ArtikelTerkait
DETAIL.ID, Batanghari – Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Batanghari, Jambi, Adison turut menolak keras rencana pembangunan gedung baru wakil rakyat daerah ini. Apalagi anggaran pembangunan di taksir mencapai miliaran rupiah.
“Melihat situasi serta kondisi saat ini sangat memprihatikan, baik dari ekonomi masyarakat maupun infrastruktur cukup bikin miris hati,” ucap Adison kepada detail, Kamis 19 Agustus 2021.
Menurut dia pembangunan gedung DPRD penting, tapi ada skala prioritas yang jauh lebih penting. Contohnya pembangunan jalan-jalan lingkungan di desa yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Makanya fraksi PKS minta mengesampingkan kepentingan DPRD. Fraksi PKS tidak sepakat adanya rencana pembangunan gedung baru DPRD tahun depan,” ujarnya.
Secara umum Fraksi PKS setuju dengan pinjaman Pemkab Batanghari senilai Rp 300 miliar asal dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. Ia minta Pemkab menyampaikan kepada DPRD rincian prioritas pembangunan apa saja yang akan di bangun dengan anggaran tersebut.
“Untuk rehab gedung DPRD kita setuju karena ada komponen-komponen di ruang Komisi I sudah bocor akibat plafon lapuk. Plafon Komisi III juga sudah mau hancur tinggal menunggu roboh. Jadi kalau untuk perbaikan seperti itu kita setuju saja untuk rehab kecil,” katanya.
Fraksi PKS juga minta Sekwan memperbaiki toilet-toilet dalam gedung karena mampet tidak bisa digunakan. Dewan dua periode ini kasian dan merasa malu kalau ada tamu ingin buang air kecil susah.
“Sekali lagi saya minta Pemkab harus memaksimalkan dana pinjaman untuk pembangunan infrastruktur dalam wilayah Batanghari,” ucapnya.
Penolakan rencana pembangunan gedung baru DPRD juga disampaikan Marjani, pembicara Fraksi NasDem sewaktu rapat gabungan. Ia ingin anggaran pembangunan gedung baru Rp 6 miliar dialihkan pembangunan ruang kelas belajar tingkat SD dan SMP.
“Saya secara pribadi dan fraksi sudah menyampaikan sewaktu rapat gabungan. Saya menjadi pembicara fraksi NasDem sewaktu rapat gabungan menolak berkenaan dengan pembangunan gedung baru DPRD,” katanya.
Menurut dia masih banyak ruang belajar siswa belum mencukupi. Begitu pula ruang laboratorium, perpustakaan dan ruang guru. Kalaupun ada regulasi yang membolehkan, Marjani ingin anggaran dialihkan untuk pembuatan buku nikah bagi masyarakat tidak mampu.
Editor: Ardian Faisal
Discussion about this post