ADVERTORIAL
Pemprov Jambi Berkomitmen Cegah Tindak Pidana Korupsi
KOTA JAMBI – Sekretaris Daerah Provinsi Jambi H Sudirman, SH membuka secara resmi Rapat Monitoring dan Evaluasi Monitoring Centre for Prevention (MCP) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di ruang pola kantor gubernur, Selasa (20/4). Kegiatan ini diikuti Kepala OPD lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Maruli Tua (Kasatgas 1 Pencegahan Wilayah 1) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Didik Agung Widjanarko (Direktur Koordinasi Supervisi) KPK RI.
Dalam sambutannya Sekda memberikan apresiasi terhadap diselenggarakannya acara ini yang dinilainya akan memperkuat komitmen pemerintah Provinsi Jambi dalam upaya pencegahan korupsi. “Saya sangat mengapresiasi upaya pembenahan yang dilakukan oleh KPK untuk mencegah dan memberantas korupsi. Pemerintah Provinsi Jambi juga terus berusaha untuk meningkatkan pencegahan korupsi, dalam semua sektor. Melalui Keputusan Gubernur Jambi Nomor 381/KEP.GUB/ITPROV-1.2/2020 telah ditetapkan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2020 yang berfokus pada 7 (tujuh) indikator program antara lain Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah dan Manajemen Aset Daerah,” ujar Sekda.
Ditegaskan Sekda bahwa upaya pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan, KPK terus membangun sistem pencegahan korupsi, untuk menutup atau mempersempit celah peluang untuk melakukan korupsi, salah satunya dengan Monitoring Centre for Prevention (MCP)/Pusat Pemantauan untuk Pencegahan, dengan 8 (delapan) area intervensi dalam pencegahan korupsi di pemerintah daerah, yaitu: Perencanaan dan Pengangaran APBD; Pengadaan Barang dan Jasa; Perizinan; APIP (Aparatur Pengawas Intern Pemerintah); Manajeman Aparatur Sipil Negara (ASN) ; Optimalisasi Pajak Daerah; Manajemen Aset Daerah; Tata Kelola Dana Desa (khusus di pemerintah kabupaten).
Disampaikan Sekda, untuk mendukung keberhasilan pencegahan korupsi pada tujuh indikator program dimaksud, terdapat 7 kelompok kerja (pokja) untuk mengkoordinir tindak lanjut penyelesaian seluruh rekomendasi dan rencana aksi yang telah ditetapkan, serta mengacu pada indikator keberhasilan serta target capaian yang telah diuraikan dalam Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Jambi, yaitu Pokja Perencanaan dan Penganggaran Keuangan, Pokja Pengadaan Barang dan Jasa, Pokja Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pokja APIP, Pokja Manajemen ASN, Pokja Optimalisasi Pajak Daerah dan Pokja Manajemen Aset Daerah.
“Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi berdasarkan target sampai bulan Desember 2020, dari rencana aksi yang telah ditetapkan telah terpenuhi sebesar 73,99 persen, dengan rincian: Capaian rencana aksi area intervensi perencanaan dan penganggaran APBD secara keseluruhan sebesar 83,25 persen; Capaian rencana aksi area pengadaan barang dan jasa secara keseluruhan sebesar 71,64%. ; Capaian rencana aksi area pelayanan terpadu satu pintu secara keseluruhan sebesar 63.95 persen; Capaian rencana aksi area Aparat Pengawasan Intern Pemerintah secara keseluruhan sebesar 84,90 persen; Capaian rencana aksi area Aparat Pengawasan Intern Pemerintah secara keseluruhan sebesar 76,60 persen; Capaian Rencana Aksi Optimalisasi Pajak Daerah 66,00 persen, dan Capaian Rencana Aksi Manajemen Aset Daerah 70,40 persen,” paparnya.
Sementara itu, Kasatgas 1 Pencegahan Wilayah 1Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Maruli Tua, menjelaskan bahwa MPC merupakan tolak ukur yang dibuat oleh KPK pada aplikasi ‘Jaga’ dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan tujuan mendorong perbaikan sistem, regulasi serta yang terpenting adalah implementasi sistem pengelolaan yang lebih transparan.
Maruli Tua juga mengungkapkan alasan mengundang Kepala OPD dalam acara tersebut yaitu pertama, banyak Kepala Daerah terlibat sebagai pelaku korupsi dan diproses hukum. Kedua, dapat memahami dan mengetahui fungsi dan kegunaan MCP pada Pemda. Ketiga, MCP adalah tolok ukur keseriusan Pemda dalam upaya cegah korupsi karena terdapat indikator dan sub indikator yang harus dipenuhi tetapi utamanya adalah implementasinya sehingga butuh keseriusan Kepala Daerah. Keempat, Kepala Daerah diharapkan dapat menjadi contoh dan tauladan dalam perilaku kehidupannya. Terakhir, bawahan/staf tergantung bagaimana Kepala Daerah sehingga, Kepala Daerah memiliki tanggung jawab yang besar.
“Saya berharap kejadian di masa lampu tidak terjadi lagi dan kita semua berharap untuk Kepala Daerah terutama yang definitif nanti terus mendorong untuk melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di masing-masing daerah,” ujarnya
Dalam paparanya, Maruli Tua menambahkan pada Struktur Organisasi Koordinasi Wilayah (Korwil) terdapat dua Satgas yaitu satgas Pencegahan dan Satgas Penindakan. Untuk Satgas Penindakan ini bertugas melakukan penegakan hukum terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi. Tentu yang kita harapkan adalah Satgas Pencegahan ini, untuk bersama-sama mendorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.
ADVERTORIAL
BPJS Keliling Hadir di Lumajang, Peserta Rasakan Kemudahan Layanan JKN Tanpa Harus ke Kantor
DETAIL.ID, Lumajang – Kemudahan mengakses layanan administrasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kini semakin dirasakan masyarakat melalui kehadiran BPJS Keliling.
Layanan jemput bola yang dihadirkan BPJS Kesehatan ini menyapa masyarakat Kabupaten Lumajang.
Kehadirannya memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dan mengurus administrasi kepesertaan JKN tanpa harus datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan.
Salah satu masyarakat yang merasakan manfaat layanan tersebut adalah Elli Ernawati (34), warga yang telah terdaftar sebagai peserta JKN dari segmen Pekerja Penerima Upah (PPU).
Selama ini, kesibukan pekerjaan dan jarak tempat tinggal yang cukup jauh menjadi kendala baginya untuk mengakses pelayanan langsung di kantor BPJS Kesehatan.
Karena itu, kehadiran BPJS Keliling di lingkungan tempat tinggalnya menjadi solusi yang sangat membantu.
Elli mengaku senang dapat memperoleh pelayanan administrasi sekaligus informasi seputar Program JKN dengan lebih mudah dan dekat.
Menurutnya, layanan jemput bola seperti ini juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan berbagai pertanyaan yang selama ini belum mendapatkan jawaban.
“Pelayanannya baik, jadi kita merasa terbantu karena tidak perlu lagi jauh-jauh ke kantor BPJS Kesehatan. Harapan saya, kalau bisa kegiatan seperti ini terus diadakan karena banyak warga yang membutuhkan. Jujur, masih banyak masyarakat yang memiliki pertanyaan tentang Program JKN, terutama mengenai status kepesertaan apakah masih aktif atau tidak, khususnya bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Dengan adanya BPJS Keliling, masyarakat bisa mendapatkan informasi secara langsung,” ujar Elli. Kamis, 19 November 2026.
Melalui BPJS Keliling, peserta dapat mengakses berbagai layanan administrasi kepesertaan, memperoleh informasi, menyampaikan pengaduan, hingga mendapatkan penjelasan mengenai iuran JKN.
Jenis pelayanan yang diberikan juga setara dengan pelayanan administrasi di kantor BPJS Kesehatan.
Selain melayani kebutuhan peserta secara langsung, petugas turut memberikan edukasi mengenai berbagai kanal layanan digital yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
“Kemarin saya bertanya kepada petugas BPJS Kesehatan tentang perubahan fasilitas kesehatan. Ternyata, prosesnya cukup melalui Aplikasi Mobile JKN. Alhamdulillah, sangat mudah karena bisa langsung diubah menggunakan handphone tanpa harus datang ke kantor. Kalau berobat juga cukup menunjukkan kartu digital yang ada di aplikasi. Semuanya semakin praktis,” katanya.
Pengalaman Elli memanfaatkan Program JKN tidak hanya dirasakan saat mengurus administrasi.
Ia juga telah menggunakan jaminan kesehatan tersebut untuk persalinan melalui operasi caesar dan pengobatan anaknya.
Menurutnya, keberadaan JKN memberikan perlindungan finansial bagi keluarganya ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.
“Saya pernah menggunakan JKN untuk operasi caesar dan juga berobat anak. Semuanya dijamin sesuai ketentuan, tanpa harus mengeluarkan biaya pelayanan yang dijamin oleh program. Pelayanannya juga bagus dan tidak dibeda-bedakan dengan pasien lainnya. Kalau tidak ada BPJS Kesehatan, tentu biaya yang harus saya keluarkan bisa mencapai belasan juta rupiah. Dengan adanya JKN, saya merasa sangat terbantu,” ujar Elli.
Selain Mobile JKN, petugas BPJS Keliling juga memperkenalkan kanal layanan administrasi lainnya, seperti Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 08118165165 dan BPJS Kesehatan Care Center 165.
Berbagai kanal tersebut dihadirkan agar peserta memiliki alternatif akses pelayanan sesuai kebutuhan, tanpa harus selalu datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan.
Elli mengapresiasi berbagai inovasi yang terus dikembangkan BPJS Kesehatan untuk menghadirkan pelayanan yang semakin mudah, cepat, setara dan solutif.
Ia berharap BPJS Keliling dapat terus menjangkau lebih banyak wilayah, sehingga masyarakat, khususnya yang memiliki keterbatasan waktu dan akses transportasi, tetap dapat memperoleh informasi dan pelayanan administrasi JKN.
“Sekarang sudah sangat mudah, jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak memanfaatkan Mobile JKN. Semua menunya bisa diakses melalui handphone dan sangat membantu masyarakat. Dengan adanya BPJS Kesehatan, kita juga merasa lebih tenang karena ada perlindungan ketika sewaktu-waktu mengalami sakit atau hal yang tidak diinginkan,” tuturnya.
ADVERTORIAL
Berobat di Jember Lebih Praktis berkat Kemudahan Antrean Online Mobile JKN
DETAIL.ID, Jember – Menjadi seorang ibu berarti selalu ingin memberikan yang terbaik bagi kesehatan buah hatinya.
Namun, ketika anak membutuhkan perawatan medis secara berkelanjutan, biaya pengobatan tentu menjadi salah satu hal yang dapat menimbulkan kekhawatiran.
Hal inilah yang dirasakan Ifa Fauziana (37), seorang ibu rumah tangga asal Jember yang kini merasakan betapa pentingnya perlindungan kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Ifa merupakan peserta JKN dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri.
Sebelumnya, ia terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Namun, setelah kepesertaannya tidak lagi dijamin oleh pemerintah, Ifa memutuskan untuk melanjutkan perlindungan kesehatan keluarganya dengan mendaftar sebagai peserta mandiri.
“Bagi saya, kesehatan keluarga itu sangat penting. Karena sebelumnya sudah tidak lagi ditanggung pemerintah, saya memutuskan untuk mendaftar sebagai peserta mandiri. Saya tidak ingin mengambil risiko ketika sewaktu-waktu ada anggota keluarga yang membutuhkan pelayanan kesehatan,” tutur Ifa, Selasa, 17 November 2026.
Keputusan tersebut semakin ia syukuri ketika kedua anaknya membutuhkan pelayanan kesehatan.
Anak pertamanya pernah mengalami kejang, sesak napas, hingga dehidrasi sehingga harus mendapatkan penanganan di klinik maupun rumah sakit.
Sementara itu, anak keduanya membutuhkan perawatan dan terapi secara rutin di RSUD dr. Soebandi.
“Anak pertama saya pernah kejang dan langsung kami bawa ke klinik. Ia juga beberapa kali harus dirawat di rumah sakit karena sesak napas dan dehidrasi. Sementara anak kedua harus rutin menjalani terapi di RSUD dr. Soebandi. Alhamdulillah, pelayanan dan tindakan medis yang dibutuhkan anak-anak saya dijamin oleh JKN,” katanya.
Sebagai seorang ibu, Ifa mengaku tidak ingin membayangkan besarnya biaya yang harus disiapkan apabila seluruh pengobatan anaknya harus ditanggung sendiri.
Terlebih, kebutuhan terapi yang berlangsung secara rutin tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit.
Kehadiran Program JKN menjadi salah satu bentuk perlindungan yang memberikan ketenangan bagi keluarganya.
“Saya tidak bisa membayangkan kalau harus membayar sendiri semua biaya pengobatan anak, apalagi perawatannya harus dilakukan secara rutin. Pasti banyak yang harus dipersiapkan. Alhamdulillah, saya sudah menjadi peserta JKN. Iuran yang saya bayarkan terasa sebanding dengan manfaat besar yang keluarga kami terima. Anak saya juga mendapatkan penanganan dari dokter yang profesional dan dilayani dengan baik tanpa dibeda-bedakan,” ucap Ifa.
Tidak hanya merasakan manfaat dari sisi pembiayaan kesehatan, Ifa juga mengapresiasi kemudahan pelayanan yang kini semakin berkembang.
Salah satunya melalui fitur antrean online pada Aplikasi Mobile JKN yang memungkinkan peserta mengambil nomor antrean sebelum datang ke fasilitas kesehatan.
“Alhamdulillah, sekarang sudah ada antrean online melalui Mobile JKN. Jadi, saya bisa mengambil nomor antrean dari rumah tanpa harus datang pagi-pagi ke rumah sakit. Waktunya lebih efisien dan tidak perlu menunggu terlalu lama di rumah sakit. Ini sangat membantu kami, apalagi ketika harus mengantar anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” tuturnya.
ADVERTORIAL
Persalinan Caesar Tanpa Beban Biaya, Peserta Rasakan Manfaat Nyata Program JKN
DETAIL.ID, Jember – Jaminan kesehatan menjadi salah satu hal penting yang perlu dipersiapkan setiap keluarga.
Sebab, kebutuhan layanan kesehatan bisa datang kapan saja, termasuk ketika seorang ibu harus menjalani persalinan dengan tindakan medis yang tidak direncanakan sebelumnya.
Bagi Sulis Sumiyati (37), peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) asal Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, keberadaan Program JKN memberikan ketenangan saat dirinya harus melahirkan melalui operasi caesar.
Sebagai seorang ibu rumah tangga, Sulis mengaku bersyukur karena telah terdaftar sebagai peserta JKN segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
Manfaat program tersebut benar-benar ia rasakan ketika kehamilan anak pertamanya mengharuskan dirinya menjalani persalinan melalui operasi caesar di Rumah Sakit Umum Srikandi IBI Jember.
“Alhamdulillah, persalinan anak pertama saya berjalan lancar meskipun harus melalui operasi caesar. Kalau harus membayar sendiri, tentu biayanya tidak sedikit. Saya sangat bersyukur karena semuanya dijamin JKN. Prosesnya juga mudah, mulai dari pemeriksaan rutin sampai mendapatkan rujukan ke rumah sakit. Saya cukup menunjukkan NIK atau kartu digital melalui Aplikasi Mobile JKN,” ucap Sulis, Senin, 16 November 2026.
Pengalaman tersebut membuat Sulis semakin yakin bahwa kepesertaan JKN merupakan bentuk perlindungan kesehatan yang penting bagi keluarganya.
Ia juga merasakan bahwa pelayanan yang diterima selama menjalani pemeriksaan kehamilan hingga persalinan berlangsung dengan baik.
Baik di puskesmas maupun rumah sakit, tenaga medis memberikan pelayanan sesuai kebutuhan medis tanpa membedakan status kepesertaan.
“Saya senang karena bisa mendapatkan pelayanan di rumah sakit tanpa mengeluarkan biaya dan tidak merasa dibeda-bedakan. Apalagi ini pengalaman pertama saya melahirkan, tentu banyak rasa khawatir. Namun, semuanya berjalan baik. Kita cukup mengikuti alurnya, mulai dari puskesmas hingga dirujuk ke rumah sakit. Dokter tentu lebih memahami kondisi kita dan tindakan medis yang diperlukan,” katanya.
Sulis pun menyampaikan bahwa selama memanfaatkan JKN, dirinya dan keluarga tidak pernah mengalami kendala berarti.
Ia merasa terbantu karena biaya pemeriksaan kehamilan hingga persalinan sesuai ketentuan program dapat dijamin oleh BPJS Kesehatan.
“Saya dan suami sangat bersyukur menjadi peserta JKN. Dari kehamilan anak pertama sampai sekarang mempersiapkan anak kedua, kami tetap mengandalkan JKN. Selama ini tidak ada kendala yang berarti. Kadang ada yang bilang berobat atau melahirkan menggunakan JKN itu ribet, tetapi saya sudah membuktikan sendiri bahwa pelayanannya mudah selama mengikuti prosedur. Manfaatnya benar-benar terasa bagi keluarga kami,” tambah Sulis.
Melalui pengalaman yang dirasakannya, Sulis berharap semakin banyak masyarakat yang memahami pentingnya memiliki perlindungan kesehatan sejak dini.
Ia juga mengajak masyarakat untuk menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat, rajin berolahraga, serta memahami prosedur pelayanan JKN agar dapat memanfaatkan jaminan kesehatan secara optimal.



