ADVERTORIAL
Pemprov Jambi Berkomitmen Cegah Tindak Pidana Korupsi
KOTA JAMBI – Sekretaris Daerah Provinsi Jambi H Sudirman, SH membuka secara resmi Rapat Monitoring dan Evaluasi Monitoring Centre for Prevention (MCP) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di ruang pola kantor gubernur, Selasa (20/4). Kegiatan ini diikuti Kepala OPD lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Maruli Tua (Kasatgas 1 Pencegahan Wilayah 1) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Didik Agung Widjanarko (Direktur Koordinasi Supervisi) KPK RI.
Dalam sambutannya Sekda memberikan apresiasi terhadap diselenggarakannya acara ini yang dinilainya akan memperkuat komitmen pemerintah Provinsi Jambi dalam upaya pencegahan korupsi. “Saya sangat mengapresiasi upaya pembenahan yang dilakukan oleh KPK untuk mencegah dan memberantas korupsi. Pemerintah Provinsi Jambi juga terus berusaha untuk meningkatkan pencegahan korupsi, dalam semua sektor. Melalui Keputusan Gubernur Jambi Nomor 381/KEP.GUB/ITPROV-1.2/2020 telah ditetapkan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2020 yang berfokus pada 7 (tujuh) indikator program antara lain Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah dan Manajemen Aset Daerah,” ujar Sekda.
Ditegaskan Sekda bahwa upaya pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan, KPK terus membangun sistem pencegahan korupsi, untuk menutup atau mempersempit celah peluang untuk melakukan korupsi, salah satunya dengan Monitoring Centre for Prevention (MCP)/Pusat Pemantauan untuk Pencegahan, dengan 8 (delapan) area intervensi dalam pencegahan korupsi di pemerintah daerah, yaitu: Perencanaan dan Pengangaran APBD; Pengadaan Barang dan Jasa; Perizinan; APIP (Aparatur Pengawas Intern Pemerintah); Manajeman Aparatur Sipil Negara (ASN) ; Optimalisasi Pajak Daerah; Manajemen Aset Daerah; Tata Kelola Dana Desa (khusus di pemerintah kabupaten).
Disampaikan Sekda, untuk mendukung keberhasilan pencegahan korupsi pada tujuh indikator program dimaksud, terdapat 7 kelompok kerja (pokja) untuk mengkoordinir tindak lanjut penyelesaian seluruh rekomendasi dan rencana aksi yang telah ditetapkan, serta mengacu pada indikator keberhasilan serta target capaian yang telah diuraikan dalam Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Jambi, yaitu Pokja Perencanaan dan Penganggaran Keuangan, Pokja Pengadaan Barang dan Jasa, Pokja Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pokja APIP, Pokja Manajemen ASN, Pokja Optimalisasi Pajak Daerah dan Pokja Manajemen Aset Daerah.
“Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi berdasarkan target sampai bulan Desember 2020, dari rencana aksi yang telah ditetapkan telah terpenuhi sebesar 73,99 persen, dengan rincian: Capaian rencana aksi area intervensi perencanaan dan penganggaran APBD secara keseluruhan sebesar 83,25 persen; Capaian rencana aksi area pengadaan barang dan jasa secara keseluruhan sebesar 71,64%. ; Capaian rencana aksi area pelayanan terpadu satu pintu secara keseluruhan sebesar 63.95 persen; Capaian rencana aksi area Aparat Pengawasan Intern Pemerintah secara keseluruhan sebesar 84,90 persen; Capaian rencana aksi area Aparat Pengawasan Intern Pemerintah secara keseluruhan sebesar 76,60 persen; Capaian Rencana Aksi Optimalisasi Pajak Daerah 66,00 persen, dan Capaian Rencana Aksi Manajemen Aset Daerah 70,40 persen,” paparnya.
Sementara itu, Kasatgas 1 Pencegahan Wilayah 1Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Maruli Tua, menjelaskan bahwa MPC merupakan tolak ukur yang dibuat oleh KPK pada aplikasi ‘Jaga’ dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan tujuan mendorong perbaikan sistem, regulasi serta yang terpenting adalah implementasi sistem pengelolaan yang lebih transparan.
Maruli Tua juga mengungkapkan alasan mengundang Kepala OPD dalam acara tersebut yaitu pertama, banyak Kepala Daerah terlibat sebagai pelaku korupsi dan diproses hukum. Kedua, dapat memahami dan mengetahui fungsi dan kegunaan MCP pada Pemda. Ketiga, MCP adalah tolok ukur keseriusan Pemda dalam upaya cegah korupsi karena terdapat indikator dan sub indikator yang harus dipenuhi tetapi utamanya adalah implementasinya sehingga butuh keseriusan Kepala Daerah. Keempat, Kepala Daerah diharapkan dapat menjadi contoh dan tauladan dalam perilaku kehidupannya. Terakhir, bawahan/staf tergantung bagaimana Kepala Daerah sehingga, Kepala Daerah memiliki tanggung jawab yang besar.
“Saya berharap kejadian di masa lampu tidak terjadi lagi dan kita semua berharap untuk Kepala Daerah terutama yang definitif nanti terus mendorong untuk melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di masing-masing daerah,” ujarnya
Dalam paparanya, Maruli Tua menambahkan pada Struktur Organisasi Koordinasi Wilayah (Korwil) terdapat dua Satgas yaitu satgas Pencegahan dan Satgas Penindakan. Untuk Satgas Penindakan ini bertugas melakukan penegakan hukum terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi. Tentu yang kita harapkan adalah Satgas Pencegahan ini, untuk bersama-sama mendorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.
ADVERTORIAL
Gus Fawait Dorong Sinergi Pemkab-TNI Perkuat Produksi Beras Jember
DETAIL.ID, Jember – Suasana peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Makodim 0824 Jember berlangsung hangat pada Senin, 5 Oktober 2026.
Bupati Jember Muhammad Fawait bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) secara sengaja datang tanpa kabar untuk memberikan kejutan langsung kepada jajaran TNI.
“Kami ingin memberikan surprise jajaran Forkopimda di sini, untuk datang secara bersama-sama menyampaikan selamat Hari Jadi TNI,” kata Bupati yang akrab disapa Gus Fawait tersebut.
Selain membawa pesan kebersamaan dan kekompakan untuk mendukung program pemerintah pusat era Presiden Prabowo Subianto, momentum ini juga dimanfaatkan untuk mempererat sinergi sektor ketahanan pangan.
Kolaborasi antara Pemkab Jember dan TNI dinilai membuahkan hasil signifikan terhadap peningkatan produksi beras daerah.
“Ke depan kita dan TNI juga punya tugas untuk ikut serta meningkatkan ketahanan pangan dan itu sudah di Jember. Produksi beras kita yang mungkin beberapa tahun yang lalu sempat nomor 5, nomor 4, hari ini sudah nomor 3. Itu bentuk sinergi konkret antara pemerintah daerah dengan TNI,” ujarnya.
Acara peringatan yang digelar secara sederhana dan kekeluargaan tersebut turut melibatkan berbagai lapisan elemen masyarakat, mulai dari institusi daerah hingga para pengemudi ojek online. (*)
ADVERTORIAL
Gus Fawait Terobos Jalan Terjal di Ketinggian 700 MDPL Pegunungan Argopuro demi Lansia
DETAIL.ID, Jember — Di balik rimbunnya pepohonan dan tajamnya tebing Pegunungan Argopuro, Dusun Gujuran Timur, Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk, berdiri anggun di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut.
Dusun sunyi yang menjadi benteng terluar Kabupaten Jember ini berbatasan langsung dengan Bondowoso.
Di sini, desir angin dan gemericik air menjadi irama harian warga, jauh dari deru kendaraan yang tak sanggup menembus jalanannya yang ekstrem.
Namun pada Minggu, 4 Oktober 2026, jalan tanah yang menyempit dan terjal itu menyaksikan sebuah pemandangan tak biasa.
Dengan peluh yang membasahi kening, Bupati Jember Muhammad Fawait atau Gus Fawait menyusuri jalan setapak tersebut dengan berjalan kaki.
Didampingi jajaran OPD dan tim medis Puskesmas Jelbuk, ia memilih meninggalkan kenyamanan mobil dinas demi sebuah janji kemanusiaan.
Langkah panjang itu membawanya ke sebuah gubuk bambu yang dihuni dua lansia rentan.
Kehidupan seolah menguji mereka tanpa henti, satu di antaranya mengalami gangguan pendengaran, sementara rekannya harus berdamai dengan penurunan penglihatan.
Di rumah yang dinding bambunya mulai lapuk dan berlantai tanah itulah, kedua lansia itu menggantungkan hari tua.
Gus Fawait tak canggung melangkah masuk, Ia duduk sejajar, menyapa dengan kehangatan seorang anak kepada orang tuanya.
Saat tim kesehatan mulai memeriksa kondisi fisik kedua lansia tersebut, tawaran perbaikan rumah pun disampaikan.
Menariknya, ketika ditawari untuk merenovasi gubuk menjadi tembok permanen, kedua lansia itu menolak halus.
Mereka sudah menyatu dan merasa hangat dengan kesederhanaan dinding bambu yang telah lama menemani.
Memahami kearifan lokal itu, Gus Fawait memilih pendekatan yang humanis.
Pemerintah Kabupaten Jember tidak memaksakan kehendak, melainkan menyelaraskan perbaikan sesuai keinginan pemilik rumah.
Lantai tanah yang dingin dan berdebu akan dipadatkan dan diplester, sementara bagian-bagian rumah yang lapuk diperbaiki agar lebih aman dan layak.
“Setiap bulan akan didatangi. Ini sudah didatangi selama tiga kali. Kondisi rumahnya kita perbaiki dan kesehatannya terus kita cek,” kata Gus Fawait sembari tersenyum di lokasi.
Perjalanan menanjak hari itu menjadi bukti nyata mengapa program Homecare menjadi begitu krusial.
Bagi lansia seperti di Dusun Gujuran, jangankan berjalan ke Puskesmas, menembus bukit terjal saja sudah menjadi ancaman.
Maka, para nakes kini menjadi ‘ujung tombak’ yang jemput bola menembus batas-batas geografis demi pelayanan kesehatan yang merata.
Menatap hamparan jalan desa yang masih memprihatinkan, Gus Fawait menyadari masih ada pekerjaan rumah yang harus dirampungkan.
Meski jalan kabupaten sudah mulus, perbaikan akses desa di kawasan perbatasan akan menjadi prioritas bantuan Pemkab Jember pada tahun mendatang.
Bagi Gus Fawait, melangkahkan kaki ke pelosok bukan sekadar kunjungan kerja biasa, melainkan langkah awal menghadirkan rasa keadilan bagi mereka yang selama ini berada di balik bukit kesunyian.
“Mudah-mudahan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia bisa kami mulai terapkan di Kabupaten Jember sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto,” tutur Gus Fawait. (*)
ADVERTORIAL
Gus Fawait Dorong HKTI Maksimalkan Anggaran Pusat Rp300 Miliar untuk Pertanian Jember
DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait, mendorong Pengurus Anak Cabang (PAC) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) se-Kabupaten Jember untuk aktif mengakses dan mengawal berbagai program bantuan dari pemerintah provinsi maupun pusat.
Langkah tersebut dinilai penting guna mempercepat tercapainya swasembada pangan di kawasan perdesaan.
Instruksi itu disampaikan sosok yang akrab disapa Gus Fawait saat menghadiri agenda pelantikan PAC HKTI se-Kabupaten Jember di Pendopo Wahyawibawagraha, Sabtu, 3 Oktober 2026.
Kegiatan ini disaksikan langsung oleh Ketua DPD HKTI Jawa Timur, H. Muhammad Arum Sabil, serta Ketua DPC HKTI Jember, H. Ponimin Tohari.
Dalam kesempatan itu, Gus Fawait membeberkan besarnya alokasi dukungan anggaran dari pemerintah pusat di bawah pimpinan Presiden Prabowo untuk sektor pertanian Jember yang mencapai angka lebih dari Rp300 miliar selama kurun waktu 2025 hingga 2026.
“Ini bentuk komitmen perhatian dan keberpihakan pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat kepada sektor pertanian,” kata Gus Fawait.
Ia menambahkan, intervensi anggaran tersebut berkontribusi nyata pada naiknya produktivitas padi Jember yang kini bertengger di posisi tiga besar Jawa Timur.
Capaian ini menunjukkan tren positif setelah sempat berada di urutan kelima dalam kurun beberapa tahun belakangan.
Dukungan untuk kalangan petani juga diselaraskan dengan pembenahan fasilitas publik dasar di desa.
Selain perlindungan jaminan kesehatan lewat program Universal Health Coverage (UHC) prioritas, layanan homecare, dan beasiswa, Pemkab Jember memfokuskan program revitalisasi bangunan sekolah di wilayah pedalaman yang mayoritas muridnya merupakan anak petani. (*)



