ADVERTORIAL
Pemprov Jambi Berkomitmen Cegah Tindak Pidana Korupsi
KOTA JAMBI – Sekretaris Daerah Provinsi Jambi H Sudirman, SH membuka secara resmi Rapat Monitoring dan Evaluasi Monitoring Centre for Prevention (MCP) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di ruang pola kantor gubernur, Selasa (20/4). Kegiatan ini diikuti Kepala OPD lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Maruli Tua (Kasatgas 1 Pencegahan Wilayah 1) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Didik Agung Widjanarko (Direktur Koordinasi Supervisi) KPK RI.
Dalam sambutannya Sekda memberikan apresiasi terhadap diselenggarakannya acara ini yang dinilainya akan memperkuat komitmen pemerintah Provinsi Jambi dalam upaya pencegahan korupsi. “Saya sangat mengapresiasi upaya pembenahan yang dilakukan oleh KPK untuk mencegah dan memberantas korupsi. Pemerintah Provinsi Jambi juga terus berusaha untuk meningkatkan pencegahan korupsi, dalam semua sektor. Melalui Keputusan Gubernur Jambi Nomor 381/KEP.GUB/ITPROV-1.2/2020 telah ditetapkan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2020 yang berfokus pada 7 (tujuh) indikator program antara lain Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah dan Manajemen Aset Daerah,” ujar Sekda.
Ditegaskan Sekda bahwa upaya pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan, KPK terus membangun sistem pencegahan korupsi, untuk menutup atau mempersempit celah peluang untuk melakukan korupsi, salah satunya dengan Monitoring Centre for Prevention (MCP)/Pusat Pemantauan untuk Pencegahan, dengan 8 (delapan) area intervensi dalam pencegahan korupsi di pemerintah daerah, yaitu: Perencanaan dan Pengangaran APBD; Pengadaan Barang dan Jasa; Perizinan; APIP (Aparatur Pengawas Intern Pemerintah); Manajeman Aparatur Sipil Negara (ASN) ; Optimalisasi Pajak Daerah; Manajemen Aset Daerah; Tata Kelola Dana Desa (khusus di pemerintah kabupaten).
Disampaikan Sekda, untuk mendukung keberhasilan pencegahan korupsi pada tujuh indikator program dimaksud, terdapat 7 kelompok kerja (pokja) untuk mengkoordinir tindak lanjut penyelesaian seluruh rekomendasi dan rencana aksi yang telah ditetapkan, serta mengacu pada indikator keberhasilan serta target capaian yang telah diuraikan dalam Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Jambi, yaitu Pokja Perencanaan dan Penganggaran Keuangan, Pokja Pengadaan Barang dan Jasa, Pokja Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pokja APIP, Pokja Manajemen ASN, Pokja Optimalisasi Pajak Daerah dan Pokja Manajemen Aset Daerah.
“Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi berdasarkan target sampai bulan Desember 2020, dari rencana aksi yang telah ditetapkan telah terpenuhi sebesar 73,99 persen, dengan rincian: Capaian rencana aksi area intervensi perencanaan dan penganggaran APBD secara keseluruhan sebesar 83,25 persen; Capaian rencana aksi area pengadaan barang dan jasa secara keseluruhan sebesar 71,64%. ; Capaian rencana aksi area pelayanan terpadu satu pintu secara keseluruhan sebesar 63.95 persen; Capaian rencana aksi area Aparat Pengawasan Intern Pemerintah secara keseluruhan sebesar 84,90 persen; Capaian rencana aksi area Aparat Pengawasan Intern Pemerintah secara keseluruhan sebesar 76,60 persen; Capaian Rencana Aksi Optimalisasi Pajak Daerah 66,00 persen, dan Capaian Rencana Aksi Manajemen Aset Daerah 70,40 persen,” paparnya.
Sementara itu, Kasatgas 1 Pencegahan Wilayah 1Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Maruli Tua, menjelaskan bahwa MPC merupakan tolak ukur yang dibuat oleh KPK pada aplikasi ‘Jaga’ dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan tujuan mendorong perbaikan sistem, regulasi serta yang terpenting adalah implementasi sistem pengelolaan yang lebih transparan.
Maruli Tua juga mengungkapkan alasan mengundang Kepala OPD dalam acara tersebut yaitu pertama, banyak Kepala Daerah terlibat sebagai pelaku korupsi dan diproses hukum. Kedua, dapat memahami dan mengetahui fungsi dan kegunaan MCP pada Pemda. Ketiga, MCP adalah tolok ukur keseriusan Pemda dalam upaya cegah korupsi karena terdapat indikator dan sub indikator yang harus dipenuhi tetapi utamanya adalah implementasinya sehingga butuh keseriusan Kepala Daerah. Keempat, Kepala Daerah diharapkan dapat menjadi contoh dan tauladan dalam perilaku kehidupannya. Terakhir, bawahan/staf tergantung bagaimana Kepala Daerah sehingga, Kepala Daerah memiliki tanggung jawab yang besar.
“Saya berharap kejadian di masa lampu tidak terjadi lagi dan kita semua berharap untuk Kepala Daerah terutama yang definitif nanti terus mendorong untuk melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di masing-masing daerah,” ujarnya
Dalam paparanya, Maruli Tua menambahkan pada Struktur Organisasi Koordinasi Wilayah (Korwil) terdapat dua Satgas yaitu satgas Pencegahan dan Satgas Penindakan. Untuk Satgas Penindakan ini bertugas melakukan penegakan hukum terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi. Tentu yang kita harapkan adalah Satgas Pencegahan ini, untuk bersama-sama mendorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.
ADVERTORIAL
Gus Fawait Ungkap Pendidikan Agama Jadi Solusi Utama Tuntaskan Persoalan Kompleks di Jember
DETAIL.ID, Jember – Berbagai persoalan rumit di tingkat lokal hingga nasional diyakini dapat diatasi melalui penguatan sektor pendidikan dan penanaman nilai-nilai keagamaan.
Fondasi akhlak mulia ini dinilai mutlak untuk membentengi generasi penerus dari dampak buruk berbagai pengaruh negatif di era modern.
Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Bupati Jember, Gus Fawait, ketika menghadiri kegiatan Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan (Bunga Desaku) di Kantor Desa Sukoreno, Kecamatan Umbulsari, pada Selasa, 3 November 2026.
Di hadapan para guru ngaji, tokoh agama, serta masyarakat, ia menegaskan bahwa ilmu yang berlandaskan agama adalah bekal utama pembentukan karakter.
Pemerintah Kabupaten Jember memberikan atensi khusus kepada para pendidik keagamaan dari beragam latar belakang keyakinan.
Kelompok pengajian, majelis taklim, dan kegiatan rohani lintas agama dinilai memiliki peran vital dalam melahirkan generasi bangsa yang saleh, salehah, dan berkualitas.
Komitmen kuat juga disampaikan pemkab untuk terus bersinergi bersama para guru ngaji demi menyemarakkan kegiatan rohani warga.
“Dengan semakin maraknya majelis ilmu dan pengajian, diharapkan Kabupaten Jember senantiasa dilimpahi keberkahan dan kemakmuran,” kata Gus Fawait.
Di samping fokus pada pembangunan sumber daya manusia daerah, ia turut mengajak warga untuk mendoakan para pemimpin bangsa, khususnya Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran pemerintahan pusat.
Persatuan dan kesatuan antarwarga dipandang sebagai landasan kokoh untuk mencapai cita-cita bersama.
“Semangat kebersamaan yang berakar dari nilai-nilai luhur kebangsaan dan keagamaan diyakini menjadi kunci utama dalam membawa bangsa Indonesia, khususnya Kabupaten Jember, menjadi daerah yang semakin unggul dan disegani,” tuturnya. (*)
ADVERTORIAL
Warga Jember Rasakan Manfaat Nyata Layanan JKN, Berobat Jadi Lebih Tenang
DETAIL.ID, Jember – Kehadiran Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dirasakan langsung oleh masyarakat dari berbagai kalangan sebagai bentuk perlindungan saat membutuhkan layanan medis.
Hal tersebut dialami Fatimah (45), seorang ibu rumah tangga yang berasal dari Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, yang telah lama terdaftar sebagai peserta JKN.
Bagi dirinya, program ini menghadirkan rasa tenang bagi keluarga manakala harus menjalani proses pengobatan di fasilitas kesehatan.
Sebagai bagian dari peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Daerah, Fatimah menceritakan pengalamannya ketika menghadapi gangguan kesehatan pada saluran kemih atau urologi.
Kondisi tersebut memaruskannya memperoleh penanganan medis secara komprehensif hingga harus dirujuk ke rumah sakit.
Situasi itu membuatnya menyadari bahwa ketersediaan jaminan pembiayaan kesehatan sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya untuk mengantisipasi besarnya biaya pemeriksaan lanjutan maupun tindakan medis di rumah sakit.
“Bagi saya, Program JKN ini sangat membantu. Kita tidak pernah tahu kapan akan sakit dan membutuhkan pengobatan. Dengan adanya JKN yang iurannya ditanggung pemerintah, saya merasa lebih tenang karena ketika saya atau keluarga membutuhkan pelayanan kesehatan, tidak perlu terlalu khawatir memikirkan biaya pengobatannya,” ujar Fatimah, Jumat, 30 Oktober 2026.
Selain aspek pembiayaan, kemudahan akses serta mutu pelayanan di fasilitas kesehatan turut mendatangkan kesan positif baginya selama menjalani rangkaian perawatan.
Ia menilai pihak fasilitas kesehatan terus berbenah memberikan pelayanan terbaik demi kenyamanan pasien.
“Selama menggunakan JKN, saya merasa sangat terbantu dengan pelayanan yang diberikan. Ketika membutuhkan pengobatan, kami bisa mendapatkan penanganan sesuai prosedur. Saya juga melihat rumah sakit terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya agar pasien merasa lebih nyaman,” tuturnya.
Di akhir pengalamannya, Fatimah menyampaikan harapan agar Program JKN dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak warga.
Menurutnya, program ini merefleksikan semangat gotong royong dalam memenuhi hak dasar kesehatan bagi masyarakat luas.
“Menurut saya, JKN sangat bermanfaat bagi masyarakat. Jangan sampai kita baru menyadari pentingnya jaminan kesehatan ketika sudah sakit. Saya berharap program ini terus ada dan semakin baik pelayanannya, karena manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat seperti kami,” ucapnya. (*)
ADVERTORIAL
Dokter Puskesmas Semboro Jember Rasakan Dampak Nyata JKN Lewat Semangat Gotong Royong
DETAIL.ID, Jember – Setiap hari, Puskesmas Semboro di Kabupaten Jember kedatangan warga yang ingin berobat dengan memanfaatkan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Salah satu dokter umum di puskesmas tersebut, dr. Ignatius Yuli Sugiarto (50), menyaksikan langsung bagaimana program ini membantu masyarakat memperoleh layanan medis tanpa beban biaya pengobatan yang besar.
Bagi dr. Sugiarto, kemudahan akses tersebut memberikan rasa aman bagi peserta ketika membutuhkan pemeriksaan maupun penanganan medis.
Situasi ini membuat pasien bisa lebih fokus menjalani proses pengobatan dan pemulihan tanpa dihantui kecemasan finansial.
“Setiap hari saya melayani peserta JKN di Puskesmas Semboro. Banyak masyarakat yang menyampaikan rasa syukur karena dengan adanya BPJS Kesehatan, mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus khawatir dengan biaya pengobatan yang cukup besar. Sebagai dokter, saya merasa senang melihat program ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata dr. Sugiarto, Jumat, 30 Oktober 2026.
Komitmen untuk memberikan layanan terbaik terus dipegang teguh oleh jajaran tenaga kesehatan di puskesmas tersebut.
Melihat warga terbantu menjadi kepuasan tersendiri sekaligus dorongan untuk menjaga kualitas pelayanan tetap prima.
“Kami di Puskesmas Semboro berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh peserta JKN. Bagi kami, melihat masyarakat terbantu dan mendapatkan layanan kesehatan yang mereka butuhkan merupakan kepuasan tersendiri sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan,” ujar dr. Ignatius.
Di luar aspek pembiayaan medis, ia menilai Program JKN menyimpan nilai sosial mendalam yang sejalan dengan karakter bangsa, yakni gotong royong.
Sistem iuran rutin yang dibayarkan peserta menjadi wadah kolektif untuk saling menolong tatkala ada yang jatuh sakit.
Melalui mekanisme tersebut, peserta yang berada dalam kondisi sehat turut menopang mereka yang membutuhkan pertolongan medis.
“Menurut saya, Program JKN mengajarkan nilai gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Saat ini kita sehat dan rutin membayar iuran, berarti kita ikut membantu saudara-saudara kita yang sedang sakit dan membutuhkan pelayanan kesehatan. Suatu saat ketika kita membutuhkan, sistem ini juga akan memberikan manfaat bagi kita,” katanya.
Menjelang akhir keterangannya, dr. Ignatius mengajak masyarakat untuk bersama-sama merawat keberlangsungan program ini dengan menjaga keaktifan kepesertaan serta memenuhi kewajiban iuran.
Kolaborasi antara kepatuhan peserta dan peningkatan mutu fasilitas kesehatan diyakini mampu menghadirkan perlindungan kesehatan yang merata.
“JKN ini merupakan program yang sangat baik karena mengedepankan kepedulian dan kebersamaan. Mari kita jaga bersama, karena melalui semangat gotong royong, kita bisa saling membantu agar semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” tuturnya. (*)



