TEMUAN
Dana Desa Rp 600 Juta Raib, Pjs Kades Lempar Tanggung Jawab, Inspektorat Bingung Ada Temuan Bisa Dicicil

DETAIL.ID, Kerinci – Dana desa sebesar Rp 600 juta raib entah ke mana. Tercatat sepanjang tahun 2015-2019, penggunaan dana desa tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) maka Desa Baru Kubang, yang terletak di Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci harus mengganti dana desa tersebut.
Sona Agustio Putra selaku Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Desa Baru Kubang, Kecamatan Depati Tujuh, justru melempar tanggung jawab. Padahal dana tersebut raib di masa kepemimpinannya. Sona justru mengaku bahwa dirinya mengikuti semua arahan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Kerinci.
“Kami bertindak selama ini sesuai arahan dinas. Namun kami juga tidak menduga akan timbul persoalan. Kami merasa sudah melaksanakan sesuai arahan,” ujarnya ketika dikonfirmasi detail.id pada Kamis, 10 Maret 2022 lalu.
Akibat kelakuan Pjs Kades tersebut, Kepala Desa Baru Kubang terpilih harus menanggung raibnya dana desa itu. Desa diminta mengganti duit Rp 600 juta itu dengan cara dicicil per tahun Rp 100 juta. Sebagai Kepala Desa baru, tentunya hal ini bikin bingung. Siapa berulah, siapa yang harus bertanggungjawab.
Pemotongan dana setiap tahunnya membuat pergerakan pembangunan akan terhambat. Dana yang seharusnya dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin menjadi tersunat.
Temuan Bisa Dicicil?
Lebih membingungkan lagi, mengapa skema penggantian dengan cara dicicil? Aturan mana yang dipakai oleh Dinas PMD Kabupaten Kerinci? Lagi-lagi, ketika dikonfirmasi, Kepala Dinas PMD Kabupaten Kerinci, Syahril Hayadi melandasi kebijakannya dengan aturan PMK.
“Mulai PMK 205/2019, PMK 222/2020 dan PMK 190/2021 semuanya mengatur soal pengembalian dana melalui pemotongan dana desa tahap ketiga setiap tahunnya, Itu dasar aturan acuannya,” ujar Syahril pada, Senin 21 Maret 2022, malam.
Ia menyebut, sanksi pengembalian itu dibebankan kepada Desa Baru Kubang karena Pjs Kades dan Kades tidak mampu menyelesaikan proses rekonsiliasi tahun 2015-2019.
“Maka sampai batasan waktu tahun 2020 tidak bisa juga memberikan bukti penggunaan dana Rp 600 juta itu, Desa Baru Kubang dianggap tidak bisa menyelesaikan proses rekonsiliasi. Dan jika desa yang tidak bisa menyelesaikan proses rekonsiliasinya, maka dana desa sebesar Rp 600 juta itu harus dikembalikan dengan cara dipotong dari dana desanya setiap tahun sebesar Rp 100 juta sampai genap Rp 600 juta,” tutur Syahril.
Sementara itu, pihak Inspektorat Kabupaten Kerinci justru menyebut Desa Baru Kubang tidak ada temuan. Ia sama sekali belum pernah mendengar atau menerima laporan temuan dari Desa Baru Kubang.
“Terkait dana rekonsiliasi itu, Dinas PMD tidak pernah berkoordinasi dengan inspektorat. Kami juga bingung, di Inspektorat juga tidak ada temuan. Tapi mengapa desa tersebut harus mengembalikan dana tersebut,” kata Kepala Inspektorat (Inspektur) Kabupaten Kerinci, Zufran S.H M.Si belum lama ini.
Lagi pula, kata Zufran, kalau pun ada temuan, proses pengembaliannya tidak bisa dilakukan secara mencicil.
“Kalaupun harus mengembalikan maka pengembaliannya harus sekaligus. Bukan dengan cara dicicil. Mengenai hal ini, Inspektorat tidak bertanggungjawab atas kebijakan pengembalian desa tersebut,” ucapnya.
TEMUAN
Temuan Kuatkan Dugaan RSP Rantau Rasau Tak Sesuai Spek, Beberapa Konsultan Diduga Digeser PT Belimbing Sriwijaya

DETAIL.ID, Tanjungjabung Timur – Berbagai temuan serta indikasi yang mencuat, kian menguatkan dugaan bahwa proyek pembangunan RS Pratama Rantau Rasau di Tanjungjabung Timur yang menelan duit Rp 43.8 miliar dari dana DAK, dikerjakan asal jadi.
Lihat saja kondisi fisiknya yang sudah banyak mengalami keretakan pada beberapa sisi gedung yang kemudian diperparah lagi dengan buruknya sanitasi di gedung pelayanan kesehatan tersebut, yang hanya berselang beberapa bulan pasca diresmikan.
Seakan minim perencanaan sebelum pekerjaan, gedung rumah sakit yang digarap oleh kontraktor pelaksana PT Belimbing Sriwijaya bersama KSO PT Bukit Telaga Hasta Mandiri dengan pengawasan PT Kalimanya Exspert Konsultan pun tak henti-henti menuai sorotan.
Informasi juga dihimpun bahwa dalam prosesnya, pelaksana disinyalir mengganti beberapa personel dari konsultan pengawas, dengan dalih menghalangi proses pekerjaan. Hal itu pun semakin menguatkan dugaan bahwa banyak item pekerjaan bangunan gedung RSP Rantau Rasau yang tidak sesuai spesifikasi.
Soal ini, Binanga selaku PPTK proyek RSP Rantau Rasau dikonfirmasi via WhatsApp tidak merespons hingga berita ini tayang. Begitupula dengan pihak pengawas Joel Lubis — bos PT PT Kalimanya Exspert Konsultan. Kadinkes Tanjungjabung Timur, Ernawati juga nampak memilih tak merespons. Mereka tak mau ambil pusing.
Dengan respons minimnya keterbukaan informasi dari para pihak bertanggungjawab, angan-angan Rumah Sakit Pramata senilai Rp 43,4 miliar dari dana DAK tersebut menjadi pusat layanan kesehatan yang memadai dan nyaman bagi warga 4 kecamatan sekitar yakni Sadu, Nipah Panjang, Rantau Rasau, dan Berbak pun seolah kian jauh dari realita.
Pihak terkait didesak tanggung jawab atas proyeknya. Serta lembaga berwenang atau aparat penegak hukum untuk melakukan audit menyeluruh atas proyek gede tersebut. Mengingat tujuan pembangunan RSP Pratama yang tak lain untuk menghadirkan pelayanan kesehatan prima bagi warga sekitar.
Reporter: Juan Ambarita
TEMUAN
Diduga Asal Jadi, Proyek DAK Garapan PT Belimbing Sriwijaya RS Pratama Rantau Rasau Terus Jadi Sorotan

DETAIL.ID, Tanjungjabung Timur – Baru beberapa bulan beroperasi tepatnya November 2024, kondisi fisik gedung Rumah Sakit Pratama Rantau Rasau Tanjungjabung Timur sudah mengalami sejumlah kerusakan, hal ini pun menuai sorotan tajam dari publik luas.
Berbagai temuan lapangan pun kian menguatkan dugaan bahwa proyek garapan PT Belimbing Sriwiaya bersama KSO PT Bukit Telaga Hasta Mandiri tersebut dikerjakan asal, material tak sesuai spek, serta tanpa perencanaan matang.
Angan-angan untuk rumah sakit pramata senilai Rp 43,4 miliar dari dana DAK tersebut dapat menjadi pusat layanan kesehatan yang memadai dan nyaman bagi warga 4 kecamatan sekitar yakni Sadu, Nipah Panjang, Rantau Rasau, dan Berbak pun kian jauh dari realita.
Bayangkan saja informasi dihimpun bahwa terdapat banyak keretakan pada beberapa sisi dinding rumah sakit, sanitasi pun juga tak luput dari masalah. Alih-alih jadi tempat pelayanan kesehatan, gedung tersebut pun malah terkesan memprihatinkan.
Binanga Solih, selaku PPK proyek tersebut nampak tak mau ambil pusing. Dikonfirmasi via WhatsApp, dia tak merespons. Dalam pemberitaan pada beberapa media massa, dia malah lempar tangan dengan dalih tugasnya sudah selesai lantaran proyek tersebut sudah serah terima dengan PA atau pengelola.
Sementara itu Kadis Kesehatan Tanjungjabung Timur Ernawati dikonfirmasi lewat WhatsApp sama sekali tak merespons hingga berita ini terbit.
Kondisi tersebut pun semakin menguatkan dugaan adanya ketidakberesan dalam proyek milik Dinkes Tanjabtim yang digarap oleh PT Belimbing Sriwiaya bersama KSO PT Bukit Telaga Hasta Mandiri tersebut.
Menanggapi kondisi RS Pratama Rantau Rasau tersebut, sosok aktivis yang selama ini vokal terhadap berbagai perkembangan isu di Tanjabtim menilai Pemda atau Dinkes Tanjabtim harus bertanggungjawab.
“Harus tanggung jawab. Kalau perbaikan ga cukup itu cuman dicat-cat gitu aja. Kalau saya bilang itu dibongkar, baru bangun lagi. Karena kondisinya udah retak dimana-mana, sanitasi juga,” kata Arie Suryanto pada Jumat, 14 Februari 2025.
Arie juga menilai bahwa kondisi proyek tersebut kini menunjukkan bahwa tidak adanya landasaan perencanaan yang matang. Sehingga terkesan dipaksakan agar Pemda beroleh dana DAK.
“Harapannya ya diperbaiki betul. Jangan sampai masyarakat kesitu berobat mau sehat malah tambah sakit nantinya. Ini tanggung jawab Pemkab,” katanya.
Proyek RSP Rantau Rasau pun kini jadi sorotan publik, pihak terkait didesak betul-betul bertanggungjawab serta adanya audit menyeluruh atas gedung pelayanan kesehatan yang bersumber dari dana DAK Pusat tersebut.
Reporter: Juan Ambarita
TEMUAN
Pelaksana Disinyalir Tak Becus Laksanakan Pengadaan Sapi, Namun Disbunak Muarojambi Malah Bungkam

DETAIL.ID, Muarojambi – Dugaan permainan antara Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Muarojambi dengan CV Fathan Utama Jaya selaku penyedia atau pelaksana proyek Pengadaan Sapi Jantan dan Sapi Betina yang bersumber dari APBD Muarojambi TA 2024, semakin mencuat.
Sebagaimana pemberitaan tersebar, setidaknya terdapat 10 ekor bantuan sapi dari Disbunak Muarojambi yang bermatian, tak lama berselang pasca diserahkan pada sejumlah kelompok tani.
Padahal, informasi dihimpun bahwa setidaknya program pengadaan sapi tersebut telah menelan APBD sebanyak Rp Rp 1,5 miliar. CV Fathan Utama Jaya selaku pelaksana proyek pengadaan pun jadi sorotan.
Tak berhenti disitu, Disbunak Muarojambi malah terkesan tak acuh akan persoalan ini. Plt Kadisbunak Muarojambi, Ridwan dikonfirmasi lewat pesan dan telepon WhatsApp sama sekali tak merespons hingga berita ini tayang.
Upaya konfirmasi terhadap Sekretaris Disbunak Muarojambi, Suharyanto juga berujung jalan buntu. Dia berdalih bahwa akan mencoba meneruskan konfirmasi awak media kepada Plt Kadis.
“Semalam sudah saya teruskan ke beliau Bang, terkait hal tersebut. Nanti saya coba konfirmasi lagi, Bang,” ujarnya pada Kamis, 13 Februari 2025.
Sikap yang ditunjukkan oleh Disbunak Muarojambi pun semakin menguatkan dugaan adanya kongkalingkong dengan CV Fathan Utama Jaya. Bayangkan sapi-sapi dari APBD tersebut bermatian tak lama pasca diserahkan pada para kelompok tani.
Mirisnya tak ada penegasan dari Disbunak Muarojambi selaku empunya proyek terhadap pelaksana yang disinyalir becus dalam pengadaan proyek ini.
Sampai berita ini terbit, awak media masih berupaya menghimpun informasi lebih lanjut dari berbagai pihak terkait.
Reporter: Juan Ambarita