DETAIL.ID, Batanghari – Dalam rangka melaksanakan acara Sosialisasi Perhutanan Sosial yang diadakan di kantor Camat Mersam Kabupaten Batanghari Jambi. Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Batanghari melalui Wakil Bupati (Wabup) H.Bakhtiar S.IP mendapatkan kunjungan langsung oleh salah satu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Hasbi Ansyory SE.,MM pada Jumat 9 April 2021.
Kunjungan tersebut bertujuan untuk membahas sinergitas program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Batanghari agar mewujudkan aspirasi masyarakat Batanghari dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Turut hadir dalam acara tersebut, staf ahli khusus Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Ir. Sonny Partono, MM beserta rombongan, Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kementerian Lingkungan (BPSKL), Wakil Ketua II DPRD Batanghari Ilhammudin S.Pdi, Perkopincam Mersam, Tokoh Agama serta Tokoh Masyarakat dan para petani se-kecamatan Mersam.
ArtikelTerkait
Anggota DPR RI, Hasbi Ansyori menyatakan harapannya dengan datangnya staf ahli dari kementerian dan kepala balai agar bisa menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Batanghari.
“Tadi sempat bicara dengan Bapak Wakil Bupati Bakhtiar, kami berharap semua yang sudah terlanjur digarap oleh masyarakat petani diberikan saja dalam bentuk kehutanan sosial,” katanya.
Wabup H Bakhtiar mengatakan dalam wilayah di Kabupaten Batanghari ada sebanyak 240 ribu hektar adalah kawasan kehutanan.
”Di Batanghari ini, kami memiliki 240 ribu hektar kawasan kehutanan, dengan rincian hutan produksi sebanyak 129,320 ribu hektar yang dikelola oleh beberapa perusahaan: sebelah utara mulai dari Muaro Sebo Ulu (MSU) ke Pemayung oleh PT Wira Karya Sakti (WKS) dan PT Rimba Hutani Mas (RHM). Sebelah Selatan PT Reki, Agro Alam Sejahtera, Wanakasita, HTI. Sebelah Barat menjadi wilayah kebutuhan Masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wabup Bakhtiar menerangkan beberapa kendala yang akan mereka ditemui. Konflik sosial menjadi isu sensitif bagi masyarakat Batanghari.
“Masalah yang akan ditemui dalam melaksanakam program kehutan adalah Konflik sosial antar masyarakat, konflik sosiar antar serikat masyarakat Batanghari (SMB) dengan perusahaan,” katanya.
Lebih rinci, dari 240 ribu hektar Kawasan kehutanan sebanyak 60 ribu hektar sudah ditanami kebun karet dan kebun sawit.
“Perlu diketahui, dari jumlah luas beberapa sudah terinventarisir oleh tanamkan karet dan sawit. Mudah-mudahan sebagian dapat kita serahkan,” ucapnya.
Discussion about this post