Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Pemprov Jambi Berkomitmen Cegah Tindak Pidana Korupsi

Published

on

KOTA JAMBI – Sekretaris Daerah Provinsi Jambi H Sudirman, SH membuka secara resmi  Rapat Monitoring dan Evaluasi   Monitoring Centre for Prevention (MCP)  yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di ruang pola kantor gubernur, Selasa (20/4).  Kegiatan ini diikuti Kepala OPD lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Maruli Tua (Kasatgas 1 Pencegahan Wilayah 1) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia  dan Didik Agung Widjanarko (Direktur Koordinasi Supervisi) KPK RI.

Dalam sambutannya Sekda memberikan apresiasi terhadap diselenggarakannya acara ini yang dinilainya akan memperkuat komitmen pemerintah Provinsi Jambi dalam upaya pencegahan korupsi. “Saya sangat mengapresiasi upaya pembenahan yang dilakukan oleh KPK untuk mencegah dan memberantas korupsi. Pemerintah Provinsi Jambi juga terus berusaha untuk meningkatkan pencegahan korupsi, dalam semua sektor. Melalui Keputusan Gubernur Jambi Nomor 381/KEP.GUB/ITPROV-1.2/2020 telah ditetapkan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2020 yang berfokus pada 7 (tujuh) indikator program antara lain Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah dan Manajemen Aset Daerah,” ujar Sekda.

Ditegaskan Sekda bahwa upaya pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan, KPK terus membangun sistem pencegahan korupsi, untuk menutup atau mempersempit celah peluang untuk melakukan korupsi, salah satunya dengan Monitoring Centre for Prevention (MCP)/Pusat Pemantauan untuk Pencegahan, dengan 8 (delapan) area intervensi dalam pencegahan korupsi di pemerintah daerah, yaitu:  Perencanaan dan Pengangaran APBD; Pengadaan Barang dan Jasa; Perizinan; APIP (Aparatur Pengawas Intern Pemerintah); Manajeman Aparatur Sipil Negara (ASN) ; Optimalisasi Pajak Daerah; Manajemen Aset Daerah; Tata Kelola Dana Desa (khusus di pemerintah kabupaten).

Disampaikan Sekda, untuk mendukung keberhasilan pencegahan korupsi pada tujuh indikator program dimaksud, terdapat 7 kelompok kerja (pokja) untuk mengkoordinir tindak lanjut penyelesaian seluruh rekomendasi dan rencana aksi yang telah ditetapkan, serta mengacu pada indikator keberhasilan serta target capaian yang telah diuraikan dalam Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Jambi, yaitu Pokja Perencanaan dan Penganggaran Keuangan, Pokja Pengadaan Barang dan Jasa, Pokja Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pokja APIP, Pokja Manajemen ASN, Pokja Optimalisasi Pajak Daerah dan Pokja Manajemen Aset Daerah.

“Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi berdasarkan target sampai bulan Desember 2020, dari rencana aksi yang telah ditetapkan telah terpenuhi sebesar 73,99 persen, dengan rincian: Capaian rencana aksi area intervensi perencanaan dan penganggaran APBD secara keseluruhan sebesar 83,25 persen; Capaian rencana aksi area pengadaan barang dan jasa secara keseluruhan sebesar 71,64%. ; Capaian rencana aksi area pelayanan terpadu satu pintu secara keseluruhan sebesar 63.95 persen; Capaian rencana aksi area Aparat Pengawasan Intern Pemerintah secara keseluruhan sebesar 84,90 persen; Capaian rencana aksi area Aparat Pengawasan Intern Pemerintah secara keseluruhan sebesar 76,60 persen; Capaian Rencana Aksi Optimalisasi Pajak Daerah 66,00 persen, dan Capaian Rencana Aksi Manajemen Aset Daerah 70,40 persen,” paparnya.

Sementara itu, Kasatgas 1 Pencegahan Wilayah 1Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia  Maruli Tua, menjelaskan bahwa MPC merupakan tolak ukur yang dibuat oleh KPK pada aplikasi ‘Jaga’ dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan tujuan mendorong perbaikan sistem, regulasi serta yang terpenting adalah implementasi sistem pengelolaan yang lebih transparan.

Maruli Tua juga mengungkapkan alasan mengundang Kepala OPD  dalam acara tersebut yaitu pertama, banyak Kepala Daerah terlibat sebagai pelaku korupsi dan diproses hukum. Kedua, dapat memahami dan mengetahui fungsi dan kegunaan MCP pada Pemda. Ketiga, MCP adalah tolok ukur keseriusan Pemda dalam upaya cegah korupsi karena terdapat indikator dan sub indikator yang harus dipenuhi tetapi utamanya adalah implementasinya sehingga butuh keseriusan Kepala Daerah. Keempat, Kepala Daerah diharapkan dapat menjadi contoh dan tauladan dalam perilaku kehidupannya. Terakhir, bawahan/staf tergantung bagaimana Kepala Daerah sehingga, Kepala Daerah memiliki tanggung jawab yang besar.

“Saya berharap kejadian di masa lampu tidak terjadi lagi dan kita semua berharap untuk Kepala Daerah terutama yang definitif nanti terus mendorong untuk melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di masing-masing daerah,” ujarnya

Dalam paparanya, Maruli Tua menambahkan pada Struktur Organisasi Koordinasi Wilayah (Korwil) terdapat dua Satgas yaitu satgas Pencegahan dan Satgas Penindakan. Untuk Satgas Penindakan ini bertugas melakukan penegakan hukum terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi. Tentu yang kita harapkan adalah Satgas Pencegahan ini, untuk bersama-sama mendorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.

ADVERTORIAL

Sejarah Baru Kesehatan Jember! Gus Fawait Hapus Sekat Profesi dan Buka Karier Perawat

DETAIL.ID

Published

on

Gus Fawait foto bersama para Nakes dalam acara halalbihalal dan HUT PPNI ke-52 di Pendopo Wahyawibawagraha, Sabtu (11/4/2026). (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, menunjukkan langkah konkret dalam mewujudkan visi “Jember Baru Jember Maju” melalui penguatan sektor kesehatan yang inklusif.

Saat menghadiri perayaan HUT Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) ke-52 di Pendopo Wahyawibawagraha pada Sabtu, 11 April 2026, Gus Fawait menegaskan bahwa soliditas antar tenaga kesehatan (nakes) merupakan fondasi utama bagi kemajuan daerah.

Salah satu kebijakan yang menjadi catatan sejarah adalah diberikannya akses jabatan Kepala Puskesmas bagi profesi perawat.

Kebijakan ini dianggap sebagai terobosan besar dalam menghargai kompetensi tanpa terbatas pada latar belakang profesi tertentu di lingkungan nakes Kabupaten Jember.

“Baru kali pertama dalam sejarah Jember, ada perawat yang diberi kesempatan menjadi Kepala Puskesmas. Ini adalah era Jember Baru Jember Maju. Kita berikan kesempatan seluas-luasnya untuk berkarir, asalkan kinerjanya bagus,” kata Gus Fawait.

Ia menambahkan bahwa seluruh elemen nakes, mulai dari dokter spesialis hingga perawat, harus bersinergi dalam menyukseskan program-program prioritas seperti UHC Prioritas, Program 1200 Nakes, dan launching Homecare.

Kekompakan tim medis dipandang sebagai syarat mutlak untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Pemkab Jember ingin merangkul semua elemen nakes, mulai dokter spesialis, dokter umum, bidan, hingga perawat. Kita ingin kerja kompak agar kesehatan di Jember jauh lebih baik ke depannya,” ucapnya.

Gus Fawait juga memproyeksikan Jember menjadi pusat destinasi wisata medis.

Dengan kualitas layanan yang terstandarisasi, ia berharap Jember dapat meniru keberhasilan negara-negara maju yang mengunggulkan sektor kesehatan sebagai daya tarik wisatawan sekaligus penyedia layanan publik yang prima.

“Mudah-mudahan Jember juga bisa mengembangkan wisata medis. Kita ingin semua sektor kesehatan, mulai ASN hingga nakes, solid demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tutur Gus Fawait.

Continue Reading

ADVERTORIAL

Gus Fawait Pastikan Wajah Baru Jalan Kartini Rampung Akhir Tahun, Siap Jadi Magnet Ekonomi Jember

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember meninjau proyek foodstreet di Jalan R.A. Kartini, Sabtu (11/4/2026). (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, meninjau langsung perkembangan pembangunan kawasan foodstreet di Jalan Kartini, Kelurahan Kepatihan, Sabtu, 11 April 2026 sore.

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pengerjaan proyek tetap berjalan di jalur yang benar sesuai dengan target waktu yang ditetapkan.

Dalam pengecekan tersebut, Gus Fawait memberikan arahan agar pengerjaan dilakukan secara teliti tanpa mengabaikan sisi estetika bangunan.

Ia menilai kawasan ini memiliki nilai strategis untuk mengubah wajah kota sekaligus menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi warga Jember.

“Membangun jalan itu mudah, tinggal aspal atau beton saja. Tapi karena ini dirancang sebagai daya tarik wisata kuliner, perlu ketelitian dan proses yang matang. Insya Allah, akhir tahun ini sudah bisa selesai,” kata Gus Fawait.

Menyadari potensi keramaian yang akan terjadi di wilayah tersebut, Pemerintah Kabupaten Jember kini mulai menyiapkan simulasi pengaturan lalu lintas.

Hal ini dilakukan untuk menjamin kenyamanan masyarakat saat kawasan Kartini mulai beroperasi sebagai sentra kuliner modern.

“Kami tidak ingin terburu-buru namun hasilnya tidak maksimal. Semuanya harus ditata dengan baik, dibangun dengan kualitas tinggi, sehingga nantinya benar-benar menjadi simbol keramaian sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat Kabupaten Jember,” tuturnya.

Continue Reading

ADVERTORIAL

Gaya Kepemimpinan Terbuka, Gus Fawait Uji Publik Program Unggulan Lewat Livestreaming di Wadul Guse

DETAIL.ID

Published

on

Livestreaming saat berlangsung di channel YouTube Wadul Guse. (Foto: Tangkapan layar)

DETAIL.ID, Jember – Era baru transparansi pemerintahan di Kabupaten Jember telah dimulai melalui terobosan livestreaming bertajuk “Gus Bupati Menjawab” di channel YouTube Wadul Guse pada Jumat, 10 April 2026 malam.

Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, dengan berani membuka ruang diskusi terbuka untuk menjawab langsung keraguan, kritik, hingga isu miring yang beredar di masyarakat.

Di hadapan penonton digital, ia membuktikan bahwa komunikasi antara pemerintah dan rakyat kini dapat dilakukan secara inklusif tanpa sekat birokrasi yang kaku.

Dalam forum tersebut, Gus Fawait didampingi jajaran pakar, mulai dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jember Iqbal Reza Nugraha, Kepala Bapenda Jember Achmad Imam Fauzi, hingga akademisi lintas universitas seperti Prof. Agus Trihartono dan Dr. Irfan Kharisma Putra.

Kehadiran para ahli ini memperkuat basis data dan objektivitas dalam membedah setiap kebijakan daerah yang sedang berjalan.

Membuka sesi tersebut, Gus Fawait menegaskan komitmennya terhadap keterbukaan informasi.

“Kami hadir di sini bukan untuk retorika atau hiburan semata, tapi untuk memberikan kepastian. Publik berhak tahu apa yang sedang kita kerjakan dan mengapa kebijakan itu diambil,” ujarnya lugas.

Sorotan utama dalam diskusi ini tertuju pada efektivitas program Mlijo Cinta dan Bunga Desaku.

Program Mlijo Cinta yang fokus pada pemberdayaan pedagang sayur keliling sempat dihujani pertanyaan kritis mengenai distribusinya di akar rumput.

Namun, Gus Fawait menjelaskan bahwa program ini adalah ekosistem yang menghubungkan produsen lokal dengan pasar domestik secara langsung, bukan sekadar bantuan modal biasa.

Di sisi lain, program Bunga Desaku (Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan) juga memicu perdebatan mengenai urgensinya di era digital.

Menanggapi keraguan masyarakat terkait efisiensi anggaran program tersebut, Gus Fawait memberikan argumen yang sangat rasional mengenai pentingnya penyelesaian masalah di lapangan.

“Bunga Desaku adalah cara kami menjemput masalah sebelum menjadi bom waktu. Banyak persoalan di desa yang tidak bisa dipahami hanya dari balik meja di kantor kabupaten. Dengan hadir langsung, keputusan bisa diambil dalam hitungan jam, bukan minggu,” kata Gus Fawait tegas saat menjawab interaksi salah satu netizen.

Selain membedah program populer, Gus Fawait juga memaparkan langkah konkret dalam menangani kemiskinan dan optimalisasi infrastruktur bandara.

Meski menghadapi pertanyaan-pertanyaan tajam, bupati tetap tenang dan secara transparan mengakui kendala di lapangan sembari menawarkan solusi jangka panjang.

Continue Reading
Advertisement Seedbacklink
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs