ADVERTORIAL
Pemprov Jambi Berkomitmen Cegah Tindak Pidana Korupsi
KOTA JAMBI – Sekretaris Daerah Provinsi Jambi H Sudirman, SH membuka secara resmi Rapat Monitoring dan Evaluasi Monitoring Centre for Prevention (MCP) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di ruang pola kantor gubernur, Selasa (20/4). Kegiatan ini diikuti Kepala OPD lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Maruli Tua (Kasatgas 1 Pencegahan Wilayah 1) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Didik Agung Widjanarko (Direktur Koordinasi Supervisi) KPK RI.
Dalam sambutannya Sekda memberikan apresiasi terhadap diselenggarakannya acara ini yang dinilainya akan memperkuat komitmen pemerintah Provinsi Jambi dalam upaya pencegahan korupsi. “Saya sangat mengapresiasi upaya pembenahan yang dilakukan oleh KPK untuk mencegah dan memberantas korupsi. Pemerintah Provinsi Jambi juga terus berusaha untuk meningkatkan pencegahan korupsi, dalam semua sektor. Melalui Keputusan Gubernur Jambi Nomor 381/KEP.GUB/ITPROV-1.2/2020 telah ditetapkan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2020 yang berfokus pada 7 (tujuh) indikator program antara lain Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah dan Manajemen Aset Daerah,” ujar Sekda.
Ditegaskan Sekda bahwa upaya pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan, KPK terus membangun sistem pencegahan korupsi, untuk menutup atau mempersempit celah peluang untuk melakukan korupsi, salah satunya dengan Monitoring Centre for Prevention (MCP)/Pusat Pemantauan untuk Pencegahan, dengan 8 (delapan) area intervensi dalam pencegahan korupsi di pemerintah daerah, yaitu: Perencanaan dan Pengangaran APBD; Pengadaan Barang dan Jasa; Perizinan; APIP (Aparatur Pengawas Intern Pemerintah); Manajeman Aparatur Sipil Negara (ASN) ; Optimalisasi Pajak Daerah; Manajemen Aset Daerah; Tata Kelola Dana Desa (khusus di pemerintah kabupaten).
Disampaikan Sekda, untuk mendukung keberhasilan pencegahan korupsi pada tujuh indikator program dimaksud, terdapat 7 kelompok kerja (pokja) untuk mengkoordinir tindak lanjut penyelesaian seluruh rekomendasi dan rencana aksi yang telah ditetapkan, serta mengacu pada indikator keberhasilan serta target capaian yang telah diuraikan dalam Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Jambi, yaitu Pokja Perencanaan dan Penganggaran Keuangan, Pokja Pengadaan Barang dan Jasa, Pokja Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pokja APIP, Pokja Manajemen ASN, Pokja Optimalisasi Pajak Daerah dan Pokja Manajemen Aset Daerah.
“Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi berdasarkan target sampai bulan Desember 2020, dari rencana aksi yang telah ditetapkan telah terpenuhi sebesar 73,99 persen, dengan rincian: Capaian rencana aksi area intervensi perencanaan dan penganggaran APBD secara keseluruhan sebesar 83,25 persen; Capaian rencana aksi area pengadaan barang dan jasa secara keseluruhan sebesar 71,64%. ; Capaian rencana aksi area pelayanan terpadu satu pintu secara keseluruhan sebesar 63.95 persen; Capaian rencana aksi area Aparat Pengawasan Intern Pemerintah secara keseluruhan sebesar 84,90 persen; Capaian rencana aksi area Aparat Pengawasan Intern Pemerintah secara keseluruhan sebesar 76,60 persen; Capaian Rencana Aksi Optimalisasi Pajak Daerah 66,00 persen, dan Capaian Rencana Aksi Manajemen Aset Daerah 70,40 persen,” paparnya.
Sementara itu, Kasatgas 1 Pencegahan Wilayah 1Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Maruli Tua, menjelaskan bahwa MPC merupakan tolak ukur yang dibuat oleh KPK pada aplikasi ‘Jaga’ dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan tujuan mendorong perbaikan sistem, regulasi serta yang terpenting adalah implementasi sistem pengelolaan yang lebih transparan.
Maruli Tua juga mengungkapkan alasan mengundang Kepala OPD dalam acara tersebut yaitu pertama, banyak Kepala Daerah terlibat sebagai pelaku korupsi dan diproses hukum. Kedua, dapat memahami dan mengetahui fungsi dan kegunaan MCP pada Pemda. Ketiga, MCP adalah tolok ukur keseriusan Pemda dalam upaya cegah korupsi karena terdapat indikator dan sub indikator yang harus dipenuhi tetapi utamanya adalah implementasinya sehingga butuh keseriusan Kepala Daerah. Keempat, Kepala Daerah diharapkan dapat menjadi contoh dan tauladan dalam perilaku kehidupannya. Terakhir, bawahan/staf tergantung bagaimana Kepala Daerah sehingga, Kepala Daerah memiliki tanggung jawab yang besar.
“Saya berharap kejadian di masa lampu tidak terjadi lagi dan kita semua berharap untuk Kepala Daerah terutama yang definitif nanti terus mendorong untuk melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di masing-masing daerah,” ujarnya
Dalam paparanya, Maruli Tua menambahkan pada Struktur Organisasi Koordinasi Wilayah (Korwil) terdapat dua Satgas yaitu satgas Pencegahan dan Satgas Penindakan. Untuk Satgas Penindakan ini bertugas melakukan penegakan hukum terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi. Tentu yang kita harapkan adalah Satgas Pencegahan ini, untuk bersama-sama mendorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.
ADVERTORIAL
Job Fair Jember Diserbu 4.800 Pencari Kerja
DETAIL.ID, Jember – Ribuan pencari kerja memadati Balai Serba Guna Jember dalam pelaksanaan Jember Job Fair 2026, Kamis, 27 Agustus 2026.
Sekitar 4.800 orang tercatat mengikuti kegiatan yang mempertemukan pencari kerja dengan puluhan perusahaan.
Sebanyak 59 perusahaan ambil bagian dalam Job Fair tersebut dengan menyediakan 2.873 lowongan pekerjaan.
Kesempatan kerja yang ditawarkan datang dari perusahaan di Jember, luar daerah, hingga perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia.
Jumlah peserta tahun ini melonjak lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.
Kondisi itu menunjukkan masih tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi dan kesempatan kerja.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember, Drs. Hadi Mulyono, mengatakan peningkatan jumlah peserta menjadi salah satu catatan dalam pelaksanaan Job Fair tahun ini.
“Yang patut kita syukuri, jumlah peserta atau pencari kerja cukup banyak. Lebih dari dua kali lipat dari tahun kemarin, ada sekitar 4.800 sekian yang ikut mencari kerja,” ujar Hadi.
Untuk mengantisipasi jumlah peserta yang tinggi, panitia menyediakan pendaftaran secara daring maupun langsung di lokasi.
Pencari kerja kemudian mengikuti proses seleksi berdasarkan ketentuan yang diberlakukan oleh perusahaan masing-masing.
Di sisi lain, angka pengangguran Jember tercatat mengalami penurunan.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jember berada pada angka 3,06 persen.
Angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya dan berada di bawah tingkat nasional serta Jawa Timur.
Meski demikian, pemerintah masih menghadapi kebutuhan untuk memperluas penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan.
Salah satu peserta Job Fair, Rasti Camelia, warga Tanggul Kulon, datang setelah menyelesaikan pendidikan manajemen perkantoran pada Mei lalu.
Ia mencari peluang kerja di bidang administrasi yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya.
“Adanya Job Fair ini bisa menjadi upaya bagi orang-orang yang masih belum bekerja untuk segera mendapatkan pekerjaan,” ujar Rasti.
Mewakili Bupati Jember, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, Indra Tri Purnomo, menyebut Job Fair sebagai salah satu upaya mempertemukan pencari kerja dengan kebutuhan dunia usaha.
Menurutnya, keberadaan perusahaan dalam kegiatan tersebut membuka ruang bagi sumber daya manusia Jember untuk mendapatkan pekerjaan sesuai kompetensinya.
Indra juga berharap dunia usaha terus berperan dalam membuka kesempatan kerja dan menyerap tenaga kerja lokal.
Pencari kerja diminta memanfaatkan kesempatan tersebut dengan serius.
“Manfaatkanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, secara profesional dan berkualitas,” tutur Indra.
ADVERTORIAL
PDP Kahyangan Jember Siapkan Lahan Perkebunan Masuk Pasar Ekspor
DETAIL.ID, Jember – PDP Kahyangan Jember mulai mengubah strategi pengelolaan lahan perkebunan dengan memperluas komoditas dan membangun akses menuju pasar internasional.
Langkah itu ditempuh melalui kemitraan dengan PTPN I Regional 5.
Kemitraan tersebut menyasar lahan seluas 3.800 hektare yang dikelola PDP Kahyangan.
Selain meningkatkan produksi, kerja sama ini diharapkan memperkuat tata kelola perusahaan melalui transfer pengetahuan dari PTPN I Regional 5.
Direktur Utama PDP Kahyangan Jember, Gogot Cahyo Baskoro, mengatakan pertemuan dengan PTPN I Regional 5 bersama Komisi C DPRD Jember menghasilkan sejumlah kesepakatan untuk pengembangan perusahaan.
Salah satu rencana yang disiapkan adalah memperluas tanaman tebu.
PDP Kahyangan saat ini baru memiliki sekitar 80 hektare lahan tebu.
Pengembangan komoditas tersebut akan memanfaatkan pengalaman PTPN I Regional 5 dalam pengelolaan perkebunan tebu.
“PDP Kahyangan berencana memperluas area tanam tebu yang saat ini baru berkisar 80 hektar,” kata Gogot.
Peluang lain terbuka dari sektor pemasaran.
PTPN I Regional 5 akan membantu menghubungkan PDP Kahyangan dengan jejaring buyer internasional.
Dengan begitu, komoditas yang dihasilkan perusahaan daerah tersebut berpeluang menembus pasar ekspor.
Penguatan pasar menjadi penting karena PDP Kahyangan masih mengandalkan komoditas utama seperti karet dan kopi.
Kedua komoditas itu kini memiliki prospek yang cukup baik dari sisi harga.
Di saat yang sama, perusahaan tidak hanya mengandalkan komoditas yang sudah berjalan.
Budidaya kayu gaharu mulai dijajaki sebagai alternatif pengembangan usaha, sementara tanaman kopi akan diremajakan untuk menjaga produktivitas perkebunan.
Kerja sama dengan PTPN I Regional 5 juga mencakup persoalan keamanan aset.
Sistem pengamanan terpadu disiapkan untuk kawasan perkebunan yang berbatasan langsung, salah satunya Kebun Sumber Pandan di Kecamatan Sumberbaru dan Kebun Sumber Tenggulun di Kecamatan Tanggul.
Bagi PDP Kahyangan, optimalisasi lahan tidak berhenti pada target peningkatan pendapatan perusahaan.
Kawasan perkebunan juga diharapkan memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat sekitar melalui program pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan karyawan.
“Selain mengejar profitabilitas dan kesehatan finansial perusahaan, optimalisasi ribuan hektar aset lahan ini juga mengemban misi sosial,” ujar Gogot.
ADVERTORIAL
Pemkab Jember Gelontor Rp91,1 Miliar untuk 11.237 Mahasiswa
DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember menggelontorkan anggaran sekitar Rp91,1 miliar untuk program Beasiswa Cinta Bergema periode 2025-2026.
Anggaran tersebut mencakup realisasi beasiswa 2025, pencairan tahap I dan II 2026, serta alokasi bagi penerima baru tahun ini.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Arief Tyahyono, mengatakan program tersebut terus dievaluasi untuk memastikan bantuan pendidikan diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan.
Pada 2025, jumlah pendaftar Beasiswa Cinta Bergema mencapai 17.351 orang.
Mereka berasal dari 103 perguruan tinggi, terdiri atas 20 kampus di Jember, 79 kampus di luar Jember, dan empat perguruan tinggi luar negeri.
Setelah melalui proses verifikasi dan seleksi, sebanyak 7.161 mahasiswa dinyatakan lolos tahap akhir.
Namun, 124 peserta ditahan pencairannya sehingga jumlah penerima yang dananya direalisasikan mencapai 7.037 mahasiswa.
Realisasi anggaran beasiswa pada 2025 mencapai Rp31,99 miliar.
Memasuki 2026, Pemkab Jember kembali melakukan verifikasi dan validasi terhadap data penerima sebelumnya.
Hasilnya, sebanyak 6.562 mahasiswa masih memenuhi syarat untuk dipertahankan sebagai penerima, sementara 475 mahasiswa dinyatakan gugur.
Untuk penerima lama, pencairan tahap pertama 2026 mencapai Rp25 miliar. Sementara pencairan tahap kedua mencapai Rp18,9 miliar.
Di tahun yang sama, pendaftar baru Beasiswa Cinta Bergema tercatat sebanyak 11.469 orang dari 136 perguruan tinggi.
Rinciannya, 22 perguruan tinggi berada di Jember, 113 di luar Jember, dan satu perguruan tinggi luar negeri, yakni Al-Azhar Mesir.
Pemkab Jember menyiapkan kuota 4.200 penerima baru dengan anggaran sebesar Rp15,3 miliar.
Dengan akumulasi tersebut, total anggaran program Beasiswa Cinta Bergema periode 2025-2026 mencapai sekitar Rp91,19 miliar atau dibulatkan menjadi Rp91,1 miliar.
Arief menyebut jumlah penerima manfaat program tersebut hingga 2026 telah mencapai 11.237 mahasiswa.
Angka itu sudah melampaui separuh target RPJMD Jember yang menetapkan 20 ribu penerima manfaat.
“Program unggulan Beasiswa Cinta Bergema, telah menunjukkan progres signifikan. Hingga kurun waktu 2025–2026, penerima manfaat bantuan pendidikan ini sudah menembus angka 11.237 mahasiswa,” kata Arief.
Menurut dia, perhatian Pemkab Jember terhadap pendidikan tidak berhenti pada bantuan biaya kuliah.
Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah daerah.
Sepanjang 2025, sebanyak 124 satuan pendidikan telah menyelesaikan revitalisasi.
Program tersebut berlanjut pada 2026 dengan 256 lembaga pendidikan yang telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Arief mengatakan perbaikan fasilitas sekolah diperlukan agar siswa tidak hanya memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan, tetapi juga memperoleh lingkungan belajar yang layak.
“Pendidikan bukan sekadar membantu anak-anak untuk bisa melanjutkan kuliah, melainkan juga memastikan mereka dapat mengenyam ilmu di lingkungan belajar yang jauh lebih baik. Kami ingin anak-anak Jember terus melangkah lebih jauh dan meraih masa depan mereka,” tuturnya.



