2026.

“Kegiatan itu sebagai bentuk upaya memberikan kepastian hukum kepada sekolah, mencegah kesalahan administrasi, serta meminimalkan potensi penyimpangan dan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana BOS,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, Siti Romlah.

Menurutnya kegiatan itu menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola dana pendidikan yang transparan dan akuntabel dengan program SAPA BOS.

“Hal itu diwujudkan melalui berbagai kegiatan seperti klinik konsultasi BOS, bimbingan teknis pengelolaan dana yang langsung menyasar sekolah, hingga desk evaluasi untuk memantau penggunaan dana sejak tahap perencanaan hingga pelaporan,” tuturnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Probolinggo, Lilik Setiyawan mengapresiasi langkah pemkot dalam memperkuat tata kelola pendidikan dan kejaksaan memiliki peran penting dalam upaya preventif maupun penegakan hukum.

“Melalui program pengawasan dan pendampingan seperti Jaga, kami memastikan dana BOS digunakan sesuai aturan. Kami juga memberikan edukasi hukum agar pengelola tidak ragu dalam menjalankan tugasnya,” katanya.

Ia mengatakan melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), kejaksaan hadir sebagai jaksa pengacara negara untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta pelayanan hukum kepada instansi pemerintah.

“Kami siap mendampingi sekolah agar pengelolaan dana BOS berjalan tertib, transparan, dan terhindar dari risiko penyimpangan,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Probolinggo Aminuddin menekankan pentingnya pengelolaan dana BOS sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

“Dana BOS adalah fondasi penting dalam mendukung kegiatan belajar mengajar dan peningkatan mutu pendidikan. Karena itu, pengelolaannya harus tepat, jujur, dan sesuai regulasi,” ucapnya.

Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan sarana prasarana sekolah, termasuk fasilitas dasar seperti sanitasi yang masih perlu perhatian di sejumlah sekolah di Kota Probolinggo.

“Saya mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama meningkatkan kualitas sumber daya manusia demi menyongsong visi Indonesia Emas 2045,” tuturnya.

Melalui SAPA BOS, lanjut dia, pihaknya membangun komunikasi yang kuat antara sekolah, kejaksaan, dan inspektorat, sehingga harapannya, dana BOS benar-benar tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan.

Program SAPA BOS juga diharapkan menjadi momentum memperkuat integritas dan tata kelola pendidikan di Kota Probolinggo. Dengan sinergi seluruh pihak, dana BOS diharapkan mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan berkualitas, sejalan dengan visi pembangunan daerah menuju Probolinggo Kota Bersolek.

Reporter: Tina

Continue Reading

DAERAH

Rehab SDN Petung III Pasrepan Rampung, Bupati Pasuruan Berterima Kasih pada Bank Jatim

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Pasuruan – Ruang kelas IV dan V UPT Satuan Pendidikan SDN Petung III Pasrepan yang sempat ambruk pada Mei 2025, kini sudah bisa digunakan lagi untuk kegiatan belajar mengajar.

Melalui Cooperate Social Responsilibilty (CSR) Bank Jatim, dua ruangan kelas tersebut akhirnya selesai diperbaiki dan secara resmi diserahkan Direktur Keuangan, Treasury & Global Services Bank Jatim, RM Wahyukusumo Wisnubroto kepada Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo pada Rabu, 15 April 2026.

Dalam sambutannya, Bupati Rusdi berterima kasih kepada Bank Jatim yang telah membantu pemerintah daerah dalam membantu urusan pendidikan. Salah satunya perbaikan kerusakan pada SDN Petung III.

“Terima kasih kepada Dirut dan jajaran Bank Jatim yang sudah merealisasikan permintaan kita untuk membantu pembangunan kembali gedung SDN Petung III yang roboh karena bencana pada tahun 2025 kemarin,” katanya.

Usai diresmikan, Mas Rusdi – sapaan akrab Bupati Pasuruan ini berharap para siswa-siswi dan guru di SDN Petung III dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) dengan tenang dan aman.

“Anak-anak kita kembali bersekolah dengan aman, karena bangunannya sudah layak dan bagus,” ujarnya.

Lalu bagaimana dengan sekolah-sekolah lain yang mengalami kerusakan? Mas Rusdi menegaskan bahwa Pemkab Pasuruan terus melakukan mitigasi serta meng-update data lembaga-lembaga mana saja yang mengalami kerusakan dan butuh penanganan prioritas.

“Kita terus mitigasi, data kita terus update dan kumpulkan, mana sekolah yang rusak ringan, sedang dan berat. Kalau yang ringan bisa menggunakan dana BOS tapi tetap kita arahkan agar sesuai ketentuan yang berlaku,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Keuangan, Treasury & Global Services Bank Jatim, RM Wahyukusumo Wisnubroto mengaku Bank Jatim akan selalu men-support Pemkab Pasuruan melalui CSR. Apalagi CSR yang direalisasikan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

“Ini wujud kepedulian Bapak Bupati Mas Rusdi yang tersinergi dengan Bank Jatim. Kami jelas sangat mendukung dengan pendidikan, apalagi CSR-nya ini tepat sasarannya dan sangat dibutuhkan. Sekali lagi, Bank Jatim siap mengawal untuk memberikan value yang baik bagi publik,” ucapnya.

Ke depan, Bank Jatim sangat terbuka untuk mewujudkan CSR yang berdampak positif bagi urusan sentral di Pasuruan. “Kami sangat welcome dengan program dari Pemkab maupun Pemkot Pasuruan. Yang terpenting bervalue lebih,” ucapnya.

Reporter: Tina

Continue Reading
Advertisement Seedbacklink
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs