ADVERTORIAL
Pemprov Jambi Berkomitmen Cegah Tindak Pidana Korupsi
KOTA JAMBI – Sekretaris Daerah Provinsi Jambi H Sudirman, SH membuka secara resmi Rapat Monitoring dan Evaluasi Monitoring Centre for Prevention (MCP) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di ruang pola kantor gubernur, Selasa (20/4). Kegiatan ini diikuti Kepala OPD lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Maruli Tua (Kasatgas 1 Pencegahan Wilayah 1) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Didik Agung Widjanarko (Direktur Koordinasi Supervisi) KPK RI.
Dalam sambutannya Sekda memberikan apresiasi terhadap diselenggarakannya acara ini yang dinilainya akan memperkuat komitmen pemerintah Provinsi Jambi dalam upaya pencegahan korupsi. “Saya sangat mengapresiasi upaya pembenahan yang dilakukan oleh KPK untuk mencegah dan memberantas korupsi. Pemerintah Provinsi Jambi juga terus berusaha untuk meningkatkan pencegahan korupsi, dalam semua sektor. Melalui Keputusan Gubernur Jambi Nomor 381/KEP.GUB/ITPROV-1.2/2020 telah ditetapkan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2020 yang berfokus pada 7 (tujuh) indikator program antara lain Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah dan Manajemen Aset Daerah,” ujar Sekda.
Ditegaskan Sekda bahwa upaya pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan, KPK terus membangun sistem pencegahan korupsi, untuk menutup atau mempersempit celah peluang untuk melakukan korupsi, salah satunya dengan Monitoring Centre for Prevention (MCP)/Pusat Pemantauan untuk Pencegahan, dengan 8 (delapan) area intervensi dalam pencegahan korupsi di pemerintah daerah, yaitu: Perencanaan dan Pengangaran APBD; Pengadaan Barang dan Jasa; Perizinan; APIP (Aparatur Pengawas Intern Pemerintah); Manajeman Aparatur Sipil Negara (ASN) ; Optimalisasi Pajak Daerah; Manajemen Aset Daerah; Tata Kelola Dana Desa (khusus di pemerintah kabupaten).
Disampaikan Sekda, untuk mendukung keberhasilan pencegahan korupsi pada tujuh indikator program dimaksud, terdapat 7 kelompok kerja (pokja) untuk mengkoordinir tindak lanjut penyelesaian seluruh rekomendasi dan rencana aksi yang telah ditetapkan, serta mengacu pada indikator keberhasilan serta target capaian yang telah diuraikan dalam Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Jambi, yaitu Pokja Perencanaan dan Penganggaran Keuangan, Pokja Pengadaan Barang dan Jasa, Pokja Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pokja APIP, Pokja Manajemen ASN, Pokja Optimalisasi Pajak Daerah dan Pokja Manajemen Aset Daerah.
“Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi berdasarkan target sampai bulan Desember 2020, dari rencana aksi yang telah ditetapkan telah terpenuhi sebesar 73,99 persen, dengan rincian: Capaian rencana aksi area intervensi perencanaan dan penganggaran APBD secara keseluruhan sebesar 83,25 persen; Capaian rencana aksi area pengadaan barang dan jasa secara keseluruhan sebesar 71,64%. ; Capaian rencana aksi area pelayanan terpadu satu pintu secara keseluruhan sebesar 63.95 persen; Capaian rencana aksi area Aparat Pengawasan Intern Pemerintah secara keseluruhan sebesar 84,90 persen; Capaian rencana aksi area Aparat Pengawasan Intern Pemerintah secara keseluruhan sebesar 76,60 persen; Capaian Rencana Aksi Optimalisasi Pajak Daerah 66,00 persen, dan Capaian Rencana Aksi Manajemen Aset Daerah 70,40 persen,” paparnya.
Sementara itu, Kasatgas 1 Pencegahan Wilayah 1Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Maruli Tua, menjelaskan bahwa MPC merupakan tolak ukur yang dibuat oleh KPK pada aplikasi ‘Jaga’ dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan tujuan mendorong perbaikan sistem, regulasi serta yang terpenting adalah implementasi sistem pengelolaan yang lebih transparan.
Maruli Tua juga mengungkapkan alasan mengundang Kepala OPD dalam acara tersebut yaitu pertama, banyak Kepala Daerah terlibat sebagai pelaku korupsi dan diproses hukum. Kedua, dapat memahami dan mengetahui fungsi dan kegunaan MCP pada Pemda. Ketiga, MCP adalah tolok ukur keseriusan Pemda dalam upaya cegah korupsi karena terdapat indikator dan sub indikator yang harus dipenuhi tetapi utamanya adalah implementasinya sehingga butuh keseriusan Kepala Daerah. Keempat, Kepala Daerah diharapkan dapat menjadi contoh dan tauladan dalam perilaku kehidupannya. Terakhir, bawahan/staf tergantung bagaimana Kepala Daerah sehingga, Kepala Daerah memiliki tanggung jawab yang besar.
“Saya berharap kejadian di masa lampu tidak terjadi lagi dan kita semua berharap untuk Kepala Daerah terutama yang definitif nanti terus mendorong untuk melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di masing-masing daerah,” ujarnya
Dalam paparanya, Maruli Tua menambahkan pada Struktur Organisasi Koordinasi Wilayah (Korwil) terdapat dua Satgas yaitu satgas Pencegahan dan Satgas Penindakan. Untuk Satgas Penindakan ini bertugas melakukan penegakan hukum terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi. Tentu yang kita harapkan adalah Satgas Pencegahan ini, untuk bersama-sama mendorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.
DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait, memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Jember aman hingga Idul Fitri setelah Pemerintah Kabupaten Jember menggelar rapat koordinasi lanjutan bersama kepolisian, Pertamina, Hiswana Migas, dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) pada Jumat, 6 Maret 2026 malam hingga dini hari.
Rapat koordinasi tersebut digelar sebagai respons atas antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di wilayah Jember dalam beberapa hari terakhir.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Fawait menyampaikan bahwa ketersediaan BBM di Jember dalam kondisi cukup bahkan melimpah sehingga masyarakat tidak perlu melakukan pembelian berlebihan.
“Insyaallah akan cukup sampai hari raya, bahkan lebih dari hari raya Idulfitri. Jadi saya berharap masyarakat untuk tetap tenang,” ujarnya.
Ia menyebut distribusi BBM ke Kabupaten Jember juga mengalami penambahan pasokan untuk menjaga ketersediaan di lapangan.
“Ada penambahan 100.000 liter BBM khusus untuk Kabupaten Jember kemarin. Hari ini, 7 Maret 2026 akan ada penambahan kurang lebih 300.000 lagi BBM untuk Kabupaten Jember,” katanya.
Gus Fawait mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan penimbunan karena harga BBM dipastikan tidak akan mengalami kenaikan.
“Kalau punya niat menimbun, untuk segera dibatalkan karena harga BBM tidak akan pernah mengalami kenaikan dan stoknya tetap akan aman,” ucapnya.
Ia memaparkan bahwa tren pembelian BBM di Jember mulai menurun jika dibandingkan antara Kamis, 5 Maret 2026) dan Jumat, 6 Maret 2026. Antrean panjang kini lebih banyak terjadi di SPBU wilayah perkotaan.
“Untuk di pinggir-pinggir atau di luar perkotaan, kondisinya justru tidak sepanjang di kota,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Jember bersama kepolisian dan Pertamina juga menyiapkan pengawasan di SPBU guna mencegah praktik penimbunan.
“Kami akan menurunkan jajaran dari Satpol PP dan Dishub, kolaborasi dengan pihak Kepolisian Polres Jember untuk mengawasi pembelian-pembelian di masing-masing SPBU,” kata Gus Fawait.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah akan memberikan peringatan terlebih dahulu jika ditemukan indikasi penimbunan sebelum aparat kepolisian mengambil tindakan hukum.
“Tapi kalau tetap memaksa, nanti pihak kepolisian yang akan mengambil tindakan-tindakan tegas,” ujarnya.
Selain itu, Pemkab Jember juga membuka kemungkinan kebijakan kerja dari rumah bagi aparatur sipil negara (ASN) dan belajar daring bagi siswa jika antrean BBM belum kembali normal hingga awal pekan depan.
“Tapi saya yakin kalau melihat perkembangan informasi dari Pertamina, dari tim kami di bawah, dari pihak kepolisian, bahwa pembelian mulai hari Kamis ke hari Jumat sudah menunjukkan tren yang sangat menurun dan kembali normal,” ujarnya.
Gus Fawait kembali memastikan stok BBM di Kabupaten Jember tetap aman hingga setelah Idulfitri.
“Stok aman, stok berlimpah. Kalaupun mau beli BBM tidak akan kehabisan. ‘Sampai kapan Gus?’, ada yang tanya begitu di medsos. Sampai hari raya, bahkan setelah hari raya dan Idul Fitri tahun yang akan datang lagi ke depan begitu,” tutur Gus Fawait.
Reporter: Dyah Kusuma
DETAIL.ID, Jember – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Jember, Akhmad Helmi Luqman, memimpin peninjauan sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah Kabupaten Jember guna memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) tetap aman, Jumat, 6 Maret 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Pertamina, serta Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) sebagai tindak lanjut arahan Bupati Jember Muhammad Fawait di tengah isu fluktuasi distribusi energi.
Tim pemantauan mendatangi empat SPBU di wilayah Jember, yakni SPBU Gebang, SPBU Ahmad Yani, SPBU Kaliwates, dan SPBU Tawang Alun.
Di setiap lokasi, tim mengecek kondisi stok BBM sekaligus berkoordinasi dengan pihak Pertamina guna menjaga kelancaran distribusi energi hingga ke berbagai wilayah Kabupaten Jember.
Langkah tersebut juga diarahkan untuk mengantisipasi potensi hambatan distribusi di tingkat pengecer agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
“Hasil pemantauan menunjukkan bahwa ketahanan stok saat ini berada pada level yang sangat baik, bahkan cenderung berlebih dari estimasi konsumsi harian normal,” kata Helmi.
Data dari Pertamina menunjukkan pasokan harian BBM di wilayah Kabupaten Jember turut meningkat untuk mengantisipasi lonjakan permintaan.
Pada hari yang sama, distribusi mencapai 580 ton Pertalite dan lebih dari 300 ton Pertamax.
“Angka ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas energi bagi aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat Jember,” ucap Helmi.
Helmi juga meneruskan arahan Bupati Jember Muhammad Fawait agar masyarakat tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan atau panic buying.
Pemerintah memastikan pasokan BBM tetap tersedia dan Pertamina siap menyalurkan tambahan jika kebutuhan meningkat.
Pemerintah Kabupaten Jember bersama aparat penegak hukum juga memperketat pengawasan terhadap potensi praktik penimbunan BBM, termasuk pemantauan terhadap pedagang bensin eceran yang terindikasi melakukan penimbunan dalam jumlah besar.
“Melalui langkah-langkah preventif dan represif ini, diharapkan stabilitas harga dan ketersediaan BBM di Kabupaten Jember tetap terjaga. Pemerintah berkomitmen untuk terus mengawal isu ini demi kelancaran pembangunan dan kesejahteraan seluruh warga Kabupaten Jember,” tuturnya.
Reporter: Dyah Kusuma
DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait, memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah ini tetap aman meski muncul kekhawatiran masyarakat yang memicu aksi panic buying di sejumlah wilayah.
Dalam rapat koordinasi, Gus Fawait menyampaikan kondisi pasokan BBM di Jember tidak mengalami gangguan.
Ia menyebut stok yang tersedia bahkan dalam kondisi melimpah sehingga masyarakat tidak perlu melakukan pembelian secara berlebihan.
“Kondisi BBM di Kabupaten Jember sangat aman bahkan melimpah. Masyarakat tidak perlu panik karena realitanya justru berbeda dengan kabar yang beredar,” ujarnya.
Ia menjelaskan situasi yang terjadi saat ini berbeda dengan kondisi beberapa bulan lalu ketika pasokan BBM sempat berkurang.
Pada saat itu, keterbatasan pasokan dipicu oleh faktor cuaca dan pembangunan infrastruktur.
Sementara isu yang berkembang saat ini muncul seiring ketidakstabilan kondisi global, terutama konflik di kawasan Timur Tengah yang dinilai berpotensi mengganggu jalur distribusi internasional.
Pemerintah daerah, kata Gus Fawait, juga menyiapkan langkah antisipasi apabila kebutuhan BBM meningkat.
Pertamina bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral telah siap melakukan penambahan pasokan bila diperlukan.
Selain itu, ia mengingatkan masyarakat agar lebih cermat menerima informasi yang beredar terkait kondisi BBM di Jember.
“Saya berharap masyarakat lebih cermat dan bijak, tidak mudah percaya dengan kabar-kabar dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab terkait kondisi BBM di Jember,” katanya menegaskan.
Ia juga mengajak masyarakat memanfaatkan sisa Ramadan dengan kegiatan positif tanpa terpengaruh isu yang belum terbukti kebenarannya.
Reporter: Dyah Kusuma
Pertamina Tambah 300 Ribu Liter BBM Jember, Gus Fawait: Stok Aman, Jangan Khawatir!
Bupati Pasuruan Mengimbau Masyarakat Tingkatkan Kewaspadaan di Tengah Cuaca Ekstrem
Boyong Seluruh OPD, Bupati M. Syukur Bermalam di Tabir Timur
Gandeng 4 Organisasi, Lavita Syukur Salurkan Santunan dan Takjil ke Ponpes dan Panti Asuhan
Pemkab Jember Tinjau SPBU Bersama Pertamina, Stok BBM Dipastikan Aman
Hangatnya Bukber di Pendopo, PSHT Merangin Sebut Bupati M. Syukur Saudara Kami
Baznas Merangin Salurkan Rp 3,65 Miliar untuk Fakir Miskin dan Anak Yatim, Wabup: Semoga Bermanfaat
KPK Diminta Dalami Konflik Stockpile Batu Bara PT SAS
Gus Fawait Pastikan BBM Jember Aman di Tengah Isu Kelangkaan
Wabup Merangin Sampaikan Kucuran Dana APBN Rp 1,4 Miliar untuk Budi Daya Ikan
Aplikasi RisetCar Diduga Investasi Bodong, Pengguna Keluhkan Gagal Tarik Dana
Risetcar Terbukti Penipuan, Ratusan Ribu Anggota Alami Kerugian Puluhan Miliar Rupiah
Suami yang Bunuh Istrinya di Pondok, Akhirnya Meregang Nyawa di RSUD Bangko
Jaksa Tak Tutup Kemungkinan Untuk Tersangka Baru di Kasus Korupsi PJU Kerinci
Demi Mempersiapkan Pemimpin Pelayan Masa Depan, SMA Kolese De Britto Yogyakarta Resmi Buka Pendaftaran Siswa Baru
Datang dan Bergabung! SMA Kolese De Britto Bakal Gelar Open House 2025
Panca Wijaya Akbar Lantik 8 Eselon II Pemkab Ogan Ilir
Sumbar dan Jambi Siap Bersinergi Jadi Tuan Rumah PON 2032
Pembangunan Stockpile Batu Bara dan Penolakan Warga: Ujian Serius Bagi Pemerintah
Tutorial Perampasan Aset Ditutorialkan Rakyat di Rumah Uya Kuya
