Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Pemprov Jambi Berkomitmen Cegah Tindak Pidana Korupsi

Published

on

KOTA JAMBI – Sekretaris Daerah Provinsi Jambi H Sudirman, SH membuka secara resmi  Rapat Monitoring dan Evaluasi   Monitoring Centre for Prevention (MCP)  yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di ruang pola kantor gubernur, Selasa (20/4).  Kegiatan ini diikuti Kepala OPD lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Maruli Tua (Kasatgas 1 Pencegahan Wilayah 1) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia  dan Didik Agung Widjanarko (Direktur Koordinasi Supervisi) KPK RI.

Dalam sambutannya Sekda memberikan apresiasi terhadap diselenggarakannya acara ini yang dinilainya akan memperkuat komitmen pemerintah Provinsi Jambi dalam upaya pencegahan korupsi. “Saya sangat mengapresiasi upaya pembenahan yang dilakukan oleh KPK untuk mencegah dan memberantas korupsi. Pemerintah Provinsi Jambi juga terus berusaha untuk meningkatkan pencegahan korupsi, dalam semua sektor. Melalui Keputusan Gubernur Jambi Nomor 381/KEP.GUB/ITPROV-1.2/2020 telah ditetapkan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2020 yang berfokus pada 7 (tujuh) indikator program antara lain Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah dan Manajemen Aset Daerah,” ujar Sekda.

Ditegaskan Sekda bahwa upaya pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan, KPK terus membangun sistem pencegahan korupsi, untuk menutup atau mempersempit celah peluang untuk melakukan korupsi, salah satunya dengan Monitoring Centre for Prevention (MCP)/Pusat Pemantauan untuk Pencegahan, dengan 8 (delapan) area intervensi dalam pencegahan korupsi di pemerintah daerah, yaitu:  Perencanaan dan Pengangaran APBD; Pengadaan Barang dan Jasa; Perizinan; APIP (Aparatur Pengawas Intern Pemerintah); Manajeman Aparatur Sipil Negara (ASN) ; Optimalisasi Pajak Daerah; Manajemen Aset Daerah; Tata Kelola Dana Desa (khusus di pemerintah kabupaten).

Disampaikan Sekda, untuk mendukung keberhasilan pencegahan korupsi pada tujuh indikator program dimaksud, terdapat 7 kelompok kerja (pokja) untuk mengkoordinir tindak lanjut penyelesaian seluruh rekomendasi dan rencana aksi yang telah ditetapkan, serta mengacu pada indikator keberhasilan serta target capaian yang telah diuraikan dalam Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Jambi, yaitu Pokja Perencanaan dan Penganggaran Keuangan, Pokja Pengadaan Barang dan Jasa, Pokja Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pokja APIP, Pokja Manajemen ASN, Pokja Optimalisasi Pajak Daerah dan Pokja Manajemen Aset Daerah.

“Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi berdasarkan target sampai bulan Desember 2020, dari rencana aksi yang telah ditetapkan telah terpenuhi sebesar 73,99 persen, dengan rincian: Capaian rencana aksi area intervensi perencanaan dan penganggaran APBD secara keseluruhan sebesar 83,25 persen; Capaian rencana aksi area pengadaan barang dan jasa secara keseluruhan sebesar 71,64%. ; Capaian rencana aksi area pelayanan terpadu satu pintu secara keseluruhan sebesar 63.95 persen; Capaian rencana aksi area Aparat Pengawasan Intern Pemerintah secara keseluruhan sebesar 84,90 persen; Capaian rencana aksi area Aparat Pengawasan Intern Pemerintah secara keseluruhan sebesar 76,60 persen; Capaian Rencana Aksi Optimalisasi Pajak Daerah 66,00 persen, dan Capaian Rencana Aksi Manajemen Aset Daerah 70,40 persen,” paparnya.

Sementara itu, Kasatgas 1 Pencegahan Wilayah 1Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia  Maruli Tua, menjelaskan bahwa MPC merupakan tolak ukur yang dibuat oleh KPK pada aplikasi ‘Jaga’ dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan tujuan mendorong perbaikan sistem, regulasi serta yang terpenting adalah implementasi sistem pengelolaan yang lebih transparan.

Maruli Tua juga mengungkapkan alasan mengundang Kepala OPD  dalam acara tersebut yaitu pertama, banyak Kepala Daerah terlibat sebagai pelaku korupsi dan diproses hukum. Kedua, dapat memahami dan mengetahui fungsi dan kegunaan MCP pada Pemda. Ketiga, MCP adalah tolok ukur keseriusan Pemda dalam upaya cegah korupsi karena terdapat indikator dan sub indikator yang harus dipenuhi tetapi utamanya adalah implementasinya sehingga butuh keseriusan Kepala Daerah. Keempat, Kepala Daerah diharapkan dapat menjadi contoh dan tauladan dalam perilaku kehidupannya. Terakhir, bawahan/staf tergantung bagaimana Kepala Daerah sehingga, Kepala Daerah memiliki tanggung jawab yang besar.

“Saya berharap kejadian di masa lampu tidak terjadi lagi dan kita semua berharap untuk Kepala Daerah terutama yang definitif nanti terus mendorong untuk melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di masing-masing daerah,” ujarnya

Dalam paparanya, Maruli Tua menambahkan pada Struktur Organisasi Koordinasi Wilayah (Korwil) terdapat dua Satgas yaitu satgas Pencegahan dan Satgas Penindakan. Untuk Satgas Penindakan ini bertugas melakukan penegakan hukum terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi. Tentu yang kita harapkan adalah Satgas Pencegahan ini, untuk bersama-sama mendorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.

ADVERTORIAL

Kabupaten Jember Sabet Penghargaan Nasional Berkat Inovasi Pelayanan Publik

DETAIL.ID

Published

on

CNN Indonesia Awards 2026 di Ballroom Hotel JW Marriott Jakarta, Jumat (6/11/2026). (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Kabupaten Jember kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional melalui program inovatif yang dicanangkan oleh Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait.

Penghargaan tersebut dianugerahkan oleh CNN Indonesia dalam ajang CNN Indonesia Awards 2026 bertajuk Karya Nyata untuk Indonesia Berdaya pada Jumat, 6 November 2026 di Ballroom Hotel JW Marriott, Jakarta.

Penghargaan bergengsi itu diberikan atas komitmen Pemerintah Kabupaten Jember dalam memperkuat kualitas pelayanan publik hingga ke tingkat desa.

Penguatan tata kelola pemerintahan ini diwujudkan melalui efektivitas program Homecare serta layanan pengaduan Gerakan Nasional Pelayanan Publik bernama Wadul Gus’e.

Melalui terobosan tersebut, masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai fasilitas kesehatan dasar serta layanan administrasi pemerintahan.

Selain itu, warga juga dapat menyampaikan aspirasi dan pengaduan secara langsung tanpa bergantung pada pusat layanan konvensional.

Kendati Kabupaten Jember kerap meraih penghargaan tingkat nasional, pimpinan daerah sering menugaskan jajaran Pemkab Jember untuk mewakili penerimaannya.

Langkah itu dilakukan karena Gus Fawait memilih tetap berfokus menyelesaikan berbagai agenda kerja pelayanan masyarakat Kabupaten Jember.

Meskipun berhalangan hadir secara langsung, Gus Fawait menyampaikan apresiasi yang mendalam atas pengakuan skala nasional tersebut.

Pihaknya menegaskan bahwa penghargaan ini menjadi dorongan semangat untuk terus melayani masyarakat secara selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.

“Apresiasi tingkat nasional ini dinilai menjadi vitamin yang sangat berharga bagi Pemkab Jember. Semangat pelayanan terpadu ini akan terus dipacu agar dampak pembangunan dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat,” ucap Bupati Jember, Gus Fawait.

Pada prosesi penganugerahan di Jakarta, kehadiran Bupati Jember diwakili secara resmi oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember, Akhmad Helmi Luqman.

Kepala Diskominfo menerima piala penghargaan tersebut atas nama Pemerintah Kabupaten Jember.

Seremoni penyerahan penghargaan berjalan dengan khidmat sebagai bentuk pengakuan publik terhadap transformasi pelayanan masyarakat di Kabupaten Jember, yang diharapkan mampu memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah dalam menghadirkan inovasi pelayanan publik yang responsif dan berdaya guna. (*)

Continue Reading

ADVERTORIAL

Gus Fawait Ungkap Pendidikan Agama Jadi Solusi Utama Tuntaskan Persoalan Kompleks di Jember

DETAIL.ID

Published

on

Bunga Desaku di Kecamatan Umbulsari, Selasa (3/11/2026). (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Berbagai persoalan rumit di tingkat lokal hingga nasional diyakini dapat diatasi melalui penguatan sektor pendidikan dan penanaman nilai-nilai keagamaan.

Fondasi akhlak mulia ini dinilai mutlak untuk membentengi generasi penerus dari dampak buruk berbagai pengaruh negatif di era modern.

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Bupati Jember, Gus Fawait, ketika menghadiri kegiatan Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan (Bunga Desaku) di Kantor Desa Sukoreno, Kecamatan Umbulsari, pada Selasa, 3 November 2026.

Di hadapan para guru ngaji, tokoh agama, serta masyarakat, ia menegaskan bahwa ilmu yang berlandaskan agama adalah bekal utama pembentukan karakter.

Pemerintah Kabupaten Jember memberikan atensi khusus kepada para pendidik keagamaan dari beragam latar belakang keyakinan.

Kelompok pengajian, majelis taklim, dan kegiatan rohani lintas agama dinilai memiliki peran vital dalam melahirkan generasi bangsa yang saleh, salehah, dan berkualitas.

Komitmen kuat juga disampaikan pemkab untuk terus bersinergi bersama para guru ngaji demi menyemarakkan kegiatan rohani warga.

“Dengan semakin maraknya majelis ilmu dan pengajian, diharapkan Kabupaten Jember senantiasa dilimpahi keberkahan dan kemakmuran,” kata Gus Fawait.

Di samping fokus pada pembangunan sumber daya manusia daerah, ia turut mengajak warga untuk mendoakan para pemimpin bangsa, khususnya Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran pemerintahan pusat.

Persatuan dan kesatuan antarwarga dipandang sebagai landasan kokoh untuk mencapai cita-cita bersama.

“Semangat kebersamaan yang berakar dari nilai-nilai luhur kebangsaan dan keagamaan diyakini menjadi kunci utama dalam membawa bangsa Indonesia, khususnya Kabupaten Jember, menjadi daerah yang semakin unggul dan disegani,” tuturnya. (*)

Continue Reading

ADVERTORIAL

Warga Jember Rasakan Manfaat Nyata Layanan JKN, Berobat Jadi Lebih Tenang

DETAIL.ID

Published

on

Fatimah menunjukkan layanan Mobile JKN. (Foto: Dok/Humas BPJS Kesehatan Cabang Jember)

DETAIL.ID, Jember – Kehadiran Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dirasakan langsung oleh masyarakat dari berbagai kalangan sebagai bentuk perlindungan saat membutuhkan layanan medis.

Hal tersebut dialami Fatimah (45), seorang ibu rumah tangga yang berasal dari Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, yang telah lama terdaftar sebagai peserta JKN.

Bagi dirinya, program ini menghadirkan rasa tenang bagi keluarga manakala harus menjalani proses pengobatan di fasilitas kesehatan.

Sebagai bagian dari peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Daerah, Fatimah menceritakan pengalamannya ketika menghadapi gangguan kesehatan pada saluran kemih atau urologi.

Kondisi tersebut memaruskannya memperoleh penanganan medis secara komprehensif hingga harus dirujuk ke rumah sakit.

Situasi itu membuatnya menyadari bahwa ketersediaan jaminan pembiayaan kesehatan sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya untuk mengantisipasi besarnya biaya pemeriksaan lanjutan maupun tindakan medis di rumah sakit.

“Bagi saya, Program JKN ini sangat membantu. Kita tidak pernah tahu kapan akan sakit dan membutuhkan pengobatan. Dengan adanya JKN yang iurannya ditanggung pemerintah, saya merasa lebih tenang karena ketika saya atau keluarga membutuhkan pelayanan kesehatan, tidak perlu terlalu khawatir memikirkan biaya pengobatannya,” ujar Fatimah, Jumat, 30 Oktober 2026.

Selain aspek pembiayaan, kemudahan akses serta mutu pelayanan di fasilitas kesehatan turut mendatangkan kesan positif baginya selama menjalani rangkaian perawatan.

Ia menilai pihak fasilitas kesehatan terus berbenah memberikan pelayanan terbaik demi kenyamanan pasien.

“Selama menggunakan JKN, saya merasa sangat terbantu dengan pelayanan yang diberikan. Ketika membutuhkan pengobatan, kami bisa mendapatkan penanganan sesuai prosedur. Saya juga melihat rumah sakit terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya agar pasien merasa lebih nyaman,” tuturnya.

Di akhir pengalamannya, Fatimah menyampaikan harapan agar Program JKN dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak warga.

Menurutnya, program ini merefleksikan semangat gotong royong dalam memenuhi hak dasar kesehatan bagi masyarakat luas.

“Menurut saya, JKN sangat bermanfaat bagi masyarakat. Jangan sampai kita baru menyadari pentingnya jaminan kesehatan ketika sudah sakit. Saya berharap program ini terus ada dan semakin baik pelayanannya, karena manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat seperti kami,” ucapnya. (*)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs