DAERAH
SPPL Cegah Konflik Lahan Masyarakat dan Perusahaan
DETAIL.ID, Batanghari – Pemerintah kabupaten (Pemkab) Batanghari, Jambi bersama Kantor Pertanahan daerah ini berupaya mencegah konflik lahan masyarakat dan perusahaan dengan cara menggelar kegiatan SPPL (Sidang Panitia Pertimbangan Landreform).
“Tujuan besar pertama, bagaimana masyarakat memiliki lahan secara legal, sehingga produksi optimal. Jadi, kegiatan SPPL bersama pemerintah daerah sangat baik,” kata Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief (MFA) kepada detail, Rabu 21 Juli 2021.
MFA berujar kegiatan di Pendopo Rumah Dinas Bupati ini masuk dalam visi misi Fadhil-Bakhtiar lima tahun ke depan. Ia ingin semua tanah dalam wilayah Batanghari legalitasnya jelas. Kalau target kegiatan SPPL tercapai, kemungkinan tak ada lagi konflik lahan.
“Selama ini Batanghari disibukkan (konflik lahan), begitu banyak energi terbuang untuk menyelesaikan konflik lahan, baik konflik antara masyarakat dan masyarakat maupun konflik antara masyarakat dan perusahaan,” ucapnya.
Apabila bisa diselesaikan, kata MFA, masyarakat aman, perusahaan juga nyaman. Sehingga nanti investasi di Batanghari benar-benar investasi yang menguntungkan semua pihak, menguntungkan pengusaha dan menguntungkan masyarakat.
“Ini tujuan besarnya ya. Dimulai hari ini dan ditargetkan sebelum 17 Agustus nanti bisa menyelesaikan 700 persil yang dimiliki masyarakat selama ini, tinggal legalitasnya,” ujarnya.
Ibarat orang menikah, kata MFA, selama ini menikah ‘bawah tangan’. Secara kepemilikan, penguasaan fisik masyarakat melakukannya, tapi secara de jure belum ada legalitas yang diakui versi pemerintah.
“Jadi, kalau ini isbat nikah lah istilahnya. Nanti pak Sekda bersama kawan-kawan akan membuat tim sendiri membantu kawan-kawan BPN supaya pencapaian lebih besar,” katanya.
Kepala Kantor Pertanahan, kata dia, optimis 2021 Pemkab Batanghari menerbitkan 31.000 persil. Sedangkan 700 persil akan diterima masyarakat Delapan Desa dalam Lima Kecamatan. Tapi jumlah ini masih sebagian kecil, selain itu ada PR (Pekerjaan Rumah) besar di Batanghari.
“Kita mesti mendefinitifkan batas desa di seluruh Kabupaten Batanghari. Supaya nanti kewenangan administrasi jelas, antara kepala desa yang ada di kabupaten Batanghari. Jangan sampai tumpang tindih,” ucapnya.
Selama ini pemicu sebagian konflik lahan menyangkut batas desa. Ia ingin potensi konflik harus seminimal mungkin dan mengoptimalkan kekayaan Tuhan dalam Bumi Serentak Bak Regam, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
“Sepanjang saya dilantik, secara definitif belum ada penyelesaian tapal batas desa. Insya Allah tadi pak Sekda sudah sampaikan ada Empat desa yang akan segera kita definitifkan. Dan kita targetkan pada 2023 selesai,” ujarnya.
Pemkab Batanghari akan membuat tim khusus dan akan merubah nomenklatur jabatan sesuai dengan kondisi daerah ini serta membutuhkan pejabat khusus yang akan menangani masalah tapal batas.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari Ade Juhari mengatakan pihaknya bersama Pemkab Batanghari membahas objek, subjek dan reform yang akan dilaksanakan 2021.
“Masalah persyaratan juga sudah kami siapkan, hanya klarifikasi, setelah ada tinjauan panitia ke lapangan bagi masalah-masalah desa yang sedikit menjadi halangan bagi kami, terkait penerbitan sebagai subjek redistribusi itu,” katanya.
Kalau seandainya sudah dilaksanakan, kata Juhari, Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari akan segera menerbitkan SK (Surat Keputusan) Hak, lalu penerbitan sertifikat dan bisa dibagikan bersama kepada masyarakat.
“Tahapan setelah SPPL yaitu
penetapan objek redistribusi, penetapan subjek redistribusi,
SK redistribusi, penerbitan sertipikat dan penyerahan sertipikat,” katanya.
Delapan Desa dalam Lima Kecamatan penerima 700 Persil dari Pemkab Batanghari pada Agustus 2021 nanti meliputi; Desa Bukit Sari, Kecamatan Maro Sebo Ilir, Desa Terusan, Kecamatan Maro Sebo Ilir, Desa Kuap, Kecamatan Pemayung, Desa Kaos, Kecamatan Pemayung, Desa Rambutan Masam, Kecamatan Muara Tembesi, Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Desa Rambahan, Kecamatan Muara Bulian dan Desa Sungai Buluh, Kecamatan Muara Bulian.
Reporter: Ardian Faisal
DAERAH
Pemkab Jember Rancang RS Pemerintah Baru di Jember Barat, Gus Fawait Siapkan Kaderisasi Direktur dari Kepala Puskesmas Berprestasi
DETAIL.ID, Jember — Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, menyampaikan rencana pendirian rumah sakit pemerintah baru di wilayah Jember Barat saat kunjungan kerja di Puskesmas Rambipuji sebagai langkah memperkuat Universal Health Coverage (UHC).
Rencana tersebut diarahkan untuk memperkuat sistem rujukan dan pemerataan akses layanan kesehatan masyarakat, terutama di wilayah barat Kabupaten Jember yang selama ini harus menempuh jarak jauh untuk layanan rujukan.
Gus Fawait menyebut pembangunan rumah sakit baru menjadi bagian dari transformasi layanan kesehatan daerah.
Ia menyatakan penguatan layanan tidak hanya bertumpu pada puskesmas, tetapi juga pada ketersediaan rumah sakit rujukan yang merata.
“UHC harus didukung oleh infrastruktur yang memadai. Puskesmas harus kuat, tetapi rumah sakit rujukan juga harus tersedia secara merata,” kata Gus Fawait.
Ia menjelaskan, kehadiran rumah sakit pemerintah baru di Jember Barat ditujukan untuk mempercepat layanan, menekan beban rumah sakit eksisting, serta meningkatkan kualitas layanan UHC.
“Dengan rumah sakit pemerintah di wilayah barat, akses layanan kesehatan akan lebih dekat, lebih cepat, dan lebih adil. Ini bagian dari komitmen kami menghadirkan UHC yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Gus Fawait, pembangunan rumah sakit baru tersebut terintegrasi dengan penguatan layanan kesehatan tingkat pertama.
Peningkatan kualitas pelayanan, fasilitas, dan tata kelola puskesmas diposisikan sebagai fondasi utama sistem kesehatan daerah.
“Transformasi kesehatan dimulai dari puskesmas, lalu diperkuat dengan rumah sakit yang siap menerima rujukan secara profesional,” ucapnya.
Selain infrastruktur, Pemkab Jember juga menyiapkan skema kaderisasi kepemimpinan rumah sakit berbasis kinerja.
Gus Fawait menyampaikan kepala puskesmas yang memiliki capaian kinerja baik, inovasi pelayanan, dan tata kelola akuntabel akan dipertimbangkan sebagai calon pimpinan rumah sakit pemerintah daerah.
“Kami ingin membuka jalur karier yang jelas dan adil. Kepala puskesmas yang berprestasi, memenuhi target kinerja, dan terbukti mampu memimpin layanan kesehatan akan kami siapkan sebagai calon direktur rumah sakit pemerintah,” tuturnya.
Ia menyebut kebijakan tersebut diarahkan untuk membangun kesinambungan layanan kesehatan dari hulu ke hilir.
“Kepala puskesmas itu memahami langsung denyut pelayanan masyarakat. Jika mereka naik kelas menjadi pimpinan rumah sakit, maka kesinambungan layanan UHC akan jauh lebih kuat,” ujarnya.
Gus Fawait menyatakan skema kaderisasi tersebut akan diterapkan secara proporsional dan objektif pada tiga rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Jember sebagai bagian dari reformasi manajemen layanan kesehatan.
“Ini bukan soal jabatan, tetapi soal kualitas kepemimpinan layanan. Target akhirnya adalah masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat, manusiawi, dan bermutu,” katanya.
Kepala Puskesmas Rambipuji, dr. Dina Nurul Agustina, merespons positif rencana tersebut.
Ia menilai kehadiran rumah sakit pemerintah baru di wilayah barat akan memperkuat kesinambungan layanan kesehatan.
“Selama ini puskesmas menjadi pintu pertama layanan UHC. Dengan adanya rumah sakit pemerintah yang lebih dekat, proses rujukan akan lebih cepat dan pelayanan kepada pasien bisa lebih optimal,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan kesiapan Puskesmas Rambipuji dalam memperkuat layanan dasar sebagai bagian dari sistem UHC terintegrasi.
“Penguatan layanan dasar dan dukungan rumah sakit rujukan akan membuat manfaat UHC semakin nyata dirasakan masyarakat,” ucapnya.
DAERAH
Bulog Jember Salurkan 105 Ribu Liter Minya Kita Langsung ke Pedagang
DETAIL.ID, Jember — Pemimpin Perum Bulog Kantor Cabang Jember, Muhammad Ade Saputra, menyalurkan 105 ribu liter MinyaKita Minyak Goreng Rakyat (MGR) langsung ke pedagang dan pengecer di pasar tradisional Kabupaten Jember pada Sabtu, 24 Januari 2026.
Hal tersebut untuk memangkas jalur distribusi dan menjaga harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
Penyaluran dilakukan di pasar-pasar tradisional dan toko pengecer yang telah terdata oleh dinas terkait.
Skema distribusi ini diarahkan langsung dari Bulog ke pedagang tanpa perantara.
“Penyaluran MinyaKita langsung ke pedagang maupun pengecer di Bulog Jember sudah dilakukan. Hingga saat ini jumlah yang telah disalurkan di wilayah Bulog Jember mencapai 105 ribu liter, sesuai tugas dari pusat penyaluran MinyaKita diprioritaskan kepada pedagang di pasar-pasar tradisional yang sudah terdata oleh dinas terkait. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas harga sesuai HET, yakni Rp 15.700 per liter,” kata Ade.
Ia juga menjelaskan mekanisme harga dari Bulog ke pedagang.
“Adapun untuk harga jual MinyaKita dari Bulog ke pedagang ditetapkan Rp 14.500 per liter, kemudian untuk pedagang maksimal menjual kembali sesuai HET Rp 15.700 per liter. Dengan demikian pedagang dapat menjual dengan harga sesuai HET demi menjaga stabilitas harga dan pasokan, utamanya menjelang Ramadan 1447 H,” katanya.
Selain distribusi, Bulog Jember melakukan edukasi kepada pedagang agar menjual MinyaKita sesuai HET.
Penyaluran MGR ditargetkan mencapai 400.000 liter hingga Februari 2026 untuk menghadapi lonjakan permintaan pada momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah.
DAERAH
Gus Fawait Fokuskan UHC Jember pada Perbaikan Mutu Layanan
DETAIL.ID, Jember — Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, melakukan kunjungan kerja ke Puskesmas Rambipuji pada Sabtu, 24 Januari 2026.
Kunjungan tersebut dalam rangka menyampaikan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember terkait pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) yang berorientasi pada kualitas layanan kesehatan.
Dalam kegiatan ini, Gus Fawait mengatakan bahwa puskesmas merupakan titik utama transformasi layanan kesehatan karena berhadapan langsung dengan masyarakat setiap hari.
“UHC tidak boleh berhenti pada kepesertaan. Yang paling penting adalah kualitas layanan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Gus Fawait.
Ia menyampaikan tiga fokus yang harus dijaga dan ditingkatkan, yakni pelayanan, fasilitas, dan tata kelola pendapatan.
Pelayanan kesehatan diarahkan agar maksimal, cepat, dan manusiawi sebagai bentuk pemenuhan hak dasar masyarakat.
Pada aspek fasilitas, Gus Fawait meminta perubahan perspektif pelayanan publik.
Kenyamanan dan kelayakan fasilitas pasien diposisikan sebagai prioritas dibandingkan fasilitas internal pegawai, termasuk kepala puskesmas.
“Fasilitas pasien harus lebih baik. Ini soal perspektif pelayanan publik dan keberpihakan kepada masyarakat agar manfaat UHC benar-benar terasa,” ujarnya.
Dalam pengelolaan pendapatan, Gus Fawait mendorong optimalisasi dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dilakukan secara presisi, efisien, dan transparan agar berdampak langsung pada mutu layanan.
“Jika kapitasi dikelola dengan tepat dan efisien, kualitas layanan akan meningkat tanpa membebani masyarakat,” ucapnya.
Sebagai bagian dari transformasi sistem kesehatan daerah, Pemkab Jember akan menerapkan penilaian kinerja fasilitas kesehatan secara rutin setiap tiga bulan.
Evaluasi ini menjadi bagian dari strategi penguatan sumber daya manusia serta kaderisasi pimpinan rumah sakit daerah.
“Transformasi layanan kesehatan membutuhkan SDM yang siap, profesional, dan berintegritas. Evaluasi ini adalah bagian dari proses tersebut,” kata Gus Fawait.
Kepala Puskesmas Rambipuji dr. Dina Nurul Agustina menyatakan kesiapan jajarannya menindaklanjuti kebijakan tersebut, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan dan penataan fasilitas yang berpihak kepada pasien.
“Kami siap memperkuat layanan kesehatan dasar, termasuk mengoptimalkan pengelolaan dana kapitasi agar pelayanan menjadi lebih cepat, nyaman, dan profesional, sehingga manfaat UHC benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Reporter: Dyah Kusuma

