ADVERTORIAL
Bupati MFA Ingin Menambah Kecepatan Kinerja Bawahan
detail.id/, Batanghari – Bupati Batanghari, Jambi, Muhammad Fadhil Arief (MFA) ingin menambah kecepatan kerja bawahannya dari 20 km/jam menjadi 100 km/jam. Upaya ini bertujuan agar percepatan program-program unggulan bisa tercapai.
“Pertama adalah bagaimana jalan menuju ke area pertanian, terserah sub sektor apa, itu harus lancar. Selama ini kalau musim hujan banyak buah sawit yang tidak bisa ke luar, ini kerugian besar bagi masyarakat,” kata MFA kepada awak media di ruang kerjanya belum lama ini.
Kedua adalah bagaimana masyarakat menanam sawit, karet dan sebagainya harus dengan bibit berkualitas. Menurut dia, sebaik apa pun perawatan, tapi bibit tak berkualitas, maka hasilnya tak akan maksimal.
Ketiga adalah bagaimana petani harus punya sumber daya, bagaimana mengolah tanaman, kapan waktu memupuk, pupuk jenis apa dan memanen seperti apa. Karena semua tanpa ilmu akan sia-sia, jadi petani harus diberi ilmu.
“Makanya ke depan akan dibentuk PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) pendamping di setiap desa untuk memberi ilmu kepada petani. Itu riilnya terkait ekonomi masyarakat,” ucapnya.
Mantan Sekda Muaro Jambi ini berujar dia bersama Wakil Bupati berniat RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) selesai di awal Juni 2021.
Jika selesai, semua program pemerintah harus berpedoman kepada RPJMD. Sehingga pada APBD Perubahan sudah ada gerak, walaupun sedikit. Tapi di tahun depan geraknya full.
“Kita ingin mengubah dari Batanghari yang kecepatannya 20 km/jam menjadi kecepatan 100 km/jam. Makanya sebagian mulai tumbang, ada yang mati segala macam kan. Ini yang harus di rubah di Kabupaten Batanghari,” katanya.
Pedoman-pedoman ini harus jelas dan RPJMD-nya harus detail. Kadang-kadang Indikator Kinerja Utama (IKU) tidak perlu ada kabupaten, cukup Bapak Jokowi saja sudah tercapai.
“Kita harus lebih tinggi dari nasional, supaya kita ikut menggenjot nasional, mewarnai nasional ini,” ujarnya.
Terkait infrastruktur, MFA berkata minimal bisa membenahi 40% atau separuh dari kerusakan jalan yang berada dalam wilayah Kabupaten Batanghari. Tapi dengan meninggalkan jalan yang rusak ringan.
“Tidak boleh kita ambil 40%, tapi yang kita tinggalkan rusak berat. Kita sudah ketahuan ruas-ruas bahayanya, ruas-ruas intinya. Tapi untuk pertanian, kita modelnya berbeda, tidak seperti jalan-jalan kabupaten. Kita targetkan 40%, tapi kalau bisa semuanya agar semua orang Kabupaten Batanghari senang,” ucapnya.
Perbaikan jalan akan dimulai akhir tahun mulai dari Desa Bajubang Laut sampai Teratai. Jalan yang melintasi lima desa ini bagaimana mulus. Pemkab Batanghari juga ke depan tidak akan membuat perbaikan jalan sepotong-sepotong.
“Misalnya, perbaikan jalan ini 300 meter, jalan ini 200 meter, tidak selesai masalahnya. Kalau ada kerusakan satu ruas jalan itu lima kilometer, maka perbaikan lima kilometer jalan itu harus selesai, supaya masyarakat di sana selesai masalahnya,” ujarnya.
Bagi MFA, jabatan dia sebagai Bupati jangan dihitung singkat dan cepatnya. Namun, bagaimana jabatan tersebut bisa bermanfaat. Ia tetap optimis sepanjang masyarakat Kabupaten Batanghari ikut mendoakan, bergerak bersama, Allah akan meridai dan semua tantangan tidak akan jadi masalah.
“Saya sudah menjalani kehidupan saya seperti ini, saya tidak akan goyang dengan gangguan, goyang dengan kritikan dan goyang ketidaksukaan. Saya akan berjalan terus, saya optimis dengan niat baik, dengan kerja baik, Allah pasti mengabulkan,” ucapnya.
Optimalisasi infrastruktur, kata dia pada APBD Perubahan sudah jalan, kemungkinan bulan Agustus atau September 2021. Tapi mungkin belum banyak, meski begitu tahun depan akan di genjot. Soal anggaran, MFA mengibaratkan dua kali kerja.
“Ibarat orang naik mobil, saya kebetulan bisa bawak mobil, tapi belum bisa ngegas. Mobil ini harus diperbaiki dahulu karena ban mobil kempes, makanya APBD-nya harus disehatkan dulu. Kemudian mesin sering mogok-mogok,” katanya.
Apalagi yang mesti disehatkan lagi? Ia berkata perangkat daerah ini, bagaimana SDM-nya membaik dan kinerjanya membaik. Jadi sambil jalan, tidak bisa ditunggu dan tidak bisa parsial, harus dikerjakan bersama-sama.
Reporter: Ardian Faisal
DETAIL.ID, Jember – Tim Satgas Saber Pangan gabungan menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Tanjung dan ritel modern di Kabupaten Jember untuk mengecek harga serta ketersediaan pasokan komoditas pangan, Senin, 28 September 2026.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan para pedagang menjual beras sesuai ketentuan pemerintah sekaligus mengantisipasi gejolak harga di pasaran.
Sidak ini menerjunkan personel gabungan dari Polres Jember, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Dinas Perdagangan, Dinas Pasar, hingga Perum Bulog.
Kanit Tipidter Satreskrim Polres Jember, Iptu Harry Sasono, mengatakan pemeriksaan di Pasar Tanjung berfokus pada dua toko besar, yakni UD Utama Sari dan UD Sumber Pangan Barokah.
Di lokasi tersebut, beras premium merek Gokar tercatat dijual Rp14.900 per kilogram dan beras SPHP seharga Rp11.800 per kilogram.
Tim Satgas Pangan selanjutnya melakukan peninjauan ke ritel modern di Lippo Mall Jember.
Di pusat perbelanjaan ini, beras premium merek Punokawan, Be Food Setra Ramos, dan Santap dipatok Rp14.900 per kilogram, sedangkan beras SPHP dijual Rp12.500 per kilogram.
“Berdasarkan hasil pengecekan di sejumlah lokasi, harga beras yang ditemukan masih berada dalam batas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Tidak ditemukan adanya penjualan beras yang melampaui batas harga tersebut,” kata Harry.
Meskipun tingkat harga terpantau stabil, petugas menemukan ganjalan pada ketersediaan stok.
Pasokan beras medium di ritel modern mulai mengalami keterbatasan, sementara stok beras premium di sejumlah pedagang pasar tradisional menyusut akibat lonjakan harga gabah di tingkat petani yang memicu kenaikan biaya produksi penggilingan.
“Kondisi harga dan pasokan beras perlu terus dipantau untuk mencegah terjadinya gejolak. Pengawasan dilakukan tidak hanya terhadap harga jual, tetapi juga ketersediaan stok,” ujarnya.
Demi menjaga kelancaran distribusi, Polres Jember mengintensifkan koordinasi bersama Pemkab Jember, Bulog, serta pengelola pasar, sembari rutin memberikan sosialisasi kepada pedagang agar tetap patuh terhadap aturan HET.
“Melalui pengawasan ini, kami berupaya memastikan kebutuhan beras masyarakat Jember tetap aman dengan harga sesuai ketentuan. Pemantauan berkelanjutan ini juga untuk mendeteksi lebih awal jika ada gangguan pasokan di pasaran,” tutur Harry. (*)
DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) mendatangi Kementerian Sosial RI pada Rabu, 23 September 2026.
Kedatangan rombongan Pemkab Jember ini bertujuan membereskan persoalan kuota bantuan sosial yang belum terpenuhi sekaligus memperjuangkan bantuan alat kesehatan bagi penyandang disabilitas.
Kepala Dinsos PPPA Jember, Lingga Diputra, memimpin langsung koordinasi tersebut mendampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jember, Akhmad Helmi Luqman.
Tim Pemkab Jember menggelar pertemuan khusus bersama Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) serta Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kemensos.
Data evaluasi Pusdatin Kemensos per Agustus 2026 mengungkapkan adanya under kuota sebanyak 9.815 data penerima manfaat di Kabupaten Jember.
Menyikapi selisih angka tersebut, Pemkab Jember mengajukan penyesuaian data agar keterisian kuota bansos di wilayahnya dapat digenjot hingga di atas 80 persen.
“Kami mendorong agar penambahan kuota ini tidak dilakukan secara bertahap, melainkan bisa diselesaikan sekaligus. Namun, pelaksanaannya tentu tetap menyesuaikan dengan kebijakan dan kondisi pembagian kuota bersama kabupaten lain,” kata Lingga.
Di samping pembenahan data bansos, Lingga memaparkan kebutuhan 49 unit alat bantu berupa tangan dan kaki palsu bagi warga kurang mampu.
Dari total usulan tersebut, Kemensos telah memasukkan 20 permohonan ke dalam prioritas desil penerima.
Adapun 29 permohonan alat bantu lainnya masih perlu melewati tahapan pemutakhiran data administratif.
Langkah ini wajib dilakukan agar alokasi bantuan fisik dari kementerian tidak salah sasaran.
“Namun sejumlah 29 usulan sisanya memerlukan perbaikan dan pemutakhiran data administratif agar tepat sasaran, mengingat penerima manfaat berasal dari kalangan masyarakat kurang mampu,” ucapnya.
Dalam dialog itu, Pemkab Jember juga menyampaikan kebutuhan kaki palsu berbahan carbon bagi atlet sepak bola disabilitas asal Jember yang bertanding di tingkat internasional.
Lantaran pengadaan alat bantu olahraga tersebut memerlukan biaya tinggi dan spesifikasi khusus, Kemensos menyarankan Pemkab Jember untuk turut menggandeng Kementerian Pemuda dan Olahraga. (*)
Telanaipura — Universitas Jambi (UNJA) bersama Dewan Energi Nasional (DEN) menggelar Sosialisasi Kebijakan Energi Nasional (KEN) bertema “Akselerasi Kapasitas Publik dalam Pemahaman KEN dan Isu Strategis serta Cadangan Energi Nasional” di Aula Pascasarjana Gedung Singadekane UNJA, Kampus Telanaipura, Rabu, 23 September 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Rektor Bidang Akademik UNJA, Prof. Dr. Hafrida, S.H., M.H., Ketua senat UNJA, Prof. Dr. H. Syamsurijal Tan, S.E., M.A., Direktur Pascasarjana UNJA, Prof. Dr. Dra. Muazza, M.Si., Kepala Pusat Unggulan Iptek Bio-Geo Material dan Energi (PUI BIGME) LPPM UNJA, Nazarudin, S.Si., M.Si., Ph.D., Kepala LPPM UNJA, Prof. Amirul Mukminin, S.Pd., M.Sc. Ed., Ph.D., sebagai moderator.
Turut hadir sejumlah pemangku kepentingan di bidang energi, di antaranya Anggota Dewan Energi Nasional, Dr. Muhammad Khalid Syeirazi, M.Si., Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional, Dr. Ir. Dadan Kusdiana, M.Sc., Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi, Tandry Adi Negara, S.STP., M.Si., Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Hulu Rokan Eviyanti Rofraida, S.IP., M.M.
Wakil Rektor Bidang Akademik UNJA, Prof. Dr. Hafrida, S.H., M.H., mengapresiasi kolaborasi antara UNJA dengan Dewan Energi Nasional dalam penyelanggaraan kegiatan tersebut.
Menurut Prof. Hafrida, kegiatan ini diharapkan tidak berhenti pada penyampaian informasi mengenai kebijakan energi nasional, tetapi dapat menghasilkan tindak lanjut yang konkret.
“Mudah-mudahan hari ini tidak berhenti sebatas sosialisasi kebijakan energi saja, tetapi ada tindak lanjut-tindak lanjut konkret yang bisa kita lakukan ke depannya dalam rangka pemenuhan kebijakan energi nasional,” ujarnya.
Ia menilai isu energi berkaitan erat dengan kebutuhan masyarakat secara luas dan masa depan Indonesia. Oleh karena itu, kolaborasi antara UNJA, Dewan Energi Nasional, pemerintah, dan berbagai lembaga terkait dinilai penting untuk meningkatkan pemahaman mengenai kebijakan dan kebutuhan energi nasional.
Sementara itu, Anggota Dewan Energi Nasional, Dr. Muhammad Khalid Syeirazi, M.Si. dalam keynote speech-nya menyampaikan pentingnya energi bagi kehidupan masyarakat dan pembangunan negara.
Ia menekankan bahwa energi merupakan kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat maupun perkembangan suatu negara.
“Energi adalah hajat hidup orang banyak, semua orang butuh energi. Karena itu tidak mungkin ada negara, ada bangsa yang bisa maju tanpa bahan bakaran energi,” tuturnya.
Menurut Dr. Khalid, pemahaman publik terhadap Kebijakan Energi Nasional menjadi penting karena energi tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari, tetapi juga berhubungan dengan keberlanjutan pembangunan dan masa depan Indonesia.
Oleh karena itu, pemahaman publik terhadap arah kebijakan energi perlu terus diperkuat. Sosialisasi tersebut menjadi salah satu ruang untuk mempertemukan UNJA, Dewan Energi Nasional, pemerintah daerah, dan pihak terkait dalam membahas kebijakan serta isu strategis dan cadangan energi nasional.
Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai kebijakan energi nasional, tantangan pemenuhan kebutuhan energi di masa mendatang, serta isu strategis dan cadangan energi nasional. (www.unja.ac.id)
Satgas Pangan Jember Pastikan Harga Beras Pasar Tradisional dan Ritel Tak Lampaui HET
Ramah Tamah HANTARU 2026, Wamen Ossy: Momentum Transformasi Layanan yang Memberi Kepastian
Lampaui Target, LP2B Capai 87,63% di Momen Peringatan 66 Tahun UUPA
Tepat di Momen HANTARU 2026, Implementasi PERINTIS 10 Hari Diperluas hingga ke 95 Kantah
Kantah Merangin Ikuti Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Tahun 2026
Perkuat Sinergi Lintas Sektor, Kantah Merangin Gelar Rakor Awal Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Merangin Tahun 2026
Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin Sambut Peserta Program Pemagangan Nasional MagangHub Batch 2 Angkatan II Tahun 2026
Pemkab Jember Lobi Kemensos Soal Bansos dan Disabilitas
UNJA dan DEN Dorong Kolaborasi untuk Perkuat Ketahanan Energi Nasional
Dua Eks Pejabat BPN Tanjungjabung Timur Jalani Sidang Perdana, Didakwa Rugikan Negara Rp 11,9 Milliar di Kasus Pelabuhan Ujung Jabung
Aplikasi RisetCar Diduga Investasi Bodong, Pengguna Keluhkan Gagal Tarik Dana
Risetcar Terbukti Penipuan, Ratusan Ribu Anggota Alami Kerugian Puluhan Miliar Rupiah
Suami yang Bunuh Istrinya di Pondok, Akhirnya Meregang Nyawa di RSUD Bangko
Tutorial Perampasan Aset Ditutorialkan Rakyat di Rumah Uya Kuya
Jaksa Tak Tutup Kemungkinan Untuk Tersangka Baru di Kasus Korupsi PJU Kerinci
Demi Mempersiapkan Pemimpin Pelayan Masa Depan, SMA Kolese De Britto Yogyakarta Resmi Buka Pendaftaran Siswa Baru
Datang dan Bergabung! SMA Kolese De Britto Bakal Gelar Open House 2025
Panca Wijaya Akbar Lantik 8 Eselon II Pemkab Ogan Ilir
Sumbar dan Jambi Siap Bersinergi Jadi Tuan Rumah PON 2032
Pembangunan Stockpile Batu Bara dan Penolakan Warga: Ujian Serius Bagi Pemerintah
