ADVERTORIAL
Pemprov Jambi Berkomitmen Cegah Tindak Pidana Korupsi
KOTA JAMBI – Sekretaris Daerah Provinsi Jambi H Sudirman, SH membuka secara resmi Rapat Monitoring dan Evaluasi Monitoring Centre for Prevention (MCP) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di ruang pola kantor gubernur, Selasa (20/4). Kegiatan ini diikuti Kepala OPD lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Maruli Tua (Kasatgas 1 Pencegahan Wilayah 1) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Didik Agung Widjanarko (Direktur Koordinasi Supervisi) KPK RI.
Dalam sambutannya Sekda memberikan apresiasi terhadap diselenggarakannya acara ini yang dinilainya akan memperkuat komitmen pemerintah Provinsi Jambi dalam upaya pencegahan korupsi. “Saya sangat mengapresiasi upaya pembenahan yang dilakukan oleh KPK untuk mencegah dan memberantas korupsi. Pemerintah Provinsi Jambi juga terus berusaha untuk meningkatkan pencegahan korupsi, dalam semua sektor. Melalui Keputusan Gubernur Jambi Nomor 381/KEP.GUB/ITPROV-1.2/2020 telah ditetapkan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2020 yang berfokus pada 7 (tujuh) indikator program antara lain Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah dan Manajemen Aset Daerah,” ujar Sekda.
Ditegaskan Sekda bahwa upaya pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan, KPK terus membangun sistem pencegahan korupsi, untuk menutup atau mempersempit celah peluang untuk melakukan korupsi, salah satunya dengan Monitoring Centre for Prevention (MCP)/Pusat Pemantauan untuk Pencegahan, dengan 8 (delapan) area intervensi dalam pencegahan korupsi di pemerintah daerah, yaitu: Perencanaan dan Pengangaran APBD; Pengadaan Barang dan Jasa; Perizinan; APIP (Aparatur Pengawas Intern Pemerintah); Manajeman Aparatur Sipil Negara (ASN) ; Optimalisasi Pajak Daerah; Manajemen Aset Daerah; Tata Kelola Dana Desa (khusus di pemerintah kabupaten).
Disampaikan Sekda, untuk mendukung keberhasilan pencegahan korupsi pada tujuh indikator program dimaksud, terdapat 7 kelompok kerja (pokja) untuk mengkoordinir tindak lanjut penyelesaian seluruh rekomendasi dan rencana aksi yang telah ditetapkan, serta mengacu pada indikator keberhasilan serta target capaian yang telah diuraikan dalam Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Jambi, yaitu Pokja Perencanaan dan Penganggaran Keuangan, Pokja Pengadaan Barang dan Jasa, Pokja Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pokja APIP, Pokja Manajemen ASN, Pokja Optimalisasi Pajak Daerah dan Pokja Manajemen Aset Daerah.
“Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi berdasarkan target sampai bulan Desember 2020, dari rencana aksi yang telah ditetapkan telah terpenuhi sebesar 73,99 persen, dengan rincian: Capaian rencana aksi area intervensi perencanaan dan penganggaran APBD secara keseluruhan sebesar 83,25 persen; Capaian rencana aksi area pengadaan barang dan jasa secara keseluruhan sebesar 71,64%. ; Capaian rencana aksi area pelayanan terpadu satu pintu secara keseluruhan sebesar 63.95 persen; Capaian rencana aksi area Aparat Pengawasan Intern Pemerintah secara keseluruhan sebesar 84,90 persen; Capaian rencana aksi area Aparat Pengawasan Intern Pemerintah secara keseluruhan sebesar 76,60 persen; Capaian Rencana Aksi Optimalisasi Pajak Daerah 66,00 persen, dan Capaian Rencana Aksi Manajemen Aset Daerah 70,40 persen,” paparnya.
Sementara itu, Kasatgas 1 Pencegahan Wilayah 1Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Maruli Tua, menjelaskan bahwa MPC merupakan tolak ukur yang dibuat oleh KPK pada aplikasi ‘Jaga’ dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan tujuan mendorong perbaikan sistem, regulasi serta yang terpenting adalah implementasi sistem pengelolaan yang lebih transparan.
Maruli Tua juga mengungkapkan alasan mengundang Kepala OPD dalam acara tersebut yaitu pertama, banyak Kepala Daerah terlibat sebagai pelaku korupsi dan diproses hukum. Kedua, dapat memahami dan mengetahui fungsi dan kegunaan MCP pada Pemda. Ketiga, MCP adalah tolok ukur keseriusan Pemda dalam upaya cegah korupsi karena terdapat indikator dan sub indikator yang harus dipenuhi tetapi utamanya adalah implementasinya sehingga butuh keseriusan Kepala Daerah. Keempat, Kepala Daerah diharapkan dapat menjadi contoh dan tauladan dalam perilaku kehidupannya. Terakhir, bawahan/staf tergantung bagaimana Kepala Daerah sehingga, Kepala Daerah memiliki tanggung jawab yang besar.
“Saya berharap kejadian di masa lampu tidak terjadi lagi dan kita semua berharap untuk Kepala Daerah terutama yang definitif nanti terus mendorong untuk melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di masing-masing daerah,” ujarnya
Dalam paparanya, Maruli Tua menambahkan pada Struktur Organisasi Koordinasi Wilayah (Korwil) terdapat dua Satgas yaitu satgas Pencegahan dan Satgas Penindakan. Untuk Satgas Penindakan ini bertugas melakukan penegakan hukum terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi. Tentu yang kita harapkan adalah Satgas Pencegahan ini, untuk bersama-sama mendorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.
ADVERTORIAL
Gus Fawait Dorong Hilirisasi Kopi dan Baksos Lewat Aksi Gowes Kebun Sumberwadung Jember
DETAIL.ID, Jember — Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, memimpin aksi gowes bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan camat se-Kabupaten Jember pada Senin, 5 Oktober 2026.
Menempuh rute dari Kebun Sumberwadung hingga Pendopo Wahyawibawagraha, kegiatan ini menggabungkan pemantauan ekonomi daerah dengan aksi sosial masyarakat.
Sepanjang rute perjalanan, rombongan menyalurkan bantuan sembako serta menyediakan layanan pengobatan gratis bagi warga setempat.
Gus Fawait menegaskan bahwa kegiatan lintas sektor ini menjadi sarana mempererat kebersamaan jajaran pemerintah daerah dalam membangun Jember.
Dalam peninjauan tersebut, Gus Fawait memberikan perhatian khusus pada kinerja BUMD Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan.
Beliau mengapresiasi inovasi dan langkah hilirisasi produk perkebunan yang dinilai mampu memberikan nilai tambah ekonomi serta mendorong pengentasan kemiskinan di kawasan pedesaan.
Langkah hilirisasi ini memperkuat rencana peluncuran branding “Jember Surga Kopi Indonesia”.
Potensi komoditas unggulan seperti kopi Liberika, Robusta, cerutu, hingga produk pangan sehat edamame dan cokelat menjadi modal kuat Jember sebagai pusat kopi nasional.
Selain sektor perkebunan, Gus Fawait juga menyoroti percepatan perbaikan sarana pendidikan melalui program revitalisasi sekolah.
“Kami mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan fasilitas sekolah yang rusak berat agar segera dijadikan prioritas penanganan oleh pemerintah daerah,” kata Gus Fawait. (*)
ADVERTORIAL
Gus Fawait Pastikan Kontrak PPPK Jember Aman dan Siapkan Layanan Mobil Cinta
DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember menegaskan komitmennya untuk tidak memutus kontrak tenaga PPPK maupun PPPK paruh waktu dalam penyusunan Rancangan APBD 2027 pada Senin, 5 Oktober 2026.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Jember Muhammad Fawait seusai Rapat Paripurna III DPRD Jember terkait jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2027.
Bupati yang akrab disapa Gus Fawait tersebut menyampaikan bahwa kesamaan pandangan antara legislatif dan eksekutif menjadi modal penting untuk memperkuat ruang fiskal daerah, khususnya dalam menyokong sektor pelayanan dasar dan penanganan kemiskinan.
“Yang pertama tadi saya sampaikan bahwa hampir keseluruhannya kita mempunyai pandangan yang sama antara legislatif dan eksekutif,” kata Gus Fawait.
Jika skema pembiayaan PPPK paruh waktu nantinya ditanggung pemerintah pusat, tambahan ruang fiskal daerah akan difokuskan untuk memperluas cakupan layanan kesehatan dan pendidikan.
Pemkab Jember memperkuat program Universal Health Coverage (UHC) dan Home Care, serta menghadirkan operasional armada Mobil Cinta mulai Kamis mendatang untuk mengantar pasien kurang mampu pulang dari rumah sakit secara gratis.
Di sektor pendidikan, selain memetakan sekolah rusak berat untuk diajukan revitalisasinya ke pusat, Pemkab Jember menggandeng kelompok pengajian lintas agama guna menjalankan program kejar paket demi mendongkrak rata-rata lama sekolah.
“Ini tidak bisa kita lakukan secara biasa-biasa saja. Kita harus lakukan sebuah kebijakan yang out of the box, menggandeng semua pihak termasuk kelompok-kelompok pengajian,” ujarnya.
Layanan Home Care juga diintegrasikan langsung dengan petugas Dispenduk untuk penyelesaian dokumen kependudukan warga di tempat.
Sementara untuk program rumah tidak layak huni (RTLH), Pemkab Jember menargetkan perbaikan 2.000 rumah tahun ini dari total kebutuhan 7.000 hingga 12.000 unit berbasis kriteria Kementerian Perumahan.
Pendataan warga miskin turut diperketat dengan membagi kelompok desil 1 yang didata oleh ASN dan desil 2 oleh mahasiswa KKN kolaboratif.
Pemkab Jember membedakan penanganan antara warga tidak produktif yang disokong bantuan sosial dan pangan, dengan warga usia produktif yang didorong lewat pelatihan kerja.
Salah satu program unggulan bagi warga usia produktif adalah SMK Go Global yang disosialisasikan bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk membuka jalur kerja legal bagi siswa kurang mampu tingkat SMK, MA, dan SLTA sederajat.
“Bukan cuma rumahnya saja yang kita perbaiki, kalau usia produktif kita akan beri pelatihan. Kalau usia produktif, kita akan dorong supaya mereka punya pendapatan, salah satunya melalui program SMK Go Global,” tutur Gus Fawait.
Skema ini disiapkan agar upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jember dapat berdampak jangka panjang dan berkelanjutan.
“Jember tidak ingin penanganan kemiskinan hanya berhenti pada bantuan, tetapi harus membuka jalan agar masyarakat produktif bisa bekerja dan meningkatkan pendapatannya,” ucapnya. (*)
ADVERTORIAL
Gus Fawait Dorong Sinergi Pemkab-TNI Perkuat Produksi Beras Jember
DETAIL.ID, Jember – Suasana peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Makodim 0824 Jember berlangsung hangat pada Senin, 5 Oktober 2026.
Bupati Jember Muhammad Fawait bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) secara sengaja datang tanpa kabar untuk memberikan kejutan langsung kepada jajaran TNI.
“Kami ingin memberikan surprise jajaran Forkopimda di sini, untuk datang secara bersama-sama menyampaikan selamat Hari Jadi TNI,” kata Bupati yang akrab disapa Gus Fawait tersebut.
Selain membawa pesan kebersamaan dan kekompakan untuk mendukung program pemerintah pusat era Presiden Prabowo Subianto, momentum ini juga dimanfaatkan untuk mempererat sinergi sektor ketahanan pangan.
Kolaborasi antara Pemkab Jember dan TNI dinilai membuahkan hasil signifikan terhadap peningkatan produksi beras daerah.
“Ke depan kita dan TNI juga punya tugas untuk ikut serta meningkatkan ketahanan pangan dan itu sudah di Jember. Produksi beras kita yang mungkin beberapa tahun yang lalu sempat nomor 5, nomor 4, hari ini sudah nomor 3. Itu bentuk sinergi konkret antara pemerintah daerah dengan TNI,” ujarnya.
Acara peringatan yang digelar secara sederhana dan kekeluargaan tersebut turut melibatkan berbagai lapisan elemen masyarakat, mulai dari institusi daerah hingga para pengemudi ojek online. (*)



