ADVERTORIAL
Pemprov Jambi Berkomitmen Cegah Tindak Pidana Korupsi
KOTA JAMBI – Sekretaris Daerah Provinsi Jambi H Sudirman, SH membuka secara resmi Rapat Monitoring dan Evaluasi Monitoring Centre for Prevention (MCP) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di ruang pola kantor gubernur, Selasa (20/4). Kegiatan ini diikuti Kepala OPD lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Maruli Tua (Kasatgas 1 Pencegahan Wilayah 1) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Didik Agung Widjanarko (Direktur Koordinasi Supervisi) KPK RI.
Dalam sambutannya Sekda memberikan apresiasi terhadap diselenggarakannya acara ini yang dinilainya akan memperkuat komitmen pemerintah Provinsi Jambi dalam upaya pencegahan korupsi. “Saya sangat mengapresiasi upaya pembenahan yang dilakukan oleh KPK untuk mencegah dan memberantas korupsi. Pemerintah Provinsi Jambi juga terus berusaha untuk meningkatkan pencegahan korupsi, dalam semua sektor. Melalui Keputusan Gubernur Jambi Nomor 381/KEP.GUB/ITPROV-1.2/2020 telah ditetapkan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2020 yang berfokus pada 7 (tujuh) indikator program antara lain Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah dan Manajemen Aset Daerah,” ujar Sekda.
Ditegaskan Sekda bahwa upaya pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan, KPK terus membangun sistem pencegahan korupsi, untuk menutup atau mempersempit celah peluang untuk melakukan korupsi, salah satunya dengan Monitoring Centre for Prevention (MCP)/Pusat Pemantauan untuk Pencegahan, dengan 8 (delapan) area intervensi dalam pencegahan korupsi di pemerintah daerah, yaitu: Perencanaan dan Pengangaran APBD; Pengadaan Barang dan Jasa; Perizinan; APIP (Aparatur Pengawas Intern Pemerintah); Manajeman Aparatur Sipil Negara (ASN) ; Optimalisasi Pajak Daerah; Manajemen Aset Daerah; Tata Kelola Dana Desa (khusus di pemerintah kabupaten).
Disampaikan Sekda, untuk mendukung keberhasilan pencegahan korupsi pada tujuh indikator program dimaksud, terdapat 7 kelompok kerja (pokja) untuk mengkoordinir tindak lanjut penyelesaian seluruh rekomendasi dan rencana aksi yang telah ditetapkan, serta mengacu pada indikator keberhasilan serta target capaian yang telah diuraikan dalam Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Jambi, yaitu Pokja Perencanaan dan Penganggaran Keuangan, Pokja Pengadaan Barang dan Jasa, Pokja Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pokja APIP, Pokja Manajemen ASN, Pokja Optimalisasi Pajak Daerah dan Pokja Manajemen Aset Daerah.
“Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi berdasarkan target sampai bulan Desember 2020, dari rencana aksi yang telah ditetapkan telah terpenuhi sebesar 73,99 persen, dengan rincian: Capaian rencana aksi area intervensi perencanaan dan penganggaran APBD secara keseluruhan sebesar 83,25 persen; Capaian rencana aksi area pengadaan barang dan jasa secara keseluruhan sebesar 71,64%. ; Capaian rencana aksi area pelayanan terpadu satu pintu secara keseluruhan sebesar 63.95 persen; Capaian rencana aksi area Aparat Pengawasan Intern Pemerintah secara keseluruhan sebesar 84,90 persen; Capaian rencana aksi area Aparat Pengawasan Intern Pemerintah secara keseluruhan sebesar 76,60 persen; Capaian Rencana Aksi Optimalisasi Pajak Daerah 66,00 persen, dan Capaian Rencana Aksi Manajemen Aset Daerah 70,40 persen,” paparnya.
Sementara itu, Kasatgas 1 Pencegahan Wilayah 1Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Maruli Tua, menjelaskan bahwa MPC merupakan tolak ukur yang dibuat oleh KPK pada aplikasi ‘Jaga’ dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan tujuan mendorong perbaikan sistem, regulasi serta yang terpenting adalah implementasi sistem pengelolaan yang lebih transparan.
Maruli Tua juga mengungkapkan alasan mengundang Kepala OPD dalam acara tersebut yaitu pertama, banyak Kepala Daerah terlibat sebagai pelaku korupsi dan diproses hukum. Kedua, dapat memahami dan mengetahui fungsi dan kegunaan MCP pada Pemda. Ketiga, MCP adalah tolok ukur keseriusan Pemda dalam upaya cegah korupsi karena terdapat indikator dan sub indikator yang harus dipenuhi tetapi utamanya adalah implementasinya sehingga butuh keseriusan Kepala Daerah. Keempat, Kepala Daerah diharapkan dapat menjadi contoh dan tauladan dalam perilaku kehidupannya. Terakhir, bawahan/staf tergantung bagaimana Kepala Daerah sehingga, Kepala Daerah memiliki tanggung jawab yang besar.
“Saya berharap kejadian di masa lampu tidak terjadi lagi dan kita semua berharap untuk Kepala Daerah terutama yang definitif nanti terus mendorong untuk melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di masing-masing daerah,” ujarnya
Dalam paparanya, Maruli Tua menambahkan pada Struktur Organisasi Koordinasi Wilayah (Korwil) terdapat dua Satgas yaitu satgas Pencegahan dan Satgas Penindakan. Untuk Satgas Penindakan ini bertugas melakukan penegakan hukum terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi. Tentu yang kita harapkan adalah Satgas Pencegahan ini, untuk bersama-sama mendorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.
ADVERTORIAL
Bupati Jember Tinjau Sekolah Rakyat, Target Rampung Akhir Juli
DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait, memastikan pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Pancakarya, Kecamatan Ajung, telah memasuki tahap akhir.
Saat meninjau langsung lokasi pembangunan pada Kamis, 9 Juli 2026, ia menyebut progres pengerjaan sudah mencapai lebih dari 90 persen dan ditargetkan selesai pada akhir Juli mendatang.
Peninjauan tersebut dilakukan bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Jember serta perwakilan pemerintah pusat.
Mereka memastikan seluruh sarana dan prasarana telah sesuai dengan rencana sehingga sekolah dapat segera digunakan untuk menerima peserta didik.
Dalam kunjungan itu, Gus Fawait meninjau satu per satu fasilitas yang tersedia, mulai ruang belajar, asrama siswa, masjid, gedung serbaguna, hingga area olahraga yang hampir seluruhnya telah selesai dibangun.
“Hari ini saya melihat langsung sekolah yang sangat megah. Fasilitasnya lengkap dan dibangun khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem,” kata Gus Fawait.
Ia mengatakan, Sekolah Rakyat menjadi salah satu program strategis pemerintah dalam membuka akses pendidikan yang setara bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Menurutnya, pendidikan merupakan cara paling efektif untuk memutus rantai kemiskinan yang selama ini masih menjadi tantangan di berbagai daerah.
“Program ini menjadi jalan memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Anak-anak harus memiliki kesempatan yang sama meraih masa depan,” ujarnya.
Gus Fawait menjelaskan, sekolah tersebut dibangun dengan fasilitas yang tergolong lengkap.
Selain ruang belajar dan asrama, tersedia dua lapangan basket, lapangan sepak bola berstandar FIFA, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya yang dirancang untuk menunjang proses pembelajaran dan pengembangan karakter siswa.
Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Jember siap mendukung penuh pelaksanaan Sekolah Rakyat bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Seluruh organisasi perangkat daerah telah diminta mengawal proses penyelesaian pembangunan hingga operasional sekolah berjalan sesuai jadwal.
“Seluruh jajaran Pemkab Jember hadir sebagai bentuk komitmen mendukung Sekolah Rakyat. Insyaallah pembangunan selesai pada akhir Juli,” katanya.
Sekolah Rakyat dibangun di kawasan olahraga yang bersebelahan dengan Jember Sport Garden (JSG).
Keberadaan sekolah tersebut diharapkan tidak hanya memberikan manfaat di bidang pendidikan, tetapi juga mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasan.
Selain itu, Gus Fawait menginstruksikan camat, lurah, dan pemerintah desa untuk aktif mendata anak-anak dari keluarga kurang mampu yang belum memperoleh akses pendidikan.
Ia menegaskan tidak boleh ada lagi anak di Jember yang kehilangan kesempatan sekolah karena kendala ekonomi.
“Jangan sampai ada anak Jember gagal sekolah karena biaya. Semua kebutuhan pendidikan sudah disiapkan pemerintah secara penuh,” ucapnya.
Menurutnya, seluruh kebutuhan peserta didik akan dipenuhi pemerintah.
Setiap siswa akan memperoleh fasilitas berupa laptop, seragam, tempat tinggal di asrama, makan tiga kali sehari, serta makanan ringan dua kali setiap hari tanpa dipungut biaya.
Program tersebut juga memberikan perhatian kepada kondisi keluarga siswa.
Orang tua peserta didik yang masih tinggal di rumah tidak layak huni akan memperoleh bantuan perbaikan rumah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Melihat kelengkapan fasilitas yang tersedia, Gus Fawait menilai kualitas Sekolah Rakyat tidak kalah dengan sekolah unggulan nasional.
“Saat melihat fasilitasnya, saya teringat Taruna Nusantara. Bedanya, sekolah berkualitas ini diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu,” ujarnya.
Sekolah Rakyat Jember nantinya akan menyelenggarakan pendidikan jenjang SD, SMP, dan SMA dengan sistem berasrama.
Antusiasme masyarakat terhadap program tersebut disebut cukup tinggi sejak proses pendaftaran dibuka.
Gus Fawait berharap kehadiran Sekolah Rakyat menjadi titik awal lahirnya generasi muda Jember yang memiliki daya saing dan mampu mengubah masa depan keluarganya melalui pendidikan.
“Target kami sederhana, jangan ada lagi anak Jember kehilangan masa depan karena kemiskinan. Semua harus mendapatkan pendidikan terbaik,” tuturnya. (*)
ADVERTORIAL
Hadiri Kenduri Sko Lima Desa Tanjung Pauh Mudik, Gubernur Al Haris Apresiasi Tradisi jadi Pemersatu dan Dorong Perbaikan Sarana Desa
Jambi – Festival Budaya Kenduri Sko Lima Desa di Tanjung Pauh Mudik, Kabupaten Kerinci, berlangsung meriah pada Minggu, 5 Juli 2026. Gubernur Jambi Al Haris bersama Ketua TP PKK Provinsi Jambi Hesnidar Haris (Hesti Haris) hadir langsung dalam perhelatan adat yang digelar lima tahun sekali tersebut.
Festival budaya ini diikuti masyarakat dari lima desa, yakni Tanjung Pauh Mudik, Punai Merindu, Pancuran Tiga, Bukit Pulai, dan Sumur Jauh. Turut hadir Bupati Kerinci Monadi, Wali Kota Sungaipenuh Alfin, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta ratusan warga.
Dalam sambutannya, Al Haris mengatakan Kenduri Sko merupakan warisan budaya yang harus terus dijaga karena memiliki nilai sejarah, adat istiadat, dan identitas masyarakat Kerinci.
Menurutnya, berbeda dengan perayaan tahunan seperti Idul Fitri, Kenduri Sko hanya digelar setiap lima tahun sehingga menjadi momen penting untuk mempererat silaturahmi sekaligus melestarikan tradisi leluhur.
“Budaya dan adat istiadat yang diwariskan nenek moyang harus terus dijaga dan dipraktikkan agar tetap hidup di tengah masyarakat,” ujar Al Haris.
Tak hanya berbicara soal budaya, Gubernur juga merespons keluhan warga terkait banjir dan kondisi jembatan di kawasan Tanjung Pauh Mudik. Ia berjanji segera meminta Dinas Pekerjaan Umum dan instansi terkait melakukan kajian untuk mencari solusi penanganan banjir.
Al Haris menegaskan, jika anggaran daerah belum mencukupi, Pemerintah Provinsi Jambi akan mengupayakan bantuan dari pemerintah pusat atau melakukan penanganan secara bertahap melalui APBD Provinsi.
“Kalau tidak ada dana di daerah, kita akan ajukan ke pusat. Kalau perlu, kita tangani bertahap dari anggaran provinsi. Yang penting masyarakat mendapatkan solusi,” katanya.
Menurut Al Haris, persoalan banjir tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut keselamatan warga, kerusakan lahan pertanian, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
Pada kesempatan itu, Al Haris juga mengapresiasi panitia, tokoh adat, dan masyarakat yang konsisten menjaga tradisi Kenduri Sko agar tetap lestari di tengah perkembangan zaman.
Sebagai bentuk dukungan, Gubernur menyerahkan bantuan dana CSR Bank Jambi sebesar Rp25 juta yang diperuntukkan bagi lima desa penyelenggara festival.
Sementara itu, Bupati Kerinci Monadi mengajak seluruh masyarakat mempertahankan adat istiadat sebagai identitas daerah sekaligus memperkuat persatuan.
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai dampak negatif perkembangan teknologi, seperti maraknya judi online dan penyalahgunaan narkotika yang dinilai dapat merusak kehidupan keluarga.
“Kita harus bersama-sama membimbing anak-anak dan generasi muda agar memanfaatkan teknologi secara bijak, sekaligus tetap memegang teguh nilai adat dan budaya yang diwariskan leluhur,” ujar Monadi.
Selain itu, Monadi mengajak masyarakat menjaga lahan persawahan sebagai bagian dari ketahanan pangan keluarga dan desa, sebagaimana yang telah diajarkan oleh para pendahulu.
Festival Budaya Kenduri Sko Lima Desa menjadi simbol kuat pelestarian budaya masyarakat Kerinci sekaligus ajang mempererat kebersamaan antarwarga, pemerintah, dan tokoh adat dalam menjaga warisan leluhur agar tetap hidup dari generasi ke generasi. (*)
ADVERTORIAL
Gubernur Al Haris Letakkan Batu Pertama Pembangunan RSUD Bukit Tengah di Kerinci
Jambi – Harapan masyarakat Kabupaten Kerinci untuk memiliki rumah sakit milik daerah akhirnya mulai menjadi kenyataan. Gubernur Jambi Al Haris bersama Bupati Kerinci Monadi melakukan peletakan batu pertama pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah, Kecamatan Siulak Mukai, Minggu , 5 Juli 2026.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Kerinci Murison, Ketua DPRD Kabupaten Kerinci, unsur Forkopimda, serta sejumlah Kepala OPD.
Gubernur Al Haris mengatakan pembangunan RSUD menjadi tonggak penting dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Kerinci. Menurutnya, setelah Rumah Sakit H.A. Thalib kembali menjadi aset Pemerintah Kota Sungaipenuh, Kabupaten Kerinci sudah saatnya memiliki rumah sakit sendiri yang mampu memberikan pelayanan kesehatan secara lengkap.
“Penduduk Kerinci cukup besar. Sudah waktunya masyarakat memiliki rumah sakit dengan pelayanan yang memadai,” ujar Al Haris.
Gubernur mengungkapkan pembangunan RSUD tersebut didanai melalui APBN senilai Rp137,5 miliar. Selain itu, pemerintah pusat juga mengalokasikan lebih dari Rp50 miliar untuk pengadaan alat kesehatan modern.
Proyek ini dikerjakan dengan skema single year dan ditargetkan rampung pada Desember 2026. Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, rumah sakit akan mulai melayani masyarakat pada 2027.
“Kami akan terus memantau pembangunan ini agar berjalan lancar, selesai tepat waktu, dan menghasilkan bangunan yang berkualitas sehingga segera bisa dimanfaatkan masyarakat,” katanya.
Al Haris mengatakan rumah sakit tersebut nantinya akan dilengkapi berbagai layanan unggulan, mulai dari cuci darah (hemodialisis), layanan jantung, kemoterapi, hingga berbagai peralatan medis modern. Pemerintah juga akan menyiapkan dokter spesialis dan tenaga kesehatan agar seluruh layanan dapat beroperasi secara maksimal.
“Kalau semua sudah lengkap, masyarakat Kerinci tidak perlu lagi berobat ke Sumatera Barat atau ke Kota Jambi. Semua pelayanan kesehatan bisa diperoleh di Kerinci,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Kerinci Monadi menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jambi, DPRD Kabupaten Kerinci, dan seluruh pihak yang telah mendukung terwujudnya pembangunan RSUD tersebut.
Monadi menjelaskan proses pembangunan rumah sakit tidak berlangsung singkat. Sejak 2025, Pemerintah Kabupaten Kerinci harus melalui berbagai tahapan administrasi, mulai dari pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), proses visitasi, hingga penyediaan lahan.
“Tanpa dukungan Pemerintah Provinsi Jambi dan DPRD Kabupaten Kerinci, pembangunan rumah sakit ini tidak akan terwujud,” ujarnya.
Monadi juga mengajak seluruh masyarakat ikut mengawal proses pembangunan agar selesai sesuai target. Menurutnya, pekerjaan besar berikutnya adalah menyiapkan sumber daya manusia, anggaran operasional, serta perubahan status rumah sakit menjadi tipe C agar dapat langsung beroperasi pada 2027.
“Jangan sampai bangunannya sudah berdiri megah, tetapi belum bisa melayani masyarakat karena SDM dan fasilitas pendukung belum siap. Semua harus dipersiapkan mulai sekarang,” katanya.
Monadi menambahkan, selain layanan dasar seperti penyakit dalam, bedah, anak, dan kebidanan, RSUD Kabupaten Kerinci juga akan memiliki layanan spesialis jantung, CT Scan, radiologi, patologi anatomi, kemoterapi, hingga cuci darah.
Menurutnya, kehadiran fasilitas kesehatan yang lengkap akan mengurangi ketergantungan masyarakat Kerinci untuk berobat ke luar daerah, terutama ke Sumatera Barat.
“Kami optimistis RSUD Kabupaten Kerinci akan menjadi pusat pelayanan kesehatan modern yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kerinci dan sekitarnya,” tuturnya. (*)



