ADVERTORIAL
Bupati Batanghari Nahkoda Anyar PPP Jambi Hasil Muswil IX
detail.id/, Batanghari – Bupati Batanghari, Jambi, Muhammad Fadhil Arief (MFA) kini punya jabatan baru. Ia terpilih memimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Jambi, setelah dapat dukungan 8 DPC (Dewan Pimpinan Cabang) partai berlambang Kabah.
MFA mengganti jabatan Ketua DPW PPP Jambi sebelumnya Evi Suherman dalam gelaran Musyawarah Wilayah (Muswil) IX di Gedung Pemuda, Muara Bulian, Batanghari, tanggal 4-5 Juni pekan lalu. Muswil beragenda memilih kepengurusan DPW PPP Jambi periode 2021-2026.
Ketua DPC PPP Batanghari, Syukron menyambut hangat terpilihnya MFA sebagai Ketua DPW PPP Jambi. Ia bersama seluruh kader PPP Batanghari akan memperkuat konsolidasi menghadapi Pemilu 2024.
“Pak Fadhil mendapat dukungan 8 DPC, yakni DPC PPP Batanghari, Sungaipenuh, Kerinci, Merangin, Sarolangun, Bungo, Tanjungjabung Barat dan Tanjungjabung Timur,” katanya kepada detail, Selasa 8 Juni 2021.
Pelantikan MFA pasca hasil Muswil IX, kata dia masih menunggu informasi resmi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP. Delapan DPC PPP punya alasan memberikan dukungan MFA meski bukan tercatat sebagai kader partai.
“Adanya semangat kemenangan bersama untuk membesarkan PPP kedepan,” ujarnya.
Ia berharap kepada nahkoda baru PPP Jambi, Muhammad Fadhil Arief bisa menjadikan PPP sebagai partai besar, partai yang disayangi umat seperti cintanya umat kepada Ka’bah.
Ketua DPP PPP Ahmad Baidowi hadir langsung membuka gelaran Muswil IX PPP Provinsi Jambi. Anggota Komisi VI DPR RI peraih 227.170 suara ini mengatakan Muswil IX PPP Provinsi Jambi merupakan agenda lima tahunan dan merupakan forum musyawarah tertinggi tingkat wilayah.
“Kalau kemarin kursinya turun dari empat menjadi tiga, besok minimal naik dua kali lipat. Hilangkan ego sektoral masing-masing, persoalan ada kekurangan di masing-masing orang biasa saja, tinggal satu sama lain saling melengkapi untuk kebesaran PPP Jambi khususnya di Kabupaten Batanghari,” katanya kepada awak media.
Baidowi memuji DPC PPP Batanghari berhasil membentuk kursi fraksi sendiri di DPRD dan memenangkan Pilkada serentak 2020. Mudah-mudahan spirit kemenangan itu tergambar kembali di Kabupaten Batanghari pada 2024 mendatang.
“Ketentuan organisasi juga ada ruang untuk apa bagaimana membesarkan partai, ada juga syarat-syarat misalkan beliau pejabat eksekutif, pejabat legislatif, itu boleh dicalonkan dan mencalonkan sebagai Ketua DPW, tetapi itu forumnya di formatur,” ucapnya.
Selanjutnya formatur akan berkoordinasi dengan DPP PPP. Batanghari sebagai tuan rumah Muswil IX PPP, kata dia wujud syukur kepada Allah SWT karena PPP diberikan kemenangan serta kekuatan yang signifikan.
“PPP di Batanghari bisa membentuk satu fraksi, di Batanghari PPP mengusung kepala daerah terpilih. Spirit kemenangan itu kita bangkitkan dari Batanghari,” ujarnya.
Menurut Baidowi, sebagai orang yang berangkat dari PPP, komunikasi MFA dengan DPP sangat baik khususnya mengawal pembangunan di Kabupaten Batanghari. Apalagi Menteri dari PPP yang juga Ketua Umum merupakan Kepala Bappenas.
“Semua perencanaan pembangunan ada di tangan beliau. Kalau mau bersinergi dengan Pusat, maka Pemkab Batanghari maupun Pemprov Jambi harus berkoodinasi dan konsultasi dengan Menteri Bappenas. Bahwa nanti programnya nyambung dari pusat, provinsi dan kabupaten,” katanya.
Reporter: Ardian Faisal
ADVERTORIAL
Kementerian ATR/BPN Tegaskan Dukungan terhadap Proses Hukum Kasus di Kantah Kota Serang
DETAIL.ID, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menanggapi pemberitaan mengenai penahanan dan penetapan tersangka terhadap mantan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Serang beserta sejumlah jajaran terkait dugaan tindak pidana korupsi. Kementerian ATR/BPN menegaskan akan menghormati dan mendukung penuh proses hukum yang tengah berjalan.
“Kami prihatin atas peristiwa ini. Kementerian ATR/BPN menghormati proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum dan akan bersikap kooperatif guna mendukung penegakan hukum yang objektif dan transparan,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Shamy Ardian, saat ditemui di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis, 21 Mei 2026.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian ATR/BPN juga telah mengambil langkah administratif terhadap enam pegawai dimaksud. “Untuk mendukung kelancaran proses hukum dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat, keenam pegawai tersebut telah dinonaktifkan sementara dari jabatannya,” ucap Shamy Ardian.
Kepala Biro Humas dan Protokol menambahkan, seluruh hak kepegawaian tetap diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk hak pendampingan hukum sebagai bagian dari hak administratif ASN.
Kementerian ATR/BPN menegaskan dugaan perbuatan yang sedang diproses hukum ini merupakan tanggung jawab individual dan tidak mencerminkan komitmen institusi yang terus mendorong tata kelola pertanahan yang profesional, transparan, dan berintegritas. Shamy Ardian memastikan bahwa pelayanan pertanahan di Kantah Kota Serang tetap berjalan sebagaimana mestinya sehingga masyarakat tetap memperoleh pelayanan secara optimal.
Lebih lanjut, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid telah menerima laporan terkait kasus tersebut dan meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek pengawasan serta penguatan sistem pelayanan.
“Bapak Menteri menegaskan bahwa peristiwa ini harus menjadi momentum perbaikan dan penguatan pengawasan internal agar pelayanan pertanahan semakin bersih, profesional, dan akuntabel,” tutur Shamy Ardian. (*)
ADVERTORIAL
Catat! Cetak KTP Jember Kini Bisa di Kecamatan Jombang
DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember memperkuat pelayanan publik melalui MPP Mini di Kecamatan Jombang.
Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, meninjau langsung pelayanan tersebut pada Senin, 25 Mei 2026.
Dalam kunjungan itu, Gus Fawait memastikan masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota kini dapat mengurus administrasi kependudukan lebih mudah, termasuk pencetakan KTP elektronik.
“Jember ini sangat luas. Masyarakat Jombang kalau mau ke kota memerlukan waktu satu sampai dua jam. Padahal, mereka membayar pajak yang sama. Maka dari itu, hadirlah MPP Mini untuk mendekatkan pelayanan agar masyarakat tidak perlu jauh-jauh lagi,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan MPP Mini menjadi langkah pemerataan pelayanan publik bagi masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Jember.
Berbagai layanan administrasi yang sebelumnya hanya tersedia di pusat kota kini dapat diakses langsung di kecamatan.
Gus Fawait juga mengungkapkan rencana berkantor secara berkala di MPP Mini untuk memantau pelayanan sekaligus mengetahui kebutuhan masyarakat secara langsung.
Selain mengecek fasilitas pelayanan, ia turut mengajak masyarakat mengawasi pelaksanaan program Peta Cinta yang mengatur pencetakan KTP elektronik bagi kecamatan luar kota dilakukan di kantor kecamatan masing-masing.
“Kalau dulu banyak yang mengeluh blangkonya habis, hari ini saya pastikan siapa saja yang butuh KTP, baik karena hilang atau rusak, bisa langsung mencetaknya di kantor kecamatan. Blangkonya selalu tersedia dan layanannya gratis. Jika ada oknum yang mempersulit, segera laporkan kepada kami melalui saluran Wadul Guse,” tuturnya.
ADVERTORIAL
Bupati Batanghari Fadhil Arief Raih Penghargaan Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional Tahun 2026
Jawa Barat – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batanghari kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Bupati Batanghari, Fadhil Arief, secara resmi menerima penghargaan bergengsi pada acara puncak Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional (FTBIN) Tahun 2026. Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan nyata atas dedikasi, dukungan, dan kontribusi aktif pemerintah daerah setempat dalam mensukseskan program revitalisasi bahasa daerah.
Prosesi penyerahan penghargaan tersebut berlangsung dalam suasana khidmat yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan puncak FTBIN 2026. Acara bertaraf nasional ini diselenggarakan di Gedung Garuda, Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), yang berlokasi di Depok. Adapun momentum bersejarah bagi Kabupaten Batanghari ini terlaksana pada Senin, 25 Mei 2026.
Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional sendiri merupakan sebuah agenda tahunan skala nasional yang memiliki misi krusial dalam memperkuat pelestarian bahasa daerah di seluruh penjuru kepulauan Indonesia.
Keberhasilan program ini didorong oleh sinergi kuat dan keterlibatan aktif dari berbagai pihak. Mulai dari para pelajar, tenaga pendidik atau guru, pemerintah daerah, hingga lapisan masyarakat luas yang peduli akan kelestarian budaya.
Selain menjadi ajang apresiasi melalui penyerahan penghargaan revitalisasi bahasa daerah kepada para kepala daerah yang berkomitmen, festival ini juga dikemas dengan sangat meriah.
Berbagai penampilan seni budaya yang memukau dan pertunjukan bahasa daerah dari perwakilan seluruh provinsi di Indonesia turut ditampilkan. Hal ini menjadikan acara tersebut sebagai wadah unjuk kebudayaan yang kaya dan beragam.
Pada pergelaran akbar ini, Kabupaten Batanghari tidak hanya hadir menerima penghargaan, tetapi juga mengirimkan delegasi terbaiknya. Sejumlah siswa-siswi berprestasi tingkat sekolah dasar turut dilibatkan secara langsung untuk mewakili daerah. Mereka berasal dari SDN 25/I Muara Tembesi, SDN 20/I Pemayung, SDN 131/I Jangga Baru, SDN 47/I Muara Tembesi, serta SDN 58/I Rambutan Masam.
Tidak kalah penting, keterwakilan jenjang sekolah menengah juga diperkuat oleh kehadiran perwakilan siswa-siswi dari SMPN 3 Batanghari dan SMPN 31 Batanghari. Para peserta didik asal Batanghari ini membaur bersama peserta didik lainnya yang datang dari berbagai daerah di Indonesia.
Keikutsertaan mereka semua dalam kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari rangkaian Semarak Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2026. Acara puncak yang penuh inspirasi ini juga dihadiri oleh pejabat tinggi negara, di antaranya Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D.
Kehadiran beliau bersama dengan para bupati, walikota penerima penghargaan lainnya, serta para tamu undangan penting membuat momentum ini semakin menegaskan pentingnya menjaga identitas bangsa lewat bahasa daerah. (*)



