ADVERTORIAL
Pemprov Jambi Berkomitmen Cegah Tindak Pidana Korupsi
KOTA JAMBI – Sekretaris Daerah Provinsi Jambi H Sudirman, SH membuka secara resmi Rapat Monitoring dan Evaluasi Monitoring Centre for Prevention (MCP) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di ruang pola kantor gubernur, Selasa (20/4). Kegiatan ini diikuti Kepala OPD lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Maruli Tua (Kasatgas 1 Pencegahan Wilayah 1) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Didik Agung Widjanarko (Direktur Koordinasi Supervisi) KPK RI.
Dalam sambutannya Sekda memberikan apresiasi terhadap diselenggarakannya acara ini yang dinilainya akan memperkuat komitmen pemerintah Provinsi Jambi dalam upaya pencegahan korupsi. “Saya sangat mengapresiasi upaya pembenahan yang dilakukan oleh KPK untuk mencegah dan memberantas korupsi. Pemerintah Provinsi Jambi juga terus berusaha untuk meningkatkan pencegahan korupsi, dalam semua sektor. Melalui Keputusan Gubernur Jambi Nomor 381/KEP.GUB/ITPROV-1.2/2020 telah ditetapkan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2020 yang berfokus pada 7 (tujuh) indikator program antara lain Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah dan Manajemen Aset Daerah,” ujar Sekda.
Ditegaskan Sekda bahwa upaya pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan, KPK terus membangun sistem pencegahan korupsi, untuk menutup atau mempersempit celah peluang untuk melakukan korupsi, salah satunya dengan Monitoring Centre for Prevention (MCP)/Pusat Pemantauan untuk Pencegahan, dengan 8 (delapan) area intervensi dalam pencegahan korupsi di pemerintah daerah, yaitu: Perencanaan dan Pengangaran APBD; Pengadaan Barang dan Jasa; Perizinan; APIP (Aparatur Pengawas Intern Pemerintah); Manajeman Aparatur Sipil Negara (ASN) ; Optimalisasi Pajak Daerah; Manajemen Aset Daerah; Tata Kelola Dana Desa (khusus di pemerintah kabupaten).
Disampaikan Sekda, untuk mendukung keberhasilan pencegahan korupsi pada tujuh indikator program dimaksud, terdapat 7 kelompok kerja (pokja) untuk mengkoordinir tindak lanjut penyelesaian seluruh rekomendasi dan rencana aksi yang telah ditetapkan, serta mengacu pada indikator keberhasilan serta target capaian yang telah diuraikan dalam Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Jambi, yaitu Pokja Perencanaan dan Penganggaran Keuangan, Pokja Pengadaan Barang dan Jasa, Pokja Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pokja APIP, Pokja Manajemen ASN, Pokja Optimalisasi Pajak Daerah dan Pokja Manajemen Aset Daerah.
“Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi berdasarkan target sampai bulan Desember 2020, dari rencana aksi yang telah ditetapkan telah terpenuhi sebesar 73,99 persen, dengan rincian: Capaian rencana aksi area intervensi perencanaan dan penganggaran APBD secara keseluruhan sebesar 83,25 persen; Capaian rencana aksi area pengadaan barang dan jasa secara keseluruhan sebesar 71,64%. ; Capaian rencana aksi area pelayanan terpadu satu pintu secara keseluruhan sebesar 63.95 persen; Capaian rencana aksi area Aparat Pengawasan Intern Pemerintah secara keseluruhan sebesar 84,90 persen; Capaian rencana aksi area Aparat Pengawasan Intern Pemerintah secara keseluruhan sebesar 76,60 persen; Capaian Rencana Aksi Optimalisasi Pajak Daerah 66,00 persen, dan Capaian Rencana Aksi Manajemen Aset Daerah 70,40 persen,” paparnya.
Sementara itu, Kasatgas 1 Pencegahan Wilayah 1Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Maruli Tua, menjelaskan bahwa MPC merupakan tolak ukur yang dibuat oleh KPK pada aplikasi ‘Jaga’ dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan tujuan mendorong perbaikan sistem, regulasi serta yang terpenting adalah implementasi sistem pengelolaan yang lebih transparan.
Maruli Tua juga mengungkapkan alasan mengundang Kepala OPD dalam acara tersebut yaitu pertama, banyak Kepala Daerah terlibat sebagai pelaku korupsi dan diproses hukum. Kedua, dapat memahami dan mengetahui fungsi dan kegunaan MCP pada Pemda. Ketiga, MCP adalah tolok ukur keseriusan Pemda dalam upaya cegah korupsi karena terdapat indikator dan sub indikator yang harus dipenuhi tetapi utamanya adalah implementasinya sehingga butuh keseriusan Kepala Daerah. Keempat, Kepala Daerah diharapkan dapat menjadi contoh dan tauladan dalam perilaku kehidupannya. Terakhir, bawahan/staf tergantung bagaimana Kepala Daerah sehingga, Kepala Daerah memiliki tanggung jawab yang besar.
“Saya berharap kejadian di masa lampu tidak terjadi lagi dan kita semua berharap untuk Kepala Daerah terutama yang definitif nanti terus mendorong untuk melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di masing-masing daerah,” ujarnya
Dalam paparanya, Maruli Tua menambahkan pada Struktur Organisasi Koordinasi Wilayah (Korwil) terdapat dua Satgas yaitu satgas Pencegahan dan Satgas Penindakan. Untuk Satgas Penindakan ini bertugas melakukan penegakan hukum terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi. Tentu yang kita harapkan adalah Satgas Pencegahan ini, untuk bersama-sama mendorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.
ADVERTORIAL
UHC Jadi Andalan, Pemkab Jember Fokus Turunkan AKI/AKB dan Stunting
DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember terus mengoptimalkan program Universal Health Coverage (UHC) sebagai langkah nyata dalam menekan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (AKI/AKB) serta stunting yang masih menjadi pekerjaan rumah di tahun 2026.
Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, menegaskan bahwa layanan kesehatan yang merata menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah.
Ia menyebut, UHC menjadi solusi untuk mengurangi kesenjangan akses kesehatan, terutama bagi masyarakat kurang mampu.
Gus Fawait mengingatkan agar data kesehatan tidak dibaca secara parsial.
Menurutnya, perbandingan data harus dilakukan secara menyeluruh dalam satu tahun anggaran agar menghasilkan kesimpulan yang tepat.
“Membandingkan angka tidak bisa hanya per tiga bulan dengan data setahun penuh. Namun, kami pastikan bahwa UHC adalah instrumen utama untuk menurunkan AKI dan AKB. Salah satu faktor ketimpangan saat pertumbuhan ekonomi naik adalah akses kesehatan. Dengan UHC, kita meminimalisir hambatan bagi warga tidak mampu untuk mendapatkan layanan medis berkualitas,” kata Gus Fawait.
Sebagai langkah percepatan, Pemkab Jember menyiapkan program pemeriksaan kesehatan intensif bagi ibu hamil di seluruh wilayah.
Pemerintah menargetkan seluruh ibu hamil sudah menjalani pemeriksaan USG pada akhir April 2026.
“Kita punya target, akhir April ini seluruh ibu hamil di Jember harus sudah di-USG. Ini adalah deteksi dini untuk memastikan kesehatan janin dan ibu, sehingga risiko saat persalinan bisa kita minimalisir sejak awal,” tuturnya.
ADVERTORIAL
UNJA Terima Kunjungan Consul General of India, Bahas Peluang Kerja Sama Pendidikan dan Riset
Mendalo – Universitas Jambi (UNJA) menggelar pertemuan dalam rangka kunjungan Consulate General of India ke Universitas Jambi yang dilaksanakan pada Senin, 30 Maret 2026, di Ruang Rapat Rektor Lantai 7, Gedung UNIFAC UNJA Mendalo.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Sistem Informasi, Prof. Dr. Revis Asra, S.Si., M.Si., Direktur Pascasarjana, para Dekan dan Wakil Dekan Fakultas, serta dosen Program Studi Arkeologi di lingkungan Universitas Jambi. Sementara itu, Consulate General of India dihadiri langsung oleh Konsul Jenderal India di Medan, Prof. Ravi Shanker Goel.
Prof. Revis Asra menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut dan menekankan pentingnya penguatan kerja sama internasional.
“Kami menyambut baik kunjungan penting dari Konsulat Jenderal India di Universitas Jambi. Kami berharap pertemuan ini dapat memperkuat hubungan antara Indonesia dan India, khususnya di bidang pendidikan tinggi. Selain itu, kami melihat peluang besar untuk menjalin kolaborasi dengan institusi di India, baik dalam bidang riset, pertukaran pelajar, maupun pengembangan institusi. Kami menantikan kerja sama yang berkelanjutan,” ujar Prof. Revis.
Menanggapi hal tersebut, Prof. Ravi Shanker Goel menyampaikan antusiasmenya terhadap potensi kerja sama dengan Universitas Jambi.
“Kami sangat terbuka untuk menjalin kerja sama dengan setiap fakultas di Universitas Jambi karena banyak peluang yang dapat dikembangkan. Hubungan antara Indonesia dan India juga telah terjalin dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi internasional. Kami juga membuka peluang bagi mahasiswa UNJA untuk mengikuti program pertukaran pelajar ke universitas di India,” tutur Prof. Ravi.
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi dokumentasi dan penyerahan cendera mata antara kedua belah pihak. Selanjutnya, dilaksanakan diskusi interaktif antara para pimpinan fakultas dengan Prof. Ravi Shanker Goel. Diskusi berfokus pada penguatan kerja sama akademik, pertukaran budaya, peluang beasiswa pendidikan tinggi di India, serta program pertukaran mahasiswa dan dosen di masa depan, termasuk rencana penelitian bersama.
Dalam sesi tersebut, masing-masing pimpinan secara bergantian menyampaikan berbagai aspirasi dan potensi kerja sama yang dapat dikembangkan. Hal ini mendapat tanggapan langsung dari Prof. Ravi Shanker Goel, yang menekankan pentingnya penyusunan action plan sebagai langkah konkret agar rencana kerja sama tidak berhenti pada tataran wacana. Diskusi berlangsung dinamis dan penuh antusiasme dari kedua belah pihak dalam menyambut peluang kolaborasi yang lebih luas.
Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta pemahaman yang lebih mendalam serta peluang konkret dalam pengembangan kolaborasi antara UNJA dan institusi pendidikan di India. (www.unja.ac.id)
ADVERTORIAL
UNJA Tambah Dua Jurnal Terakreditasi SINTA 2, Perkuat Publikasi Ilmiah Kampus
Mendalo – Universitas Jambi (UNJA) kembali menorehkan capaian dalam bidang publikasi ilmiah. Dua jurnal ilmiah terbaru berhasil meraih akreditasi Science and Technology Index (SINTA) 2. Hal ini memperkuat posisi UNJA dalam pengelolaan jurnal akademik di tingkat nasional.
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNJA, Prof. Amirul Mukminin, S.Pd., M.Sc. Ed., Ph.D., menyampaikan bahwa dua jurnal yang baru mendapatkan akreditasi tersebut adalah Ideal: Indonesian Educational Administration and Leadership Journal serta Elements: Educational Leadership and Management Journal. Keduanya merupakan jurnal di bidang pendidikan dan dikelola oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) melalui LPPM.
“Dengan tambahan dua jurnal ini, jumlah jurnal SINTA 2 di Universitas Jambi menjadi tujuh. Sebelumnya kita sudah memiliki lima jurnal dengan akreditasi yang sama,” ujar Prof. Amirul.
Di tingkat nasional, jumlah jurnal ilmiah di Indonesia tercatat lebih dari 20 ribu jurnal, dengan sekitar 13 ribu di antaranya telah terakreditasi dalam sistem SINTA dari peringkat 1 hingga 6. Sementara itu, di UNJA sendiri, jumlah jurnal yang dikelola mencapai sekitar 142 jurnal, baik yang sudah terakreditasi maupun yang masih dalam proses pengembangan.
Dari jumlah tersebut, saat ini sekitar 59 jurnal telah terakreditasi, termasuk tiga jurnal dengan akreditasi SINTA 1 dan tujuh jurnal SINTA 2. Selain itu, UNJA juga memiliki dua jurnal yang telah terindeks Scopus.
Menurut Prof. Amirul, memperoleh akreditasi SINTA 2 bukan hal yang mudah karena prosesnya sangat kompetitif. Jurnal harus memenuhi berbagai persyaratan, mulai dari kualitas artikel, manajemen penerbitan, hingga keaktifan dewan editor dan reviewer dalam kegiatan penelitian.
“Jurnal SINTA 2 sangat penting karena dapat digunakan sebagai salah satu syarat kenaikan jabatan fungsional dosen, khususnya menuju lektor kepala. Selain itu, jurnal ini juga menjadi wadah bagi dosen dan peneliti untuk mempublikasikan hasil riset mereka,” kata Prof. Amirul menjelaskan.
Keberadaan jurnal terakreditasi ini juga mendukung aktivitas akademik mahasiswa. Di UNJA, mahasiswa program doktor (S3) diwajibkan memiliki minimal dua artikel yang terbit pada jurnal terakreditasi SINTA 2 sebagai salah satu syarat kelulusan.
Untuk meningkatkan kualitas jurnal di lingkungan kampus, LPPM UNJA telah menjalankan berbagai strategi, di antaranya mengundang pakar dari kementerian untuk memberikan pelatihan pengelolaan jurnal, serta melakukan evaluasi jurnal secara berkala setiap semester.
UNJA juga memiliki tiga asesor jurnal tingkat nasional. Mereka adalah Dr. Robi Hendra, M.Pd., Dian Arisandy Eka Putra Sembiring, M.Pd., dan dr. Anggelia Puspasari, M. Biomed. Mereka membantu memfasilitasi, membimbing, serta memotivasi pengelola jurnal di Universitas agar kualitasnya terus meningkat.
Selain itu, pada tahun 2026 LPPM juga akan mengadakan program bedah jurnal, di mana pengelola jurnal akan mempresentasikan pengelolaan, kualitas artikel, serta kendala yang dihadapi agar dapat memperoleh solusi dan pendampingan dalam meningkatkan akreditasi.
Saat ini Universitas Jambi memiliki sekitar 1.341 dosen. Ketua LPPM berharap seluruh dosen dapat aktif meneliti dan mempublikasikan karya ilmiah agar mampu meningkatkan kualitas jurnal yang dimiliki universitas.
Sebagai penutup, Prof. Amirul menegaskan bahwa peningkatan kualitas jurnal tidak hanya bergantung pada sistem dan pengelolaan, tetapi juga pada keberanian dan komitmen sivitas akademika dalam menghasilkan karya ilmiah yang bermutu dan berdampak. Ia mendorong seluruh dosen dan peneliti untuk terus berkarya serta berkontribusi nyata melalui publikasi ilmiah.
“Keberanian dan ketegasan bukan sekadar cerita yang dibagikan ke semua pemuda. Namun keberanian dan ketegasan harus diimplementasikan pada karya,” tutur Prof. Amirul. (www.unja.ac.id)



