DETAIL.ID, Jambi – Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Tegakkan Keadilan (ATK) mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi untuk melakukan aksi pada Jumat, 5 Februari 2021.
ATK menuntut agar Kejati Jambi memerintahkan Kejaksaan Negeri Tebo segera menangkap, menahan, dan mengadili Syamsurizal, Wakil Ketua II DPRD Tebo, dan Ketua DPC Demokrat, yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Tebo sejak tanggal 18 Januari 2021 lalu.
Koordinator lapangan (Korlap) Amri, dalam orasinya mengatakan, “Kami sangat mengapresiasi kinerja jajaran penyidik Satreskrim Polres Tebo terkait penegakan hukum. Berani mengungkap kasus yang menyeret nama Politisi Partai Demokrat dan Wakil Ketua II DPRD Tebo 3 periode”.
ArtikelTerkait
Amri menduga adanya perlakuan istimewa. Pasalnya Polres Tebo telah melimpahkan berkas perkara tahap II ke Kejaksaan Negeri Tebo, akan tetapi pihak Kejaksaan diduga tidak berani melakukan press release (rilis pers) dan melakukan penahanan terhadap tersangka.
Padahal sudah sangat jelas, bahwasanya Syamsu Rizal ditetapkan tersangka atas kasus dugaan Tindak Pidana Penebangan Hutan Tanpa Izin. “Sudah ditetapkan menjadi tersangka, lalu kenapa tidak di tahan, ada apa dengan hukum kita,” ujarnya saat orasi di depan Kantor Kejati Jambi.
Amri juga meminta agar penegak hukum, menjalankan tugas dengan adil, tanpa memandang bulu dan golongan.
“Kami meminta agar hukum dijalankan dengan adil, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah,” ucap Amri dalam orasi.
Diketahui dari pantauan media di lapangan massa aksi silih berganti meneriakkan keadilan, kepada Kejaksaan Tinggi Jambi untuk menegakkan hukum dengan adil tanpa ada ketimpangan.
Dilanjutkan oleh Satria salah satu masa aksi yang ikut bersuara mengatakan, “Bahwa adanya dugaan ketimpangan terhadap proses dan penegakan hukum yang ditangani Kejaksaan Negeri Tebo. Seandainya Iday itu masyarakat biasa bukan Wakil Ketua II DPRD sudah barang pasti ditangkap dulu baru ditetapkan TSK. Nah ini aneh sudah TSK namun tak kunjung ditahan. Ada apa?” tanya Satria.
Perlu diketahui, Satria menjelaskan, dalam surat penetapan TSK Saudara Syamsurizal disangkakan melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b, jo pasal 12 ayat b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan.
“Maka dari itu kami yang tergabung dalam Aliansi Tegakkan Keadilan, memberikan apresiasi setinggi tingginya. Kepada aparat penegak hukum yaitu Polres Tebo dan Kejaksaan Negeri Tebo untuk mengusut tuntas kasus ini,” kata Satria.
Ia mengatakan, pihaknya juga mendesak Kejati Jambi segera melakukan press release dan melakukan penahanan, serta melengkapi berkas perkara untuk segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tebo agar secepatnya dapat disidangkan, demi terciptanya kepastian hukum yang tetap.
Discussion about this post