Connect with us
Advertisement

PERKARA

Kontak Senjata di Kebun Sawit, Zuhdi Tewas Diterjang Peluru Polisi

Published

on

detail.id/, Batanghari – Tim Kelelawar Polres Batanghari berhasil menembak mati Zuhdi Bin Abubakar, penjahat bersenjata api asal Desa Mekar Sari, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Jambi.

Sebelum tewas di terjang peluru petugas, gerak-gerik pria 40 tahun ini rupanya terus di pantau dari dalam hutan selama sepekan. Ia menghembuskan nafas terakhir sekira pukul 16.00 WIB, Kamis 12 Agustus 2021.

Kapolres Batanghari AKBP Heru Ekwanto dalam gelaran konferensi pers didampingi Kasat Reskrim Iptu Piet Yardi dan Kasat Narkoba Iptu Yan Efendi Pasaribu membenarkan anak buahnya berhasil menangkap dan menembak mati Zuhdi.

“Kamis 12 Agustus 2021 pukul 16.00 WIB telah berhasil kita tangkap dalam keadaan akhirnya meninggal dunia. Terjadi kontak senjata terhadap salah satu warga Desa Mekar Sari Kecamatan Maro Sebo Ulu bernama Zuhdi Bin Abubakar umur 40 tahun,” ujar Ekwanto, Jumat 13 Agustus 2021.

Zuhdi sudah menyandang status DPO (Daftar Pencarian Orang) dua kepolisian resor (Polres), yakni Polres Batanghari dan Polres Sarolangun. Status DPO Zuhdi melekat terkait rangkaian kriminalitas tindak pidana sejak 2015.

[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]

“Tercatat di kami ada enam perkara tindak pidana, namun selebihnya masih banyak yang belum melaporkan kepada kami. Mengingat masyarakat yang menjadi korban dari beberapa perkara tidak berani melapor kepada pihak kepolisian karena ada intimidasi Zuhdi,” ucapnya.

Perwira melati dua ini berujar penangkapan tersangka berdasarkan surat perintah dirinya tanggal 28 Juli 2021. Selama 16 hari personel gabungan dari Satuan Reskrim dan Satuan Intelkam telah masuk area Desa Mekar Sari.

“Melakukan upaya lidik, mengendap, mencari informasi, mengikuti, undercover, surveilan untuk mengungkap keberadaan saudara Zuhdi ini,” katanya.

Mantan Kapolres Kerinci menyampaikan alasan penangkapan dilakukan sehati-hati mungkin. Sejak 2015 silam, beberapa kali upaya penangkapan Zuhdi gagal. Penyebabnya karena informasi petugas turun lokasi, informasi lidik sudah ke telinga Zuhdi.

“Artinya bocor. Saat ditemukan petugas, Zuhdi melakukan upaya perlawanan dengan melakukan tembakan beberapa kali, anggota kami hampir terkena. Pertimbangan keamanan masyarakat, akhirnya kami mundur,” ujarnya.

Pada tanggal 12 Agustus 2021 menjadi puncak penyelidikan. Anggota mengendap di hutan untuk mengikuti dan membuntuti bersangkutan selama sepekan. Penantian panjang berakhir kala petugas melihat Zuhdi melintas jalan setapak di tengah kebun sawit.

“Tersangka terlihat membonceng istrinya dengan menggunakan sepeda motor. Setelah itu dari jarak kejauhan, Zuhdi melihat satu orang petugas kami. Ia langsung turun dari kendaraan dan mengeluarkan senjata api dan menembak anggota kami terkena kakinya,” katanya.

Korban peluru Zuhdi ternyata informan rekrutan Tim Kelelawar. Tak ingin buronan kabur, petugas akhirnya melepas tembakan peringatan ke udara berulang kali. Letusan peluru senjata api petugas bikin Zuhdi melawan. Ia balas menembak petugas dengan senjata api rakitan.

“Karena yang bersangkutan (Zuhdi) sudah melakukan perlawanan, petugas langsung melumpuhkan. Terjadi kontak senjata dan akhirnya Zuhdi tertembak dan meninggal di tempat. Karena jarak yang sangat jauh, menyebrang untuk melakukan evakuasi, akhirnya tidak tertolong,” ucapnya.

Ekwanto kemudian merinci perkara Zuhdi hasil rekap Polsek Maro Sebo Ulu dan Satreskrim Polres Batanghari. Pertama perkara pembakaran rumah Firdaus tepatnya 17 Oktober 2015. Modus tersangka melakukan pembakaran rumah Firdaus karena korban salah satu orang yang membantu memberikan informasi kepada polisi.

“Tindakan korban sampai ke telinga Zuhdi, sehingga dia mengambil keputusan sendiri melakukan pembakaran,” ujarnya.

[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]

Perkara kedua tanggal 3 Desember 2015 yakni pembunuhan berencana. Korban atas nama Edison dengan modus dendam. Zuhdi menembak korban menghasilkan senjata api rakitan. Perkara ketiga tanggal 23 November 2017, yaitu pengancaman. Korban bernama Desi Oktavia umur 33 tahun.

“Korban memberikan saran, menegur supaya tidak meresahkan warga. Gara-gara itu Zuhdi tersinggung dan melakukan pengancaman dengan kalimat intimidasi, sehingga korban melapor ke pihak kepolisian,” katanya.

Perkara keempat yaitu laporan polisi tanggal 19 Oktober 2018 dalam perkara pembakaran rumah. Korban bernama Suhaimi. Modusnya permasalahan antara pelaku dan korban hingga berujung pelaku merasa tersinggung.

“Perlu diketahui, Zuhdi latar belakang sangat temperamen sekali, mudah tersinggung dan arogan. Setiap ada permasalahan yang menyinggung dirinya, di balas dengan cara melanggar hukum yang ekstrim sampai di bunuh,” ucapnya.

Perkara kelima laporan polisi tanggal 15 Maret 2020 tentang penganiayaan. Sebagai pelapor adalah Siti Jamilah Binti Muhammad. Perempuan 30 tahun dapat perlakuan kasar Zuhdi karena memberi informasi kepada pihak kepolisian tentang keberadaannya.

“Sehingga dilakukan penganiayaan di mulai dari informan bernama Ateng dan istrinya kena dampaknya,” katanya.

Selanjutnya 24 April 2020 perkara pencurian dengan pemberatan. Lokasi kejadian sama, yakni sekitar Desa Mekar Sari. Modusnya semata-mata hanya ingin memiliki kendaraan dengan cara memaksa dan merampas di tengah jalan.

“Ini yang tercatat ya rekan-rekan. Namun yang tidak tercatat dari Intel kami menginformasikan banyak perkara yang masih masyarakat tidak melaporkan karena di intimidasi pelaku. Diantaranya perkara narkoba,” ujarnya.

Barang bukti yang ditemukan petugas, kata Ekwanto akan dijabarkan satu-persatu dan sedang didalami. Mulai dari keterlibatan almarhum (Zuhdi), jaringannya, barang darimana, disebarkan dan diedarkan kemana, konsumennya siapa saja dan lainnya.

“Berikutnya kasus perkosaan, polisi belum menerima laporan. Informasi yang kami terima dari full baket. Saya mohon kepada masyarakat kalau memang merasa dirugikan, sebagai korban silahkan melapor kepada kami,” ucapnya.

Zuhdi juga pelaku pembakaran motor warga sewaktu Pilkada serentak 2020. Ia merasa tak puas terhadap pasangan calon yang didukungnya dan berakhir kecewa. Ia melampiaskan kekecewaan kepada orang yang mendukung salah satu calon lain.

“Berikutnya pembunuhan yang TKP berada dalam wilayah hukum Polres Sarolangun. Berikutnya sering terjadi perampasan buah sawit yang sangat merugikan banyak warga,” katanya.

[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]

Total warga merugi akibat perbuatan bejat Zuhdi tercatat sebanyak 130 KK (Kepala Keluarga) di tiga desa, yakni Desa Tebing Tinggi, Desa Mekar Sari dan Desa Olak Kemang. Bahkan, 100 KK Desa Mekar Sari yang mayoritas transmigran, seluruhnya merasa terintimidasi.

“Seluruhnya sangat dirugikan, diambil paksa buahnya, lahannya untuk kepentingan si Zuhdi. Beberapa hal lain masih perlu kita dalami, kita fokus kepada kegiatan hari ini,” ucapnya.

Reporter: Ardian Faisal

PERKARA

Helen Lolos dari Tambahan Penjara di Kasus TPPU, Rp 1 Miliar dan 6 Tanah Disita

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Helen Dian Krisnawati, yang dikenal sebagai ratu narkoba Jambi, kembali dinyatakan bersalah dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil bisnis narkotika.
‎
‎Dalam amar putusan yang dibacakan dalam sidang pada Selasa kemarin, 10 November 2026, majelis hakim tidak menjatubkan pidana penjara terhadap Helen. Hal ini lantaran terdakwa sebelumnya telah divonis penjara seumur hidup dalam perkara tindak pidana narkotika.
‎
‎”Memutuskan hukuman penjara nol,” ujar hakim saat membacakan amar putusan.
‎
‎Meski tidak dijatuhi tambahan hukuman penjara, majelis hakim memerintahkan sejumlah aset Helen dirampas untuk negara.
‎
‎Aset tersebut meliputi 6 bidang tanah, dengan rincian 5 bidang tercatat atas nama Helen dan satu bidang lainnya atas nama Efendi, yang merupakan anak Helen. Selain itu, uang sebesar Rp 1 miliar juga diputuskan dirampas untuk negara.

‎Sementara itu, 9 bidang tanah lainnya diputuskan dikembalikan kepada pemiliknya. Majelis hakim juga memerintahkan pengembalian 3 dari 7 rekening yang sebelumnya berkaitan dengan perkara TPPU tersebut.
‎
‎Total uang dalam tujuh rekening itu mencapai sekitar Rp 1.8 miliar. Selain itu duit sebesar Rp 830 juta juga diputuskan dikembalikan kepada pemiliknya.
‎
‎Kuasa hukum Helen, Joni Iswandi mengatakan tidak dijatuhkannya pidana penjara dalam perkara TPPU tersebut karena kliennya telah lebih dahulu divonis penjara seumur hidup dalam perkara narkotika.
‎
‎”Untuk kasus TPA sudah divonis seumur hidup, maka pada kasus TPPU ini sudah tidak divonis lagi,” ujarnya pada Rabu, 11 November 2026.
‎
‎Joni membenarkan adanya 6 bidang tanah dan uang Rp 1 miliar yang dirampas untuk negara. Sedangkan uang Rp 830 juta dikembalikan kepada pemiliknya.
‎
‎Terkait langkah hukum selanjutnya, pihak Helen mengaku masih mempertimbangkan kemungkinan mengajukan banding.
‎
‎”Kami masih pikir-pikir untuk langkah hukum selanjutnya. Kalau jaksa banding maka kita kemungkinan juga akan banding,” katanya.
‎
‎Sebelumnya Helen telah divonis penjara seumur hidup dalam perkara narkotika pada 1 Agustus 2025. Ia dinyatakan terbukti mengendalikan peredaran narkotika golongan I jenis sabu dan ekstasi secara terorganisir.
‎
‎Putusan tersebut kini telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) setelah upaya kasasi ditolak. Sementara dalam perkara TPPU, Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya menuntut Helen dengan pidana penjara selama 20 tahun.

Reporter: Juan Ambarita 

Continue Reading

PERKARA

Korupsi Subsidi PDAM Tirta Pengabuan: Dua Terdakwa Dituntut 4,5 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp2,28 Miliar

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, ‎Jambi – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut 2 terdakwa kasus dugaan korupsi dana subsidi Perumda Tirta Pengabuan, Kabupaten Tanjungjabung Barat dengan pidana penjara masing-masing 4 tahun 6 bulan. Keduanya juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp2.28 miliar, Senin, 11 November 2026.
‎
‎Dua terdakwa tersebut yakni Ustayadi Berlian, selaku Direktur PDAM Tirta Pengabuan dan Syamsudi yang menjabat Kepala Bagian Keuangan.
‎
‎Selain pidana penjara, keduanya juga dituntut membayar denda masing-masing Rp100 juta subsider 60 hari kurungan.
‎
‎”Jika uang pengganti tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun 3 bulan,” ujar JPU saat membacakan tuntutan terhadap Ustayadi pada Senin, 11 November 2026.
‎
‎Tuntutan serupa juga dijatuhkan kepada Syamsudi. JPU menuntut terdakwa membayar uang pengganti Rp 2.28 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan akan diganti pidana penjara selama 2 tahun 3 bulan.
‎
‎Sementara itu, terdakwa Marjulis selaku Direktur perusahaan penyedia bahan kimia dituntut pidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp 50 juta subsider 50 hari kurungan.
‎
‎Marjulis juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 441 juta. Nilai tersebut disebut jaksa berasal dari kemahalan harga pengadaan bahan kimia.
‎
‎”Uang pengganti ini dari kemahalan harga bahan kimia yang diterima,” ujar JPU Reki usai persidangan.
‎
‎Menanggapi tuntutan tersebut, Amy Setia selaku kuasa hukum Marjulis mengaku kecewa. Ia menilai tuntutan JPU tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.
‎
‎Menurutnya, kliennya tidak menyebabkan kerugian negara maupun memperoleh keuntungan untuk kepentingan pribadi.
‎
‎”Malahan PDAM masih ada utang sama klien kami,” ujarnya.
‎
‎Pihaknya memastikan akan menyampaikan seluruh keberatan dan pembelaan dalam agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi yang dijadwalkan pekan depan.
‎
‎”Akan kami sampaikan semua keberatan dan pembelaan kami pada sidang pledoi mendatang,” katanya.
‎
‎Dalam perkara ini, berdasarkan surat dakwaan, Perumda Tirta Pengabuan menerima dana subsidi dari Pemerintah Kabupaten Tanjungjabung Barat yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2019-2021 dengan total Rp 18.079.712.512. ‎Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung biaya operasional produksi air minum.

‎Namun, dalam pelaksanaannya, penggunaan dana subsidi diduga tidak sesuai dengan peruntukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Jaksa menemukan adanya pengalihan anggaran untuk kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan biaya operasional produksi air minum.
‎
‎Selain itu, pengadaan bahan kimia berupa tawas, soda ash, dan kaporit diduga tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan.
‎
‎Pengadaan disebut dilakukan melalui penunjukan langsung kepada satu penyedia tanpa pembandingan harga, negosiasi, maupun penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Kondisi tersebut diduga mengakibatkan terjadinya kemahalan harga.
‎
‎Dalam dakwaan, Ustayadi disebut memperoleh keuntungan untuk diri sendiri sekitar Rp127 juta. Sementara Syamsudi disebut memperoleh sekitar Rp48 juta dan Marjulis sekitar Rp441 juta.
‎
‎Akibat perbuatan para terdakwa, negara disebut mengalami kerugian keuangan sebesar Rp5,019 miliar. Pekan depan sidang bakal lanjut dengan agenda pembacaan nota pembelaan (pledoi) dari para terdakwa.

Reporter: Juan Ambarita 

Continue Reading

PERKARA

Kejati Jambi Geledah Sejumlah Lokasi di Merangin dan Bungo, Sita 2 Mobil dan Puluhan Barang Bukti

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, ‎Jambi – Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi menggeledah sejumlah lokasi di Kabupaten Merangin dan Kabupaten Bungo terkait penyidikan dugaan korupsi pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2019–2024.
‎
‎Penggeledahan dan penyitaan tersebut dilakukan selama empat hari, mulai 26 hingga 29 Oktober 2026. Dalam kegiatan itu, penyidik menyita dua unit mobil, puluhan dokumen keuangan, buku tabungan, sertifikat tanah, hingga sejumlah barang mewah.
‎
‎Berdasarkan keterangan Kejati Jambi, penggeledahan dilakukan di tiga lokasi, yakni satu rumah di Kabupaten Bungo serta dua lokasi di Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin.
‎
‎Di Kabupaten Bungo, penyidik menggeledah sebuah rumah di Lorong Pulai, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Bungo Dani. Dari lokasi tersebut, penyidik menyita satu unit mobil Suzuki XL7 Hybrid beserta kunci dan STNK serta dua buku catatan.
‎
‎Sementara di Kabupaten Merangin, penggeledahan pertama dilakukan di sebuah rumah di Perumahan Kyky Regency, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko. Dari lokasi ini, penyidik menyita 39 jenis barang bukti.
‎
‎Barang bukti tersebut di antaranya dokumen perjanjian jual beli dan pembiayaan, sertifikat hak milik, bukti pengeluaran belanja rumah tangga pimpinan DPRD, bukti belanja makanan dan minuman rapat, cek Bank BPD Jambi, buku tabungan sejumlah bank, bukti setoran, serta STNK kendaraan roda dua.
‎
‎Penyidik juga menyita dokumen pembelian logam mulia seberat 100 gram serta sejumlah barang mewah berupa tas, dompet, dan sepatu bermerek.
‎
‎Penggeledahan kedua di Merangin dilakukan di ruko Rumah Makan Bu Yus yang juga menjadi kantor CV Berkah Bersama Group, di Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko.
‎
‎Dari lokasi tersebut, penyidik menyita 46 jenis barang bukti. Di antaranya dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP), GU Nihil, mutasi rekening, dokumen belanja rumah tangga Ketua DPRD, bon Sekretariat DPRD Merangin, slip penarikan tunai, kuitansi, tanda terima, serta dokumen pemindahbukuan Sekretariat DPRD.
‎
‎Selain itu, turut diamankan surat pesanan Tahun 2024, buku Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), akta pendirian CV Berkah Bersama Group, dan rekening koran.
‎
‎Tak hanya melakukan penggeledahan, penyidik juga menyita satu unit mobil Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid beserta kunci dan STNK saat pemeriksaan saksi di Kantor Kejaksaan Negeri Merangin.
‎
‎Dalam keterangan tertulisnya, pihak Kejati Jambi menyebut seluruh barang bukti tersebut berasal dari tersangka Yusmarni, yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin pada periode 2019–2024.
‎
‎”Penyitaan dilakukan untuk kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan sekaligus menelusuri aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut,” ujar Kasi Penkum Kejati Jambi, Noly, dalam keterangan tertulis.
‎
‎Kejati Jambi pun menyatakan penyidikan masih terus dikembangkan, termasuk mendalami mekanisme pengelolaan anggaran, menelusuri aliran dana, serta mengungkap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab dalam perkara tersebut.

Reporter: Juan Ambarita

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs