ADVERTORIAL
Pemprov Jambi Berkomitmen Cegah Tindak Pidana Korupsi
KOTA JAMBI – Sekretaris Daerah Provinsi Jambi H Sudirman, SH membuka secara resmi Rapat Monitoring dan Evaluasi Monitoring Centre for Prevention (MCP) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di ruang pola kantor gubernur, Selasa (20/4). Kegiatan ini diikuti Kepala OPD lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Maruli Tua (Kasatgas 1 Pencegahan Wilayah 1) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Didik Agung Widjanarko (Direktur Koordinasi Supervisi) KPK RI.
Dalam sambutannya Sekda memberikan apresiasi terhadap diselenggarakannya acara ini yang dinilainya akan memperkuat komitmen pemerintah Provinsi Jambi dalam upaya pencegahan korupsi. “Saya sangat mengapresiasi upaya pembenahan yang dilakukan oleh KPK untuk mencegah dan memberantas korupsi. Pemerintah Provinsi Jambi juga terus berusaha untuk meningkatkan pencegahan korupsi, dalam semua sektor. Melalui Keputusan Gubernur Jambi Nomor 381/KEP.GUB/ITPROV-1.2/2020 telah ditetapkan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2020 yang berfokus pada 7 (tujuh) indikator program antara lain Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah dan Manajemen Aset Daerah,” ujar Sekda.
Ditegaskan Sekda bahwa upaya pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan, KPK terus membangun sistem pencegahan korupsi, untuk menutup atau mempersempit celah peluang untuk melakukan korupsi, salah satunya dengan Monitoring Centre for Prevention (MCP)/Pusat Pemantauan untuk Pencegahan, dengan 8 (delapan) area intervensi dalam pencegahan korupsi di pemerintah daerah, yaitu: Perencanaan dan Pengangaran APBD; Pengadaan Barang dan Jasa; Perizinan; APIP (Aparatur Pengawas Intern Pemerintah); Manajeman Aparatur Sipil Negara (ASN) ; Optimalisasi Pajak Daerah; Manajemen Aset Daerah; Tata Kelola Dana Desa (khusus di pemerintah kabupaten).
Disampaikan Sekda, untuk mendukung keberhasilan pencegahan korupsi pada tujuh indikator program dimaksud, terdapat 7 kelompok kerja (pokja) untuk mengkoordinir tindak lanjut penyelesaian seluruh rekomendasi dan rencana aksi yang telah ditetapkan, serta mengacu pada indikator keberhasilan serta target capaian yang telah diuraikan dalam Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Jambi, yaitu Pokja Perencanaan dan Penganggaran Keuangan, Pokja Pengadaan Barang dan Jasa, Pokja Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pokja APIP, Pokja Manajemen ASN, Pokja Optimalisasi Pajak Daerah dan Pokja Manajemen Aset Daerah.
“Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi berdasarkan target sampai bulan Desember 2020, dari rencana aksi yang telah ditetapkan telah terpenuhi sebesar 73,99 persen, dengan rincian: Capaian rencana aksi area intervensi perencanaan dan penganggaran APBD secara keseluruhan sebesar 83,25 persen; Capaian rencana aksi area pengadaan barang dan jasa secara keseluruhan sebesar 71,64%. ; Capaian rencana aksi area pelayanan terpadu satu pintu secara keseluruhan sebesar 63.95 persen; Capaian rencana aksi area Aparat Pengawasan Intern Pemerintah secara keseluruhan sebesar 84,90 persen; Capaian rencana aksi area Aparat Pengawasan Intern Pemerintah secara keseluruhan sebesar 76,60 persen; Capaian Rencana Aksi Optimalisasi Pajak Daerah 66,00 persen, dan Capaian Rencana Aksi Manajemen Aset Daerah 70,40 persen,” paparnya.
Sementara itu, Kasatgas 1 Pencegahan Wilayah 1Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Maruli Tua, menjelaskan bahwa MPC merupakan tolak ukur yang dibuat oleh KPK pada aplikasi ‘Jaga’ dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan tujuan mendorong perbaikan sistem, regulasi serta yang terpenting adalah implementasi sistem pengelolaan yang lebih transparan.
Maruli Tua juga mengungkapkan alasan mengundang Kepala OPD dalam acara tersebut yaitu pertama, banyak Kepala Daerah terlibat sebagai pelaku korupsi dan diproses hukum. Kedua, dapat memahami dan mengetahui fungsi dan kegunaan MCP pada Pemda. Ketiga, MCP adalah tolok ukur keseriusan Pemda dalam upaya cegah korupsi karena terdapat indikator dan sub indikator yang harus dipenuhi tetapi utamanya adalah implementasinya sehingga butuh keseriusan Kepala Daerah. Keempat, Kepala Daerah diharapkan dapat menjadi contoh dan tauladan dalam perilaku kehidupannya. Terakhir, bawahan/staf tergantung bagaimana Kepala Daerah sehingga, Kepala Daerah memiliki tanggung jawab yang besar.
“Saya berharap kejadian di masa lampu tidak terjadi lagi dan kita semua berharap untuk Kepala Daerah terutama yang definitif nanti terus mendorong untuk melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di masing-masing daerah,” ujarnya
Dalam paparanya, Maruli Tua menambahkan pada Struktur Organisasi Koordinasi Wilayah (Korwil) terdapat dua Satgas yaitu satgas Pencegahan dan Satgas Penindakan. Untuk Satgas Penindakan ini bertugas melakukan penegakan hukum terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi. Tentu yang kita harapkan adalah Satgas Pencegahan ini, untuk bersama-sama mendorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.
ADVERTORIAL
Siapkan SDM Unggul, Pascasarjana UNJA Gelar Seleksi PMB Program Magister dan Doktor
Jambi – Universitas Jambi (UNJA) melaksanakan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister dan Doktor Semester Ganjil Gelombang I Tahun Akademik 2026/2027 secara daring berbasis Computer Based Test (CBT). Kegiatan ini berlangsung di Gedung Pascasarjana UNJA Telanaipura pada Sabtu, 16 Mei 2026.
Rektor UNJA, Helmi, memantau langsung pelaksanaan ujian ini, Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof. Dr. Hafrida, S.H., M.H., Direktur Pascasarjana UNJA, Prof. Dr. Dra. Muazza, M.Si., serta Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Drs. Maison, M.Si., Ph.D, Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan, Dr. Ilham Wahyudi, SE.,M.M.
Rektor UNJA, Helmi, menyampaikan bahwa pelaksanaan seleksi tahun ini menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya karena telah menggunakan sistem tes berbasis CBT.
“Hari ini kita melakukan tes untuk calon mahasiswa Magister dan Doktor di UNJA pada program Pascasarjana, kalau melihat proses dan kondisi di dalam, Alhamdulillah peserta maupun pengawas aman dan tidak ada gangguan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan ujian dilakukan secara daring dengan sistem CBT dan diawasi langsung oleh tim pengawas yang telah ditetapkan oleh masing-masing program studi.
Rektor UNJA, Helmi, juga berharap seluruh rangkaian seleksi, termasuk wawancara daring dapat berjalan dengan baik hingga selesai.
“Setelah ini akan dilakukan wawancara secara online dan sudah direncanakan dengan baik. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar tanpa gangguan dan persoalan,” katanya.
Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof. Dr. Hafrida, S.H., M.H., menegaskan bahwa pelaksanaan seleksi CBT ini tetap mengutamakan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kejujuran sesuai standar mutu perguruan tinggi.
“Jadi hari ini pelaksanaan pertama kita melalui CBT. Tentu saja kita tetap mengutamakan akuntabilitas, transparansi, dan juga kejujuran di dalam pelaksanaan ini,” ujarnya.
Ia juga berharap seluruh peserta dapat mengikuti proses seleksi dengan baik dan nantinya dapat bergabung menjadi bagian dari keluarga besar UNJA.
Direktur Pascasarjana UNJA, Prof. Dr. Dra. Muazza, M.Si., juga mengungkapkan bahwa jumlah pendaftar pada gelombang pertama tahun ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
“Untuk pendaftaran gelombang pertama tahun ini mengalami peningkatan. Kalau sebelumnya 385 pendaftar, sekarang mencapai 480 pendaftar. Mudah-mudahan pada gelombang kedua nanti jumlahnya kembali bertambah,” tuturnya.
Melalui pelaksanaan seleksi ini, semoga dapat menjaring calon mahasiswa magister dan doktor yang berkualitas serta mampu menyelesaikan studi tepat waktu. Selain itu, kehadiran mahasiswa Pascasarjana diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menghasilkan lulusan S2 dan S3 yang unggul di masa depan. (www.unja.ac.id)
ADVERTORIAL
Gogot Cahyo Baskoro Pimpin Perumda Kahyangan Jember, Langsung Bidik Sektor Wisata dan Kopi Premium
DETAIL.ID, Jember – Estafet kepemimpinan di Perumda Perkebunan (PDP) Kahyangan Jember resmi berganti.
Alih-alih larut dalam euforia pelantikan yang mewah, jajaran direksi baru di bawah komando Gogot Cahyo Baskoro memilih menggelar acara serah terima jabatan (sertijab) dengan penuh kesederhanaan, tanpa adanya fasilitas prasmanan maupun hiburan musik.
Langkah bersahaja ini sengaja diambil demi menjaga tenggang rasa terhadap para buruh perkebunan yang saat ini masih menghadapi kendala kesejahteraan.
Gogot menyatakan bahwa amanat baru ini bukanlah ajang untuk bersenang-senang, melainkan awal dari kerja keras yang nyata.
“Acara ini saya minta sederhana. Tidak perlu prasmanan dan live musik. Saya ingin menjaga perasaan para buruh. Terus terang saya belum bangga kalau belum bisa membuktikan sesuatu untuk PDP. Banyak persoalan yang harus dibenahi,” kata Gogot.
Prosesi ini menandai masuknya tiga nakhoda baru Perumda Kahyangan, yaitu Gogot Cahyo Baskoro (Direktur Utama), Dima Akhyar (Direktur Umum dan Keuangan), serta Nyoman Aribowo (Direktur Produksi dan Pemasaran).
Acara tersebut juga dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Jember Ratno C. Sembodo, serta Plt Direktur Utama sebelumnya, Danang Andri Asmara.
Berbekal pengalaman memantau dinamika perusahaan selama 20 tahun, Gogot mengidentifikasi berbagai lini internal yang butuh perbaikan cepat, mulai dari manajemen, produktivitas lahan kebun, transparansi tata kelola, hingga minimnya sarana kerja.
Bahkan, ruang kerja direksi diketahui belum dilengkapi dengan furnitur yang layak.
Kendati demikian, jajaran direksi berkomitmen menggunakan dana pribadi terlebih dahulu demi menunjang operasional awal mereka tanpa mengusik kas perusahaan daerah.
“Saya lihat sendiri ruang direksi furniturnya tidak ada. Kalau ada tamu ngobrolnya bagaimana? Apa yang menunjang aktivitas kami, insyaallah kami akan modal sendiri,” ujarnya.
Sinyal perubahan ini mendapat respons positif sekaligus tantangan dari pemerintah daerah.
Ratno C. Sembodo mengingatkan agar manajemen baru ini bergerak lincah dan berani melahirkan inovasi baru demi membawa perusahaan keluar dari situasi sulit.
“Rutinitas dan zona nyaman adalah musuh dalam kondisi perusahaan seperti sekarang,” tutur Ratno.
Guna memulihkan kepercayaan publik dan pihak ketiga, direksi baru kini mulai bergerak melebar.
Selain fokus memulihkan sektor perkebunan, mereka tengah menyiapkan peta jalan untuk mengoptimalkan potensi wisata berbasis alam serta meluncurkan produk kopi premium di sejumlah lokasi strategis.
“Alih-alih ditutup, PDP ke depan harus menjadi perusahaan sehat dan mampu menyejahterakan buruh,” ucap Gogot optimis.
ADVERTORIAL
Sekda Sudirman Lepas JCH Kloter 23, Doakan Jamaah Jadi Haji Mabrur dan Pulang Sehat
Jambi – Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman secara resmi melepas 445 Jamaah Calon Haji (JCH) Kloter BTH 23 Provinsi Jambi di Asrama Haji Kota Baru, Kota Jambi pada Senin, 18 Mei 2026 dinihari. Dalam pelepasan tersebut, Sekda mendoakan seluruh jamaah dapat menunaikan ibadah dengan lancar, menjadi haji mabrur, dan kembali ke Tanah Air dalam keadaan sehat.
Kloter BTH 23 terdiri dari jamaah asal Kabupaten Kerinci, Kota Sungaipenuh, Batanghari, dan Merangin, serta didampingi petugas haji daerah dan petugas penyelenggara ibadah haji.
Dalam sambutannya, Sekda Sudirman menyampaikan rasa syukur dan kebahagiaan atas keberangkatan para tamu Allah tersebut. Ia juga mengucapkan selamat kepada seluruh jamaah yang mendapat kesempatan menunaikan rukun Islam kelima tahun ini.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Jambi, saya mengucapkan selamat kepada bapak dan ibu semua. Semoga perjalanan ibadah haji ini diberikan keselamatan, kesehatan, kemudahan, dan kelancaran hingga kembali lagi ke tanah air,” ujar Sudirman.
Sekda mengingatkan para jamaah agar menjaga kondisi fisik selama berada di Tanah Suci. Menurutnya, stamina yang baik sangat penting agar seluruh rangkaian ibadah dapat dijalankan dengan maksimal, terlebih Kloter 23 dijadwalkan langsung menuju Makkah setibanya di Arab Saudi.
Ia juga mengimbau jamaah untuk memperbanyak ibadah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi serta menjaga sikap selama berada di luar negeri.
“Jaga kesehatan, perbanyak ibadah, dan pulanglah ke tanah air dengan selamat serta membawa predikat haji mabrur,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jambi, Dr. H. Wahyudi Abdul Wahab, M.Fil.I., mengingatkan jamaah agar memprioritaskan kesehatan menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (ARMUZNA).
Ia menjelaskan, kondisi Kota Makkah saat ini mulai dipadati jamaah dari berbagai negara sehingga jamaah diminta membatasi aktivitas di luar ibadah wajib.
“Setelah melaksanakan umrah wajib, jamaah diharapkan lebih banyak beristirahat dan tidak melakukan city tour sebelum ARMUZNA. Saat ini Masjidil Haram sedang mengalami puncak kepadatan,” tuturnya.
Pelepasan Kloter BTH 23 menjadi bagian dari rangkaian keberangkatan jamaah haji Provinsi Jambi tahun 2026. Pemerintah Provinsi Jambi berharap seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke daerah masing-masing dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan. (*)



