ADVERTORIAL
Pemprov Jambi Berkomitmen Cegah Tindak Pidana Korupsi
KOTA JAMBI – Sekretaris Daerah Provinsi Jambi H Sudirman, SH membuka secara resmi Rapat Monitoring dan Evaluasi Monitoring Centre for Prevention (MCP) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di ruang pola kantor gubernur, Selasa (20/4). Kegiatan ini diikuti Kepala OPD lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Maruli Tua (Kasatgas 1 Pencegahan Wilayah 1) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Didik Agung Widjanarko (Direktur Koordinasi Supervisi) KPK RI.
Dalam sambutannya Sekda memberikan apresiasi terhadap diselenggarakannya acara ini yang dinilainya akan memperkuat komitmen pemerintah Provinsi Jambi dalam upaya pencegahan korupsi. “Saya sangat mengapresiasi upaya pembenahan yang dilakukan oleh KPK untuk mencegah dan memberantas korupsi. Pemerintah Provinsi Jambi juga terus berusaha untuk meningkatkan pencegahan korupsi, dalam semua sektor. Melalui Keputusan Gubernur Jambi Nomor 381/KEP.GUB/ITPROV-1.2/2020 telah ditetapkan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2020 yang berfokus pada 7 (tujuh) indikator program antara lain Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah dan Manajemen Aset Daerah,” ujar Sekda.
Ditegaskan Sekda bahwa upaya pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan, KPK terus membangun sistem pencegahan korupsi, untuk menutup atau mempersempit celah peluang untuk melakukan korupsi, salah satunya dengan Monitoring Centre for Prevention (MCP)/Pusat Pemantauan untuk Pencegahan, dengan 8 (delapan) area intervensi dalam pencegahan korupsi di pemerintah daerah, yaitu: Perencanaan dan Pengangaran APBD; Pengadaan Barang dan Jasa; Perizinan; APIP (Aparatur Pengawas Intern Pemerintah); Manajeman Aparatur Sipil Negara (ASN) ; Optimalisasi Pajak Daerah; Manajemen Aset Daerah; Tata Kelola Dana Desa (khusus di pemerintah kabupaten).
Disampaikan Sekda, untuk mendukung keberhasilan pencegahan korupsi pada tujuh indikator program dimaksud, terdapat 7 kelompok kerja (pokja) untuk mengkoordinir tindak lanjut penyelesaian seluruh rekomendasi dan rencana aksi yang telah ditetapkan, serta mengacu pada indikator keberhasilan serta target capaian yang telah diuraikan dalam Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Jambi, yaitu Pokja Perencanaan dan Penganggaran Keuangan, Pokja Pengadaan Barang dan Jasa, Pokja Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pokja APIP, Pokja Manajemen ASN, Pokja Optimalisasi Pajak Daerah dan Pokja Manajemen Aset Daerah.
“Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi berdasarkan target sampai bulan Desember 2020, dari rencana aksi yang telah ditetapkan telah terpenuhi sebesar 73,99 persen, dengan rincian: Capaian rencana aksi area intervensi perencanaan dan penganggaran APBD secara keseluruhan sebesar 83,25 persen; Capaian rencana aksi area pengadaan barang dan jasa secara keseluruhan sebesar 71,64%. ; Capaian rencana aksi area pelayanan terpadu satu pintu secara keseluruhan sebesar 63.95 persen; Capaian rencana aksi area Aparat Pengawasan Intern Pemerintah secara keseluruhan sebesar 84,90 persen; Capaian rencana aksi area Aparat Pengawasan Intern Pemerintah secara keseluruhan sebesar 76,60 persen; Capaian Rencana Aksi Optimalisasi Pajak Daerah 66,00 persen, dan Capaian Rencana Aksi Manajemen Aset Daerah 70,40 persen,” paparnya.
Sementara itu, Kasatgas 1 Pencegahan Wilayah 1Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Maruli Tua, menjelaskan bahwa MPC merupakan tolak ukur yang dibuat oleh KPK pada aplikasi ‘Jaga’ dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan tujuan mendorong perbaikan sistem, regulasi serta yang terpenting adalah implementasi sistem pengelolaan yang lebih transparan.
Maruli Tua juga mengungkapkan alasan mengundang Kepala OPD dalam acara tersebut yaitu pertama, banyak Kepala Daerah terlibat sebagai pelaku korupsi dan diproses hukum. Kedua, dapat memahami dan mengetahui fungsi dan kegunaan MCP pada Pemda. Ketiga, MCP adalah tolok ukur keseriusan Pemda dalam upaya cegah korupsi karena terdapat indikator dan sub indikator yang harus dipenuhi tetapi utamanya adalah implementasinya sehingga butuh keseriusan Kepala Daerah. Keempat, Kepala Daerah diharapkan dapat menjadi contoh dan tauladan dalam perilaku kehidupannya. Terakhir, bawahan/staf tergantung bagaimana Kepala Daerah sehingga, Kepala Daerah memiliki tanggung jawab yang besar.
“Saya berharap kejadian di masa lampu tidak terjadi lagi dan kita semua berharap untuk Kepala Daerah terutama yang definitif nanti terus mendorong untuk melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di masing-masing daerah,” ujarnya
Dalam paparanya, Maruli Tua menambahkan pada Struktur Organisasi Koordinasi Wilayah (Korwil) terdapat dua Satgas yaitu satgas Pencegahan dan Satgas Penindakan. Untuk Satgas Penindakan ini bertugas melakukan penegakan hukum terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi. Tentu yang kita harapkan adalah Satgas Pencegahan ini, untuk bersama-sama mendorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.
ADVERTORIAL
Hadiri Peringatan Isra Mi’raj dan Haul Datuk Paduka Berhala di Masjid Tsamaratul Insan, Gubernur Al Haris Ingatkan Keteladanan Nabi dan Sejarah Islam di Jambi
Jambi – Pemerintah Provinsi Jambi menggelar Peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW sekaligus Haul Datuk Paduka Berhala di Masjid Raya Tsamaratul Insan (Islamic Center) pada Selasa, 20 Januari 2026.
Kegiatan keagamaan yang berlangsung khidmat ini dihadiri langsung oleh Gubernur Jambi Al Haris, Wakil Gubernur Abdullah Sani, Sekretaris Daerah, pimpinan Forkopimda, pejabat dan pegawai Pemprov Jambi, serta diikuti ribuan jamaah dari berbagai kalangan.
Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa peringatan Isra Mi’raj menjadi momentum penting untuk melakukan refleksi diri atas ibadah dan amal yang telah dijalani. Ia berharap setiap waktu yang dilalui umat Islam dipenuhi dengan nilai kebaikan dan tidak menjadi sia-sia.
“Hari ini kita berada di penghujung bulan Rajab. Mudah-mudahan semua ibadah dan amal yang kita lakukan membawa keberkahan bagi kita semua,” ujar Al Haris.
Gubernur juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersyukur atas kondisi Provinsi Jambi yang hingga kini diberi rasa aman, nyaman, dan dijauhkan dari berbagai marabahaya.
Pada kesempatan itu juga, Al Haris turut mengajak jamaah mendoakan saudara-saudara di sejumlah daerah lain di Indonesia yang sedang diuji dengan bencana alam agar diberikan kesabaran dan segera dipulihkan oleh Allah SWT.
“Doa kita semoga Jambi senantiasa dijauhkan dari bencana, masyarakatnya rukun dan damai, sehingga rezeki Allah dimuliakan bagi seluruh warga Jambi di mana pun berada,” tuturnya.
Lebih lanjut, Al Haris menegaskan bahwa peringatan Isra Mi’raj bertujuan untuk meneladani akhlak dan perilaku Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari, seperti sikap istiqomah, kesabaran, dan ketawadhuan dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan.
Selain Isra Mi’raj, kegiatan ini juga dirangkai dengan Haul Datuk Paduka Berhala, tokoh besar penyebar Islam di Jambi yang dikenal dengan nama Ahmad Salim. Al Haris menjelaskan bahwa Datuk Paduka Berhala merupakan ulama sekaligus bangsawan yang datang ke Jambi sekitar abad ke-15, membawa ajaran Islam dengan pendekatan damai dan penuh hikmah.
“Beliau datang bukan untuk menaklukkan, melainkan menyemaikan benih-benih tauhid. Inilah yang membuat Islam di Jambi tumbuh dan mengakar kuat sejak dahulu kala,” kata Al Haris.
Ia juga mengaitkan sejarah masuknya Islam di Jambi dengan perkembangan Islam di Pulau Jawa pada masa yang sama, ketika para Wali Songo mulai menyebarkan Islam dan meletakkan dasar Kesultanan Demak. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti bahwa Islam di Jambi adalah Islam yang damai, menyatukan, dan dicintai masyarakatnya.
“Oleh karena itu, tugas kita hari ini adalah memakmurkan masjid, mensyiarkan Islam, serta menjaga persatuan umat, agar Jambi tetap aman dan generasi mudanya menjadi generasi yang sholeh dan sholehah,” ucapnya.
Acara ini diisi dengan tausiyah oleh penceramah Ustadz Muhammad Muhajir yang mengupas makna Isra Mi’raj sebagai penguat iman dan ketaatan kepada Allah SWT. Sementara itu, pembacaan manaqib Datuk Paduka Berhala dipimpin oleh Ustadz Nuzuli dan Ustadz Thoriq Kamal, menambah kekhusyukan suasana peringatan tersebut.
ADVERTORIAL
Sosialisasi SNPMB 2026, Rektor UNJA Dorong Calon Mahasiswa Pilih Prodi Sesuai Minat dan Bakat
Mendalo – Universitas Jambi (UNJA) menggelar kegiatan Sosialisasi Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Tahun 2026 di Auditorium Lantai 1 Gedung UNIFAC, UNJA Mendalo pada Senin, 19 Januari 2026 .
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan siswa dan guru dari SMA dan SMK di lima kabupaten/kota terdekat, yakni Kabupaten Tanjungjabung Timur, Tanjungjabung Barat, Muarojambi, Batanghari, dan Kota Jambi. Sosialisasi bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh terkait kebijakan serta mekanisme penerimaan mahasiswa baru di UNJA.
Hadir dalam kegiatan tersebut Rektor UNJA, Helmi, didampingi Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof. Dr. Hafrida, S.H., M.H., Wakil Rektor Bidang Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Sistem Informasi, Prof. Dr. Revis Asra, S.Si., M.Si., dan Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama (BAKKS), Dr. Guspianto, S.KM., M.KM. Turut hadir Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) UNJA, para dekan dan wakil dekan, serta koordinator program studi dari seluruh fakultas di lingkungan UNJA.
Dalam sambutannya, Rektor UNJA menegaskan pentingnya kesesuaian pilihan program studi dengan minat, bakat, dan kemampuan calon mahasiswa.
“Universitas Jambi ingin agar sekolah dan calon mahasiswa memilih program studi yang benar-benar sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan adik-adik semua, sehingga tidak terjadi salah pilih yang berujung pada pindah program studi atau bahkan drop out,” ujar Rektor.
Sosialisasi ini membahas secara rinci mekanisme Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), termasuk strategi pemilihan program studi serta pemahaman daya tampung pada masing-masing program studi di UNJA.
Rektor juga mengingatkan bahwa penempatan pilihan program studi menjadi faktor penting dalam proses seleksi, khususnya pada program studi yang tergolong favorit.
“Jika ingin serius kuliah di Universitas Jambi, maka pilihlah UNJA sebagai pilihan pertama, baik pada jalur prestasi, UTBK, maupun mandiri, terutama untuk program studi yang tergolong favorit,” ungkap Rektor.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi sosialisasi oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof. Dr. Hafrida, S.H., M.H., serta sesi tanya jawab yang dipandu oleh Kepala BAKKS, Dr. Guspianto, S.KM., M.KM. Para guru dan siswa tampak antusias mengajukan pertanyaan, terutama terkait beasiswa, pilihan lintas jurusan, dan peluang masuk perguruan tinggi.
Selain kegiatan yang dilaksanakan di Kampus Mendalo, UNJA juga akan melanjutkan sosialisasi SNPMB 2026 bagi siswa SMA dan SMK di daerah lainnya. Tim UNJA dijadwalkan turun langsung ke lapangan untuk melaksanakan sosialisasi di Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci, serta Kota Sungaipenuh.
Melalui kegiatan ini, UNJA berharap sekolah, guru, dan calon mahasiswa memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kebijakan SNPMB 2026, sehingga proses penerimaan mahasiswa baru dapat berjalan secara objektif, transparan, dan mampu menghasilkan mahasiswa yang sesuai dengan potensi akademiknya.
ADVERTORIAL
Gubernur Al Haris dan Kajati Jambi Tinjau Kesiapan Operasional Rumah Sakit Adhyaksa
Jambi – Gubernur Jambi, Al Haris bersama Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jambi, Sugeng Hariadi melakukan peninjauan langsung ke Rumah Sakit Adhyaksa yang berlokasi di kawasan Seberang Kota Jambi, Senin, 19 Januari 2026.
Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan rumah sakit tersebut menjelang operasional, khususnya dari sisi sarana prasarana dan sumber daya manusia (SDM).
Gubernur Al Haris dan Kajati Sugeng Hariadi didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, serta jajaran pimpinan RSUD Raden Mattaher dan Rumah Sakit Daerah Jiwa (RSDJ). Rombongan meninjau seluruh fasilitas Rumah Sakit Adhyaksa dari lantai satu hingga lantai lima yang saat ini telah memasuki tahap finishing.
Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa peninjauan ini bertujuan untuk melihat secara langsung kesiapan rumah sakit yang dibangun oleh Kejaksaan Agung tersebut agar dapat segera melayani masyarakat Jambi. Menurutnya, bangunan yang megah dan fasilitas medis yang lengkap harus diimbangi dengan kesiapan SDM yang memadai, mulai dari dokter, perawat, hingga tenaga farmasi.
“Ini rumah sakit yang sangat luar biasa. Tentu idealnya, rumah sakit sebesar ini harus kita hitung betul kebutuhan personelnya, berapa dokter, perawat, dan tenaga pendukung lainnya. Karena Pak Jaksa Agung sudah membangun rumah sakit yang megah ini, sangat sayang kalau pemerintah daerah tidak ikut mendukung,” ujar Al Haris.
Al Haris menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi siap membantu penyiapan SDM kesehatan agar Rumah Sakit Adhyaksa dapat segera beroperasi secara optimal. Ia menyebutkan, Pemprov Jambi melalui Dinas Kesehatan bersama pemerintah kabupaten/kota akan menghitung kebutuhan tenaga kesehatan, menyiapkan personel yang kompeten, dan melaporkannya ke Kejaksaan Agung.
“Intinya, rumah sakit ini dibangun untuk melayani masyarakat Jambi, terutama masyarakat kecil dan yang membutuhkan. Kita sering menghadapi kondisi rumah sakit penuh, terutama pada malam hari. Dengan adanya rumah sakit ini, masyarakat dari Tanjab Timur, Muaro Jambi, Kota Jambi, bahkan dari Kerinci yang ke Jambi bisa mendapatkan layanan kesehatan,” katanya.
Gubernur Al Haris menyebutkan bahwa Pemprov Jambi siap membangun dermaga guna mendukung operasional Rumah Sakit Adhyaksa. Ia pun menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Jaksa Agung atas pembangunan rumah sakit tersebut yang dinilainya sangat representatif dan memiliki peralatan medis yang lengkap.
Sementara itu, Kajati Jambi Sugeng Hariadi menyampaikan bahwa pihaknya saat ini fokus pada persiapan menjelang operasional rumah sakit, terutama terkait koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jambi sebagai salah satu pemangku kepentingan utama. Koordinasi tersebut mencakup pembagian dan pemenuhan tenaga kesehatan, baik dari daerah maupun dari pusat.
“Kami mempersiapkan semuanya sejak awal. Berapa tenaga kesehatan dari Pemprov, berapa dari pusat, itu akan kami analisa kebutuhannya dan selanjutnya kami sampaikan ke Jakarta. Kami ingin ketika rumah sakit ini beroperasi, semuanya sudah siap, sehingga tidak menimbulkan keluhan dari masyarakat,” kata Sugeng.
Terkait status layanan, Sugeng menegaskan bahwa Rumah Sakit Adhyaksa diperuntukkan bagi masyarakat umum dan direncanakan menjadi rumah sakit tipe C dengan layanan berbasis BPJS Kesehatan. Ia menambahkan, penggunaan rumah sakit untuk kepentingan internal Kejaksaan hanya sekitar 3 persen atau 12 kamar, yang diperuntukkan bagi pembantaran, rehabilitasi narkotika, serta perawatan tahanan yang sakit.
“Dari sekitar 100 kamar yang ada, hampir seluruhnya akan digunakan untuk masyarakat umum. Ini adalah bentuk komitmen kami agar Rumah Sakit Adhyaksa benar-benar memberi manfaat besar bagi masyarakat Jambi,” tuturnya.

