ADVERTORIAL
Pemprov Jambi Berkomitmen Cegah Tindak Pidana Korupsi
KOTA JAMBI – Sekretaris Daerah Provinsi Jambi H Sudirman, SH membuka secara resmi Rapat Monitoring dan Evaluasi Monitoring Centre for Prevention (MCP) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di ruang pola kantor gubernur, Selasa (20/4). Kegiatan ini diikuti Kepala OPD lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Maruli Tua (Kasatgas 1 Pencegahan Wilayah 1) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Didik Agung Widjanarko (Direktur Koordinasi Supervisi) KPK RI.
Dalam sambutannya Sekda memberikan apresiasi terhadap diselenggarakannya acara ini yang dinilainya akan memperkuat komitmen pemerintah Provinsi Jambi dalam upaya pencegahan korupsi. “Saya sangat mengapresiasi upaya pembenahan yang dilakukan oleh KPK untuk mencegah dan memberantas korupsi. Pemerintah Provinsi Jambi juga terus berusaha untuk meningkatkan pencegahan korupsi, dalam semua sektor. Melalui Keputusan Gubernur Jambi Nomor 381/KEP.GUB/ITPROV-1.2/2020 telah ditetapkan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2020 yang berfokus pada 7 (tujuh) indikator program antara lain Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah dan Manajemen Aset Daerah,” ujar Sekda.
Ditegaskan Sekda bahwa upaya pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan, KPK terus membangun sistem pencegahan korupsi, untuk menutup atau mempersempit celah peluang untuk melakukan korupsi, salah satunya dengan Monitoring Centre for Prevention (MCP)/Pusat Pemantauan untuk Pencegahan, dengan 8 (delapan) area intervensi dalam pencegahan korupsi di pemerintah daerah, yaitu: Perencanaan dan Pengangaran APBD; Pengadaan Barang dan Jasa; Perizinan; APIP (Aparatur Pengawas Intern Pemerintah); Manajeman Aparatur Sipil Negara (ASN) ; Optimalisasi Pajak Daerah; Manajemen Aset Daerah; Tata Kelola Dana Desa (khusus di pemerintah kabupaten).
Disampaikan Sekda, untuk mendukung keberhasilan pencegahan korupsi pada tujuh indikator program dimaksud, terdapat 7 kelompok kerja (pokja) untuk mengkoordinir tindak lanjut penyelesaian seluruh rekomendasi dan rencana aksi yang telah ditetapkan, serta mengacu pada indikator keberhasilan serta target capaian yang telah diuraikan dalam Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Jambi, yaitu Pokja Perencanaan dan Penganggaran Keuangan, Pokja Pengadaan Barang dan Jasa, Pokja Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pokja APIP, Pokja Manajemen ASN, Pokja Optimalisasi Pajak Daerah dan Pokja Manajemen Aset Daerah.
“Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi berdasarkan target sampai bulan Desember 2020, dari rencana aksi yang telah ditetapkan telah terpenuhi sebesar 73,99 persen, dengan rincian: Capaian rencana aksi area intervensi perencanaan dan penganggaran APBD secara keseluruhan sebesar 83,25 persen; Capaian rencana aksi area pengadaan barang dan jasa secara keseluruhan sebesar 71,64%. ; Capaian rencana aksi area pelayanan terpadu satu pintu secara keseluruhan sebesar 63.95 persen; Capaian rencana aksi area Aparat Pengawasan Intern Pemerintah secara keseluruhan sebesar 84,90 persen; Capaian rencana aksi area Aparat Pengawasan Intern Pemerintah secara keseluruhan sebesar 76,60 persen; Capaian Rencana Aksi Optimalisasi Pajak Daerah 66,00 persen, dan Capaian Rencana Aksi Manajemen Aset Daerah 70,40 persen,” paparnya.
Sementara itu, Kasatgas 1 Pencegahan Wilayah 1Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Maruli Tua, menjelaskan bahwa MPC merupakan tolak ukur yang dibuat oleh KPK pada aplikasi ‘Jaga’ dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan tujuan mendorong perbaikan sistem, regulasi serta yang terpenting adalah implementasi sistem pengelolaan yang lebih transparan.
Maruli Tua juga mengungkapkan alasan mengundang Kepala OPD dalam acara tersebut yaitu pertama, banyak Kepala Daerah terlibat sebagai pelaku korupsi dan diproses hukum. Kedua, dapat memahami dan mengetahui fungsi dan kegunaan MCP pada Pemda. Ketiga, MCP adalah tolok ukur keseriusan Pemda dalam upaya cegah korupsi karena terdapat indikator dan sub indikator yang harus dipenuhi tetapi utamanya adalah implementasinya sehingga butuh keseriusan Kepala Daerah. Keempat, Kepala Daerah diharapkan dapat menjadi contoh dan tauladan dalam perilaku kehidupannya. Terakhir, bawahan/staf tergantung bagaimana Kepala Daerah sehingga, Kepala Daerah memiliki tanggung jawab yang besar.
“Saya berharap kejadian di masa lampu tidak terjadi lagi dan kita semua berharap untuk Kepala Daerah terutama yang definitif nanti terus mendorong untuk melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di masing-masing daerah,” ujarnya
Dalam paparanya, Maruli Tua menambahkan pada Struktur Organisasi Koordinasi Wilayah (Korwil) terdapat dua Satgas yaitu satgas Pencegahan dan Satgas Penindakan. Untuk Satgas Penindakan ini bertugas melakukan penegakan hukum terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi. Tentu yang kita harapkan adalah Satgas Pencegahan ini, untuk bersama-sama mendorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.
Merangin
Tingkatkan PAD, Bupati Merangin Teken MoU dengan PLN soal PBJT dan PJU
DETAIL.ID, Merangin – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin dan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu, Unit Pelayanan Pelanggan Muaro Bungo, resmi menandatangani kesepakatan bersama (MoU) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas tenaga listrik.
Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Merangin, M. Syukur, bersama perwakilan PLN pada Sabtu, 29 November 2025, di Rumah Dinas Bupati Merangin.
Kesepakatan ini menjadi payung hukum bagi kedua belah pihak untuk bersinergi dalam pemungutan dan penyetoran PBJT tenaga listrik, pembayaran rekening listrik Pemkab Merangin, serta pengawasan dan penertiban Penerangan Jalan Umum (PJU).
“Harapan kita, kesepakatan ini akan berdampak pada meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dan meningkatnya pendapatan asli daerah di bidang Pajak Barang dan Jasa Tertentu,” ujar Bupati M. Syukur usai penandatanganan.
Dalam kesepakatan ini, ruang lingkup kerja sama meliputi mekanisme perhitungan, pemungutan, dan penyetoran PBJT atas Tenaga Listrik, Pembayaran atas penggunaan tenaga listrik Pemkab Merangin, sosialisasi, edukasi pembayaran listrik tepat waktu, serta pengawasan dan penertiban atas pelanggan PJU.
Kesepakatan bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani oleh Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemkab Merangin sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Di samping aspek administrasi dan perpajakan, Bupati M. Syukur juga menyampaikan harapan agar PLN dapat memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat yang belum tersentuh listrik.
Ia secara khusus menyoroti sekitar 50 Kepala Keluarga di Desa Jelatang dan warga Suku Anak Dalam di Kecamatan Pamenang yang masih mendambakan aliran listrik.
“Mungkin PLN akan berpikir secara hitung-hitungan bisnis. Namun, negara juga sudah menjamin bahwa setiap warga mendapatkan hak yang sama dalam pelayanan masyarakat,” katanya.
Pada penandatanganan kesepakatan tersebut, Bupati M. Syukur didampingi oleh Pj. Sekda Merangin serta sejumlah pejabat tinggi Pemkab, di antaranya Asisten I dan III Sekda, Plt. Inspektur Inspektorat, Kepala BAPEDA, Kepala SPKAD, Kepala BPRD, Kepala Dinas Perhubungan, Kadis Kominfo, Kabag Hukum, Kerjasama, SDA, Ekonomi, dan Prokompim.
Natuna
Bupati Natuna Paparkan Strategi Revitalisasi PLBN Serasan pada Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI
DETAIL.ID, Natuna – Pemerintah Kabupaten Natuna menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI dalam rangka Pembahasan Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026. Pertemuan dilaksanakan di Ballroom Adiwana Jelita Sejuba, dan dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI yang juga Ketua Tim, Zulfikar Arse Sadikin, beserta seluruh anggota Panja Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara pada Rabu, 26 November 2025.
Turut hadir Wakil Bupati Natuna, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Natuna, unsur Forkopimda, Komandan Gugus Tempur Laut Komando Armada I, perwakilan BNPP RI, serta perwakilan Kantor Wilayah BPN Kepri.
Dalam sambutannya, Bupati Natuna, Cen Sui Lan menyampaikan ucapan selamat datang kepada jajaran Komisi II DPR RI beserta seluruh tim yang hadir. Bupati menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan momentum penting untuk memperkuat perhatian pemerintah pusat terhadap wilayah perbatasan, khususnya Natuna yang merupakan garda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Bupati menjelaskan bahwa permasalahan batas wilayah negara, pengawasan, serta penguatan kapasitas keamanan di kawasan perbatasan merupakan kebutuhan mendesak yang membutuhkan kolaborasi seluruh komponen negara. Natuna sebagai wilayah terluar memerlukan perhatian berlapis baik pada aspek pertahanan, kesejahteraan masyarakat, hingga pengelolaan tata ruang dan pertanahan.

Pada kesempatan tersebut, Bupati memaparkan materi bertajuk “Membangun Wilayah Perbatasan Melalui Revitalisasi PLBN Serasan”. Beliau menekankan bahwa PLBN Serasan bukan hanya fasilitas lintas batas, tetapi simbol kehadiran negara yang berfungsi strategis dalam tiga pilar utama:
- Fungsi Pertahanan
- Fungsi Politik–Kedaulatan
- Fungsi Sosial–Ekonomi
Bupati Natuna merinci sejumlah persoalan yang saat ini menghambat optimalisasi PLBN Serasan.
Dalam paparannya, Bupati Cen Sui Lan memaparkan langkah strategis sebagai upaya menyeluruh membangun PLBN Serasan sebagai pusat pertumbuhan baru di wilayah perbatasan, yaitu:
- Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan
- Peningkatan Keamanan Maritim di Laut Natuna Utara
- Pengembangan Infrastruktur Logistik–Ekonomi
- Revisi Batas Transaksi Perdagangan
- Penetapan PLBN sebagai Kawasan Perdagangan Perbatasan
- Penetapan PLBN sebagai Exit–Entry Point
- Penetapan Pelabuhan Serasan sebagai “Pelabuhan Internasional”
Dalam sambutannya, Zulfikar Arse Sadikin menyampaikan apresiasi atas penerimaan Pemerintah Kabupaten Natuna dan menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari kerja Panja Pengawasan Pengelolaan Perbatasan.
Zulfikar menjelaskan bahwa Panja dibentuk untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai kondisi nyata perbatasan Indonesia, termasuk aspek pengelolaan pertanahan, keamanan, serta efektivitas pembangunan PLBN. Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa pembangunan PLBN tidak hanya berdiri sebagai infrastruktur fisik, tetapi berfungsi optimal untuk masyarakat perbatasan.
Kunjungan kerja Komisi II DPR RI ini memperkuat komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan. Pemerintah Kabupaten Natuna menyatakan siap mendukung penuh langkah-langkah strategis yang diambil guna menjadikan PLBN Serasan sebagai simpul pertahanan, pusat ekonomi, serta simbol kedaulatan Indonesia di wilayah terluar.
Reporter: Saipul Bahari
ADVERTORIAL
Tiga Pilar Muhammadiyah: Pesan Dikdasmen PP Gema di Hari Guru Kauman Padang Panjang
DETAIL.ID, Padang Panjang – Hujan deras yang mengguyur Kota Padang Panjang tidak menyurutkan semangat dan keceriaan dalam perayaan Hari Guru Nasional 2025 di Pesantren Kauman Muhammadiyah pada Selasa, 25 November 2025.
Acara yang berlangsung di Aula AR St Mansur ini justru diwarnai dengan gelora kebersamaan dan penghargaan yang mendalam kepada para pendidik.
Suasana hangat dan penuh syukur terpancar dari seluruh peserta yang hadir, mulai dari mudir, dewan guru, hingga para santri. Meskipun cuaca di luar kurang bersahabat, semangat di dalam aula justru semakin membara.
Dalam sambutannya, Mudir Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang, Dr. Derliana, MA., menyampaikan pesan strategis dari Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah. Fokus pesan tahun ini adalah pada peningkatan mutu guru melalui tiga pilar utama: penajaman integritas, penguatan kompetensi, dan peningkatan kesejahteraan.
“Guru bukan hanya pengajar, tetapi agen perubahan yang menanamkan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan. Mari kita semua mendukung para guru dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan transformatif untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat,” demikian kutipan pesan yang disampaikan oleh Ummi Mudir, mengingatkan semua pihak akan peran sentral guru dalam peradaban.
Acara kemudian bergulir ke sesi hiburan yang menampilkan bakat tersembunyi para guru. Penampilan diawali dengan pembacaan puisi penuh penghayatan oleh Ustadz Januar Efendi, yang berhasil menyentuh hati para hadirin. Dilanjutkan dengan puisi yang tak kalah memukau dari Ustadz Yuhaldi.
Gemuruh tepuk tangan menyambut penampilan band yang diisi langsung oleh para ustadz, membawakan lagu-lagu yang memompa semangat. Puncak dari rangkaian hiburan adalah penampilan solo Ustadz Teguh yang melantunkan lagu tentang ibu dengan penuh perasaan. Suara merdunya sukses membawa semua santri dan hadirin larut dalam keharuan dan kenangan.
Puncak acara yang paling dinanti adalah lomba kreasi Teh Telur, minuman khas Sumatera Barat. Para guru yang sehari-hari mengajar dengan serius, tampak antusias dan cekatan dalam berkompetisi membuat minuman tradisional ini. Lomba ini tidak hanya menambah semarak acara, tetapi juga memperkuat budaya lokal di lingkungan pesantren.
Sebagai penutup rangkaian acara yang berkesan ini, dilakukan pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur dan penghormatan. Tumpeng tersebut kemudian dibagikan kepada seluruh guru sebagai bentuk apresiasi atas segala dedikasi dan pengabdian mereka. Acara pun ditutup dengan sesi foto bersama yang riuh dan penuh tawa, mengabadikan momen kebersamaan dan semangat kekeluargaan yang terjalin erat di antara keluarga besar Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang.
Secara keseluruhan, perayaan Hari Guru Nasional ini berhasil menegaskan bahwa apapun tantangannya, penghargaan untuk jasa dan dedikasi seorang guru tidak pernah padam. Acara yang penuh dengan edukasi, hiburan, dan kekeluargaan ini menjadi bukti nyata komitmen pesantren dalam menghargai setiap peran guru sebagai pilar pembentuk peradaban.
Reporter: Diona

