Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Pemprov Jambi Berkomitmen Cegah Tindak Pidana Korupsi

Published

on

KOTA JAMBI – Sekretaris Daerah Provinsi Jambi H Sudirman, SH membuka secara resmi  Rapat Monitoring dan Evaluasi   Monitoring Centre for Prevention (MCP)  yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di ruang pola kantor gubernur, Selasa (20/4).  Kegiatan ini diikuti Kepala OPD lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Maruli Tua (Kasatgas 1 Pencegahan Wilayah 1) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia  dan Didik Agung Widjanarko (Direktur Koordinasi Supervisi) KPK RI.

Dalam sambutannya Sekda memberikan apresiasi terhadap diselenggarakannya acara ini yang dinilainya akan memperkuat komitmen pemerintah Provinsi Jambi dalam upaya pencegahan korupsi. “Saya sangat mengapresiasi upaya pembenahan yang dilakukan oleh KPK untuk mencegah dan memberantas korupsi. Pemerintah Provinsi Jambi juga terus berusaha untuk meningkatkan pencegahan korupsi, dalam semua sektor. Melalui Keputusan Gubernur Jambi Nomor 381/KEP.GUB/ITPROV-1.2/2020 telah ditetapkan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2020 yang berfokus pada 7 (tujuh) indikator program antara lain Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah dan Manajemen Aset Daerah,” ujar Sekda.

Ditegaskan Sekda bahwa upaya pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan, KPK terus membangun sistem pencegahan korupsi, untuk menutup atau mempersempit celah peluang untuk melakukan korupsi, salah satunya dengan Monitoring Centre for Prevention (MCP)/Pusat Pemantauan untuk Pencegahan, dengan 8 (delapan) area intervensi dalam pencegahan korupsi di pemerintah daerah, yaitu:  Perencanaan dan Pengangaran APBD; Pengadaan Barang dan Jasa; Perizinan; APIP (Aparatur Pengawas Intern Pemerintah); Manajeman Aparatur Sipil Negara (ASN) ; Optimalisasi Pajak Daerah; Manajemen Aset Daerah; Tata Kelola Dana Desa (khusus di pemerintah kabupaten).

Disampaikan Sekda, untuk mendukung keberhasilan pencegahan korupsi pada tujuh indikator program dimaksud, terdapat 7 kelompok kerja (pokja) untuk mengkoordinir tindak lanjut penyelesaian seluruh rekomendasi dan rencana aksi yang telah ditetapkan, serta mengacu pada indikator keberhasilan serta target capaian yang telah diuraikan dalam Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Jambi, yaitu Pokja Perencanaan dan Penganggaran Keuangan, Pokja Pengadaan Barang dan Jasa, Pokja Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pokja APIP, Pokja Manajemen ASN, Pokja Optimalisasi Pajak Daerah dan Pokja Manajemen Aset Daerah.

“Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi berdasarkan target sampai bulan Desember 2020, dari rencana aksi yang telah ditetapkan telah terpenuhi sebesar 73,99 persen, dengan rincian: Capaian rencana aksi area intervensi perencanaan dan penganggaran APBD secara keseluruhan sebesar 83,25 persen; Capaian rencana aksi area pengadaan barang dan jasa secara keseluruhan sebesar 71,64%. ; Capaian rencana aksi area pelayanan terpadu satu pintu secara keseluruhan sebesar 63.95 persen; Capaian rencana aksi area Aparat Pengawasan Intern Pemerintah secara keseluruhan sebesar 84,90 persen; Capaian rencana aksi area Aparat Pengawasan Intern Pemerintah secara keseluruhan sebesar 76,60 persen; Capaian Rencana Aksi Optimalisasi Pajak Daerah 66,00 persen, dan Capaian Rencana Aksi Manajemen Aset Daerah 70,40 persen,” paparnya.

Sementara itu, Kasatgas 1 Pencegahan Wilayah 1Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia  Maruli Tua, menjelaskan bahwa MPC merupakan tolak ukur yang dibuat oleh KPK pada aplikasi ‘Jaga’ dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan tujuan mendorong perbaikan sistem, regulasi serta yang terpenting adalah implementasi sistem pengelolaan yang lebih transparan.

Maruli Tua juga mengungkapkan alasan mengundang Kepala OPD  dalam acara tersebut yaitu pertama, banyak Kepala Daerah terlibat sebagai pelaku korupsi dan diproses hukum. Kedua, dapat memahami dan mengetahui fungsi dan kegunaan MCP pada Pemda. Ketiga, MCP adalah tolok ukur keseriusan Pemda dalam upaya cegah korupsi karena terdapat indikator dan sub indikator yang harus dipenuhi tetapi utamanya adalah implementasinya sehingga butuh keseriusan Kepala Daerah. Keempat, Kepala Daerah diharapkan dapat menjadi contoh dan tauladan dalam perilaku kehidupannya. Terakhir, bawahan/staf tergantung bagaimana Kepala Daerah sehingga, Kepala Daerah memiliki tanggung jawab yang besar.

“Saya berharap kejadian di masa lampu tidak terjadi lagi dan kita semua berharap untuk Kepala Daerah terutama yang definitif nanti terus mendorong untuk melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di masing-masing daerah,” ujarnya

Dalam paparanya, Maruli Tua menambahkan pada Struktur Organisasi Koordinasi Wilayah (Korwil) terdapat dua Satgas yaitu satgas Pencegahan dan Satgas Penindakan. Untuk Satgas Penindakan ini bertugas melakukan penegakan hukum terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi. Tentu yang kita harapkan adalah Satgas Pencegahan ini, untuk bersama-sama mendorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.

ADVERTORIAL

Gus Fawait Percepat Pemulihan Banjir Jember, Kebut Perbaikan Tanggul dan Drainase

DETAIL.ID

Published

on

Gus Fawait saat meninjau salah satu lokasi yang terdampak banjir. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, memfokuskan percepatan pemulihan pascabanjir yang merendam 23 desa di 10 kecamatan dengan total 7.445 kepala keluarga terdampak.

Bupati muda ini menyampaikan hal itu dalam program Jurnal Nusantara salah satu televisi nasional melalui sambungan daring, Senin, 16 Februari 2026.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember mencatat ratusan warga sempat mengungsi ke tempat aman.

Satu warga meninggal dunia akibat tersengat arus listrik saat membersihkan rumah dari genangan banjir.

Banjir merendam Desa Nogosari dan Rambipuji di Kecamatan Rambipuji serta Desa Glundengan di Kecamatan Wuluhan.

Ketinggian air mencapai 1 hingga 1,5 meter akibat luapan Sungai Bedadung dan Sungai Dinoyo yang berhulu di Pegunungan Argopuro ketika curah hujan meningkat ekstrem.

Gus Fawait menetapkan status tanggap darurat sejak 12 hingga 26 Februari 2026.

Pemerintah Kabupaten Jember menggerakkan evakuasi warga, mendirikan posko, menyalurkan logistik, dan mengoordinasikan lintas instansi untuk menjaga keselamatan masyarakat.

“Status tanggap darurat kami tetapkan sejak tanggal 12 hingga 24 Februari. Kami berkoordinasi dengan seluruh unsur terkait untuk memastikan keselamatan warga serta mempercepat penanganan di lapangan,” kata Gus Fawait.

Memasuki tahap pemulihan, Pemkab Jember mempercepat normalisasi sungai, perbaikan tanggul, serta penguatan sistem drainase.

Arus banjir merusak sejumlah fasilitas umum dan infrastruktur sehingga pemerintah daerah mengarahkan langkah teknis agar kerusakan tidak meluas dan risiko banjir berulang dapat ditekan.

Gus Fawait memastikan kondisi lapangan terus membaik.

Air telah surut di sebagian besar wilayah dan warga kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan sisa lumpur serta memulai kembali aktivitas.

“Alhamdulillah, saat ini kondisi relatif normal. Air sudah surut dan warga yang mengungsi sudah kembali. Kami terus mendampingi proses pemulihan agar masyarakat dapat bangkit secepatnya,” ujarnya.

Berdasarkan rilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), potensi hujan lebat disertai angin kencang masih terjadi hingga sepekan ke depan.

Gus Fawait mengajak warga meningkatkan kewaspadaan, khususnya di kawasan daerah aliran sungai.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tetap waspada terhadap cuaca ekstrem. Pemerintah bersama seluruh elemen akan terus siaga. Empati dan gotong royong menjadi kunci agar Jember dapat pulih secara perlahan namun pasti,” tuturnya.

Reporter: Dyah Kusuma

Continue Reading

ADVERTORIAL

Pemprov Jatim Tinjau Sejumlah Jembatan Putus Pascabanjir, Pj Sekda Jember: Kita Petakan Skala Prioritas!

DETAIL.ID

Published

on

Tim Pemprov Jatim meninjau Jembatan putus di Desa Jubung, Minggu (15/2/2026). (Foto: DETAIL/Dyah Kusuma)

DETAIL.ID, Jember – Tim teknis Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur dan BPBD Jawa Timur meninjau tiga jembatan putus akibat banjir di Kabupaten Jember pada Minggu, 15 Februari 2026, setelah Bupati Jember Muhammad Fawait menjalin komunikasi langsung dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa agar penanganan infrastruktur berjalan cepat dan terkoordinasi.

Peninjauan dilakukan di sejumlah titik terdampak.

Rombongan didampingi Penjabat (Pj) Sekda Jember Akhmad Helmi Lukman, Kepala BPBD Jember Edi Budi Susilo, Kepala Diskominfo Jember Regar Jeane Dealen Nangka, serta stakeholder terkait.

Lokasi pertama yang dicek yakni jembatan gantung di Dusun Darungan, Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi.

Jembatan sepanjang 105 meter dengan lebar 1,5 meter yang diresmikan pada 2005 itu kembali rusak setelah diterjang banjir tiga hari lalu.

Arus sungai menghantam konstruksi hingga empat kaki penyangga di sisi utara dan selatan hancur, menyisakan serpihan besi dan beton bercampur limbah sampah plastik maupun organik.

Akibatnya, jembatan tidak lagi dapat dilalui.

Warga yang hendak menuju wilayah seberang harus memutar lewat Mangli dengan jarak tempuh sekitar 5–10 kilometer.

Jembatan tersebut tercatat sudah dua kali rusak akibat banjir, dan perbaikan terakhir dilakukan sebulan lalu dengan dana swadaya masyarakat sekitar Rp10 juta.

Dampaknya dirasakan warga yang bekerja maupun pelajar, termasuk warga yang bekerja di Perumahan Griya Mangli Indah serta siswa SDN Jubung 01 dan SMKN 5 Jember.

Rombongan kemudian bergerak ke Jembatan Cempaka di Desa Pakis dan Jembatan Sentool di Kecamatan Panti.

Kedua jembatan tersebut ambruk diterjang banjir hingga terputus.

Jembatan di Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, juga mengalami kerusakan parah.

Pj Sekda Jember Akhmad Helmi Lukman menyampaikan banjir berdampak luas pada berbagai infrastruktur.

“Kami melihat beberapa titik yang terdampak. Banjir ini menyasar infrastruktur desa, kabupaten, hingga provinsi. Semuanya kita tinjau untuk dipetakan mana skala prioritas yang bisa segera diatasi oleh pihak provinsi maupun kabupaten,” katanya.

Ia juga menyebut data sementara kerusakan yang tercatat.

“Banyak infrastruktur yang rusak, ada dam, tiga jembatan, hingga sekitar 500 sampai 1.000 hektar lahan pertanian yang ikut terdampak,” ujarnya.

Kabid Pembangunan Jembatan dan Jalan DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Budi Hartono, menguraikan hasil pengamatan teknis di lapangan.

“Rata-rata jembatan yang tadi ditinjau tidak kuat jika diterjang banjir besar. Kalau ada banjir dengan ketinggian 2 meter saja, konstruksinya sudah tidak mampu menahan beban arus,” ucapnya.

Ia juga menyampaikan rencana pembaruan struktur jembatan.

“Harapan kami, nantinya jembatan diperpanjang dan diperlebar, apalagi ini merupakan akses penghubung utama masyarakat,” katanya.

“Selanjutnya dari PU Provinsi masih akan mengkaji ulang serta melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Pemerintah Kabupaten juga Provinsi agar penanganan ini tepat sasaran,” tuturnya.

Sebelumnya, Muhammad Fawait menjalin komunikasi langsung dengan Khofifah Indar Parawansa sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Timur menurunkan tim teknis untuk mengecek kerusakan infrastruktur pascabanjir.

Di tengah dampak banjir yang masih dirasakan warga, langkah tersebut dijalankan sebagai kerja senyap agar pemulihan berlangsung cepat dan terkoordinasi.

Penulis: Dyah Kusuma

Continue Reading

ADVERTORIAL

Kerja Senyap Bupati Fawait Percepat Respons Provinsi, Tim PU dan BPBD Jatim Cek Jembatan dan Jalan Rusak di Jember

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember saat menemui Gubernur Jawa Timur. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait menggerakkan tim teknis Dinas PU Bina Marga Jawa Timur dan BPBD Jawa Timur turun ke Jember untuk mengecek kerusakan infrastruktur pascabanjir, Minggu, 15 Februari 2026 pukul 08.00 WIB.

Langkah ini ia tempuh melalui kerja senyap dan koordinasi lintas pemerintahan guna memastikan pemulihan berjalan cepat di tengah dampak banjir yang masih dirasakan warga.

Tim teknis menjadwalkan peninjauan pada sejumlah titik kerusakan, terutama jembatan terdampak banjir.

Mereka juga mengecek ruas jalan provinsi yang melintasi Kecamatan Gumukmas, Kencong, hingga wilayah Jombang yang selama ini mengalami kerusakan.

Langkah tersebut menjadi tindak lanjut komunikasi langsung antara Bupati Jember dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada akhir pekan lalu.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jember Regar Jeane menyampaikan, kepala daerah memilih pendekatan kerja senyap selama penanganan bencana dengan fokus menggerakkan seluruh unsur di lapangan dan menetapkan status tanggap darurat agar penanganan lebih terkoordinasi.

“Bupati memastikan seluruh tim bergerak, mulai dari Dinsos, BPBD, camat hingga relawan. Alhamdulillah kesigapan itu dirasakan langsung masyarakat,” ujar Regar.

Ia juga menguraikan respons pemerintah provinsi atas komunikasi yang terjalin.

“Melalui komunikasi tersebut, gubernur merespons dengan memerintahkan tim turun mengecek jembatan yang rusak akibat banjir dan jalan provinsi yang rusak hingga menuai keluhan warga,” kata Regar.

Di tengah situasi bencana, pemerintah daerah menjaga stabilitas psikologis masyarakat dengan fokus pada penyelesaian persoalan di lapangan.

“Melainkan menitikberatkan pada penyelesaian masalah di lapangan,” tuturnya.

Reporter: Dyah Kusuma

Continue Reading
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs