DAERAH
Dewan Sebut Pasar Ternak Tidak Representatif, Pedagang Tidur di Musala

DETAIL.ID, Batanghari – Wakil Ketua II DPRD Batanghari, Jambi, Ilhamuddin melihat keberadaan pasar ternak cukup potensial tapi tidak representatif. Kondisi ini dia ketahui sewaktu mengunjungi pasar ternak akhir pekan lalu.
“Kami melihat bahwa pasar ternak yang sudah dibangun dalam wilayah Kecamatan Muara Bulian cukup potensial karena transaksi di pasar lumayan besar,” ujar Ilhamuddin, Selasa 21 September 2021.
Angka transaksi pasar ternak berkisar 100 sampai 300 ekor setiap hari Jumat. Politisi PKB kelahiran Mersam ini melihat dari segi performance kurang perhatian dari pemerintah daerah. Seperti kondisi pagar pasar tidak memadai.
“Kalau ternak lepas dari dalam pasar akibat pagar tidak ada, tentu bahaya karena ternak lari ke jalan raya. Akhirnya menimbulkan efek kerugian terhadap pedagang maupun mengganggu lalu lintas. Ini harus menjadi perhatian kita bersama,” ucapnya.
Sebagai wakil rakyat sekaligus pimpinan DPRD Kabupaten Batanghari, Ilhamuddin sangat menyoroti hal demikian. Ia juga menemukan rumput dalam areal pasar ternak mulai tinggi-tinggi. Mestinya rumput harus di pangkas agar kelihatan menarik di lihat pedagang dari luar daerah.
“Karena skala pasar ternak bukan untuk pedagang Batanghari saja. Sebab ada pedagang dari Lampung, Palembang, Padang melakukan transaksi di daerah ini disamping masyarakat lokal,” ujarnya.
Antusias masyarakat lokal kata dia lumayan dalam hal melakukan transaksi jual beli di pasar ternak. Tinggal lagi perlu ada campur tangan dari pemerintah daerah bagaimana pasar ternak yang sudah ada ini tidak mati.
“Kami takut mati saja. Kalau perlu kita kembangkan lagi. Fasilitas cukup berupa Musala, kantin ada tapi bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya,” ucapnya.
Ilhamuddin dalam kunjungan melihat kantin terkunci sedangkan Musala terbuka. Akhirnya pedagang-pedagang dari luar daerah yang tiba jam 11 malam harus menginap di Musala. Ia berjanji akan mendorong pemerintah daerah menyiapkan tempat pedagang menginap agar jangan sampai menginap di Musala.
“Karena fungsi Musala bukan untuk menginap, lain halnya untuk itikaf. Jadi tidak sesuai dengan fungsi yang ada. Ini yang sangat kami sayangkan sekali,” katanya.
Ilhamuddin meninjau pasar ternak bersama pihak Dinas Perkebunan dan Peternakan serta pihak Dinas Koperindag Batanghari. Menurut dia idealnya pengelolaan pasar ternak di kelola Dinas Perkebunan dan Peternakan karena latar belakang peternakan harus orang yang punya hobi bidang itu.
“Disitu fashionnya. Kalau fashion tidak di ternak, akhirnya pengelolaan tidak sesuai. Contoh kita melihat ternak kepanasan dan kehujanan. Kalau fashion kita ada di situ, ketika ternak merasa panas, tentu kita merasa panas,” ucapnya.
Ada kemisteri terjalin antara pengelola pasar dengan ternak seandainya ini dari basic yang sama. Faktanya yang terjadi hari ini tidak demikian. Pengelolaan pasar ternak di kelola Dinas Koperindag. Tentu ini tidak linear menurut dirinya.
“Ini yang kami melihat. Kalau saran kami dikembalikan ke Dinas Perkebunan dan Peternakan. Karena mereka punya link masuk dan mengeluarkan ternak dari daerah luar, seperti Lampung dari Palembang datang ternak ke Jambi. Dari Padang mereka punya link ambil dari pasar ternak kita untuk bawa ke Padang,” katanya.
Sebelum melakukan inspeksi mendadak (Sidak) rupanya Ilhamuddin telah beberapa kali melintas sembari melihat kondisi pasar ternak tidak representatif, padahal ada transaksi. Ia khawatir apa yang telah dipelopori pemimpin Batanghari terdahulu, akhirnya dimasa kini bisa hilang.
Editor: Ardian Faisal
DAERAH
Dorong Wisata Kuliner Halal, Pemko Padang Benahi Pujasera Pantai Padang

DETAIL.ID, Padang – Dinas Pariwisata Kota Padang akan melakukan pembenahan dan penataan ulang terhadap Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera) Pantai Padang tepatnya di depan Masjid Al-Hakim. Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, saat meninjau kawasan Pujasera pada Sabtu, 22 Februari 2025, menyampaikan kondisi Pujasera saat ini kurang terawat.
“Bangunan dan sarana prasarana sudah banyak yang rusak sehingga perlu perbaikan segera. Kami akan melakukan penataan terhadap Pujasera ini, baik dari segi infrastruktur maupun fasilitasnya, karena ini merupakan Program Unggulan (Progul) Bapak Wali Kota Padang Fadly Amran, yaitu Padang Rancak,” ujarnya.
Maigus Nasir berharap, dengan tertatanya Pujasera, perekonomian pedagang dan masyarakat setempat dapat meningkat. Kemudian minat masyarakat untuk berkunjung ke Pantai Padang semakin bertambah.
“Sebelum memulai perbaikan ini, kami akan mengundang pedagang untuk menyamakan komitmen dan persepsi agar penataan berjalan sesuai harapan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang, Yudi Indra Sani menyampaikan, perbaikan Pujasera Pantai Padang masuk dalam program 100 hari kerja Wali Kota Padang. Anggaran perbaikan bersumber dari dana APBD Kota Padang.
Yudi menyebutkan, perbaikan yang dilakukan mencakup penggantian tenda berjualan pedagang dengan kanopi berbahan baja ringan, perbaikan bangunan tempat berjualan, fasilitas toilet, serta penataan area medan nan bapaneh.
“Kami juga akan melakukan penataan terhadap titik-titik tempat berjualan bagi pedagang sehingga tidak ada yang menggunakan trotoar. Selain itu, bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang untuk merapikan pohon pelindung di kawasan Pujasera ini,” tutur Yudi.
Reporter: Diona
DAERAH
Empat Kepala Daerah dari PDIP di Jabar Tunda Berangkat Retret

DETAIL.ID, Bandung – Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono menyebut bahwa kader PDIP yang menjadi kepala daerah di Jawa Barat menunda keberangkatan mengikuti retreat di Magelang, Jawa Tengah. Hal ini sejalan dengan instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Dia menyebut, di Jawa Barat terdapat empat kepala daerah asal PDIP yang menunda keberangkatan menuju retreat di Magelang. Mereka ialah Bupati Cirebon Imron, Bupati Pangandaran Citra Pitriyami, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, dan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono.
“Intinya surat itu sudah jelas, kepala daerah yang diundang kegiatan retret di Magelang untuk menunggu dulu instruksi ibu Ketua Umum selanjutnya dan mereka untuk standby dengan posisi telepon yang aktif,” kata Ono di Bandung pada Jumat, 21 Februari 2025.
Dia mengaku saat ini PDIP masih mengkaji aturan terkait retreat untuk kepala daerah di Magelang. Ono menegaskan, yang terpenting saat ini adalah para kepala daerah langsung bekerja membangun daerahnya masing-masing.
“PDI Perjuangan selalu berkomitmen bagaimana kepala daerahnya untuk bisa bekerja, yang paling utama adalah bagaimana menyelesaikan persoalan di wilayah masing-masing dan memberikan pengabdian maksimal ke rakyat,” tutur Ono.
Reporter: Yayat Hidayat
DAERAH
M Syukur Bertemu Al Haris, Ikuti Retreat Hari Pertama

DETAIL.ID, Merangin – Bupati Merangin, H. M. Syukur bertemu dengan Gubernur Jambi H. Al Haris, saat mengikuti jalannya pelaksanaan kegiatan orientasi atau retreat Kepala Daerah pada hari pertama, Jumat, 21 Februari 2025.
“Alhamdulillah ini bersama Pak Gubernur Jambi, kami mengikuti kegiatan hari pertama retreat di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah,” ujar Bupati Merangin dibenarkan Gubernur Jambi, yang keduanya terlihat sangat bersemangat.
Pada hari pertama tersebut, baik H. M. Syukur maupun H. Al Haris bersama ratusan Kepala Daerah lainnya, mengikuti pengarahan dan ramah tamah sesuai dengan jadwal pelaksanaannya.
Sedangkan untuk kegiatan fisik seperti olahraga dan harus bangun sebelum subuh serta materi kepemimpinan, akan dilakukan pada hari kedua hingga hari terakhir pelaksanaan retreat.
Para Kepala Daerah juga akan mendapat berbagai materi lainnya, salah satunya adalah terkait program strategis Pemerintah Pusat, yang harus diselaraskan dengan visi-misi para Kepala dtaerah.
Melalui retreat tersebut, diharapkan nanti para kepala daerah saat berkonsolidasi dengan Pemerintah Pusat, supaya terjadi sinkronisasi dan selaras misinya dengan program Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Orientasi atau retreat Kepala Daerah tersebut jelas Bupati Merangin, sesuai dengan perintah Presiden Republik Indonesia dan H. M. Syukur siap untuk melaksanakannya. “Masyarakat Merangin tunggu, seminggu lagi saya pulang ke Merangin,” kata Bupati.
Ketika mengikuti retreat itu, tampak Bupati Merangin H. M. Syukur dan Gubernur Jambi H. Al Haris bersama ratusan Kepala Daerah lainnya di Indonesia, mengenakan baju seragam army yang terlihat sangat gagah dan tegas. (*)