DAERAH
Penjabat Gubernur Minta Sekolah Tatap Muka Dipersiapkan dengan Baik
DETAIL.ID, Tanjung Jabung – Penjabat (Pj) Gubernur Jambi Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si melakukan kunjungan kerja ke dua kabupaten pada Minggu, 7 Maret 2021 yaitu Kabupaten Tanjungjabung Barat dan Tanjungjabung Timur.
Di dua tempat tersebut, Pj Gubernur meminta agar pemerintah daerah setempat benar-benar mempersiapkan secara matang pembelajaran tatap muka sehingga nantinya tidak ada efek yang merugikan terutama bagi para siswa.
Menurutnya, agar segala sesuatu yang berkaitan dengan pembelajaran tatap muka harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin. “Bila perlu satuan pendidikan harus berkoordinasi dengan Satgas penanganan COVID-19 di daerah masing-masing,” katanya.
Di Kabupaten Tanjungjabung Barat, Pj Gubernur diterima oleh Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik, Anwar Sadat dan Hairan, SH di aula rumah dinas bupati. Kegiatan yang dilaksanakan Minggu pagi, 7 Maret 2021 itu juga dihadiri oleh pejabat terkait Tanjungjabung Barat; Sekda Tanjungjabung Barat Ir. H. Agus Sanusi M.SI; Forkompinda dan para pengurus PKK Kabupaten Tanjungjabung Barat.
Setelah dari Tanjungjabung Barat, Pj Gubernur dan rombongan melakukan perjalanan menuju Kabupaten Tanjungjabung Timur. Di sana rombongan disambut dan dijamu di aula rumah dinas bupati oleh Sekda Kabupaten Tanjungjabung Timur Sapril; Forkompinda setempat dan para pejabat terkait lain.
Di dua tempat tersebut Pj Gubernur menyampaikan beberapa hal. Ia mengatakan bahwa
pemerintah daerah berkewajiban untuk menangani kesehatan terutama COVID-19 termasuk menyukseskan vaksinasi COVID-19 di daerahnya.
“Berkaitan dengan selain penanganan kesehatan agar juga diperhatikan pemulihan ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing bisa bertahan. Pemerintah daerah juga wajib melakukan penyediaan jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang sangat terkena dampak COVID-19. Demikian seharusnya prioritas konsentrasi pemanfaatan APBD tahun 2021 ini,” ujarnya.
Di kesempatan tersebut, Pj Gubernur juga mengingatkan akan pentingnya penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan Fokus utama pada pencegahan. Namun menurutnya jika terjadi kebakaran hutan dan lahan agar dipadamkan sedini mungkin. Untuk itu perlu sinergi dengan forkompinda dan lintas sektor terkait harus tetap dijaga.
Hal lain yang ditekankan oleh Pj Gubernur adalah tentang upaya menanggulangi stunting/ pertumbuhan kerdil. “Semua daerah diminta untuk menganggarkan verifikasi dan validasi data terpadu Kesejahteraan Sosial Selain itu minta daerah harus mengintensifkan pelibatan PKK dalam upaya menangani stunting,” ucapnya.
Sementara itu Bupati Tanjungjabung Barat, Anwar Sadat dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanjungjabung Barat berkomitmen untuk memajukan infrastruktur terutama tentang ketersediaan listrik bagi masyarakat.
“Senin besok, kami akan ke Kementerian ESDM untuk mempercepat proses dari 13 Kecamatan yang belum dialiri listrik. Karena sampai saat ini banyak sekali daerah di Tanjungjabung Barat yang tidak memiliki jaringan listrik, dan di kota saja setiap hari terjadi pemadaman lampu,” kata Anwar Sadat.
Setelah dari Jakarta nanti, ia akan bertemu dengan semua pihak dari PLN untuk duduk bersama mencari solusi. “Kami juga akan memberdayakan UMKM di kabupaten ini terutama pengrajin batik. Akan ditetapkan setiap hari Kamis, akan menggunakan batik dengan motif khas dari Tanjungjabung Barat. Semua akan diawasi mulai dari produksi, pengerjaan, penjualan semuanya dari pengrajin kita, tidak boleh pengerjaan dan penjualannya dilakukan di kota Jambi, jika kita melakukannya maka ada 9.000 pegawai yang akan terjual untuk membantu pengrajin kita. Kami juga akan memperkenalkan kopi liberika dengan mendirikan acara ngopi bersama untuk memperkenalkan kopi kita,” ujar Anwar Sadat.
Sekda Kabupaten Tanjungjabung Timur, Sapril dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanjungjabung Timur dalam menangani COVID-19, memiliki kebijakan untuk mendirikan posko di perbatasan untuk pengawasan orang dan barang untuk keluar masuk wilayah Kabupaten Tanjungjabung Timur.
Menurutnya, posko ini melibatkan seluruh stakeholder terkait termasuk TNI/Polri, kemudian pemerintahan desa. Dan ini sangat efektif untuk menekan jumlah penderita COVID-19.
“Kita juga memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin yang berhak menerima yang mana awal kita menyalurkan bantuan sembako sebanyak 10.817 KK, dan dengan pengembangan pengujian di tahap 2, kita memberikan bantuan sebanyak 10.250 sampai dengan tahap ketiga 10.250, maka data terakhir tambah sebanyak 30 KK, sehingga bantuan sosial yang kita berikan 10.280 KK. Kita juga sekarang sudah menghadapi musim kemarau. Untuk itu kami telah melakukan Apel Siaga Karhutla untuk mempersiapkan seluruh pihak bersiaga menghadapi dan membuat strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan,” ujar Sapril. (***)
NIAGA
DBH Sawit Bagi Provinsi Jambi Alami Tren Penurunan Sejak 2023

DETAIL.ID, Jambi – Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat bagi Provinsi Jambi tercatat mengalami tren penurunan sejak 2023 lalu.
Berdasarkan penjelasan Kadis Perkebunan Provinsi Jambi, Hendrizal, alokasi DBH Sawit untuk Provinsi Jambi senilai Rp 23 M untuk tahun 2025. Lebih kecil dari tahun sebelumnya yakni Rp 33 M. Padahal awalnya di 2023 alokasi dana mencapai Rp 38 M.
Menurut Hendrizal, pasca ditransfer ke kas daerah atau BPKPD duit DBH tersebut bakal diperuntukkan bagi pendataan, rencana aksi daerah tentang kelapa sawit berkelanjutan, hingga jaminan sosial bagi buruh tani sawit.
“Sejauh ini porsinya sesuai PMK 91, porsi maksimal 20% di bidang perkebunan. 80% untuk infrastruktur,” ujar Hendrizal, Selasa, 24 Juni 2025.
Dia pun menyoal porsi dana yang bersumber dari Pungutan Ekspor CPO yang ditetapkan oleh pusat tersebut. Sebab menurutnya jika peruntukan dana lebih difokuskan spesifik pada infratruktur semacam jalan usaha tani, tentu bakal lebih menopang produktivitas hasil perkebunan rakyat.
Sementara itu terkait program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), dimana insentif dana peremajaan sawit kini menjadi Rp 60 per hektar sejak September 2024 lalu. Kadis Perkebunan Provinsi Jambi tersebut menilai belum berdampak signifikan terhadap animo petani untuk ikut PSR.
“Kondisi di daerah beda-beda ya. Untuk petani yang lahannya cuman sedikit, misal cuman 2 ha dia ga akan mau. Karna ketika ditebang mau makan apa sampai 5 tahun. Beda dengan yang punya lahan luas,” katanya.
Adapun untuk tahun 2025, Disbun Provinsi Jambi menargetkan PSR seluas 14.100 hektar. Sebelumnya di tahun 2023 lalu, dari 10 ribu ha target PSR, terealisasi seluas 7800 ha atau sekitar 70% dari target.
“2025 target 14.100. Mestinya tercapai inikan masih proses. Yang lama itu tadi penyiapan status tanah. Itukan minimal 50 ha, anggota kelompok minimal 20. Kita optimislah, kalaupun tidak 100%, 70% mungkin terkejar,” katanya.
Reporter: Juan Ambarita
DAERAH
Pameran Seni Rupa Dulu, Kini dan Nanti, Seniman Tetap Berangkat dengan Biaya Sendiri

DETAIL.ID, Merangin – Pameran seni rupa satu kegiatan yang sangat dinanti para seniman. Khususnya para perupa di Merangin yang dikenal memiliki kekhasan sendiri dalam berkarya. Meskipun lolos kurasi dari ratusan peserta pameran yang diikuti oleh perupa se- Jambi namun lagi-lagi nasib para seniman Merangin dari dulu, kini dan nanti masih tetap berbiaya sendiri.
Dengan keterbatasan biaya yang dimiliki para perupa Merangin harus berjibaku menyisihkan biaya sendiri untuk berangkat mengikuti pameran Temu Karya Perupa se-Provinsi Jambi di Taman Budaya Jambi, yang digelar pada 23-29 Juni mendatang.
Lagi-lagi para perupa Merangin bisa meloloskan 16 lukisan dari ratusan peserta yang mengikuti seleksi.
“Ada sekitar 120 orang perupa se-Provinsi Jambi, yang ikut seleksi.Alhamdulillah Merangin ada 16 karya yang lolos kurasi dan bisa ikut pameran di Taman Budaya Jambi. Ini wujud kecintaan kita terhadap Kabupaten Merangin agar bisa sejajar dengan kabupaten lainya di Jambi,” kata Bayu Kumara, salah satu perupa Merangin pada Selasa, 24 Juni 2025.
Meskipun penuh dengan keterbatasan, semangat perupa Merangin tetap menyala hngga akhir kegiatan mendatang.
“Untuk konsumsi sehari-hari kami iuran, biar makan satu makan semua, pokoknya tetap semangat untuk menunjukkan perupa masih ada di Merangin ini,” ujarnya.
Sementara itu Asro Almurthawy, Ketua Dewan Kesenian Merangin mengaku prihatin atas tidak adanya perhatian dari dinas terkait terhadap para seniman Merangin khususnya perupa Merangin yang ikut pameran di ajang tahunan.
“Prihatin sekali. Dari dulu, kini dan nanti seniman di Merangin masih terpinggirkan. Kapan pemerintah akan peduli dengan mereka. Harusnya kalaupun tidak dibantu biaya, fasilitasi mereka untuk mengirim karya saja sudah luar biasa,” kata Asro Almurthawy, seniman yang karya tulisnya diakui di Asean ini.
Asro mendorong agar pemerintah daerah bisa menyediakan ruang berekspresi bagi para seniman Merangin, Jika perlu buat ajang pameran di Merangin agar Kabupaten Merangin makin diakui dunia luar.
“Mari sama-sama bersinergi membangun kesenian di Merangin, berikan ruang kepada mereka untuk mengekspresikan kegelisahan mereka lewat karyanya, Jika perlu buat pameran di Merangin, dan saya sangat yakin Bapak Bupati Merangin bisa mewujudkan mimpi-mimpi seniman Merangin,” ucapnya.
Sementara itu dari 15 perupa yang ikut pameran seni rupa di Taman Budaya Jambi adalah Yatno, Bayu Kumara, Alhendrady, Heri Garsi, Tallen Alfaru, Akio Naufalino Nugroho, Defifa Echa Shalwa, Algafabi Danu Hermansyah, Jauza,Sofia, Imam Rasid Daulay, Agi, Meinanda Salsabila Kusuma, Gia, dan Respati Rahmad Prabowo.
Reporter: Daryanto
TEMUAN
Tak Cuma Nunggak ke Pemkot Sungaipenuh, Yayasan Pendidikan Tinggi Sakti Alam Juga Nunggak Gaji Dosen dan Pegawai

DETAIL.ID, Jambi – Sudah 4 tahun, dua perguruan tinggi di Kota Sungai Penuh yakni Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi STIA) Nusantara Sakti dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sakti Alam Kerinci yang terletak di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Kota Sungaipenuh menunggak sewa.
Tunggakan oleh kedua kampus yang dikelola Yayasan Pendidikan Tinggi Sakti Alam (YPTSA) pada Pemkot Sungaipenuh itu terkonfirmasi oleh Kabid Aset Pemkot Sungaipenuh, Agusrianto. Menurut pengakuan Agus pihaknya sudah berkali-kali menagih sewa tanah terhadap yayasan dari 2022 lalu, namun hingga kini 2025, sewa tak kunjung dibayarkan.
“Ya betul-betul. Kita kan setiap tahun itu ada istilahnya surat tagihan. Nah itu kita tagih terus tiap tahun,” ujar Agus pada Jumat, 20 Juni 2025.
Pihak kampus disebut berdalih pada masalah dualisme yang terjadi sehingga iuran sewa atas tanah aset Pemkot Sungaipenuh belum bisa dibayarkan. Berdasarkan surat penagihan dari Pemkot Sungaipenuh yang diperoleh DETAIL.ID, YPTSA menunggak sewa dari 2022 hingga 2025 dengan total Rp 250.800.000, dengan nilai sewa Rp 62.700.000 per tahun.
“Itu (dualisme) informasi dari orang itu (yayasan) waktu kita tagih. Kalau kami dari Bakeuda tiap tahun ya tetap menagih,” katanya.
Kabid Aset Pemkot Sungaipenuh itu juga bilang, bahwa pihak yayasan baru-baru ini telah mengonfirmasi niatan mereka untuk membayar tunggakan sewa. Hal ini sama dengan pernyataan Bendahara YPTSA, Nila Jaswarti.
“Kata Ibu Ketua, nanti kami akan bayar,” kata Nila pada Jumat, 20 Juni 2025.
Tunggakan Gaji Dosen dan Pegawai
Namun tak cuma uang sewa yang jadi persoalan, YPTSA juga ternyata menunggak pembayaran gaji sejumlah dosen dan pegawainya pada STIA Nusa Sungaipenuh, selain itu juga menunggak uang THR dan lagi menunggak gaji ke-13, terhitung selama 2 tahun.
Atas permasalahan ini 15 orang dosen dan pekerja YPTSA diwakili kuasa hukum lantas melaporkan ke Disnakertrans Provinsi Jambi terkait perselisihan hubungan industrial.
Proses mediasi antara kedua belah pihak pun mulai bergulir sedari 12 Maret 2025 di Disnakertrans Provinsi Jambi. Namun nampaknya tidak ada titik temu antara keduanya, mediasi berujung buntu.
“Sudah beberapa kali dilakukan mediasi, karena tidak ada kesepakatan akan dilanjutkan proses dikeluarkan anjuran,” kata Kabid Hubungan Industrial Disnakertrans Provinsi Jambi, Dodi Haryanto Parmin pada Jumat, 20 Juni 2025.
Gagalnya mediasi atas perselisihan hak pada kedua belah pihak pun kini menanti anjuran Disnakertrans serta sikap YPTSA. Ketika tidak diterima, maka tinggal pengadilan yang bakal menjadi jalur terakhir.