Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Pemprov Jambi Berkomitmen Cegah Tindak Pidana Korupsi

Published

on

KOTA JAMBI – Sekretaris Daerah Provinsi Jambi H Sudirman, SH membuka secara resmi  Rapat Monitoring dan Evaluasi   Monitoring Centre for Prevention (MCP)  yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di ruang pola kantor gubernur, Selasa (20/4).  Kegiatan ini diikuti Kepala OPD lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Maruli Tua (Kasatgas 1 Pencegahan Wilayah 1) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia  dan Didik Agung Widjanarko (Direktur Koordinasi Supervisi) KPK RI.

Dalam sambutannya Sekda memberikan apresiasi terhadap diselenggarakannya acara ini yang dinilainya akan memperkuat komitmen pemerintah Provinsi Jambi dalam upaya pencegahan korupsi. “Saya sangat mengapresiasi upaya pembenahan yang dilakukan oleh KPK untuk mencegah dan memberantas korupsi. Pemerintah Provinsi Jambi juga terus berusaha untuk meningkatkan pencegahan korupsi, dalam semua sektor. Melalui Keputusan Gubernur Jambi Nomor 381/KEP.GUB/ITPROV-1.2/2020 telah ditetapkan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2020 yang berfokus pada 7 (tujuh) indikator program antara lain Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah dan Manajemen Aset Daerah,” ujar Sekda.

Ditegaskan Sekda bahwa upaya pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan, KPK terus membangun sistem pencegahan korupsi, untuk menutup atau mempersempit celah peluang untuk melakukan korupsi, salah satunya dengan Monitoring Centre for Prevention (MCP)/Pusat Pemantauan untuk Pencegahan, dengan 8 (delapan) area intervensi dalam pencegahan korupsi di pemerintah daerah, yaitu:  Perencanaan dan Pengangaran APBD; Pengadaan Barang dan Jasa; Perizinan; APIP (Aparatur Pengawas Intern Pemerintah); Manajeman Aparatur Sipil Negara (ASN) ; Optimalisasi Pajak Daerah; Manajemen Aset Daerah; Tata Kelola Dana Desa (khusus di pemerintah kabupaten).

Disampaikan Sekda, untuk mendukung keberhasilan pencegahan korupsi pada tujuh indikator program dimaksud, terdapat 7 kelompok kerja (pokja) untuk mengkoordinir tindak lanjut penyelesaian seluruh rekomendasi dan rencana aksi yang telah ditetapkan, serta mengacu pada indikator keberhasilan serta target capaian yang telah diuraikan dalam Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Jambi, yaitu Pokja Perencanaan dan Penganggaran Keuangan, Pokja Pengadaan Barang dan Jasa, Pokja Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pokja APIP, Pokja Manajemen ASN, Pokja Optimalisasi Pajak Daerah dan Pokja Manajemen Aset Daerah.

“Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi berdasarkan target sampai bulan Desember 2020, dari rencana aksi yang telah ditetapkan telah terpenuhi sebesar 73,99 persen, dengan rincian: Capaian rencana aksi area intervensi perencanaan dan penganggaran APBD secara keseluruhan sebesar 83,25 persen; Capaian rencana aksi area pengadaan barang dan jasa secara keseluruhan sebesar 71,64%. ; Capaian rencana aksi area pelayanan terpadu satu pintu secara keseluruhan sebesar 63.95 persen; Capaian rencana aksi area Aparat Pengawasan Intern Pemerintah secara keseluruhan sebesar 84,90 persen; Capaian rencana aksi area Aparat Pengawasan Intern Pemerintah secara keseluruhan sebesar 76,60 persen; Capaian Rencana Aksi Optimalisasi Pajak Daerah 66,00 persen, dan Capaian Rencana Aksi Manajemen Aset Daerah 70,40 persen,” paparnya.

Sementara itu, Kasatgas 1 Pencegahan Wilayah 1Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia  Maruli Tua, menjelaskan bahwa MPC merupakan tolak ukur yang dibuat oleh KPK pada aplikasi ‘Jaga’ dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan tujuan mendorong perbaikan sistem, regulasi serta yang terpenting adalah implementasi sistem pengelolaan yang lebih transparan.

Maruli Tua juga mengungkapkan alasan mengundang Kepala OPD  dalam acara tersebut yaitu pertama, banyak Kepala Daerah terlibat sebagai pelaku korupsi dan diproses hukum. Kedua, dapat memahami dan mengetahui fungsi dan kegunaan MCP pada Pemda. Ketiga, MCP adalah tolok ukur keseriusan Pemda dalam upaya cegah korupsi karena terdapat indikator dan sub indikator yang harus dipenuhi tetapi utamanya adalah implementasinya sehingga butuh keseriusan Kepala Daerah. Keempat, Kepala Daerah diharapkan dapat menjadi contoh dan tauladan dalam perilaku kehidupannya. Terakhir, bawahan/staf tergantung bagaimana Kepala Daerah sehingga, Kepala Daerah memiliki tanggung jawab yang besar.

“Saya berharap kejadian di masa lampu tidak terjadi lagi dan kita semua berharap untuk Kepala Daerah terutama yang definitif nanti terus mendorong untuk melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di masing-masing daerah,” ujarnya

Dalam paparanya, Maruli Tua menambahkan pada Struktur Organisasi Koordinasi Wilayah (Korwil) terdapat dua Satgas yaitu satgas Pencegahan dan Satgas Penindakan. Untuk Satgas Penindakan ini bertugas melakukan penegakan hukum terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi. Tentu yang kita harapkan adalah Satgas Pencegahan ini, untuk bersama-sama mendorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.

ADVERTORIAL

Gerak Cepat Tanpa Menunggu Pusat, Pemkab Jember Gelontorkan Layanan Homecare Jemput Bola

DETAIL.ID

Published

on

Tim medis Homecare Jember memeriksa lansia. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember — Langkah progresif ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember dalam mereformasi pelayanan kesehatan masyarakat.

Alih-alih menunggu hasil pengkajian teoritis dari instansi pusat atau institusi perguruan tinggi, Pemkab Jember di bawah kepemimpinan Bupati Gus Fawait memilih langsung tancap gas mengeksekusi program Homecare langsung ke rumah-rumah warga.

Bupati Gus Fawait menegaskan bahwa keputusan untuk langsung menerjunkan layanan jemput bola ini didasari oleh prinsip kedaruratan medis.

Menurutnya, urusan kesehatan warga tidak boleh ditunda-tunda oleh birokrasi yang panjang maupun riset akademis yang memakan waktu lama.

“Ketika tingkat pusat maupun perguruan tinggi masih mendalami formulasinya, Jember memilih untuk langsung bertindak di lapangan. Masalah kesehatan masyarakat adalah urusan mendesak yang membutuhkan kepastian, bukan penundaan,” kata Gus Fawait.

Secara filosofis, program Homecare ini dirancang sebagai bentuk manifestasi kepedulian dan empati negara terhadap warga yang terpinggirkan.

Melalui program ini, tim medis dan nakes dikerahkan secara berkala minimal satu kali dalam sebulan untuk memantau lima kelompok sasaran prioritas:

  1. Lansia Tunggal: Warga lanjut usia yang hidup sebatang kara tanpa ada keluarga yang mendampingi.
  2. Ibu Hamil Risiko Tinggi: Menyasar kelompok kurang mampu yang terdeteksi memiliki komplikasi kehamilan berdasarkan hasil USG dan analisis dokter spesialis obgyn guna menekan angka kematian ibu.
  3. Warga Disabilitas dengan Penyakit Bawaan: Memastikan hak aksesibilitas kesehatan yang setara bagi penyandang disabilitas yang mengalami gangguan kronis.
  4. Balita Terindikasi Stunting: Langkah preventif jangka panjang demi menyelamatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) generasi masa depan Jember.
  5. Masyarakat Kurang Mampu Penderita Penyakit Kronis: Menjangkau pasien stroke, diabetes, hingga penderita yang membutuhkan cuci darah berkala yang kerap terkendala finansial.

“Program ini memastikan kesehatan fisik mereka tetap terpantau sebagai bentuk penghormatan atas kontribusi masa muda mereka bagi daerah,” ucap bupati.

Untuk mengoptimalkan pergerakan di lapangan, Pemkab Jember telah menyiapkan 50 mobil armada Homecare.

Tidak hanya itu, bupati juga berencana menghadirkan tambahan armada roda dua guna mengatasi berbagai kendala geografis dan akses jalan yang sulit dilalui mobil.

Rencana penambahan armada motor ini mendapat sambutan positif dari para nakes di lapangan.

Kepala Puskesmas Sumberjambe, dr. Sukron Nanda Firmansyah, menyatakan dukungan penuh karena kebijakan tersebut dinilai sangat solutif bagi mobilitas tenaga medis.

“Kami sangat mendukung rencana tersebut karena pasti akan memudahkan mobilitas teman-teman nakes di lapangan, terutama untuk menjangkau akses-akses pemukiman yang memang tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda empat,” ujar dr. Sukron.

Ia menambahkan, meskipun di wilayah Sumberjambe mobil masih bisa masuk meski jalurnya sempit, masih banyak titik dan daerah lain di Jember yang memiliki medan jalan jauh lebih berat sehingga membutuhkan armada roda dua.

“Banyak daerah lain atau titik tertentu yang jalannya lebih sulit,” ujar Sukron. (*)

Continue Reading

ADVERTORIAL

Kucuran Bantuan Pusat Cair, SMPN 7 Jember Perbarui 9 Kelas hingga Lab Komputer

DETAIL.ID

Published

on

Gus Fawait dan stakeholder terkait meninjau SMPN 7 Jember, Senin (10/8/2026). (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember — Sembilan ruang kelas dan satu laboratorium komputer di SMP Negeri 7 Jember resmi direvitalisasi memanfaatkan alokasi bantuan dari Pemerintah Pusat di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Pembaruan ini menyasar perbaikan fisik bangunan serta pemenuhan fasilitas penunjang belajar siswa.

Bupati Jember Gus Fawait mendatangi lokasi sekolah untuk melihat langsung hasil perbaikan sarana tersebut sekaligus menemui para siswa dan jajaran tenaga pendidik, Senin, 10 Agustus 2026.

Peninjauan ini dilakukan untuk memantau pemanfaatan bantuan infrastruktur pendidikan di daerah.

Kepala SMPN 7 Jember, Davit Rahman, menyambut positif rampungnya perbaikan gedung dan ruang laboratorium di sekolahnya.

Menurutnya, pembaruan fisik ini membawa suasana baru yang berdampak langsung pada motivasi belajar siswa.

“Dukungan revitalisasi ini luar biasa bagi kami. Insyaallah, dengan fasilitas yang semakin baik, siswa kami akan lebih semangat untuk belajar dan proses pembelajaran dapat berjalan dengan lebih nyaman,” kata Davit.

Selain fokus pada ruang kelas, sekolah juga memaksimalkan keberadaan gedung olahraga (GOR) yang ada di kompleks SMPN 7 Jember.

Fasilitas tersebut tidak hanya digunakan untuk jam pelajaran olahraga siswa, tetapi juga disiapkan sebagai tempat latihan bagi atlet-atlet Kabupaten Jember dalam menghadapi ajang olahraga daerah. (*)

Continue Reading

ADVERTORIAL

Gubernur Al Haris Serukan Salat Istisqa di Tengah Karhutla Jambi: Mohon Allah Turunkan Hujan di Bumi Jambi

DETAIL.ID

Published

on

Jambi – Gubernur Jambi, Al Haris mengajak para ulama, kiai, dan imam masjid di Provinsi Jambi menggelar salat istisqa di tengah kondisi cuaca panas dan kering yang memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Ajakan itu disampaikan Al Haris saat turun langsung meninjau sekaligus membantu pemadaman kebakaran lahan gambut di Desa Persiapan Air Merah, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muarojambi, Minggu, 9 Agustus 2026 siang kemarin.

Di tengah kondisi lahan yang kering dan suhu yang semakin panas, Al Haris meminta masyarakat ikut mengambil langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas.

“Pastikan lahan-lahan di desa kita aman dari api. Saya minta tolong masyarakat desa di mana pun di Jambi ini, pastikan desanya tidak ada lahan yang terbakar,” ujar Al Haris.

Al Haris juga meminta setiap desa yang memiliki kawasan gambut melakukan pemetaan dan meningkatkan kesiapsiagaan. Menurutnya, wilayah gambut harus mendapat perhatian lebih karena memiliki risiko tinggi terhadap kebakaran, terutama saat kondisi cuaca panas dan minim hujan.

“Petakan daerah gambut. Yang di desa-desanya ada gambutnya, mohon betul tim relawan desa siaga duluan. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan di desa masing-masing,” katanya.

Selain mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan, Al Haris mengajak para ulama, kiai, dan imam masjid untuk melaksanakan salat istisqa atau salat meminta hujan.

Ajakan tersebut disampaikan karena kondisi Jambi semakin panas dan kering. Persediaan air juga mulai sulit, sementara debu mulai terlihat di sejumlah lokasi.

Gubernur berharap salat istisqa dapat dilaksanakan sebagai bentuk ikhtiar dan doa bersama agar hujan segera turun di wilayah Jambi.

“Mohon pada para ulama, kiai, imam masjid, mari kiranya kita sediakan waktu kita habis salat wajib untuk melakukan salat istisqa. Meminta kepada Allah agar hujan turun dengan cepat di bumi Jambi ini,” tuturnya.

Al Haris juga meminta masyarakat mendoakan seluruh personel yang saat ini berjibaku menangani kebakaran lahan.

“Mohon doakan kami, mohon doanya agar kami, tim bekerja selamat, sukses, tidak ada korban, dan api bisa dipadamkan,” kata Al Haris. (*)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs