Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Pemprov Jambi Berkomitmen Cegah Tindak Pidana Korupsi

DETAIL.ID

Published

on

KOTA JAMBI – Sekretaris Daerah Provinsi Jambi H Sudirman, SH membuka secara resmi  Rapat Monitoring dan Evaluasi   Monitoring Centre for Prevention (MCP)  yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di ruang pola kantor gubernur, Selasa (20/4).  Kegiatan ini diikuti Kepala OPD lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Maruli Tua (Kasatgas 1 Pencegahan Wilayah 1) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia  dan Didik Agung Widjanarko (Direktur Koordinasi Supervisi) KPK RI.

Dalam sambutannya Sekda memberikan apresiasi terhadap diselenggarakannya acara ini yang dinilainya akan memperkuat komitmen pemerintah Provinsi Jambi dalam upaya pencegahan korupsi. “Saya sangat mengapresiasi upaya pembenahan yang dilakukan oleh KPK untuk mencegah dan memberantas korupsi. Pemerintah Provinsi Jambi juga terus berusaha untuk meningkatkan pencegahan korupsi, dalam semua sektor. Melalui Keputusan Gubernur Jambi Nomor 381/KEP.GUB/ITPROV-1.2/2020 telah ditetapkan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2020 yang berfokus pada 7 (tujuh) indikator program antara lain Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah dan Manajemen Aset Daerah,” ujar Sekda.

Ditegaskan Sekda bahwa upaya pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan, KPK terus membangun sistem pencegahan korupsi, untuk menutup atau mempersempit celah peluang untuk melakukan korupsi, salah satunya dengan Monitoring Centre for Prevention (MCP)/Pusat Pemantauan untuk Pencegahan, dengan 8 (delapan) area intervensi dalam pencegahan korupsi di pemerintah daerah, yaitu:  Perencanaan dan Pengangaran APBD; Pengadaan Barang dan Jasa; Perizinan; APIP (Aparatur Pengawas Intern Pemerintah); Manajeman Aparatur Sipil Negara (ASN) ; Optimalisasi Pajak Daerah; Manajemen Aset Daerah; Tata Kelola Dana Desa (khusus di pemerintah kabupaten).

Disampaikan Sekda, untuk mendukung keberhasilan pencegahan korupsi pada tujuh indikator program dimaksud, terdapat 7 kelompok kerja (pokja) untuk mengkoordinir tindak lanjut penyelesaian seluruh rekomendasi dan rencana aksi yang telah ditetapkan, serta mengacu pada indikator keberhasilan serta target capaian yang telah diuraikan dalam Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Jambi, yaitu Pokja Perencanaan dan Penganggaran Keuangan, Pokja Pengadaan Barang dan Jasa, Pokja Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pokja APIP, Pokja Manajemen ASN, Pokja Optimalisasi Pajak Daerah dan Pokja Manajemen Aset Daerah.

“Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi berdasarkan target sampai bulan Desember 2020, dari rencana aksi yang telah ditetapkan telah terpenuhi sebesar 73,99 persen, dengan rincian: Capaian rencana aksi area intervensi perencanaan dan penganggaran APBD secara keseluruhan sebesar 83,25 persen; Capaian rencana aksi area pengadaan barang dan jasa secara keseluruhan sebesar 71,64%. ; Capaian rencana aksi area pelayanan terpadu satu pintu secara keseluruhan sebesar 63.95 persen; Capaian rencana aksi area Aparat Pengawasan Intern Pemerintah secara keseluruhan sebesar 84,90 persen; Capaian rencana aksi area Aparat Pengawasan Intern Pemerintah secara keseluruhan sebesar 76,60 persen; Capaian Rencana Aksi Optimalisasi Pajak Daerah 66,00 persen, dan Capaian Rencana Aksi Manajemen Aset Daerah 70,40 persen,” paparnya.

Sementara itu, Kasatgas 1 Pencegahan Wilayah 1Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia  Maruli Tua, menjelaskan bahwa MPC merupakan tolak ukur yang dibuat oleh KPK pada aplikasi ‘Jaga’ dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan tujuan mendorong perbaikan sistem, regulasi serta yang terpenting adalah implementasi sistem pengelolaan yang lebih transparan.

Maruli Tua juga mengungkapkan alasan mengundang Kepala OPD  dalam acara tersebut yaitu pertama, banyak Kepala Daerah terlibat sebagai pelaku korupsi dan diproses hukum. Kedua, dapat memahami dan mengetahui fungsi dan kegunaan MCP pada Pemda. Ketiga, MCP adalah tolok ukur keseriusan Pemda dalam upaya cegah korupsi karena terdapat indikator dan sub indikator yang harus dipenuhi tetapi utamanya adalah implementasinya sehingga butuh keseriusan Kepala Daerah. Keempat, Kepala Daerah diharapkan dapat menjadi contoh dan tauladan dalam perilaku kehidupannya. Terakhir, bawahan/staf tergantung bagaimana Kepala Daerah sehingga, Kepala Daerah memiliki tanggung jawab yang besar.

“Saya berharap kejadian di masa lampu tidak terjadi lagi dan kita semua berharap untuk Kepala Daerah terutama yang definitif nanti terus mendorong untuk melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di masing-masing daerah,” ujarnya

Dalam paparanya, Maruli Tua menambahkan pada Struktur Organisasi Koordinasi Wilayah (Korwil) terdapat dua Satgas yaitu satgas Pencegahan dan Satgas Penindakan. Untuk Satgas Penindakan ini bertugas melakukan penegakan hukum terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi. Tentu yang kita harapkan adalah Satgas Pencegahan ini, untuk bersama-sama mendorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.

Natuna

BWS Cup 2025 Resmi Ditutup, Sekda Natuna Tekankan Sportivitas dan Regenerasi Atlet

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Natuna – Turnamen bola voli BWS Cup 2025 resmi berakhir dengan kemeriahan penutupan di Alun-Alun Pantai Piwang, pada Minggu malam, 14 September 2025. Acara ini dihadiri jajaran Pemerintah Daerah, panitia, peserta, serta masyarakat yang antusias menyaksikan pertandingan puncak.

Dalam kesempatan itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, H. Boy Wijanarko, mewakili Bupati Natuna, menekankan pentingnya menjaga sportivitas dan mendorong regenerasi atlet.

“Turnamen ini bukan sekadar kompetisi, melainkan wadah silaturahmi, sportivitas, sekaligus sarana pembinaan generasi muda Natuna. Kita berharap dari ajang ini lahir atlet-atlet berbakat yang mampu berprestasi tidak hanya di daerah, tetapi juga di tingkat regional bahkan nasional,” ujarnya.

Sebelumnya pada final putri yang digelar Minggu pagi, tim Mitra berhasil keluar sebagai juara setelah menundukkan Natuna Tectona dengan skor telak 3-0. Sementara itu, pada final putra yang berlangsung malam harinya, tim Natuna Tectona sukses menaklukkan GMJ dalam pertandingan sengit dan keluar sebagai juara BWS Cup Voli Ball 2025.

Dalam sambutannya, Sekda Natuna juga menyampaikan ucapan selamat khusus kepada para juara.

“Atas nama Pemerintah Daerah, saya mengucapkan selamat kepada tim Mitra yang berhasil menjadi juara kategori putri dan tim GMJ sebagai juara kategori putra. Semoga prestasi ini menjadi kebanggaan dan motivasi untuk terus berlatih dan meraih pencapaian yang lebih tinggi di masa depan,” katanya.

Sementara itu, Wan Safri Syamsudin selaku sponsor utama BWS Cup 2025 menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi.

“Kami merasa bangga bisa menjadi bagian dari turnamen ini. BWS Cup adalah bentuk nyata komitmen kita bersama untuk membangun semangat kebersamaan, sportivitas, dan mendorong lahirnya atlet-atlet voli berprestasi dari Natuna. Semoga turnamen ini terus berlanjut dan menjadi agenda yang semakin besar di tahun-tahun mendatang,” ujar Wan Safri Syamsudin.

Selain menyerahkan piala utama untuk tim juara, panitia juga memberikan penghargaan khusus bagi pemain terbaik, dan penonton paling heboh. Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para atlet untuk terus meningkatkan kemampuan serta menjunjung tinggi nilai sportivitas.

Reporter: Saipul Bahari

Continue Reading

ADVERTORIAL

Bupati Fadhil Arief Lantik BPH Himpunan Mahasiswa Batanghari (Himbari) Periode 2025–2027

DETAIL.ID

Published

on

Jambi – Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief, secara resmi melantik Badan Pengurus Harian (BPH) Himpunan Mahasiswa Batanghari (Himbari) periode 2025–2027. Pelantikan digelar bersamaan dengan malam keakraban Himbari, yang dilaksanakan di Taman Wisata Kampoeng Radja, Jambi, pada Sabtu malam, 13 September 2025.

Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan doa, dilanjutkan dengan prosesi pelantikan dan sambutan dari Bupati.

Dalam sambutannya, Fadhil Arief menekankan pentingnya peran organisasi mahasiswa di tengah masyarakat.

“Organisasi harus hadir dan memberi manfaat, baik bagi keluarga maupun lingkungan sekitar,” ujarnya.

Ia juga mendorong seluruh anggota Himbari untuk terus mengasah kemampuan bersosialisasi dan berorganisasi.

“Berproseslah di dalam organisasi ini. Kemampuan komunikasi dan interaksi dengan orang lain sangat penting, dan harus diarahkan untuk kepentingan bersama,” ucapnya.

Selain melantik pengurus, Fadhil juga menyampaikan pesan motivasi. Menurutnya, setiap mahasiswa memiliki kesempatan untuk sukses asalkan mau mengembangkan potensi diri.

“Tuhan sudah memberi kita kesempatan untuk sukses. Maka tugas kita adalah mengembangkan potensi itu sebaik mungkin,” tuturnya berpesan.

Ia menekankan pentingnya menjunjung tinggi sportivitas dalam meraih kesuksesan.

“Kesuksesan itu harus diraih dengan cara yang sportif. Kita harus siap bersaing secara sehat,” katanya.

Fadhil juga menyatakan dukungannya terhadap kreativitas dan pengembangan kapasitas generasi muda.

“Kami siap mendukung kreativitas mahasiswa, termasuk dalam bentuk akses beasiswa. Sebab kemajuan daerah sangat bergantung pada kualitas pendidikan,” ujarnya.

Acara pelantikan ini menjadi momentum konsolidasi Himbari untuk memperkuat peran mahasiswa Batanghari, baik di lingkungan akademik maupun dalam kontribusi sosial kemasyarakatan.

Continue Reading

Batanghari

Hadiri Panen Raya di Desa Pasar Terusan, Bupati Fadhil Arief Berharap Batanghari Jadi Sentra Penghasil Beras di Provinsi Jambi

DETAIL.ID

Published

on

Batanghari – Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief hadiri acara Panen Raya dan Percepatan Tanam Padi ke-2 di Desa Pasar Terusan, Kecamatan Muara Bulian, pada Sabtu, 13 September 2025.

Acara ini turut dihadiri oleh berbagai pejabat daerah, termasuk diantaranya Kapolres Batanghari, Dandim 0415 Jambi, Ketua DPRD Batanghari, Ketua Komisi ll DPRD Provinsi Jambi, Pj Swasembada Provinsi Jambi, Kadis TPHP Provinsi Jambi, Kadis P3, Camat Muara Bulian, dan Kepala Desa Pasar Terusan.

Adapun jenis padi yang dipanen di Desa Pasar Terusan pada saat itu adalah Himpari 32 dengan kisaran luas sawah yang dipanen adalah sekitar 360 hektar.

Panen raya ini menandai awal dari upaya untuk mencapai swasembada pangan di Kabupaten Batanghari pada tahun 2025.

Bupati Batangbari, Fadhil Arief mengatakan panen ini menjadi titik awal bagi para petani untuk segera menanam kembali, sehingga target luas tanam di Batanghari yang ditetapkan sebesar 9.100 hektare dapat tercapai.

Fadhil juga berharap ke depannya generasi muda ikut berperan aktif dalam pengembangan pertanian di Kabupaten Batanghari, sehingga dapat mencetak lahan sawah-sawah yang lebih maju serta modern. Yang mana hal ini juga sesuai dengan Visi-Misi Kabupaten Batanghari yang pertama, yaitu pengembangan Ekonomi berbasis pertanian dan argowisata lebih maju.

Dikatakan Bupati, dahulu tanam padi di sawah merupakan tradisi masyarakat. Hal ini harus ditingkatkan menjadi komoditi ekonomi pertanian yang harus di tingkatkan di masyarakat.

“Komoditi pertanian dalam hal ini padi, bukan lagi hanya untuk pemenuhan kebutuhan pangan keluarga saja, melainkan komoditi ekonomi pertanian berbasis pemenuhan kebutuhan pangan Kabupaten Batanghari,” ujarnya.

Bupati juga berharap ke depannya Kabupaten Batanghari dapat berswasembada pangan dan menjadi sentra penghasil padi/beras di Provinsi Jambi.

“Kami berkoordinasi dengan pihak provinsi dan pusat untuk menangani masalah cuaca dan alam. Dinas PUPR Kabupaten Batanghari juga telah membuat desain untuk sistem irigasi yang lebih baik, sehingga sawah di Desa bisa ditanami dengan lebih optimal meskipun menghadapi bencana alam,” tuturnya.

Continue Reading
Advertisement Advertisement
Advertisement ads

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs